<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/TPST-Bantar-Gebang-Dery-Ridwansah-18-1937677492.jpg" alt="Suasana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Suasana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia tercatat sebagai penyumbang sampah atau sisa makanan terbesar kedua di Asia. Sisa makanan mendominasi tumpukan sampah di setiap tempat pembuangan akhir (TPA). Padahal proses makanan sampai terhidang di piring butuh usaha banyak orang.&nbsp; Direktur Kewaspadaan Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nita Yulianis mengatakan perlu usaha bersama untuk mengurangi sampah makanan di Indonesia. "Betapa panjang perjalanan pangan dan investasinya sampai makanan siap santap di piring kita," tuturnya di sela penandatanganan gerakan pengurangan limbah makanan oleh Indonesia Gastronomy Community di Jakarta pada Rabu (18/6). Dia mencontohkan untuk komoditas beras, diawali dengan proses menghasilkan benih unggul. Kemudian penyiapan lahan, mekanisasi, pupuk, penanaman, sampai proses panen. Setelah padi dipanen, belum berupa beras. Butuh proses penggilingan. Lalu masuk ke distributor baru pengecer atau konsumen. Selanjutnya dari beras menjadi nasi juga butuh proses. "Ada peluh kerja keras petani di sini," katanya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/TPST-Bantar-Gebang-Dery-Ridwansah-13-2451151250.jpg" alt="Suasana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Suasana Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/5/2024).</figcaption>
</figure> Untuk itu, kebiasaan menyisakan makanan tidak boleh dibiarkan. Nita mengatakan berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), sampah atau sisa makanan mendominasi di setiap TPA. Porsinya sekitar 39 persen. Kemudian disusul sampah plastik. Dengan kata lain, keberadaan sampah atau sisa makanan juga menjadi masalah lingkungan.&nbsp; Sekretaris Jenderal Indonesian Gastronomy Community (IGC) Ray Wagiu Basrowi menegaskan, saat ini lebih dari 735 juta orang di dunia masih mengalami kelaparan kronis. Bahkan di Indonesia kelaparan dan angka kurang gizi masih sangat tinggi. Kondisi menjadi ironis dengan banyaknya sampah makanan yang terbuang.&nbsp; "Itu sebabnya IGC sebagai komunitas memulai suatu gerakan agar mengedukasi dan mengontrol pengurangan sisa makanan sejak di tingkat rumah tangga," katanya. Selain itu mempertemukan para praktisi waste management dengan industri gastronomi didalam jejaring IGC.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum ICG Ria Musiawan menegaskan, mereka menyerukan tiga aksi konkret kepada masyarakat dan pelaku industri terkait pengurangan sampah makanan. Yaitu, mulai dari piring sendiri dengan ambil secukupnya dan habiskan sepenuhnya. Kemudian dukung restoran dan pelaku gastronomi yang menerapkan prinsip zero food waste. "Selanjutnya edukasi dan ubah pola makan menuju makan yang sehat dan berkelanjutan," pungkasnya. (wan)&nbsp;

Indonesia menjadi penyumbang sisa makanan terbesar kedua di Asia, mendominasi limbah di TPA, dan memerlukan tindakan bersama.

Indonesia Penyumbang Sisa Makanan Terbesar Kedua di Asia, Mendominasi Timbunan Sampah di TPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/10/1JPG-3994488763.jpg" alt="Pekerja mencacah sampah makanan untuk pakan maggot di produksi Magalarva, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Bara Rabu (10/07/2024)." width="100%">
<figcaption>Pekerja mencacah sampah makanan untuk pakan maggot di produksi Magalarva, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Bara Rabu (10/07/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai serius mengatasi permasalahan sampah makanan. Saat ini Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) diwajibkan mengurangi serta mengolah limbah makanan secara mandiri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan ini diatur dalam Pergub No. 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan, yang mengharuskan pelaku usaha Horeka bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sampah dari sumbernya, tanpa bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan, kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam menangani separuh dari permasalahan sampah Jakarta. Sebab, 50 persen lebih sampah Jakarta merupakan sampah makanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015366906/cegah-kejahatan-lintas-batas-negara-bakamla-dan-pcg-patroli-terkoordinasi-di-perbatasan-indonesia-filipina">Cegah Kejahatan Lintas Batas Negara, Bakamla dan PCG Patroli Terkoordinasi di Perbatasan Indonesia-Filipina</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Food waste menyumbang lebih dari 50% dari total sampah kota. Jika kita dapat mengelola food waste dengan baik, maka setengah dari permasalahan pengelolaan sampah kota dapat terselesaikan,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">DLH DKI Jakarta mendorong penggunaan teknologi pengolahan sampah makanan yang ramah lingkungan. Beberapa metode yang bisa digunakan diantaranya,biokonversi dengan maggot Black Soldier Fly (BSF), komposting, hingga lubang biopori.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pendekatan ini tidak hanya mengurangi volume sampah ke TPA, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dari food waste," jelas Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Kepala DLH DKI Jakarta Sarjoko memastikan kebijakan ini tidak hanya berupa imbauan, tetapi juga dilengkapi dengan sistem pengawasan ketat. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan kebijakan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami telah mengintegrasikan sistem pendataan pengangkutan sampah Horeka untuk memastikan kepatuhan. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenai sanksi tegas, mulai dari teguran hingga denda administratif sesuai ketentuan,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sarjoko menambahkan bahwa sanksi tersebut dirancang untuk mendorong pelaku Horeka segera beradaptasi. Dengan sistem pengawasan yang terintegrasi, Jakarta diharapkan mampu menjadi contoh nasional dalam pengelolaan sampah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta turut mendukung kebijakan ini. Johanuddin, perwakilan PHRI DKI Jakarta, menyatakan bahwa sebagian besar hotel di Jakarta telah mengimplementasikan standar pengelolaan sampah yang profesional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami percaya kebijakan ini akan meningkatkan kesadaran sekaligus tanggung jawab pelaku Horeka terhadap lingkungan,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Johanuddin juga menekankan pentingnya sosialisasi yang masif agar target kebijakan dapat tercapai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sosialisasi menjadi kunci agar pelaku usaha Horeka memahami sepenuhnya regulasi dan teknis pengelolaan sampah ini. Kami siap mendukung penuh target pengurangan sampah ini,&rdquo; tutupnya.</div>

Saat ini Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) diwajibkan mengurangi serta mengolah limbah makanan secara mandiri.

Jakarta Wajibkan Hotel dan Restoran Olah Sampah Sendiri, Pelanggar Siap-Siap Didenda!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/food-waste-1139533469.jpg" alt="Pemerintah tengah menggodok RUU Food Waste." width="100%">
<figcaption>Pemerintah tengah menggodok RUU Food Waste.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya dalam tahap berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengenai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Food Waste. &ldquo;Kami sudah mulai dengan&nbsp;hearing&nbsp;bersama Kemenkumham, sarannya adalah kami bersama Kementerian/Lembaga akan undang di minggu kedua November. Jadi, ini kami&nbsp;akan dorong terus, dan tentunya&nbsp;progres-nya pada saatnya nanti akan kami&nbsp;sampaikan,&rdquo; kata Kepala Arief, di Jakarta, kemarin. Arief menjelaskan penyusunan regulasi dalam bentuk undang-undang membutuhkan kajian yang komprehensif, melibatkan berbagai stakeholder terkait, dan mengarah pada penguatan ketahanan pangan dan gizi. Regulasi tersebut juga disebutnya membutuhkan unsur penerapan sanksi, sehingga perlu diatur dengan prinsip kehati-hatian. Pelibatan stakeholder dalam kajian terhadap isu, katanya pula, juga mengemuka dalam Policy Dialogue peringatan International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) tanggal 29 September 2023. Melalui&nbsp;policy dialogue&nbsp;tersebut disimpulkan bahwa komitmen global, regional, dan nasional mengarah pada kebutuhan untuk FLW semakin mendesak untuk segera ditangani. Selain itu, NFA sejak akhir 2022 telah melakukan penyusunan mekanisme pemanfaatan, pengelolaan dan penyaluran pangan berlebih melalui Piloting Gerakan Selamatkan Pangan di wilayah Jabodetabekjur, penyediaan mobil logistik dan food truck serta upaya kolaboratif dengan para donatur pangan beserta bank pangan atau penggiat Selamatkan Pangan. Kemudian pada 2023, NFA menderaskan pelaksanaan kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan melalui alokasi dana dekonsentrasi di 12 provinsi yang berbasis perkotaan dan telah memiliki penggiat bank pangan. &ldquo;Hal ini menjadi bukti empiris potensi penyaluran pangan berlebih dan mekanisme yang dapat dilakukan dalam penyelamatan pangan dan optimalisasi langkah bersama cegah&nbsp;food waste,&rdquo; ujar&nbsp;Arief pula. Secara global,&nbsp;food loss and waste&nbsp;yang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem pangan saat ini. Food Waste Index Repor UNEP 2021 mencatat sekitar 13 persen dari total produksi pangan global mengalami penyusutan (food loss) dan 17 persen pangan terbuang percuma karena perilaku boros pangan (food waste). Adapun menurut kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2021,&nbsp;Food Loss and Waste&nbsp;di Indonesia pada tahun 2000-2019 mencapai 115 kg-184 kg/kapita/tahun. Jumlah tersebut sepatutnya dapat menghidupi 61 juta-125 juta orang atau sama dengan 29 persen-47 persen populasi rakyat Indonesia.

Regulasi tersebut juga disebutnya membutuhkan unsur penerapan sanksi, sehingga perlu diatur dengan prinsip kehati-hatian.

Pemerintah Bakal Bikin Undang-undang yang Mengatur tentang 'Food Loss and Waste'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221206-WA0015-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait gerakan untuk mengurangi sampah makanan atau food waste di Indonesia. Kerja sama tersebut dilakukan dengan 9 organisasi yang memiliki semangat sama.  Sembilan organisasi itu terdiri dari 6 asosiasi dan 3 lembaga penggiat food waste, yaitu Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), dan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI). Kemudian, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi), dan Foodbank of Indonesia (FOI), Foodcycle Indonesia, dan Yayasan Surplus Peduli Pangan.  "Kita sudah lakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Gerakan Pencegahan Food Waste dalam rangka Kewaspadaan Pangan Dan Gizi dengan 9 organisasi yang memiliki semangat yang sama dalam mengurangi sampah makanan di Indonesia," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangam resmi dikutip JawaPos.com, Minggu (11/12).  Ia menjelaskan, kerja sama ini sejalan dengan tugas Bapanas sebagai Lembaga Pemerintah untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi. Bahkan, kerja sama memang perlu dilakukan karena memerangi food waste tidak bisa dilakukan secara parsial, perlu dibangun sinergi lintas sektor, baik antar Kementerian/Lembaga terkait maupun dengan aosiasi yang bergerak di bidang pangan dan penggiat food waste.  Menurut Arief, langkah ini merupakan progres yang baik dalam skema penanggulangan food waste di Indonesia, pasalnya food waste menjadi perhatian serius negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Penanganan food waste yang baik dapat sekaligus mengentaskan 74 kab/kota yang rentan rawan pangan di Indonesia.  "Saya meyakini, di negara ini banyak individu, organisasi, dan institusi yang ingin bergerak untuk mengurangi sampah makanan, maka dari itu, hari ini kita kumpulkan dan satukan dalam kerja sama ini agar gerakan penanganan food waste di Indonesia semakin menyeluruh dan berkelanjutan, Saya berharap ini menjadi Gerakan yang masif di seluruh Indonesia," jelasnya.  Sementara itu, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Nyoto Suwignyo mengatakan, program yang akan dilaksanakan dalam kerja sama ini meliputi, penyediaan, pengumpulan, penyortiran, pengolahan, dan penyaluran pangan yang berpotensi food waste; penyediaan platform penyelamatan food waste.  Lalu, penyediaan data dan/atau informasi; sosialisasi dan advokasi Gerakan Pencegahan Food Waste; pemanfaatan mobil logistik pangan dan food truck untuk menyelamatkan pangan; serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi.  Terkait penyediaan data, ia menambahkan, semua pihak sepakat untuk menghimpun data jenis dan jumlah pangan yang berpotensi food waste serta waktu pengambilannya. Selain itu, juga data pelaku usaha pangan yang menjadi mitra sebagai penyedia pangan yang berpotensi food waste, lokasi dan sasaran penerima manfaat, dan jumlah pangan berpotensi food waste yang diselamatkan.  "Selain terus melakukan 7 satu yang akan kita benahi dan perkuat adalah soal pendataan. Apabila kita sudah memiliki big data yang baik tentang sumber dan potensi food waste tersebut gerakan penanganannya selanjutnya akan lebih terintegrasi dan sistematis," terangnya.  Nyoto menuturkan, pasca penandatangan kerja sama ini, akan dilakukan sosialisasi gerakan langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan pada 20 Desember 2022. "Semoga seluruh pihak dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan gerakan ini," ujarnya.

Sembilan Organisasi Gabung Bapanas Kurangi Sampah Makanan di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/mengelola-sisa-makanan-lebaran.jpg" alt="BERMANFAAT: Putu Putri Indira Sari mengolah sampah organik makanan dengan metode ecoenzyme di rumahnya di kawasan Sidosermo Minggu (9/5). Metode tersebut diyakini efektif untuk mengurangi sampah sisa makanan di rumah. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERMANFAAT: Putu Putri Indira Sari mengolah sampah organik makanan dengan metode ecoenzyme di rumahnya di kawasan Sidosermo Minggu (9/5). Metode tersebut diyakini efektif untuk mengurangi sampah sisa makanan di rumah. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sampah makanan masyarakat Indonesia ternyata sangat banyak. Angkanya bahkan terus meningkat sejak periode 2000 hingga 2019.  Berdasarkan penelitian dari Waste4Change, pada 2019 jumlah sampah makanan orang Indonesia mencapai 184 kilogram per orang per tahun. Meningkat dari 150 kilogram per orang per tahun pada tahun 2000.  Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam mengungkapkan, sampah makanan bukan hanya berasal dari sisa setiap kali makan yang terbuang atau disebut juga food waste. Sampah makanan juga makanan yang masuk kategori food loss yang berasal dari industri makanan.  "Bisa dibilang, sekitar setengah kilo per hari kita buang makanan," ujar Medrilzam dalam webinar 'Indonesia Mubadzir Pangan, Kok Bisa?' dalam LCDC Week 2021, Selasa (12/10).  Medrilzam memaparkan, temuan sampah makanan sebanyak 184 kilogram tersebut termasuk perhitungan gabungan antara food loss dan food waste.  Selin itu, Medrilzam juga mengungkapkan, hasil penelitian tersebut juga menemukan adanya pergesaran jumlah antara food loss dan food waste. Hal itu kemungkinan karena adanya intervensi teknologi sehingga proses produksi jadi lebih efisien.  "Tapi malahan jadi food wastenya besar. Mungkin ini juga Tapi perilaku masyarakat kita kalau makan belum berubah, jadi lumayan tinggi food waste," tuturnya.  Medrilzam mengungkapkan, secara ekonomi ada kerugian dari jumlah sampah makanan. Bahkan, angkanya mencapai 4-5 persen PDB (produk domestik bruto) Indonesia. Jumlah itu setara dengan memberi makan yang membutuhkan hingga ratusan juta orang.  "184 kilogram itu kalau kita beri makan ke orang yang menbutuhkan, bisa mencapai 61-125 juta orang," imbuhnya.  Ia menyebut, dari besaran jumlah tersebut sebenarnya cukup untuk mengurangi kemiskinan, kelaparan, hingga stunting pada masyarakat. Di samping itu, sampah makanan yang menumpuk juga akan mencemari lingkungan.  Pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah terkait dengan emisi gas rumah kaca, di mana tumpukan sampah makanan sejak 2000 hingga 2019 itu bisa mencapai hampir 1,7 juta ton emisi gas.  “Ini signifikan tapi bagaimana pun ini sumber inefisiensi, dan jelas ini tentunya sangat merugikan," pungkasnya.

Sampah Makanan 184 kg Setahun, Setara Kasih Makan Ratusan Juta Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/sampah-makanan.jpg" alt="DIOLAH KEMBALI: Pekerja menyortir plastik di fasilitas daur ulang sampah di Hoengseong pada 27 Mei 2021. Korea Selatan memiliki berbagai fasilitas pengolahan sampah, termasuk makanan. (JUNG YEON-JE/AFP)" width="100%">
<figcaption>DIOLAH KEMBALI: Pekerja menyortir plastik di fasilitas daur ulang sampah di Hoengseong pada 27 Mei 2021. Korea Selatan memiliki berbagai fasilitas pengolahan sampah, termasuk makanan. (JUNG YEON-JE/AFP)</figcaption>
</figure>Sampah makanan adalah momok mayoritas negara. Konsumsi makanan memunculkan dampak sampah dalam jumlah besar. Mereka sibuk mencari cara agar sampah makanan tidak sia-sia.  ---  MAKANAN bersisa, denda. Kebijakan baru itu diterapkan di Tiongkok sejak April. Tujuannya satu, mengurangi sampah makanan. Limbah makanan rumah tangga di negara yang dipimpin Xi Jinping itu masih tinggi. Yakni, mencapai 64 kilogram per tahun per rumah tangga. Tiongkok duduk di urutan ke-21 sebagai penyumbang sampah makanan tertinggi.  Karena itulah, pada akhir April lalu, mereka menerapkan aturan hukum yang melarang video pesta makan besar alias mokbang dalam istilah Korea. Mereka yang melanggar bisa didenda CNY 100 ribu atau setara dengan Rp 223,5 juta. Restoran juga diminta memberikan biaya tambahan kepada pelanggan yang menyisakan banyak makanan tak termakan. Jika si pemilik restoran membiarkan, merekalah yang akan didenda. Nominalnya mencapai CNY 10 ribu (Rp 22,3 juta).  Tiongkok memang mencari solusi terkait itu. Sebab, 70 persen sampah nasional adalah bahan makanan. Sebanyak 61 persen sampah rumah tangga juga berupa makanan. Xinhua melaporkan bahwa sekitar 18 miliar makanan terbuang setiap tahun dari industri katering di wilayah perkotaan.  ’’Aturan hukum itu akan memandu perusahaan, konsumen, dan pemerintah dalam rantai industri makanan tentang bagaimana mengatasi limbah yang sudah parah ini dengan cara yang legal,’’ tegas Zheng Fengtian, profesor di Sekolah Ekonomi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Universitas Renmin. Hingga saat ini, pengolahan limbah pangan di Tiongkok minim.  Negeri Panda mungkin bisa belajar dari tetangganya, Korea Selatan (Korsel). Pada 1995, Korsel hanya mampu mengolah 2 persen limbah makanan. Namun, kini proses daur ulang sudah mencapai 98 persen. Ia tidak lagi dibuang begitu saja di tempat pembuangan sampah (TPS).  Korsel serupa dengan Tiongkok. Mereka memiliki budaya makan dengan banyak menu tambahan. Di restoran, menu tambahan seperti kimci dan acar-acaran lain diberikan gratis. Mereka menyebutnya dengan istilah banchan. Ia kadang bersisa dan ditinggalkan begitu saja.  Korsel butuh waktu puluhan tahun untuk bisa sampai di titik saat ini. Mulai upaya ubah laku penduduk, sanksi denda, hingga penerapan teknologi tinggi. Mereka menerapkan konsep 3R (reduce, reuse, and recycle) sejak 1986. Pada 1992, ada kebijakan penduduk yang menghasilkan sampah harus membayar. Ada plastik khusus yang disediakan.  Pada era 90-an itu, limbah makanan memang melonjak drastis akibat standar hidup penduduk yang mulai meningkat. Membuang sampah makanan di TPS menjadi ilegal. Kebijakan yang terbilang sukses tersebut dimulai pada 2013 saat ada kewajiban untuk membayar setiap limbah makanan yang dihasilkan setiap keluarga.  Limbah makanan harus dipisah dari sampah lainnya. Ia dimasukkan dalam kotak kecil khusus dan diberi stiker yang harus dibeli. Nominal setiap stiker berbeda. Kotak kecil dilabeli stiker senilai KRW 2.800 atau setara Rp 35 ribu.  Opsi kedua adalah membuangnya ke smart bin. Setiap penduduk punya kartu khusus berisi deposit uang. Tempat sampah pintar itu menimbang sampah, lalu memotong isi deposit kartu khusus tadi. Sampah itu diolah menjadi pupuk, makanan ternak, dan biodiesel.  Pemerintah Korsel juga berencana mengadopsi aturan baru. Yaitu, mengganti tanggal kedaluwarsa. Selama ini tanggal kedaluwarsa ditulis berdasar kelayakan makanan. Makanan yang kedaluwarsa sejatinya masih bisa dimakan dalam waktu tertentu, bergantung jenisnya. Karena itu, rencananya tanggal kedaluwarsa diganti dengan masa makanan layak dimakan.  ’’Aturan ini akan berkontribusi mengurangi limbah makanan dan emisi gas rumah kaca serta membantu melindungi lingkungan,’’ bunyi pernyataan Kementerian Pangan sebagaimana yang dikutip The Korea Herald. <h3>Sepertiga Makanan Dunia Berakhir Jadi Limbah</h3> Seperempat limbah makanan berasal dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Seandainya masih bisa dikonsumsi, ia dapat memberi makan 1 miliar penduduk dunia yang kelaparan. Berdasar data PBB, sepertiga makanan di dunia dibuang dan menjadi limbah. Sekitar 45 persen adalah sayur dan buah, disusul makanan laut, biji-bijian, produk susu, serta daging.  Di AS, masalah ada kepada konsumen. Rumah tangga di AS membuang sekitar 43 persen makanan yang tidak terpakai. Berdasar data yang dihimpun Save the Food, jika diuangkan, kerugiannya mencapai USD 1.500 (Rp 21,5 juta) per tahun untuk satu keluarga dengan empat anggota. Lebih dari 40 juta ton makanan berakhir di TPS setiap tahun yang nilainya setara USD 161 miliar (Rp 2,3 kuadriliun).  Direktur Eksekutif Food Recovery Network Regina Anderson menyatakan, AS tidak memiliki masalah kekurangan pangan. Ada banyak makanan dan sebagian justru dibuang. Meski begitu, masih ada cukup makanan untuk memberi makan semua orang. ’’Ini hanya masalah distribusi,’’ tegasnya.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Sebanyak 70 Orang Positif saat Dites Antigen di Suramadu" href="https://www.jawapos.com/surabaya/06/06/2021/sebanyak-70-orang-positif-saat-dites-antigen-di-suramadu/">Sebanyak 70 Orang Positif saat Dites Antigen di Suramadu</a>  Sementara, di negara-negara UE, sekitar 50 persen limbah makanan juga berasal dari rumah tangga. Mereka menyumbang 47 juta ton sampah setiap tahun. Makanan yang dibuang masih layak dikonsumsi.  Agar makanan itu tidak terbuang percuma, banyak lembaga di setiap negara yang rela mengumpulkannya. Salah satu contohnya adalah program MYSaveFood Ramadan yang diprakarsai Pertubuhan Pemuda GEMA Malaysia.

Buang Sampah Wajib Bayar, Ada Fasilitas Pengolahan

sampah makanan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sampah makanan

Berita Terkini

Indonesia Penyumbang Sisa Makanan Terbesar Kedua di Asia, Mendominasi Timbunan Sampah di TPA

Jakarta Wajibkan Hotel dan Restoran Olah Sampah Sendiri, Pelanggar Siap-Siap Didenda!

Pemerintah Bakal Bikin Undang-undang yang Mengatur tentang 'Food Loss and Waste'

Sembilan Organisasi Gabung Bapanas Kurangi Sampah Makanan di Indonesia

Sampah Makanan 184 kg Setahun, Setara Kasih Makan Ratusan Juta Orang

Buang Sampah Wajib Bayar, Ada Fasilitas Pengolahan

Download Aplikasi JawaPos.com