<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/KEMENTERIAN-LH-1925277524.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bersama Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi. (Kementerian LH)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bersama Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi. (Kementerian LH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Paradigma pengelolaan sampah harus diubah. Perubahan tersebut harus mulai diterapkan sejak dari hulu. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), DKI Jakarta menghasilkan 8.607 ton sampah per hari di 2023 lalu. Jumlah ini berpotensi berubah saat ini. Informasi lainnya adalah tingkat pengelolaan sampah di Jakarta sudah 99,9 persen.&nbsp;Tetapi, 86,69 persen atau 7.462 ton sampah bergantung pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Akibatnya membebani kapasitas dan menyebabkan sampah lebih banyak ditimbun di landfill atau tempat pembuangan akhir.&nbsp; "Idealnya yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) itu hanya residu sampah saja,&rsquo;&rsquo; kata Hanif&nbsp;saat menjadi pembina upacara apel kesiapan Aksi Implementasi Road Map Pengelolaan Sampah Jakarta di Jakarta Utara pada Senin (17/2). &nbsp;Dia menjelaskan TPST Bantargebang merupakan TPA paling besar di Indonesia dan telah beroperasi sejak 1989. Berdiri di atas lahan seluas 110,3 Ha, hingga saat ini jumlah timbunan sampah yang telah menumpuk di TPST Bantargebang sekitar 55 juta ton. Dengan ketinggian timbunan mencapai 45 sampai 50 meter. Hanif mengatakan, pengelolaan sampah di Jakarta perlu diubah. "Dari pola business as usual yang hanya mengandalkan TPA, menuju penguatan pengelolaan sampah di hulu," katanya. (wan/bas)

DKI Jakarta menghasilkan 8.607 ton sampah per hari di 2023 lalu. Tingkat pengelolaan sampah di Jakarta sudah 99,9 persen.

Menteri Faisol Nurofiq Tekankan Pengelolaan Sampah Harus Mulai dari Hulu, Jakarta Masih Bergantung pada TPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/TPST-Bantargebang-Diprediksi-Overload-Pada-Tahun-2021-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Suasana TPST Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, Senin (19/8/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengelola sampah di dalam kota. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi TPST Bantargebang, Bekasi, yang" width="100%">
<figcaption>Suasana TPST Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, Senin (19/8/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengelola sampah di dalam kota. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi TPST Bantargebang, Bekasi, yang</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banyaknya warga ibu kota yang mudik pada periode lebaran Idul Fitri 1444 H berimbas pada penurunan volume sampah di Jakarta. Turunnya volume sampah hanya terjadi pada hari H saja. Setelah itu sampah di Ibu Kota kembali seperti sebelum hari raya Idul Fitri. Berdasar data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, tren tonase sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang dari Jakarta selama periode menjelang lebaran sangat fluktuatif. Khusus pada hari H Idul Fitri, volume sampah hanya 1.981 ton. Padahal, sebelum hari raya Idul Fitri volume sampah dari Jakata mencapai 8.932 ton. Begitu juga setelah hari H lebaran, volume sampah di Jakarta meningkat drastis menjadi 2.344 ton. Sehari berikutnya kembali naik 4.096 ton sampah, H plus volume sampah naik lagi menjadi 5.025 ton. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto, tingginya tonase sampah pada beberapa hari sebelum lebaran Idul Fitri karena sejak empat hari sebelum Idul Fitri Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan dan pengemudi truk sampah telah diinstruksikan untuk melakukan pengosongan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di seluruh wilayah Jakarta. "Sehingga H-4 sampai dengan H-1 sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang meningkat, kemudian sampah menurun saat H dan H+1 Hari Raya," ujar Asep kepada wartawan, Rabu (26/4). Pengosongan TPS sebelum lebaran itu agar TPS dapat menampung sampah dengan kapasitas maksimal pada saat libur lebaran. Selain itu, kondisi lingkungan sekitar TPS akan tetap nyaman, tidak berbau menyengat, serta menghindari berkembangnya lalat, dan vektor penyakit lainnya. &ldquo;Sampah jika lebih dari 3 hari berdiam di TPS sudah mulai membusuk dan membuat tidak nyaman lingkungan. Kita menghindari itu,&rdquo; katanya. Dari sisi antisipasi peningkatan tonase sampah di ibu kota, dia mengaku tukang-tukang gerobak yang ikut mudik telah kembali bertugas. Dengan begitu, akumulasi tumpukan-tumpukan sampah yang sempat tertinggal di tempat sampah masing-masing rumah warga mulai dikirim ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). "Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kami sudah mengantisipasi peningkatan tersebut. H+7 sampai dengan H+9 operasional pengangkutan sampah akan sangat optimal," kata Asep.

Berdasar data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, tren tonase sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang dari Jakarta menurun.

Lebaran, Volume Sampah di Jakarta Turun Drastis, setelah Itu Naik Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PERINGATAN-HARI-SAMPAH-DI-TPST-BANTAR-GEBANG-MIHTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Alat berat beroperasi saat peringatan Hari Sampah Nasional di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Senin (21/2/2022). Saat peringatan Hari Sampah Nasional 2022 tersebut, Pemprov DKI Jakarta menerima bantuan dari PT Bima Karya Prima berupa menyediakan 50 titik temp" width="100%">
<figcaption>Alat berat beroperasi saat peringatan Hari Sampah Nasional di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Senin (21/2/2022). Saat peringatan Hari Sampah Nasional 2022 tersebut, Pemprov DKI Jakarta menerima bantuan dari PT Bima Karya Prima berupa menyediakan 50 titik temp</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta mengaprsesiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang menginisiasi memberlakukan drone untuk melakuka Operasi Tangkap Tangan (OTT) pembuang sampah sembarangan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Namun begitu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta agar penerapan drone untuk mengawasi warga yang buang sampah sembarangan harus diikuti dengan tindakan tegas terhadap pelaku sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 3 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.  "Bukan hanya ditegur saja, sesuai dengan Perda yang ada biar adq efek jera. Bagi warga (yang) membuang sampah kena denda Rp 500 ribu gitu misalkan," kata Ida kepada wartawan, Senin (7/11).  Ia mengatakan, langkah Pemprov DKI menggunakan drone untuk mengawasi warga yang buang sampah sembarangan sudah tepat. Dengan adanya drone, kata Ida, jangkauan untuk mengawasi warga yang berpotensi membuang sampah sembarangan dapat lebih luas lagi.  Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penggunaan drone dalam upaya operasi tangkap tangan (OTT) untuk pembuang sampah sembarangan tidak efektif.  Pasalnya, di Jakarta telah banyak terpasang kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV). Seharusnya, Pemprov lebih fokus untuk mengoptimalkan hal itu untuk penegakan peraturan daerah.  "Pembelian drone ini jadinya tidak efektif. Pemborosan, buang-buang anggaran. Karena menurut saya, dengan CCTV yang ada saja sudah cukup, tinggal mengoptimalkan penegakan hukumnya, penegakan Perda terkait pengelolaan sampah itu," ujarnya kepada wartawan, Senin (7/11).  Untuk diketahui, Operasi Tangkap Tangan (OTT) untuk orang yang membuang sampah sembarangan di DKI Jakarta resmi diberlakukan. Selain itu, pemantauan menggunakan drone untuk memastikan orang-orang tak membuang sampah sembarangan juga resmi sesuai arahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan diberlakukan mulai Minggu, 6 November 2022.  Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto, aturan tersebut sudah disepakati dan akan dilakukan secara kolaboratif dengan Satpol PP dan Dinan Diskominfotik.  "Dinas Kominfotik mendukung kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda No. 3/2013 dengan menyediakan drone, kamera, dan live streaming YouTube untuk mendukung penindakan ini," katanya kepada wartawan, Kamis (3/11).

Ada Drone, DPRD DKI: Warga Buang Sampah Sembarangan Harus Kena Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Sampah-Di-Pintu-Air-Manggarai-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Petugas menggunakan alat berat membersihkan sampah di pintu air Manggarai, Jakarta, Senin (8/11/2020). Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Minggu (7/11/2020) menyebabkan debit air Sungai Ciliwung meningkat dan menghanyutkan sampah ke" width="100%">
<figcaption>Petugas menggunakan alat berat membersihkan sampah di pintu air Manggarai, Jakarta, Senin (8/11/2020). Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Minggu (7/11/2020) menyebabkan debit air Sungai Ciliwung meningkat dan menghanyutkan sampah ke</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) untuk orang yang membuang sampah sembarangan di DKI Jakarta resmi diberlakukan. Selain itu, pemantauan menggunakan drone untuk memastikan orang-orang tak membuang sampah sembarangan juga resmi sesuai arahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan diberlakukan mulai Minggu, 6 November 2022.  Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto, aturan tersebut sudah disepakati dan akan dilakukan secara kolaboratif dengan Satpol PP dan Dinan Diskominfotik.  "Dinas Kominfotik mendukung kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda No. 3/2013 dengan menyediakan drone, kamera, dan live streaming YouTube untuk mendukung penindakan ini," katanya kepada wartawan, Kamis (3/11).  Penindakan ini akan dilakukan ketika Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) diberlakukan di beberapa titik tempat. Asep mengatakan, selain di tingkat provinsi seperti di Sudirman-Thamrin, masing-masing Suku Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan hal yang sama.  "Masing-masing Suku Dinas Lingkungan Hidup Bersama Sudin Kominfotik dan Satpol PP kota administrasi di 5 wilayah Provinsi di DKI Jakarta juga melaksanakan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda No. 3/2013 saat HBKB tingkat kota administrasi di wilayah dan lokasi-lokasi rawan terjadinya aktivitas warga yang membuang sampah sembarangan," jelasnya.  Untuk diketahui, Pasal 130 ayat (1)b Perda 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah berbunyi, "(1) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".  Berikut adalah posko penindakan di 7 lokasi yang diisi unsur Sudin LH, Sudin Kominfo, dan Satpol PP Kota.  1. Depan Gedung Jaya  2. Jalan Sumenep  3. Depan Hotel Indonesia Kempinski  4. Fly Over Patung Sudirman  5. Depan Gedung Chase Plaza  6. Gedung CIMB Niaga  7.. Mall FX Sudirman  Sebelumnya, dalam pertemuan perdananya dengan seluruh jajaran di bawah Pemprov DKI, Heru meminta Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan orang tak lagi buang sampah sembarangan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan imbauan melalui pengeras suara yang ada di jalan-jalan dan bahkan menggunakan drone untuk dijadikan kamera pengawas.  "Ambil pakai drone siapa yang buang sampah sembarangan, kemudian bisa diimbau ditayangkan di YouTube kita untuk tidak membuang sampah sembarangan karena ini contoh tidak baik," ujarnya di Taman Ismail Marzuki, Selasa (18/10).

Minggu Ini, Drone Siap Intai Orang Buang Sampah Sembarangan di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/aplikasi-octopus-ROYYAN.jpg" alt="aplikasi octopus ROYYAN" width="100%">
<figcaption>aplikasi octopus ROYYAN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI hingga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dukung kehadiran aplikasi penanggulangan sampah Octopus di Jakarta. Hal itu disebutkan saat pihak tersebut hadir di acara peresmian Octopoint pertama di Blok M, Jakarta Selatan.  Priyo Jatmiko salah satu Octonauts, istilah untuk penjaga Octopoint, menyatakan bahwa sebelumnya Pemprov DKI diwakili Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Menteri Koperasi dan UKM turut meresmikan layanan Octopoint di Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (30/6) lalu.  "Di Jakarta sendiri sudah didukung sama Pemprov DKI kemaren pas peresmian wakil gubernurnya yang meresmikan," ujarnya.  Menurutnya, kerja sama tersebut dapat terlaksana karena pihak Pemprov DKI merasa Octopus dapat menjadi bagian penting untuk mengatasi pengelolaan sampah di Jakarta.  "Ini menyangkut pada pengelolaan dan pengendalian sampah di DKI. Mungkin dari situ Pemprov DKI menilai Octopus mempunyai peran penting masalah sampah di ibukota," katanya  Sebelumnya diketahui bahwa Pemprov DKI memang mempunyai program 'Pekan Gerakan Jakarta Sadar Sampah' dalam rangka perayaan ulang tahu Jakarta ke-495.  "Kemaren ada dukungan juga dari Menteri Koperasi dan UKM," lanjut Jatmiko.  Teten Masduki menyatakan dukungannya terhadap kehadiran Octopus karena dinilai membangkitkan ekonomi dengan pendekatan ekonomi sirkular. Pendekatan ini membuat pengguna maupun Octonauts dan Pelestari bisa saling menguntungkan satu sama lain.  Pengguna dapat menyetorkan sampahnya dan mendapat point, pelestari bisa menjemput sampah untuk kemudian mendapat fee, dan Octonauts dapat menyimpan dan mengelola sampah agar dapat berfungsi kembali.  Jatmiko meyatakan bahwa tiap pengguna aplikasi Octopus akan mendapatkan keuntungan berupa poin setelah menyetorkan sampahnya ke Octopoint.  "Poin ini bisa dipakai sebagai voucher yang bisa dipakai beli pulsa, token listrik, dan aalhamdulillah sekarang lagi dikembangkan agar poin tersebut dapat dicairkan melalui masih bank tertentu," jelasnya.  Jatmiko melanjutkan bahwa keuntungan yang didapat pengguna aplikasi Octopus lebih besar daripada menyetorkan sampahnya pengepul.  "Transparan juga yang paling penting. Soalnya kita bisa lihat di aplikasi juga kan . Berapa harganya itu tertera di aplikasi. Nggak mengira-ngira," pungkasnya.

Kementerian hingga Pemprov DKI Dukung Kehadiran Octopus di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/aplikasi-octopus-2-ROYYAN.jpg" alt="Exif_JPEG_420" width="100%">
<figcaption>Exif_JPEG_420</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Octopus sebagai aplikasi layanan yang menerima sampah-sampah plastik dan elektronik sudah hadir di Jakarta sejak Juni 2022. Untuk kemudahan pengguna aplikasi, Octopus menggandeng Grab untuk menjemput sampah pengguna secara gratis di DKI Jakarta.  Bayu Wisnu Mukti salah satu penjaga Octopoint di Blok M, Jakarta Selatan menyatakan ada dua cara untuk menyetorkan sampah ke Octopoint. Pertama, bisa diantar secara mandiri langsung ke lokasi Octopoint dan kedua bisa dijemput oleh pihak Octopus ke rumah pengguna masing-masing.  "Dijemput ini dibagi dua, ojek online Grab atau pelestari kami. Tapi pelestari kami di Jakarta belum sebanyak di kota lain," ujarnya, Minggu (6/8).  Pelestari merupakan istilah untuk menyebut penjemput sampah ke rumah-rumah pengguna aplikasi Octopus. Untuk mengakses layanana penjemputan sampah tersebut, pengguna tidak perlu mengeluarkan uang sedikitpun alias gratis.  "Itu gratis sejauh apapun selama wilayah Jakarta," kata Bayu.  Tidak ada batasan jumlah sampah yang bisa disetorkan ke Octopoint. Namun begitu, Bayu menyarankan agar seminimal-minimalnya pengguna bisa menyetorkan sampah per lima kilogram mau dengan cara diantar maupun dijemput. "Sarannya sih lima kilo minimal," imbuhnya.  Hingga kini, Octopoint sudah dapat mengumpulkan sampah plastik maupun elektronik hingga ratusan kilogram per hari.  "Rata-rata sehari itu 200 kilogram. Cuma yang pasti udah di atas 100 kilo," ucapnya.  Sampah yang diterima Octopus tidak semua jenis sampah, melainkan sampah-sampah yang masih dapat didaur ulang. Misalnya sampah botol minuman plastik dan kaca, kaleng-kaleng, dan juga alat elektronik.  "Pokoknya bekas yang dipakai sehari-hari," ucapnya.  Sampah plastik yang diterima di Octopoint Blok M terbagi menjadi tiga macam yaitu sampah plastik Polyethylene Terephthalate (PET) yang biasa dipakai oleh botol minuman mineral. Kedua, plastik High Density Polyethylene yang biasa digunakan sebagai bahan jerigen dan sabun lantai.  "Yang terakhir plastik PP (Polypropylene) yang biasa dipakai buat pembungkus makanan," jelas Bayu sambil memperlihatkan sebuah misting berwarna bening.

Gratis, Octopus Gandeng Grab untuk Jemput Sampah di Tiap Rumah di DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/aplikasi-octopus-ROYYAN.jpg" alt="aplikasi octopus ROYYAN" width="100%">
<figcaption>aplikasi octopus ROYYAN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masalah sampah plastik tak pernah usai dibicarakan. Di sisi lain, penambahan jumlahnya pun tak pernah berhenti. Sebagai bagian dari solusi, Octopus, aplikasi one stop solution yang meloak sampah dengan cara modern akhirnya hadir di Jakarta.  Bayu Wisnu Mukti, salah satu penjaga Octopoint di Blok M, Jakarta Selatan, mengatakan bahwa sudah satu bulan berlalu sejak diresmikannya pertama kali Octopoint di Jakarta, tepatnya 21 Juni 2022.  "Octopus awalnya di Makassar, terus pindah ke Bali, terus habis itu ke Bandung dan kemudian ke Jakarta," ujarnya, Minggu (6/8).  Ia menambahkan bahwa kehadiran Octopus di Jakarta adalah hal spesial karena untuk pertama kali Octopus menghadirkan Octopoint untuk pengguna aplikasi Octopus menyetorkan sendiri sampahnya ke tempat.  "Yang lainnya itu berbentuk bank sampah," katanya.  Sampah yang diterima Octopus tidak semua jenis sampah, melainkan sampah-sampah yang masih dapat didaur ulang. Misalnya sampah botol minuman plastik dan kaca, kaleng-kaleng, dan juga alat elektronik.  "Pokoknya bekas yang dipakai sehari-hari," ucapnya.  Sampah plastik yang diterima di Octopoint Blok M terbagi menjadi tiga macam yaitu sampah plastik Polyethylene Terephthalate (PET) yang biasa dipakai oleh botol minuman mineral. Kedua, plastik High Density Polyethylene yang biasa digunakan sebagai bahan jerigen dan sabun lantai.  "Yang terakhir plastik PP (Polypropylene) yang biasa dipakai buat pembungkus makanan," jelas Bayu sambil memperlihatkan sebuah misting berwarna bening.  Sampah yang sudah ditampung di Octopoint, menurut Bayu kemudian akan diangkut ke gudang Octopus di Ciputat untuk kemudian dilakukan pengelolaan sesuai jenis sampah yang dihasilkan.  "Untuk pengelolaan ini nanti oleh pihak Octopus diambil seminggu sekali. Diambil ke Ciputat gudangnya," pungkasnya.

Octopus, Aplikasi untuk Atasi Sampah Kini Hadir di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/anies-surya-paloh.jpeg" alt="Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu. (Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus menjadi sorotan. Kinerja orang nomor satu di Ibu Kota itu kerap menjadi pembicaraan para politisi.  Baru-baru ini Anies baru saja dinyatakan sebagai calon presiden 2024 oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Di sisi lain, kinerja mantan mendikbud itu mendapat sorotan oleh legislatif di DPRD DKI Jakarta. Terutama dalam masalah mengelola sampah.  "Ketua Umum Nasdem memuji dan merangkul, sedangkan Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta malah memojokkan Anies Baswedan?" ujar pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Andriadi Achmad penuh heran.  Menurut dia perbedaan pendapat di kalangan politisi memang bukan suatu masalah. Hanya saja mengkaitkan masalah sampah di Jakarta dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) adalah sebuah yang tidak bersinggungan. Isu itu hanya akan menjadi komoditas politik dalam menyongsong proses Pilkada DKI 2022.  Lebih jauh Direktur Nusantara Institute for Political Communication Studies and Research Centre (PolCom SRC) itu menuturkan, keberhasilan Risma dalam mengelola sampah di Surabaya mestinya menjadi contoh bagi Pemprov DKI Jakarta. Bukan menjadikannya sebagai solusi jangka pendek dengan mambawa Risma ke Jakarta untuk "berlaga" di Pilkada DKI Jakarta 2022.  "Cara itu sama saja mengulang Pilkada DKI 2012. Sementara dinamika 2012 dan 2022 tidak sama. Keberhasilan Jokowi pada Pilkada DKI 2012 berbeda situasi dengan Jakarta saat ini," kata Andri, Jumat (2/8).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Sampah-Plastik-Cemari-Laut-Dery-Ridwansah-1-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sampah plastik menumpuk di pinggir laut kawasan Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Senin (29/7/2019). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Selain itu, imbuh Andri, kehebatan Risma di Surabaya belum tentu bisa diterapkan di DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan kota dengan heterognitas paling tinggi. Ibu Kota Negara dan kota bisnis tersibuk di Indonesia. Berbeda dengan kota metropolitan lainnya seperti Medan, Palembang, dan Surabaya. "Membandingkan Surabaya dengan DKI Jakarta itu tidak apple to apple," tandasnya.  Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menantang Risma maju di Pilkada DKI Jakarta 2022. Ajakan itu terucapkan akibat persoalan sampah di ibu kota yang tak kunjung selesai. Sementara Risma dianggap sukses mengelola sampah di Surabaya.  Di sisi lain, pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriyatna menilai, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan memindah seseorang termasuk Risma untuk memimpin Jakarta. Masih ada masalah kompleks lain yang menderu ibu kota supaya terhindar dari penumpukan sampah. Di antaranya halnya kesadaran masyarakat atas kepedulian terhadap lingkungan.  “Memindahkan orang kan bukan berarti semua masalah diselesaikan justru yang ditanamkan adalah bagaimana belajar dari tempat yang lebih baik. Jadi orang tidak perlu harus malu belajar dari kota-kota yang sudah berhasil,” ujar Yayat, Rabu (31/7).

Surya Paloh-Politikus Nasdem kok Beda Pandangan soal Anies?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/aksi-bersih-bersih-pantai-balikpapan-abm-kumpulan-12-ton-sampah_m_.jpg" alt="Aksi peduli lingkungan hidup, Beach Clean Up di Pantai Sepinggan Raya (Seraya) di Jalan Sepinggan Raya I, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, pada Sabtu (16/3)." width="100%">
<figcaption>Aksi peduli lingkungan hidup, Beach Clean Up di Pantai Sepinggan Raya (Seraya) di Jalan Sepinggan Raya I, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, pada Sabtu (16/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rangka mendorong sektor pariwisata Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, PT ABM Investama Tbk (ABM) melalui anak usahanya di bidang logistik, PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), menggelar aksi peduli lingkungan hidup. Aksi bertajuk Beach Clean Up tersebut difokuskan di Pantai Sepinggan Raya (Seraya), Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, pada Sabtu (16/3). Ini bukan pertama kali CKB membersihkan pantai di Balikpapan. Sebelumnya, CKB juga melaksanakan kegiatan sejenis di Pantai Banua Patra, Balikpapan. Chief Administration Officer CKB Logistics Yushi Triana Ismayudha mengatakan, program Beach Clean Up ini merupakan aksi nyata dari Hari Peduli Sampah Nasional beberapa waktu lalu. Aksi sosial ini juga sudah menjadi agenda rutin perusahaan. Dimana untuk tahun ini, tema yang diusung adalah &lsquo;Love to Nature' yang menyasar kebersihan pantai. &ldquo;Melalui kegiatan yang digerakkan oleh CKB Logistics ini, kami berharap masyarakat terus menjaga kebersihan dan keindahan pantai di Balikpapan secara berkelanjutan. Masyarakat harus memahami bahwa pantai merupakan aset penting dan memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan baik melalui program wisata,&rdquo; ujar Yushi, melalui rilisnya, Kamis (21/3). Yushi menjelaskan, aksi Beach Clean Up diikuti segenap unsur masyarakat, mulai dari para murid TK Angkasa, SMKN 1 Balikpapan, komunitas runners and Cyclist CKB Balikpapan, warga, serta satuan TNI LANUD Dhomber, dan Pemerintah Daerah Balikpapan. Di akhir kegiatan, para partisipan berhasil mengumpulkan 1,2 ton atau 1.200 kilogram sampah dalam waktu dua jam. Meski belum mampu menyelesaikan masalah sampai di pantai, menurut Yushi, kegiatan Beach Clean Up dapat menjadi momentum bagi masyarakat Balikpapan untuk semakin mencintai kawasan pantainya. Peraturan Wali Kota Balikpapan No. 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang dikeluarkan sejak 4 April lalu memberikan dampak positif terhadap pengurangan jumlah sampah plastik di Kota Balikpapan. Menurut Yushi, aksi yang dilakukan perusahaan juga perpanjangan dari upaya masyarakat untuk mewujudkan peraturan yang telah dibuat pemerintah setempat. &ldquo;Permasalahan sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kolaborasi yang baik antara Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kami yakin program seperti ini dapat meningkatkan value kawasan pantai menjadi aset yang bernilai tinggi,&rdquo; tutup Yushi. Pada aksi Beach Clean Up ini, CKB Logistics menyumbang 6 unit tempat sampah yang dapat menampung 50 kilogram sampah per unit. Setiap unit tempat sampah itu pun diletakkan di sepanjang kawasan pantai. Tempat sampah yang diserahkan merupakan hasil daur ulang (recycle) palet dan kayu dari Warehouse CKB Logisitics yang merupakan hasil kreativitas para karyawan CKB Logistics.

Aksi Bersih-bersih Pantai Balikpapan, ABM Kumpulan 1,2 Ton Sampah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sampah-jakarta-capai-7000-ton-per-hari-jakarta-idealnya-punya-4-itf_m_.jpg" alt="Volume sampah Jakarta capai 7.000 ton per hari" width="100%">
<figcaption>Volume sampah Jakarta capai 7.000 ton per hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter sebentar lagi akan terwujud. Rencananya&nbsp;akan dilakukan groundbreaking&nbsp;pada 20 Desember mendatang. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri akan melakukan peletakan batu pertama proyek itu. PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang bertanggungjawab atas pembangunannya, menjadi ITF kebutuhan yang darurat. Terlebih karakterstik sampah di Jakarta sangat cepat bertambah. Corporate Secretary PT Jakpro Hani Sumarno&nbsp;menjelaskan, perharinya saja volume sampah warga Jakarta mencapai 7.000 ton. Sedangkan, ITF hanya bisa mengelola sampah 2.200 ton perhari, maka itu ia berharap Pemprov DKI Jakarta membangun ITF lebih dari satu lokasi. "Kami sangat nggak happy kalau hanya mengelola 2.200 ton terus, tahun depan sampahnya kalau masih 7 ribu saja gimana? Ya, idealnya kita punya 4 ITF," tuturnya saat dikonfirmasi, Rabu (12/12). Hani menyatakan ITF direncanakan baru selesai 3 tahun kemudian. Maka ia mengajak untuk semua pihak mendukung pengelolaan sampah di dalam kota ini. Sehingga, nantinya Jakarta bisa pelan-pelan mengurangi penumpukan sampah. "Kalau sampahnya nggak berkurang kan memang harus ngejar. Sekarang gimana kita ngatasi sampah yang terus bertambah, dengan adanya ITF paling tidak kita bertanggungjawab terhadap sampah di DKI nggak dikasih ke tampat lain Bantar Gebang," pungkasnya.

Sampah Jakarta Capai 7.000 Ton Per Hari, Jakarta Idealnya Punya 4 ITF

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sampah jakarta

Berita Terkini

Menteri Faisol Nurofiq Tekankan Pengelolaan Sampah Harus Mulai dari Hulu, Jakarta Masih Bergantung pada TPA