<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terjunkan-regu-comot-dinas-lh-jamin-tak-ada-tumpukan-sampah-di-gereja_m_.jpg" alt="Dinas LH jamin selama perayaan Natal Jakarta bersih dari sampah" width="100%">
<figcaption>Dinas LH jamin selama perayaan Natal Jakarta bersih dari sampah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menjamin tidak akan terjadi penumpukan sampah selama perayaan Natal di ibu kota. Khususnya di gereja-gereja besar di Jakarta. Petugas penanganan sampah dikerahkan meski di hari libur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, mengantisipasi tumpukan sampah di hari libur Natal,&nbsp;pihaknya menyiapkan rencana operasi dengan melibatkan satgas dan armada penanganan sampah. "Antisipasi penumpukan sampah saat libur Natal, penanganan sampah berlangsung seperti biasa. Penanganan kebersihan pun dilakukan di setiap gereja di wilayah," ujar Isnawa saat dikonfirmasi, Senin (24/12). Selama operasi penanganan sampah di Hari Raya Natal, DLH menyiapkan sejumlah unit kendaraan berupa truk angkut sampah, mobil penyapu jalan, dan toilet mobile. "Operasi penanganan sampah dilakukan selama 24 jam pelayanan pada malam Natal. Kami pun menyiagakan regu comot dan sarana kebersihan yang dibantu pemerintah kelurahan setempat," ujarnya. Operasi kebersihan sampah pun difokuskan di sejumlah gereja besar yang menampung jemaat banyak. Seperti Gereja Katedral dan Emanuel di Jakarta Pusat, Gereja Ayam di Jakarta Barat, Gereja Advent dan HKBP Pasar Minggu di Jakarta Selatan, dan Gereja Theresia di Jakarta Timur. "Di gereja-gereja besar, kami menyiagakan petugas dan armada penanganan kebersihan. Mereka ditugaskan di sana agar lebih optimal," imbuhnya.

Terjunkan Regu Comot, Dinas LH Jamin Tak Ada Tumpukan Sampah di Gereja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-syarat-terima-uang-bau-dari-anies_m_.jpg" alt="TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan uang kompensasi atau uang bau kepada warga di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh warga untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Camat Bantar Gebang Asep Gunawan mengatakan pihaknya terus melakukan pembaharuaan data warga yang berhak menerima uang bau tersebut. Sehingga diharapkan uang bau yang diberikan tepat sasaran. "Untuk bisa mendapatkan uang bau itu syarat utamanya warga harus memiliki KK (kartu keluarga). Karena penerima bantuan buka dihitung dari KTP melainkan KK," kata Asep, kepada JawaPos.com, Kamis (25/10). Di Kecamatan Bantar Gebang ada tiga kelurahan yang mendapatkan uang bau ini. Ketiga kelurahan itu yakni Kelurahan Cikiwul, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Sumur Batu. Dari tiga kelurahan tersebut tercatat ada 18.024 KK yang menerima uang baru. Masing-masing KK mendapatkan Rp 200 ribu per bulan. Namun uang bau itu ditransfer ke rekening masing-masing setiap tiga bulan sekali. "Jadi mereka terima itu Rp 600 ribu per tiga bulan. Uangnya langsung ditransfer ke rekening masing-masing yang sudah terdaftar, jadi tidak tunai," ucapnya. Asep menegaskan bagi warga yang tidak memiliki KK, mereka tidak akan mendapatkan kucuran dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Walaupun mereka tinggal di sekitar TPST Bantar Gebang. "Yang (tinggal) ngontrak, dan tidak memiliki KK enggak masuk pendataan. Karena Camat hanya mengusulkan per KK saja," pungkas Asep Gunawan.

Ini Syarat Terima Uang Bau dari Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/groundbreaking-akhir-tahun-bangun-itf-butuh-waktu-2-tahun_m_.jpg" alt="TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta tengah bersiap untuk membangun tempat pengelolaan sampah atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa akhir tahun 2018 akan dilakukan groundbeaking. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji menyatakan, bahwa pembangunan ITF Sunter paling cepat memakan waktu 2 tahun. Sehingga, dirinya memprediksikan sampah dapat diolah di ITF Sunter pada 2021. "ITF itu tidak sebentar butuh waktu paling cepat itu 2 tahun jadi kalau sekarang 2018 dari 2019 mulai baru selesai 2021," ujar Isnawa di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/10). Walau begitu, Isnawa meyakinkan adanya ITF tidak membuat kerjasama kedua Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta berhenti. Malahan, koordinasi antar kedua pimpinan harus lebih baik lagi. Seperti yang diberitakan sebelumnya, ITF akan mampu menampung 2 ribu ton sampah perhari, sedangkan jumlah sampah di DKI Jakarta berkisar dari 6-7 ribu ton per harinya. Dia pun menyatakan ada kemungkinan sampah dapat meningkat lebih pada tahun 2021. "ITF baru selesai 2 tahun lagi, kan nggak tahu mungkin tahun 2021 bukan 7 ribu ton lagi mungkin bisa 8 ribu ton jadi masih ada sekitar 5.700 sampai 6 ribu ton sampah liar di ITF itu yang harus ditanganin," pungkasnya.

Groundbreaking Akhir Tahun, Bangun ITF Butuh Waktu 2 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kadis-lh-peletakkan-batu-pertama-itf-sunter-akhir-2018_m_.jpg" alt="Peresmian fasilitas pengolahan sampah dalam kota atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter di Jalan Sunter Baru, Sunter Agung, Jakarta Utara, Minggu (20/5)." width="100%">
<figcaption>Peresmian fasilitas pengolahan sampah dalam kota atau Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter di Jalan Sunter Baru, Sunter Agung, Jakarta Utara, Minggu (20/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pemprov DKI Jakarta melihat solusi sampah dapat ditanggulangi perlahan dengan pembuatan pengolahan sampah atau&nbsp;intermediate treatment facility&nbsp;(ITF) di Sunter, Jakarta Utara. Kabar baiknya, ITF akan mulai dibangun Desember 2018. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji menyampaikan, ITF Sunter akan dibangun PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Tidak sendiri, Jakpro akan bekerja bersama dengan Fortum Power and Heat Oy dari Finlandia "Saya senang nih dengan Desember nanti&nbsp;groundbreaking, sudah memberikan kepastian bahwa ITF akan segera dimulai di Jakarta," jelas Isnawa di Balai Kota DKI Jakarta , Jakarta Pusat, Senin (22/10). Namun, lanjut Isnawa, izin analisis dampak lingkungan (amdal) untuk pembangunan masih ditangani. Dia berharap penyelesaian izin amdal dapat keluar sebelum groundbreaking. "Di Desember ini sudah harus keluar kaitan dengan amdalnya, kan sudah mau&nbsp;groundbreaking," kata dia.&nbsp; Isnawa menyampaikan pembangunan ITF Sunter memang cukup memakan waktu yaitu 2 tahun paling cepat. Walau begitu, keuntungan dari pembuatan ITF ini, mampu mengolah 2.200 ton sampah per hari. "ITF Sunter diprediksi (mengolah) 2.200 ton sampah per hari, dengan rencana menghasilkan listrik di 35 megawatt," terang Isnawa. Seperti yang diketahui, Mei yang lalu ITF pun dibuka secara seremonial, namun Isnawa menjelaskan hal tersebut belum peletakkan batu pertama. Tetapi pembukaan lahan untuk membangun ITF tersebut. "Mei itu namanya baru&nbsp;site opening. Site opening bahasanya kayak pembukaan lahan terkait dengan menentukan bahwa lahan itu memang di Sunter," pungkasnya.

Kadis LH: Peletakkan Batu Pertama ITF Sunter Akhir 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-sampah-bestari-ajak-selesai-masalah-tanpa-ngotot_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Anggota DPRD DKI minta persoalan sampah diselesaikan dengan cara baik-baik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Anggota DPRD DKI minta persoalan sampah diselesaikan dengan cara baik-baik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Persoalan sampah DKI yang tertahan menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, membuat kedua Pemerintah Daerah sempat bersitegang. Hal ini membuat Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus angkat bicara. Bestari melihat semua perjanjian yang telah dibangun memang sudah seharusnya ditunaikan, diperbaiki, bahkan ditingkatkan. Sebab, kalau tidak ditangani segera akan menjadi masalah nasional. "Ini kalau dibiarkan berlarut-larut nanti menjadi bencana nasional karena wajah DKI itu wajah nasional," tegas Bestari saat dihubungi, Senin (22/10). Bestari melihat hubungan Bekasi dan Jakarta sudah seperti saudara, sehingga alangkah baiknya kalau saling membantu. Namun, dia menentang jika penyelesaian harus dengan mengancam. "Yang penting ke Bekasi jangan mengancam, diplomasikanlah politisi enggak perlu seperti itu. Politisi itu bagaimana meyakinkan para pihak supaya bisa bersepakat kan begitu," terang Bestari. Bestari berharap semua perdebatan antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta dapat terselesaikan dengan damai. Para pemimpin daerah diharapkan melakukan lobi-lobi pemecahan masalah. "Ini urusan ini tidak bisa diselesaikan dengan cara otot-ototan. Ini lobi politik yang dilakukan Gubernur politisi gitu saya kira itu," katanya. Sebelumnya, Anies mengatakan segala kewajiban Pemprov DKI terkait pembayaran sampah ke Pemkot Bekasi sudah dilaksanakan. Pada Mei 2018, Pemprov DKI telah membayarkan uang kompensasi bau Bantar Gebang senilai Rp 194 miliar. Namun pada Februari lalu, kata Anies, Pemkot Bekasi menginginkan adanya bantuan dana yang sifatnya kemitraan atau hibah untuk proyek-proyek di Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga sudah mengunjungi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin (22/10) siang ini. Keduanya sepakat bahwa polemik sampah ini hanya miskomunikasi saja.

Soal Sampah, Bestari Ajak Selesai Masalah Tanpa 'Ngotot'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nomor-asing-pepen-sempat-tak-gubris-telepon-anies_m_.jpg" alt="Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sempat ditelepon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswewan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sempat ditelepon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswewan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Ada yang menarik dalam pertemuan antara Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (22/10) siang. Pepen nampak santai ketika mendatangi Anies berbeda dengan caranya yang selama ini mengkritik Anies habis-habisan. Pepen mengakui adanya miskomunikasi antara Kota Bekasi dan DKI Jakarta. Sehingga, dari diskusi yang&nbsp;dilakukan tidak akan ada perubahan. Mulai dari perjanjian,&nbsp;hubungan kedaerahan, kemitraan, dan juga tanggung jawab terhadap pengelolaan TPST Bantar Gebang. "Inilah yang kami harapkan. Mudah-mudahan kerjasama ini terus kami bangun di&nbsp;bawah kepemimpinan dan Pak Gubernur Anies," kata Pepen di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (22/10). Namun, miskomunikasi itu dilihat Pepen terdapat pula faktor komunikasi pribadi antar keduanya. Pepen mengakui tidak menindaklanjuti panggilan telepon Anies karena tidak terdaftar dalam kontaknya "Ternyata 2 hari yang lalu ke Gubernur sudah menghubungi saya, cuma tidak tindaklanjuti. Pas tadi di cek, kata Pak Anies sudah hubungi Wali kota Bekasi, sudah berapa kali. Saya tanya yang mana Pak Gubernur? Pas keluar nomor ini, oh ya," jelas Pepen. "Alhamdulillah saya juga sudah dapat nomor Gubernur. Kapan saja saya bisa berkomunikasi dan kapan saja hal-hal yang berkenaan dengan sinergitas komunikasi kemitraan maupun juga kerjasama bisa kita selesaikan," tambahnya. Sehingga, ke depannya Pepen tidak ingin adanya kesalahpahaman lagi antar kerjasama dua daerah. Dirinya pun berterimakasih karena telah dijamu dengan makanan yang bergizi. "Setelah itu (diskusi) pun kami dijamu makan. Jadi tadi ini baru makan sebentar gizi kami sudah meningkat, apalagi kebersamaan yang terus dibangun terima kasih," terang Pepen. Menanggapi hal tersebut, Anies pun mengucapkan terimakasih atas kedatangan Pepen. Sehingga ke depan Anies berharap dapat gantian bersilahturahmi ke Bekasi dan menjalin persaudaraan antar kedua daerah. "Insya Allah kami akan lanjutkan bergiliran nanti ke tempat Pak Wali dan seluruh jajaran, nanti katanya mau dijamu juga di sana," ungkap Anies.

Nomor Asing, Pepen Sempat Tak Gubris Telepon Anies

sampah dki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sampah dki