<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT-1-KPK-TAHAN-BURONAN-SAMINTAN-FED-3-708.jpg" alt="Samin Tan Tersangka perkara suap terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupakan" width="100%">
<figcaption>Samin Tan Tersangka perkara suap terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Bersihkan Indonesia meminta Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) mengambil langkah tegas jika ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh majelis hakim tingkat pertama maupun kasasi. Hal ini menyusul putusan lepas terhadap terdakwa korupsi Samin Tan.  "Samin Tan justru menerima putusan bebas dari Majelis Hakim Mahkamah Agung. Putusan tersebut disampaikan pada 9 Juni 2022," kata Anggota Koalisi Bersihkan Indonesia, Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers daring, Minggu (19/6).  Kurnia menyesalkan, Samin Tan yang didakwa memberikan gratifikasi sebagai balas jasa kepada mantan Anggota DPR RI Eni Saragih yang telah membantu, PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) yang merupakan subsidiary dari perusahaan milik Samin Tan, PT. Borneo Lumbung Energi &amp; Metal (PT BLEM).  Terlebih, izin PT AKT telah dicabut oleh Kementerian ESDM karena diduga menjadikan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3, sebagai objek jaminan pinjaman kepada Standard Chartered Bank.  Namun, pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama memutus Samin Tan untuk dibebaskan. Karena tidak memenuhi dakwaan jaksa sebagai pemberi gratifikasi kepada Eni Saragih.  "Dasar pertimbangannya adalah, karena UU Tipikor tidak mengatur secara khusus pasal mengenai pemberi gratifikasi, tidak seperti pasal pemberi suap yang diatur secara jelas. Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung menguatkan putusan tersebut dan menyatakan bahwa Samin Tan adalah korban pemerasan Eni Saragih," papar Kurnia.  Rangkaian putusan ini dapat berakhir menyesatkan, karena bukan kali pertama seorang pemberi gratifikasi dijerat menggunakan UU Tipikor. Simon Gunawan Tanjaya dalam kasus korupsi yang menjerat Mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, serta M. Bukhori dan Harjanto sebagai pemberi gratifikasi kepada Mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman merupakan beberapa contoh pemberi gratifikasi yang dijerat dengan UU Tipikor.  Selain itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung tidak mendalami dan mempertimbangkan secara serius kepentingan Samin Tan dalam pengurusan pencabutan izin PT AKT.  "Sebagai ultimate beneficial owner dari PT AKT, jelas bahwa Samin Tan memiliki kepentingan atas pembatalan pencabutan izin PT AKT oleh Kementerian ESDM, meskipun ia tidak tercatat sebagai pengurus perusahaan. Karena pada akhirnya, jika izin perusahaan dikembalikan, keuntungan PT AKT yang kembali beroperasi, akan mengalir ke Samin Tan," beber Kurnia.  Sebagaimana diketahui, Samin Tan diduga memberikan uang sebesar Rp 5 Miliar kepada mantan wakil ketua komisi VII DPR RI itu terkait proses pengurusan terminasi kontrak karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) yang merupakan anak perusahaan milik Samin Tan, oleh Kementerian ESDM.

Koalisi Desak Selidiki Dugaan Pelanggaran Etik di Putusan Samin Tan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Samin-Tan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk. Samin Tan, dibebaskan Mahkamah Agung dari dakwaan jaksa penuntut umum KPK. Ini karena dinilai tidak ada kesepakatan pemberi dan penerima suap.  Putusan tolak kasasi penuntut umum itu diambil oleh majelis kasasi yang terdiri atas Suhadi, Suharto dan Ansori pada tanggal (9/6).  "Alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telah mengadili terdakwa dalam perkara a quo sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya," demikian disebutkan dalam dokumen resumer perkara Nomor 2268 K/PID.SUS/2022 atas nama terdakwa Samin Tan yang dibaca pada hari Jumat (17/6) dikutip dari Antara.  Judex facti adalah peradilan di tingkat pertama, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Dalam pertimbangannya, majelis kasasi menyebutkan bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa Samin Tan dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa Perseroan Terbatas Asmin Koalindo Tuhub (PT AKT) telah dilakukan terminasi perjanjian karya pengusahaan tambang batu bara (PKP2B) yang akibatnya PT AKT tidak bisa lagi menambang dan menjual hasil tambang batu baranya.  Karena beban moral atas nasib 4.000 karyawannya, Samin Tan telah melakukan beberapa langkah, antara lain, melakukan upaya hukum dengan menggugat SK Kementerian ESDM melalui PTUN Jakarta namun kalah di tingkat kasasi.  Selain mengajukan gugatan hukum melalui PTUN, Samin Tan juga menemui koleganya bernama Melchias Marcus Mekeng selaku Ketua Fraksi Golkar di DPR RI. Samin Tan menceritakan kepada Melchias Mekeng tentang terminasi PT AKT oleh Kementerian ESDM.  Melchias Mekeng lantas mengenalkan Samin Tan dengan Eni Maulani Saragih dan meminta Eni Maulani yang juga anggota Fraksi Golkar DPR untuk menanyakan kepada Kementerian ESDM tentang terminasi PT AKT.  Atas permintaan Melchias Mekeng tersebut, Eni bersama Melchias Mekeng dan Samin Tan menemui Menteri ESDM saat itu Ignatius Jonan menanyakan tentang terminasi PT AKT dan Ignatius Jonan mengatakan tetap akan menempuh jalur hukum sampai dengan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.  Ignatius Jonan juga mengatakan bahwa terminasi adalah rekomendasi dari Dirjen Minerba yang menyatakan PT AKT telah melanggar Pasal 30 dalam PKP2B karena PT AKT telah menjaminkan PKP2B PT AKT kepada Bank Standard Chartered Cabang Singapura.  Saat mengurus PT AKT tersebut, Eni Maulani pernah menyampaikan kepada Melchias Mekeng bahwa Eni membutuhkan uang yang banyak dalam rangka membiayai pencalonan suaminya sebagai Bupati Temanggung.  Pada bulan Mei—Juni 2018, Eni Saragih menerima uang dari Nenie Afwani dan Indri Savatri Purnama Sari. Uang diterima oleh Tahta Maharaya selaku tenaga ahli Eni Saragih di DPR. Uang yang diterima keseluruhannya berjumlah Rp4 miliar.  "Dari fakta pula terungkap bahwa terdakwa dan Eni Maulani Saragih sama-sama menyatakan tidak ada deal atau kesepakatan tentang pemberian uang sejumlah Rp4 miliar," demikian disebutkan majelis kasasi.  Nenie Afwani, Indri Savatri Purnama, dan Tahta Maharaya juga tidak memberikan keterangan yang pasti untuk apa uang diberikan kepada Eni Saragih.  "Eni Saragih sempat mengirim ucapan terima kasih melalui WA kepada terdakwa atas uang sejumlah Rp4 miliar. Namun, pesan tersebut tidak ditanggapi oleh terdakwa," ungkap majelis.  Terkait dengan pesan WA dari Eni Saragih, Nenie Afwani selalu mengomunikasikan dengan Samin Tan, termasuk permintaan tambahan dari Eni Saragih yang Nenie Afwani tidak tahu maksudnya.  Di persidangan tidak terungkap mengenai asal usul uang dan peruntukkan uang yang diberikan Nenie Afwani kepada Tahta Maharaya;  Berdasarkan fakta tersebut, kata majelis hakim, dakwaan pertama penuntut umum Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  "Pasal tersebut merupakan delik penyuapan yang mensyaratkan adanya kesepakatan (meeting of minds) antara pemberi dan penerima suap, sedangkan dalam perkara ini antara terdakwa dan Eni Maulani Saragih terkait dengan pemberian uang sejumlah Rp4 miliar tidak terungkap apakah Nenie Afwani telah diperintah oleh terdakwa untuk memberikan uang kepada Eni Saragih," jelas hakim.  Meski setiap komunikasi yang disampaikan selalu dikomunikasi dengan Samin Tan, hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan bahwa Nenie Afwani telah diperintah Samin Tan untuk memberikan uang kepada Eni Saragih.  "Dengan demikian, putusan judex facti yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan telah tepat dan benar. Alasan kasasi penuntut umum selebihnya tidak dapat dibenarkan mengenai mengenai penilaian hasil pembuktian," kata hakim kasasi.  Terkait dengan perkara ini, Eni Maulani Saragih divonis 6 tahun penjara dengan pasal penerimaan gratifikasi yang salah satunya berasal dari Samin Tan.

Alasan MA Bebaskan Samin Tan dari Jeratan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT-1-KPK-TAHAN-BURONAN-SAMINTAN-FED-7-711.jpg" alt="Samin Tan Tersangka perkara suap taerhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupaka" width="100%">
<figcaption>Samin Tan Tersangka perkara suap taerhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupaka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam putusan terhadap mantan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (PT BORN), Samin Tan. Penolakan itu menguatkan vonis bebas terhadap Samin Tan.  KPK menegaskan menghormati putusan majelis kasasi. Lembaga antikorupsi sudah berupaya maksimal untuk menjerat Samin Tan dalam kasus dugaan korupsi proses pengurusan transmisi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT AKT di Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM).  "Langkah KPK untuk melakukan upaya hukum kasasi merupakan bentuk keseriusan kami untuk dapat membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana alat bukti hasil penyidikan dan penuntutan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri, Senin (13/6).  KPK meminta, MA segera mengirimkan salinan putusan kasasi itu. Menurut Ali, KPK akan mempelajari semua petikan dalam putusan itu untuk menentukan langkah hukum.  "Untuk kami pelajari, apakah ada peluang dilakukannya langkah hukum berikutnya," ucap Ali.  KPK juga berharap masyarakat terus memantau proses perkara ini. Dukungan masyarakat dibutuhkan KPK untuk mempelajari perkara.  "Kami juga senantiasa mengajak publik untuk mengikuti proses hukumnya sebagai bagian dari keterbukaan dan partisipasi dalam mengawal penegakkan hukum tindak pidana korupsi," ujar Ali.  Sebelumnya, Samin Tan diputus bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. KPK pun langsung membebaskannya dari rumah tahanan.  Pelepasan itu dilakukan atas putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 37/Pid.Sus/TPK/2021/PN. Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2021. Lembaga Antikorupsi harus patuh dengan putusan itu meski harus mengeluarkan Samin Tan.

Gagal Dijerat KPK Dalam Kasus Izin Tambang, MA Vonis Bebas Samin Tan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT-1-KPK-TAHAN-BURONAN-SAMINTAN-FED-7-711.jpg" alt="Samin Tan Tersangka perkara suap taerhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupaka" width="100%">
<figcaption>Samin Tan Tersangka perkara suap taerhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupaka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menerima Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM), Samin Tan divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena itu, lembaga antirasuah menyerahkan memori kasasi kepada Mahkamah Agung (MA).  "Tim jaksa KPK, Kamis (9/9/2021) telah menyerahkan memori kasasi ke MA atas nama terdakwa Samin Tan melalui kepaniteraan pidana khusus Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Fikri dalam keterangannya, Jumat (10/9).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menilai, vonis bebas terhadap penyuap mantan Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih tidak menerapkan prinsip keadilan hukum. Padahal, dakwaan KPK telah disusun secara cermat kepada Samin Tan.  "Kami menilai majelis hakim pada tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, utamanya terkait penerapan pembuktian unsur gratifikasi sebagaimana Pasal 12B UU Tipikor," tegas Ali.  "Di beberapa putusan perkara lain terkait pembuktian pasal tersebut dapat diterapkan sehingga surat dakwaan jaksa dapat dinyatakan terbukti," imbuhnya.  Oleh karena itu, KPK berharap dalil dan argumentasi hukum Tim Jaksa KPK dapat diterima dan diambil alih oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi.  Sebagaimana diketahui, Ketua Majelis Hakim Panji Surono menyatakan, Samin Tan merupakan korban pemerasan dari mantan Anggota DPR RI Eni Maulani Saragih. Karena meminta uang untuk membiayai pencalonan suami Eni, Al Khadziq dalam Pilkada Temanggung.  "Samin Tan adalah korban dari Eni Maulani Saragih yang meminta uang dalam membiayai pencalonan suaminya dalam Pilkada di Temanggung, Jawa Tengah," kata Hakim Panji Surono membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (30/8).  Dia menjelaskan, Eni yang merupakan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tidak mempunyai kewenangan terkait dengan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 antara PT AKT dengan Kementerian ESDM di Kalimantan Tengah. Persoalan itu, kata hakim merupakan kewenangan Kementerian ESDM.  "Terdakwa adalah korban pemerasan," ucap Hakim.  Terkait pemberian gratifikasi, Hakim menyebut tidak dapat dipidana karena pihak pemberi gratifikasi belum diatur dalam UU Tipikor. Memang dalam aturan Undang-Undang hanya mengatur bagi penyelenggara negara apabila menerima hadiah diberikan waktu 30 hari untuk melapor.  "Sehingga, karena Eni tidak melaporkan maka diancam dalam Pasal 12 B," cetus Hakim.  Oleh karena itu, dalam putusannya Hakim Panji Surono menyatakan, Samin Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa KPK. Hakim memerintahkan Samin Tan dibebaskan dari tahanan.  "Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum tersebut. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan," ujar Hakim.  Selain dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa KPK, Hakim juga meminta agar terdakwa Samin Tan dipulihkan hak-haknya. "Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya," tegas Hakim.  Padahal Jaksa KPK telah menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Samin Tan. Samin Tan diyakini Jaksa KPKbmemberi suap sebesar Rp 5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.  Pemberian suap itu terkait permasalahan pemutusan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi III di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.  Samin Tan dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Tak Terima Samin Tan Divonis Bebas, KPK Ajukan Kasasi ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/J68A9750_1602864448031_1-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bukti-bukti yang disertakan dalam perkara Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM), Samin Tan, kuat sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Hal ini menyikapi vonis bebas terhadap penyuap mantan Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih.  Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, hal ini terbukti sesuai fakta hukum di persidangan. Menurutnya, majelis hakim mempertimbangkan adanya pemberian uang dari Samin Tan kepada eks Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih.  "KPK juga meyakini bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup, yang kemudian diperdalam pada proses penyidikan," kata Ali dalam keterangannya, Senin (30/8).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyatakan, seluruh rangkaian perbuatan Samin Tan pun telah diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Meski demikian, KPK tetap menghormati putusan majelis hakim dan juga independensi peradilan.  "Namun demikian, Tim JPU KPK telah langsung menyatakan kasasi di depan persidangan," ucap Ali.  Dia meminta, KPK berharap Pengadilan Tipikor Jakarta dapat segera mengirimkan putusan lengkapnya.  "Agar KPK dapat segera mempelajari pertimbangan putusan tersebut untuk dianalisa lebih lanjut sebagai bahan penyusunan memori kasasi," tegas Ali.  Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Panji Surono menyatakan, Samin Tan merupakan korban pemerasan dari mantan Anggota DPR RI Eni Maulani Saragih. Karena meminta uang untuk membiayai pencalonan suami Eni, Al Khadziq dalam Pilkada Temanggung.  "Samin Tan adalah korban dari Eni Maulani Saragih yang meminta uang dalam membiayai pencalonan suaminya dalam Pilkada di Temanggung, Jawa Tengah," kata Hakim Panji Surono membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (30/8).  Dia menjelaskan, Eni yang merupakan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tidak mempunyai kewenangan terkait dengan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 antara PT AKT dengan Kementerian ESDM di Kalimantan Tengah. Persoalan itu, kata hakim merupakan kewenangan Kementerian ESDM.  "Terdakwa adalah korban pemerasan," ucap Hakim.  Terkait pemberian gratifikasi, Hakim menyebut tidak dapat dipidana karena pihak pemberi gratifikasi belum diatur dalam UU Tipikor. Memang dalam aturan Undang-Undang hanya mengatur bagi penyelenggara negara apabila menerima hadiah diberikan waktu 30 hari untuk melapor.  "Sehingga, karena Eni tidak melaporkan maka diancam dalam Pasal 12 B," cetus Hakim.  Oleh karena itu, dalam putusannya Hakim Panji Surono menyatakan, Samin Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa KPK. Hakim memerintahkan Samin Tan dibebaskan dari tahanan.  "Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum tersebut. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan," ujar Hakim.  Selain dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa KPK, Hakim juga meminta agar terdakwa Samin Tan dipulihkan hak-haknya. "Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya," tegas Hakim.  Padahal Jaksa KPK telah menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Samin Tan. Samin Tan diyakini Jaksa KPKbmemberi suap sebesar Rp 5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.  Pemberian suap itu terkait permasalahan pemutusan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi III di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.  Samin Tan dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pengusaha Penyuap Eni Saragih Divonis Bebas, Jaksa KPK Nyatakan Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT-1-KPK-TAHAN-BURONAN-SAMINTAN-FED-7-711.jpg" alt="Samin Tan Tersangka perkara suap taerhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupaka" width="100%">
<figcaption>Samin Tan Tersangka perkara suap taerhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupaka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM), Samin Tan divonis bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Crazy Rich itu dinyatakan tidak terbukti menyuap Anggota DPR asal Golkar, Eni Maulani Saragih.  Ketua Majelis Hakim Panji Surono menyatakan, Samin Tan merupakan korban pemerasan dari mantan Anggota DPR RI Eni Maulani Saragih. Karena meminta uang untuk membiayai pencalonan suami Eni, Al Khadziq dalam Pilkada Temanggung.  "Samin Tan adalah korban dari Eni Maulani Saragih yang meminta uang dalam membiayai pencalonan suaminya dalam Pilkada di Temanggung, Jawa Tengah," kata Hakim Panji Surono membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (30/8).  Dia menjelaskan, Eni yang merupakan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tidak mempunyai kewenangan terkait dengan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 antara PT AKT dengan Kementerian ESDM di Kalimantan Tengah. Persoalan itu, kata hakim merupakan kewenangan Kementerian ESDM.  "Terdakwa adalah korban pemerasan," ucap Hakim.  Terkait pemberian gratifikasi, Hakim menyebut tidak dapat dipidana karena pihak pemberi gratifikasi belum diatur dalam UU Tipikor. Memang dalam aturan Undang-Undang hanya mengatur bagi penyelenggara negara apabila menerima hadiah diberikan waktu 30 hari untuk melapor.  "Sehingga, karena Eni tidak melaporkan maka diancam dalam Pasal 12 B," cetus Hakim.  Oleh karena itu, dalam putusannya Hakim Panji Surono menyatakan, Samin Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa KPK. Hakim memerintahkan Samin Tan dibebaskan dari tahanan.  "Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum tersebut. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan," ujar Hakim.  Selain dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa KPK, Hakim juga meminta agar terdakwa Samin Tan dipulihkan hak-haknya. "Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya," tegas Hakim.  Padahal Jaksa KPK telah menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Samin Tan. Samin Tan diyakini Jaksa KPKbmemberi suap sebesar Rp 5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.  Pemberian suap itu terkait permasalahan pemutusan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi III di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.  Samin Tan dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Alasan Vonis Bebas Samin Tan, Hakim: Korban Pemerasan Eni Saragih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT-1-KPK-TAHAN-BURONAN-SAMINTAN-FED-7-711.jpg" alt="Samin Tan Tersangka perkara suap taerhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupaka" width="100%">
<figcaption>Samin Tan Tersangka perkara suap taerhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupaka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (PT BLEM), Samin Tan dinyatakan bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Samin Tan divonis bebas oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Crazy Rich itu dinyatakan tidak terbukti menyuap Anggota DPR asal Golkar, Eni Maulani Saragih. "Mengadili, menyatakan terdakwa Samin Tan tidak terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama dan kedua," kata Ketua Majelis Hakim, Panji Surono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/8). Majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa Samin Tan dari segala tuntutan hukum yang didakwakan Jaksa KPK. Hakim juga memerintahkan agar Samin Tan segera dibebaskan dari tahanan. "Membebaskan terdakwa dari semua hukum tersebut. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan," ujar Hakim Panji Surono. Dalam menjatuhkan vonis bebas ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah pertimbangan, Samin Tan dinilai merupakan korban pemerasan yang dilakukan Eni Maulani Saragih yang membutuhkan uang untuk kepentingan suaminya, Al Khadziq dalam mengikuti Pilkada Kabupaten Temanggung. Padahal, Eni tidak punya kewenangan terkait dengan permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 antara PT AKT dengan Kementerian ESDM di Kalimantan Tengah. Persoalan itu, kata hakim merupakan kewenangan Kementerian ESDM. Sementara, sebagai pemberi gratifikasi kepada Eni Maulani, Samin Tan tidak dapat dipidana karena pihak pemberi gratifikasi belum diatur dalam UU Tipikor. "Tindakan pemberi gratifikasi belum diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dng UU 20 Tahun 2001 tentang UU Tipikor," tegas Hakim. Padahal Jaksa KPK telah menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Samin Tan. Samin Tan diyakini Jaksa KPK memberi suap sebesar Rp 5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih. Pemberian suap itu terkait permasalahan pemutusan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi III di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM. Samin Tan dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Samin Tan Crazy Rich Penyuap Eni Saragih Divonis Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT-1-KPK-TAHAN-BURONAN-SAMINTAN-FED-7-711.jpg" alt="Samin Tan Tersangka perkara suap taerhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupaka" width="100%">
<figcaption>Samin Tan Tersangka perkara suap taerhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupaka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bos PT Borneo Lumbung Energi dan Metal tbk (PT BLEM), Samin Tan didakwa menyuap mantan Anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih senilai Rp 5 miliar. Suap ini diduga terkait dengan permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 antara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kalimantan Tengah.  "Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp 5 miliar kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Eni Maulani Saragih," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ronald Ferdinand Worotikan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (21/6).  Jaksa menjelaskan, PT AKT mempunyai Coal Contract of Work (CCOW) atau PKP2B dengan Kementerian ESDM yang memberikan hak bagi PT AKT untuk melakukan kegiatan pertambangan batu bara di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, seluas sekitar 40.000 hektare.  Sejak Oktober 2017, sambung Ronald, penerbitan Surat Keputusan Menteri ESDM No.3174K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 mengenai pengakhiran (terminasi) PKP2B tersebut yang berakibat PT AKT tidak bisa lagi menambang dan menjual hasil tambang batu baranya.  Alasan terminasi karena PT AKT dianggap telah melakukan pelanggaran atas PKP2B dimaksud berupa menjaminkan PKP2B tersebut pada tahun 2012 kepada Bank Standard Chartered Cabang Singapura terkait pinjaman PT BLEM sejumlah USD 1 miliar.  PT AKT lantas mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada tingkat pertama, menang, tetapi di tingkat banding dan kasasi, PT AKT kalah. Kemudian pada 2018, saat proses persidangan, jaksa mengatakan Samin Tan menemui politikus Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng di Menara Imperium Kuningan, Jakarta Selatan.  "Pada kesempatan itu, terdakwa (Samin Tan) meminta bantuan Melchias Marcus Mekeng agar terminasi PKP2B PT AKT dapat ditinjau kembali oleh Kementerian ESDM, dan Mekeng menyampaikan akan mengenalkan terdakwa dengan anggota DPR RI yang membidangi masalah tersebut," ucap Jaksa.  Karena itu, Mekeng memperkenalkan Eni kepada Samin Tan. Dalam pertemuan itu, Eni berjanji akan memfasilitasi komunikasi antara Kementerian ESDM dengan pihak PT AKT. Lantas, Eni meminta Samin Tan untuk menyiapkan kronologi atas permasalahan PKP2B tersebut disertai dokumen-dokumen pendukung guna dipelajari.  Menindaklanjuti pertemuan itu, Samin Tan memerintahkan Direktur PT BLEM, Nenie Afwani, untuk menyiapkan dan menyerahkan kronologi berikut dokumen-dokumen pendukung kepada Eni. Samin Tan lantas kembali menemui Eni pada Februari 2018 di coffee shop Fairmont Hotel Jakarta.  Saat itu, Eni mengatakan telah menjelaskan permasalahan terminasi PT AKT kepada Menteri ESDM saat itu, Ignasius Jonan. Lantas Jonan menyarankan agar proses gugatan PT AKT di PTUN tetap dilanjutkan dan berjanji jika gugatan PT AKT dikabulkan oleh PTUN Jakarta (tingkat pertama), maka Ignasius Jonan akan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka perpanjangan izin ekspor yang sudah hampir mati dan izin pembelian bahan peledak untuk tambang. "Sambil menunggu putusan akhir atas gugatan TUN PT AKT" ujar Jaksa Ronald.  Akhirnya pada 5 April 2018, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT AKT dan membatalkan SK Terminasi Menteri ESDM No.3174K/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017. Berdasarkan hal ini, Samin Tan, Eni dan Mekeng menemui Jonan di Gedung Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.  Samin Tan lantas menanyakan terkait hal-hal apa lagi yang dibutuhkan oleh Jonan. Dalam surat dakwaan, Jonan meminta Samin menyerahkan surat pernyataan dari Bank Standard Chartered yang menyatakan bahwa PT AKT tidak menjaminkan PKP2B PT AKT, kepada Dirjen Minerba.  "Dengan surat pernyataan tersebut, permasalahan PKP2B PT AKT akan diselesaikan dan hak-hak PT AKT akan dikembalikan, serta izin-izin PT AKT yang hampir habis akan diberikan rekomendasi perpanjangan," papar Jaksa.  Eni lantas meminta sejumlah uang kepada Samin. Pemberian pertama senilai Rp 4 miliar, uang itu diserahkan melalui perantara tenaga ahli Eni yang bernama Tahta Maharaya. "Eni mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya mengatakan 'Pak Samin, kemarin saya terima dari Mba Neni Rp 4 miliar, terima kasih yang luar biasa ya” beber Jaksa  Kemudian memberikan uang sejumlah Rp 1 miliar kepada Eni Saragih. Diduga uang tersebut diperuntukan untuk suami Eni, Al Khadziq dalam rangka mengikuti Pilkada Temanggung. Samin Tan didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Bos Borneo Lumbung Energi Samin Tan Didakwa Suap Eni Saragih Rp 5 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT-1-KPK-TAHAN-BURONAN-SAMINTAN-FED-3-708.jpg" alt="Samin Tan Tersangka perkara suap terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupakan" width="100%">
<figcaption>Samin Tan Tersangka perkara suap terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua petinggi PT Borneo Lumbung Energi &amp; Metal, Tbk dalam kasus dugaan suap pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Keduanya yakni, Direktur PT Borneo Lumbung Energi &amp; Metal Nenie Afwani dan Commercial Director PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Vera Linkin.  Selain petinggi PT Borneo Lumbung Energi, KPK juga memanggil seorang karyawan swasta, Andreay Hasudungan Aritonang. Ketiga saksi akan digali keterangannya untuk melengkapi berkas perkara bos PT Borneo Lumbung Energi &amp; Metal Tbk, Samin Tan (SMT).  "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMT," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (19/4).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/04/2021/pejabat-pt-borneo-lumbung-energi-dan-metal-nenie-afwani-diperiksa-kpk/">Pejabat PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Nenie Afwani Diperiksa KPK</a>  Penyidik KPK sebelumnya berhasil menangkap Samin Tan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada Senin (5/4). Samin Tan menjadi daftar pencarian orang (DPO) kurang lebih selama satu tahun.  Perkara yang menjerat Samin Tan merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 13 Juli 2018 di Jakarta. KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu Eni Maulani Saragih, Johannes Budisutrisno Kotjo dan Idrus Marham yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.  Dalam kasus ini, Samin Tan diduga memberi uang Rp 5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih untuk kepentingan proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).  Samin Tan meminta bantuan Eni untuk menyelesaikan masalah terminasi perjanjian PT AKT, anak usaha PT Borneo Lumbung Energy &amp; Metal di Kalimantan Tengah.  Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rjKJgPqtFuA

KPK Periksa 3 Saksi untuk Kasus Bos PT Borneo Lumbung Energi & Metal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/JKT-1-KPK-TAHAN-BURONAN-SAMINTAN-FED-7-711.jpg" alt="Samin Tan Tersangka perkara suap taerhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupaka" width="100%">
<figcaption>Samin Tan Tersangka perkara suap taerhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih menggunakan Baju Tahanan KPK meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/4/2021). Samin Tan sebelumnya ditetapkan sebagai buron sejak 6 Mei 2020. Dia merupaka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, Nenie Afwani dalam kasus dugaan suap pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Keterangan Nenie dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka pemilik prusahaan itu Samin Tan.  "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMT (Samin Tan)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (12/4).  Selain Nenie, penyidik lembaga antirasuah juga memanggil petinggi Borneo Lumbung lainnya yakni Kennet Raymond Allan dan Karyawan swasta bernama Andreay Hasudungan Aritonga. Keduanya juga akan diperikaa untuk mrlengkapi berkas penyidikan Samin Tan.  Penyidik KPK sebelumnya berhasil menangkap Samin Tan di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada Senin (5/4). Samin Tan menjadi daftar pencarian orang (DPO) kurang lebih selama satu tahun.  Perkara yang menjerat Samin Tan merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 13 Juli 2018 di Jakarta. KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu Eni Maulani Saragih, Johannes Budisutrisno Kotjo dan Idrus Marham yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Dalam kasus ini, Samin Tan diduga memberi uang Rp 5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih untuk kepentingan proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).  Samin Tan meminta bantuan Eni untuk menyelesaikan masalah terminasi perjanjian PT AKT, anak usaha PT Borneo Lumbung Energy &amp; Metal di Kalimantan Tengah.  Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pejabat PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Nenie Afwani Diperiksa KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#samin tan

Berita Terkini