<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/Screenshot_2025-08-01-16-34-08-013_comandroidchrome-edit-1626750181.jpg" alt="Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani berfoto bersama Sugiono sebagai Sekjen baru DPP Partai Gerindra. (Dok/Gerindra)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani berfoto bersama Sugiono sebagai Sekjen baru DPP Partai Gerindra. (Dok/Gerindra)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, menyambut baik dukungan dari PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, dukungan tersebut dapat memastikan jalannya efektivitas pemerintahan usai kontestasi Pemilu 2024. "Ibu Mega dalam banyak kesempatan ketemu kami juga seperti itu bahwa pemerintah hasil pemilihan umum ini harus didukung supaya memiliki efektivitas dalam menjalankan kekuasaannya," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (3/8). Muzani menyampaikan apresiasi atas sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang dinilai menunjukkan kebesaran dalam membangun suasana politik yang sejuk pasca pemilu. Ia tak memungkiri, dukungan dari berbagai kalangan, termasuk partai politik sangat penting dalam menjalankan stabilitas pemerintahan ke depan. "Dan itu kami bersyukur, berterima kasih kepada bentuk dukungan yang diberikan oleh Ibu Mega sebagai ketua PDI Perjuangan," tegasnya. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara resmi menyampaikan sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sikap politik itu disampaikan dalam penutupan Kongres VI PDI Perjuangan yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8). Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak akan menjadi oposisi. Ia menjelaskan, dalam sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia, tidak ada konsep oposisi sebagaimana berlaku dalam sistem parlementer. &ldquo;Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,&rdquo; ujar Megawati saat menyampaikan pidato politik. Megawati menyatakan, PDIP akan mengambil posisi sebagai penyeimbang yang kritis, bukan sebagai oposisi maupun bagian dari koalisi kekuasaan. Peran ini, sejalan dengan karakter PDIP yang berideologi dan berpihak pada rakyat. &ldquo;Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,&rdquo; tuturnya. Ia menegaskan, meskipun PDIP tidak berada dalam kabinet pemerintahan, partainya tetap memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan konstitusi. Megawati memastikan, pihaknya akan memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat. Meski demikian, partainya tidak akan segan bersuara lantang jika pemerintah keluar dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial. &ldquo;Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,&rdquo; pungkasnya.

Ketua dewan kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambut baik dukungan PDIP untuk pemerintahan Prabowo, untuk stabilitas pemerintahan.

Partai Gerindra Sambut Baik Dukungan PDIP ke Pemerintahan Prabowo, Ahmad Muzani: Supaya Pemerintah Efektif Jalankan Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/q4drdziHAe2GtBhrWVmtLdwn1jdsuzOaZsKNaWHJ-1-4066114952.jpg" alt="Audiensi antara Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) dengan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin di Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu (14/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Audiensi antara Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) dengan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin di Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu (14/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) menggelar audiensi dengan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin di Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu (14/5). Pertemuan itu berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban, dan salah satunya membahas peluang santri atau alumnnbus pesantren berkarir di militer alias menjadi tentara. Ketua Umum DPP IPI, KH. K.M.T. Abdul Muhaimin hadir bersama jajaran pengurus.&nbsp;Dalam kesempatan tersebut, Abdul Muhaimin menyampaikan harapannya agar santri diberikan akses lebih mudah untuk menjadi anggota TNI. Menurutnya, pesantren memiliki kedisiplinan, moral, dan semangat kebangsaan yang tinggi. Sehingga layak mendapat kesempatan berkontribusi lebih besar bagi bangsa melalui jalur militer. "Santri memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. NKRI harga mati itu berasal dari pesantren. Seandainya ada sensus orang yang gugur demi kemerdekaan, saya yakin 80 persen dari pesantren," ujar Abdul Muhaimin. Ia berharap sinergi antara pesantren dan Kodam V/Brawijaya bisa diwujudkan dalam bentuk program strategis yang terencana, terutama dalam pengembangan mental dan disiplin santri. Menanggapi hal itu, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin menyambut baik usulan tersebut. Ia menilai program sinergi dengan pesantren bisa mendorong peningkatan nasionalisme dan pengabdian santri kepada negara. "Kami siap membantu dan membina para santri agar mampu mengikuti tahapan seleksi dengan baik. Selama ini, ada jalur khusus bernama 'Sahabat Santri', tinggal bagaimana sosialisasinya diperluas," jelas Rudy. Ia menambahkan, Kodam V/Brawijaya telah menjalankan program kunjungan ke pesantren, termasuk ke Tambak Beras dan Tebuireng, untuk mempererat hubungan dengan para santri. Rudy meyakini bahwa kehidupan di pesantren memiliki kedisiplinan dan semangat yang selaras dengan lingkungan militer.&nbsp; "Santri sudah akrab dengan pola hidup disiplin, kesehatan yang baik, dan ilmu pengetahuan. Tinggal bagaimana akses untuk menjadi anggota TNI ini bisa dioptimalkan," tuturnya. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan sinergi antara pesantren dan TNI dapat melahirkan kader-kader militan yang mampu berkontribusi nyata dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa.

Ikatan Pesantren Indonesia audiensi dengan Pangdam V/Brawijaya, membahas akses santri menjadi anggota TNI.

IPI Usulkan Santri Dapat Akses Jadi Anggota TNI dan Berkarir di Militer, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin Sambut Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/siswa-gresik-1827419703-2007994486.jpg" alt="Ilustrasi Siswa SMA. (dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Siswa SMA. (dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kebijakan larangan wisuda dan purnawiyata SMA/SMK sederajat yang dibuat oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur mendapat berbagai respons. Termasuk dari para akademisi. Salah satunya adalah dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Elmi Tri Yuliandari. Ia menyambut positif kebijakan ini. "Menurut saya, mengganti istilah 'wisuda' dengan 'kelulusan' ini tepat, mengingat prosesi wisuda itu sakral dan formal, lebih identik dengan jenjang perguruan tinggi" tutur Elmi di Surabaya, Kamis (20/3). Lain halnya jika wisuda digelar di setiap jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA, maka dimungkinkan mengurangi makna dan kesan mendalam dari prosesi wisuda. "Karena sudah terlalu sering melaksanakan seremonial wisuda, jadi pas wisuda di perguruan tinggi jadi biasa saja. Lalu biaya wisuda yang tinggi juga terkadang membebani orang tua atau wali murid," lanjutnya. Fenomena di lapangan, banyak sekolah yang mengadakan wisuda di tempat mewah, seperti hotel berbintang, dengan para siswa mengenakan pakaian formal (kemeja atau kebaya) dan riasan. "Alangkah baiknya anggaran wisuda sekolah (jenjang PAUD hingga SMA sederajat) dialokasikan oleh orang tua untuk persiapan pendidikan anak-anaknya ke jenjang perguruan tinggi," seru Elmi. Sebelumnya, Dispendik Jatim menerbitkan surat edaran nomor 000.1.5/1506/101.5/2025. Surat tersebut berisi ketentuan peniadaan wisuda atau purnawiyata bagi siswa SMA/SMK sederajat, baik negeri maupun swasta. Kadispendik Jatim Aries Agung Paewai menyatakan, kebijakan ini diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat mengenai tingginya biaya yang seringkali menyertai acara wisuda atau purnawiyata. "Kami menyadari bahwa kelulusan seharusnya menjadi momen yang membahagiakan bagi seluruh siswa tanpa memberatkan pihak manapun, terutama bagi keluarga prasejahtera," ujar Aries, dikutip dari Antara, Kamis (20/3). Dalam surat edaran tersebut, acara kelulusan siswa hanya boleh diadakan di lingkungan sekolah, serta tidak boleh ada paksaan bagi siswa untuk mengenakan pakaian khusus, seperti jas atau kebaya. Pihak sekolah juga dilarang untuk melakukan pungutan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan acara kelulusan siswa. Sebagai gantinya, kelulusan dilakukan secara sederhana, tanpa membebani orang tua atau wali siswa.&nbsp;

Kebijakan larangan wisuda dan purnawiyata SMA/SMK sederajat yang dibuat oleh Dispendik Jawa Timur mendapat berbagai respons positif.

Sambut Baik Larangan Wisuda SMA/SMK di Jatim, Akademisi UM Surabaya Elmi Tri Yuliandari: Keputusan Tepat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/WhatsApp-Image-2024-11-07-at-133007-767444742.jpeg" alt="Chairman Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono di sela penyelenggaraan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024). (Bayu Putra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Chairman Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono di sela penyelenggaraan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024). (Bayu Putra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Penurunan tarif pungutan ekspor untuk komoditas minyak sawit, CPO, dan produk turunannya, mendapat respons positif dari berbagai pihak. Salah satunya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).&nbsp; Ketua Umum Gapki Eddy Martono menilai, langkah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menurunkan tarif pungutan ekspor sudah tepat. Sebab dengan kebijakan ini, para pengusaha merasa cukup terbantu di tengah tingginya beban industri sawit. "Nah ini kalau waktu itu kan total kira-kira beban perusahaan sekitar 138 USD. Dengan pungutan ekspor turun menjadi 7,5 persen, ini kira-kira sekarang di angka sekitar 130 USD. Jadi masih agak mending," ujar Eddy di Surabaya, Kamis (21/11). Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa saat ini ada tiga jenis pungutan yang dibebankan kepada para pelaku industri sawit. Yaitu Domestic Market Obligation (DMO), pungutan ekspor (PE), serta Bea Keluar (BK). Sebelumnya, BPDPKS melakukan penyesuaian tarif pungutan ekspor, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 tentang tarif layanan badan layanan umum BPDPKS. Dalam regulasi tersebut, tarif pungutan ekspor&nbsp;minyak sawit yang semula sebesar 11 persen diturunkan menjadi 7,5 persen. Penyesuaian tarif baru ini sudah berlaku sejak 22 September 2024. "Saya baru saja bertemu dengan importir minyak sawit dari Cina. Mereka ngomong kalau harga minyak sawit Indonesia lebih mahal dari harga minyak bunga matahari. Karena mahal, mereka beralih dari minyak sawit. Padahal Cina ini kan importir terbesar kita," imbuhnya. Dengan turunnya tarif pungutan ekspor, Gapki optimistis harga sawit Indonesia ke depan akan menjadi lebih kompetitif. Dengan begitu, ekspor kelapa sawit di Indonesia juga bisa meningkat.&nbsp; "Menurut saya sudah sangat bagus pemerintah merespons itu dengan menurunkan pungutan. Kita harapkan dengan beberapa bulan, ini (penurunan pungutan ekspor sawit) bisa menjadi meningkatkan ekspor kita," tandasnya.&nbsp; &nbsp;

Penurunan tarif pungutan ekspor untuk komoditas minyak sawit, CPO, dan produk turunannya, mendapat respons positif dari berbagai pihak.

Sambut Baik Turunnya Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit, Gapki: Bisa Meningkatkan Ekspor   

Sambut Baik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sambut Baik

Berita Terkini

Partai Gerindra Sambut Baik Dukungan PDIP ke Pemerintahan Prabowo, Ahmad Muzani: Supaya Pemerintah Efektif Jalankan Kekuasaan

IPI Usulkan Santri Dapat Akses Jadi Anggota TNI dan Berkarir di Militer, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin Sambut Baik

Sambut Baik Larangan Wisuda SMA/SMK di Jatim, Akademisi UM Surabaya Elmi Tri Yuliandari: Keputusan Tepat!

Sambut Baik Turunnya Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit, Gapki: Bisa Meningkatkan Ekspor

Download Aplikasi JawaPos.com