<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/2-Januari-2025-Saleh-Partaonan-Daulay-2085113671.jpg" alt="Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay. (fraksipan.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay. (fraksipan.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saleh Partaonan Daulay mengingatkan kenaikan insentif tidak serta merta dinikmati oleh seluruh pengelola lembaga pendidikan. Berbeda dengan guru honorer yang mendapat tambahan insentif sebesar Rp 400 ribu per bulan, kata dia, tenaga administratif di lembaga pendidikan bekerja seakan tanpa pamrih. "Padahal tanpa mereka, proses belajar mengajar akan sangat terganggu. Ada banyak tugas-tugas kecil rutin lainnya yang tidak bisa ditangani guru secara langsung," kata Saleh saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (27/12). Dia mengatakan seluruh sekolah pasti selalu ada tenaga administratif yang dipekerjakan. Padahal, tugas mereka tidak kalah beratnya dengan tugas guru lantaran bekerja penuh waktu dan harus menyiapkan semua sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan. Dikatakan bahwa para tenaga administratif harus menyiapkan kelas, absensi, alat tulis, alat peraga, alat olah raga, serta semua keperluan teknis dan non-teknis yang diperlukan. Bahkan, sambung dia, urusan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun mereka yang paling sibuk, mulai dari menginventarisasi barang kebutuhan sekolah, memesan dan berbelanja, menjaga dan memeliharanya agar tidak cepat rusak, hingga membuat laporan pertanggungjawaban. "Jika ada kekeliruan, mereka yang pertama sekali diperiksa," tuturnya. Selain itu, Saleh menyebutkan para tenaga administratif juga sering harus mengutip pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) setiap siswa di sepanjang waktu. Apabila SPP tidak lancar, lanjut Saleh, otomatis semua aktivitas akan terkendala, sehingga mau tidak mau, ikhlas atau tidak, mereka harus sabar menjalani semuanya. Di sisi lain, dia menyampaikan tenaga administratif pendidikan tidak pernah menerima tunjangan sertifikasi, layaknya guru. Disebutkan bahwa program afirmasi untuk tenaga administratif pendidikan masih sangat jarang dilakukan. Padahal di banyak daerah, ada tenaga administratif yang juga ikut mengajukan tunjangan sertifikasi. Dalam konteks tersebut, Saleh mendorong dan mendukung agar Kemendikdasmen berdiri di baris depan untuk membantu, membela, dan memberdayakan para tenaga administratif. "Kalau bisa dalam waktu dekat ini, Kemendikdasmen sudah harus memberikan tambahan honor, insentif, tunjangan, atau apa pun namanya," ucap dia menambahkan. Ditegaskan bahwa keberpihakan harus dibuktikan dengan tindakan nyata, dengan contoh sederhana membuka ruang yang lebih luas bagi penggunaan dana BOS untuk menunjang kesejahteraan para tenaga administratif. Dirinya pun menilai guru honorer layak bergembira atas kenaikan insentif sebesar Rp100 ribu per bulan pada tahun 2026. Kenaikan tersebut merupakan bagian dari tambahan insentif yang sudah dibayarkan sebesar Rp300 ribu per bulan pada tahun lalu. "Efektif per 1 Januari 2026, besaran insentif itu akan berjumlah secara akumulatif menjadi Rp400 ribu per bulan," ungkap Saleh. Jika dilihat dari nilai kenaikan sebesar Rp100 ribu, menurutnya, tentu tidak begitu bersemangat. Tetapi kalau dikalikan dengan jumlah guru honorer, jumlah itu sangat besar. Menurut data yang ada, dia menyebutkan jumlah guru honorer sebanyak 2,6 juta orang atau 56 persen dari 3,7 juta guru di Indonesia. Dengan begitu jika masing-masing guru honorer mendapat tambahan Rp 100 ribu per bulan, maka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan mengeluarkan anggaran sebesar Rp 3,12 triliun per tahun. Untuk itu, ia berpendapat para guru honorer sangat bersyukur karena paling tidak, ada tambahan anggaran untuk menutupi kebutuhan pokok sehari-hari. Kendati demikian, Saleh mengatakan hal tersebut belum ideal, sehingga Kemendikdasmen harus bekerja keras lagi agar insentif bisa lebih tinggi.

Disebutkan bahwa program afirmasi untuk tenaga administratif pendidikan masih sangat jarang dilakukan.

Guru Honorer Dapat Insentif Rp 400 Ribu, Komisi VII Ingatkan Tenaga Administratif juga Butuh Diperhatikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/20/FkzTQ1ZGhaIBX14qU2wN8wBVm3Wj7dz6eEg3G1SV-1-1996149668.jpg" alt="Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan struktur kepengurusan DPP PAN di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (20/4). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan struktur kepengurusan DPP PAN di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (20/4). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengumumkan secara resmi struktur kepengurusan DPP PAN yang baru. Pengumuman struktur pengurus DPP PAN itu disampaikan Zulhas dalam acara Halal Bihalal di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (20/4). "Ini perintah Sekjen saya baca untuk umumkan," kata Zulhas saat memberikan sambutan. Zulhas mengakui sebagian struktur pengurus sudah disampaikan. Namun, saat ini dirinya akan membacakan ulang. "Ini saya sudah bacakan kemarin, tetapi ini saya ulang saja. Karena kemarin mulai secara umum, tetapi sekarang baru dibagi. Nanti yang belum kebagian akan disusulkan kemudian, ya," ucap Zulhas. Berikut susunan pengurus DPP PAN: Ketua Umum: Zulkifli Hasan Wakil Ketua Umum:&nbsp; Viva Yoga Mauladi Yandri Susanto Zita Anjani Eddy Soeparno Saleh Partaonan Daulay Nazaruddin Dek Gam Sakti Wahyu Trenggono Priyo Budi Santoso Sekretaris Jenderal: Eko Hendro Purnomo alias&nbsp;Eko Patrio Bendahara Umum: Pangeran Kherul Saleh Badan Pemenangan Pemilu 1. Wilayah Banten, Papua, dan Maluku: Yandri Susanto 2. Wilayah Jabar, Jatim, NTT, NTB, dan Bali: Bima Arya Sugiarto 3. Wilayah Jawa Tengah: Sakti Wahyu Trenggono 4. Wilayah Banten, Papua, dan Maluku: Dudy Purwaghandi 5. Wilayah Sulawesi: Ashabul Kahfi 6. Wilayah DKI Jakarta, Sumatera, dan Jogjakarta: Budi Santoso Badan Pengawas dan Disiplin Partai Ketua: Zulkifli Hasan Wakil Ketua: Irvan Herman Badan Strategis dan Komunikasi Partai Ketua: Zita Anjani Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan&nbsp; Ketua: Viva Yoga Mauladi Wakil Ketua: Tedi Kurniawan Badan Pencalegan Ketua: Desy Ratnasari Wakil Ketua: Slamet Nur Achmad Badan Advokasi Ketua: Sarifuddin Sudding Wakil Ketua: Endang Agustin Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ketua: Lula Kamal Wakil Ketua: Nisya Ahmad Badan Saksi Nasional Ketua: Erwin Izharuddin Badan Pengkaderan dan Amanat Academy Ketua: Saleh Daulay Wakil Ketua: Arizal Tom Liwafa Badan Sosial Ketua: A. Bakri Wakil Ketua: Farah Putri Nahlia Badan Pendidikan Nasional Ketua: Dewi Coryati Badan Pemberdayaan Bantu Desa Ketua: Intan Fauzi Wakil Ketua: Herry Dermawan Badan Luar Negeri Ketua: Eddy Soeparno Wakil Ketua: Surya Utama alias Uya Kuya Badan Sayap Partai Ketua: Slamet Aryadi Badan Pengembangan Seni dan Budaya Ketua: Sigit Purnomo alias Pasha Ungu Badan Kepemudaan dan Olahraga Ketua: Verrel Bramastya Wakil Ketua: Abdul Hakim Bafagih Badan Instruktur Nasional Ketua: Didik J Rachbini Badan Tenaga Kerja Ketua: Muazzim Akbar Badan Hubungan Antar Lembaga Ketua: Priyo Budi Santoso Wakil Ketua: Simon Petrus Kamlasi

Zulkifli Hasan secara resmi mengumumkan struktur pengurus DPP PAN yang baru, dengan beberapa nama penting di dalamnya.

Zulkifli Hasan Umumkan Struktur Kepengurusan DPP PAN yang Baru, Saleh Partaonan dan Priyo Budi Santoso jadi Wakil Ketua Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Anggota-Komisi-IX-DPR-Saleh-Partaonan-Daulay-antara.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Program penghapusan utang 1 juta UMKM di bank adalah agenda spektakuler. Apalagi, jumlah utang yang mau dihapus itu nilainya sangat besar. Mencapai Rp 14 triliun. Jumlah yang sangat besar di tengah situasi dan kondisi ekonomi lintas negara yang kurang menentu. &rdquo;Katanya, ada 67 ribu UMKM yang sudah didata. Semuanya akan dihapus utangnya. Utang mereka yang ada di bank BUMN,&rdquo; ujar Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay. Meski program ini sangat baik, menurut dia, pemerintah tetap perlu berhati-hati. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, harus ada verifikasi faktual pada seluruh UMKM yang utangnya hendak dihapus. Semua harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah. &rdquo;Kalaupun utangnya dihapus, harus tetap mendidik. Jangan sampai, para pengusaha UMKM ini malah justru menyerah dengan lari pada program penghapusan utang,&rdquo; kata Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi 7 DPR RI itu. Kedua, lanjut dia, pemerintah harus menyediakan&nbsp; solusi alternatif bagi&nbsp; pengusaha UMKM tersebut untuk melanjutkan usaha. Sebab, prinsip penghapusan utang bukanlah untuk berhenti berusaha. Tetapi malah sebaliknya, harus bangkit dan berkembang tumbuh secara sehat membangun ekonomi masyarakat. Ketiga, dia menjelaskan, pemerintah harus melakukan kajian mendalam terkait kemungkinan para pengusaha UMKM ini untuk mendapatkan modal lagi. Tantangannya tentu tidak mudah. Terutama karena banyaknya jenis usaha yang dikembangkan di UMKM. &rdquo;Kan perlu kajian darimana sumber modal untuk UMKM ini. Apakah tetap dari bank BUMN? Kalau iya, apakah semua mereka dapat bantuan modal lagi?&rdquo; papar Saleh Partaonan Daulay, yang juga mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. &rdquo;Kalaupun dapat lagi, bagaimana dengan pengusaha UMKM baru? Mereka juga kan mestinya punya hak. Mereka juga layak untuk dapat bantuan. Dengan begitu, akses dan distribusi pada modal diputarkan secara adil dan merata,&rdquo; imbuh anggota dewan dari dapil Sumut II itu. Karena itu, dia menambahkan, pemerintah diingatkan untuk berhati-hati betul mengimplementasikan program penghapusan utang. &rdquo;Ada banyak orang yang mengikuti dan mengamati. Harus diupayakan betul agar selalu tetap dalam koridor konstitusi dan ekonomi Pancasila,&rdquo; ucap Saleh Partaonan Daulay.

DPP PAN minta pemerintah berhati-hati terkait program penghapusan utang 1 juta UMKM di bank dengan nilai mencapai sekitar Rp 14 triliun

DPP PAN Sebut Penghapusan Utang UMKM Harus Bijak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/2-Januari-2025-Saleh-Partaonan-Daulay-2085113671.jpg" alt="Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay. (fraksipan.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay. (fraksipan.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan belakangan muncul banyak pernyataan sinis dari sejumlah pihak yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saleh menilai bahwa pandangan-pandangan bernada sinis tersebut justru bersifat kontraproduktif dan tidak bermanfaat bagi dinamika politik yang sehat. &rdquo;Orang-orang sinis seperti itu tidak perlu ditanggapi. Orang sinis selalu pesimistis, selalu menyampaikan kritik, tidak konstruktif,&rdquo; ujar Saleh di Jakarta seperti dilansir dari Antara. Menurut Saleh, nada bicara para pengkritik yang sinis sering merendahkan, kurang empati, dan kerap menyisipkan humor hitam atau sarkasme yang tidak membangun. Ketua Komisi VII DPR RI itu menyarankan agar presiden tidak merisaukan pernyataan-pernyataan tersebut. &rdquo;Melayani orang sinis pasti merugi. Itu menyebabkan rusaknya komunikasi. Bahkan, dalam titik tertentu akan menimbulkan konflik, baik secara verbal maupun antar kader dan simpatisan,&rdquo; jelas Saleh. Politikus PAN itu tidak menyebutkan contoh pernyataan sinis maupun pihak-pihak yang dimaksudnya secara spesifik. Dia meyakini bahwa Presiden Prabowo akan tetap bijak dan sabar dalam menghadapi para pengkritiknya, termasuk mereka yang kerap menunjukkan sinisme. &rdquo;Kalau soal sabar, Prabowo telah teruji. Perjalanan politiknya menunjukkan hal itu. Bahkan, dalam Pilpres yang lalu, kunci kemenangan Prabowo adalah sabar,&rdquo; imbuh Saleh. Pemerintahan Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah efektif bekerja sejak 21 Oktober 2024 dengan meluncurkan berbagai program prioritas. Salah satu program unggulan, yaitu makan bergizi gratis, dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025, sebagai bagian dari upaya swasembada pangan yang dicanangkan di berbagai daerah.

PAN menyarankan agar Presiden Prabowo tidak merisaukan pernyataan-pernyataan sinis kontraproduktif dan tak bermanfaat bagi dinamika politik

Waketum PAN Saleh Daulay Bela Prabowo, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Anggota-Komisi-IX-DPR-Saleh-Partaonan-Daulay-antara.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan penolakan terhadap penggunaan hak angket dalam menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Fraksi PAN lebih mendorong sengketa pemilu 2024, diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama ini, persengkataan hasil pemilu selalu diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi. Pengalaman menunjukkan bahwa semua persengkataan tersebut diselesaikan oleh MK secara adil sesuai dengan waktu yang tersedia," kata Saleh kepada wartawan, Minggu (25/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setiap kontestan pemilu, baik pilpres maupun pileg, memang berhak mengajukan gugatan. Namun, perlu menyiapkan bukti-bukti dugaan kecurangan. Jika bukti-buktinya kuat, MK dipastikan akan memenangkan para penggugat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang penting, bukti-buktinya. Jangan menuduh curang, tetapi buktinya hanya narasi. Sebab, di dalam pengadilan yang diperlukan adalah bukti. Nah, dalam hal ini pihak penggugat yang memiliki tanggung jawab menyediakan alat bukti tersebut," tegas Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PAN sebagai salah satu pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyebut, penggunaan hak angket dinilai tidak tepat. Selain tidak diatur dalam UU pemilu, hak angket diperkirakan akan menghabiskan waktu yang tidak sedikit.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belum lagi, upaya penyelidikan yang dilakukan akan melibatkan banyak lembaga. Sementara di dalam PKPU, ada tahapan pemilu yang sudah disepakati.&nbsp;"Kalau mau dikaji lebih dalam, hak angket itu sasarannya siapa? Pemerintah secara keseluruhan atau hanya penyelenggara pemilu. Kalau pemerintah, ya agak aneh. Sebab, di dalam kabinet hampir semua partai pengusung capres memiliki anggota kabinet, kecuali PKS. Apakah etis jika partai yang ada di kabinet mengajukan hak angket kepada pemerintah? Bukankah itu sama dengan melakukan penyelidikan atas diri masing-masing?," cetus Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon dipertimbangkan lagi. Sebab, ini akan jadi preseden tidak baik ke depan. Yang namanya hak angket akan menimbulkan dampak luas. Tidak hanya di masa pemilu, bahkan implikasinya bisa ke hal lain di luar pemilu," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong DPR RI membentuk hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Usulan itu disambut baik partai pengusungnya di parlemen, yakni PDI Perjuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, kekinian tiga parpol pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni Partai NasDem, PKS dan PKB sepakat untuk menggulirkan pembentukan hak angket di parlemen.</div>

"Pengalaman menunjukkan bahwa semua persengkataan tersebut diselesaikan oleh MK secara adil sesuai dengan waktu yang tersedia," kata Saleh.

Tolak Wacana Hak Angket, PAN Yakin Dugaan Kecurangan Pemilu Bisa Diselesaikan Lewat Jalur MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/FauziLamboka_20230801_155800-2158199581.jpg" alt="Talk Show PKB Mendengar dengan tema Gus Muhaimin pilih siapa, di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (1/8)." width="100%">
<figcaption>Talk Show PKB Mendengar dengan tema Gus Muhaimin pilih siapa, di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (1/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meminta PKB menyampaikan secara terbuka jika benar partai tersebut keluar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). &rdquo;Jika benar PKB akan bergabung dengan KPP, sebaiknya disampaikan saja secara terbuka. PKB sudah sepantasnya pamitan dengan semua partai Koalisi Indonesia Maju, sikap itu tentu akan sangat patriotik dan kesatria,&rdquo; kata Saleh saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (1/9). Dia menilai jika benar PKB bergabung ke KPP, sebaiknya partai politik di KIM diberi tahu secara resmi agar tidak ada tafsir yang salah dan tidak tepat. Sampai saat ini, informasi terkait keluarnya PKB dari KIM, diperoleh dari media yang disampaikan pengurus DPP Partai Demokrat. &rdquo;Sampai sekarang informasinya masih diperoleh dari media, itu disampaikan pengurus Partai Demokrat. Apakah benar akan pindah atau masih tetap bersama, belum ada pemberitahuan dari PKB,&rdquo; ujar Saleh Partaonan Daulay. Saleh mengatakan, PAN menghormati jika benar PKB bergabung dengan KPP. Keputusan itu adalah tindakan terbaik yang harus diambil PKB. Sebab, sejak Golkar dan PAN mendukung Prabowo, ada kesan tidak nyaman dari PKB. &rdquo;Kita sama-sama sudah paham bahwa PKB terkesan khawatir terhadap kompetitor lain dalam penentuan cawapres Prabowo. Andaikata Cak Imin disepakati sebagai cawapres Prabowo, pasti PKB akan tetap di Koalisi Indonesia Maju,&rdquo; terang Saleh Partaonan Daulay. Karena itu menurut dia, keluarnya PKB dari KIM bukan terkait bergabungnya Golkar dan PAN serta bukan soal perubahan nama koalisi. &rdquo;Ini adalah manuver PKB untuk mencari tempat bagi Cak Imin sebagai cawapres. Pada banyak kesempatan, hal ini disampaikan para pengurus PKB secara terbuka,&rdquo; ujar Saleh Partaonan Daulay. Saleh mengungkapkan, KIM belum pernah secara khusus membicarakan bakal cawapres pendamping Prabowo. Saat ini, tahapnya masih pengumuman nama dan penyusunan agenda bersama. &rdquo;Soal cawapres, akan ditentukan kemudian dengan pendekatan musyawarah mufakat. Semua partai akan dilibatkan secara adil dan setara,&rdquo; papar Saleh Partaonan Daulay. Menurut dia, di internal KIM tidak ada yang ditinggalkan karena semua dilibatkan dan diajak bicara. Kalau ada yang merasa ditinggalkan, itu mungkin hanya cara untuk mencari jalan keluar yang halus sehingga tidak elok keluar tanpa ada alasan.

DPP PAN minta PKB menyampaikan secara terbuka jika benar partai tersebut keluar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM)

PAN Minta PKB Sampaikan Terbuka Kabar Keluar dari KIM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Anggota-Komisi-IX-DPR-Saleh-Partaonan-Daulay-antara.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyarankan pemerintah melakukan pemetaan guna mengetahui daerah mana, yang memiliki tingkat polusi tinggi sebagai salah satu upaya penanganan jangka pendek. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012748469/polri-sudah-periksa-55-saksi-dalam-kasus-ujaran-kebencian-oleh-rocky-gerung">Polri Sudah Periksa 55 Saksi dalam Kasus Ujaran Kebencian oleh Rocky Gerung</a> Menurut dia, tingginya tingkat polusi udara saat ini tidak hanya di Jakarta, namun sudah menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. "Jadi, tidak bisa hanya fokus di Jakarta. Karena itu tidak bisa parsial, penanganan harus menyeluruh dan baik," kata Saleh, Kamis. Menurut dia, berdasarkan situs pemantau udara IQAir, Selasa (16/8/2023) urutan kota/kabupaten paling berpolusi adalah Kalimantan Barat, kadar Particulate Matter (PM) 2,5 sebesar 191 ug/m3, kemudian Tangerang Selatan (156 ug/m3), Kota Serang (150 ug/m3), Kota Tangerang (134 ug/m3), Jambi (119 ug/m3), Bandung (111 ug/m3) dan urutan ketujuh Kota Jakarta (109 ug/m3). Saleh menyebutkan banyak faktor yang menyebabkan tingginya polusi di berbagai wilayah, antara lain transportasi, PLTU, kegiatan industri, serta fenomena El Nino. Kalimantan Barat yang populasi kendaraan bermotornya kecil, ternyata tingkat polusinya justru tertinggi di Indonesia, untuk itulah sebagai anggota komisi yang membidangi kesehatan, pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi secara komprehensif, dan menetapkan kebijakan yang tepat, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. "Soal polusi udara ini dampaknya ke masyarakat. Sekarang jumlah penderita flu tinggi sekali. Karena itu memang tidak bisa dianggap remeh," ujarnya. Pemerintah, lanjutnya, harus mengambil langkah antisipatif terhadap setiap faktor yang berkontribusi pada tingginya polusi udara ini di seluruh Indonesia. Dia menambahkan penyebab polusi di setiap daerah mungkin berbeda, sehingga pendekatan solusinya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, misalnya Kalimantan Barat yang populasi kendaraan bermotor sedikit, namun kegiatan tambangnya sangat tinggi dan pasokan listriknya dari batu bara (PLTU), tentu solusinya berbeda dengan Jakarta. Sebelumnya, Profesor Meteorologi dan Klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Edvin Aldrian mengungkapkan salah satu penyebab polusi udara yang kian pekat belakangan terkait dengan fenomena El Nino. "Betul (ada kaitannya dengan El Nino). Jadi, biasanya karena berhubungan dengan kebakaran hutan," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012748469/polri-sudah-periksa-55-saksi-dalam-kasus-ujaran-kebencian-oleh-rocky-gerung">Polri Sudah Periksa 55 Saksi dalam Kasus Ujaran Kebencian oleh Rocky Gerung</a> Kondisi tersebut, menurut Edvin, diperparah jarangnya hujan di suatu wilayah sehingga tidak ada wet deposition atau proses penting menghilangkan gas dan partikel dari atmosfer, sehingga banyak sekali polutan di udara. (*)

Saleh Partaonan Daulay menyarankan pemerintah melakukan pemetaan guna mengetahui daerah mana, yang memiliki tingkat polusi tinggi

Anggota DPR Sarankan Pemerintah Melakukan Pemetaan Daerah dengan Tingkat Polusi Udara Tinggi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Tembakau-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Penjual tembakau lintingan di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/8/2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun depan direncanakan bakal naik. penerimaan cu" width="100%">
<figcaption>Penjual tembakau lintingan di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/8/2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun depan direncanakan bakal naik. penerimaan cu</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Salah satu Panitia Kerja (Panja) Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong agar tembakau tidak disamakan dengan narkotika dan alkohol. Hal ini menyikapi penolakan pasal dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan yang menyetarakan tembakau dengan alkohol, narkotika, dan psikotropika dalam RUU Kesehatan yang bersifat omnibus law. "Ini kan rokok disamakan dengan narkotika (dalam Pasal 154 RUU Kesehatan). Ini sebenarnya sudah dibahas, walaupun belum diputuskan. Muncul usulan agar narkotika dipisahkan dari rokok atau tembakau. Narkotika kan dilarang. Kalau rokok tentu harus dibedakan," ucap Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, kemarin. Saleh menegaskan bahwa tembakau dan rokok sebagai produk turunannya bukan barang terlarang. Sebaliknya narkotika dan psikotropika adalah produk terlarang. "Tentu kita tidak bisa serta merta memutus industri rokok. Tidak mungkin. Bahkan di negara maju tidak dilarang. Yang ada hanya pembatasan, yaitu pembatasan peredaran dan tempat merokok. Jadi rokok tidak dilarang dan diperbolehkan diperdagangkan," tegasnya. Ditambah lagi, industri tembakau juga menyumbang pendapatan negara dan nilainya signifikan, terutama melalui pajak dan cukai rokok. "Besaran cukai rokok yang masuk ke negara sebesar Rp 218 triliun setahun,"&nbsp;jelas Saleh. Rencana pemisahan regulasi tembakau dengan zat adiktif lainnya ini disampaikan setelah menampung aspirasi dari berbagai pihak, termasuk petani tembakau, pelaku usaha, dan pemerintah. Saleh juga mengatakan pihaknya sudah mendengar keterangan dari pihak yang pro rokok maupun yang kontra. Secara terpisah, anggota Komisi IX DPR, Nur Nadlifah, mengatakan pihaknya akan menunggu masukan dari para pekerja dan petani tembakau yang bergelut di dunia pertembakauan. "Memang ada kebanyakan fraksi yang keberatan (dengn pasal yang menyetarakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam RUU Kesehatan)," ujarnya. Secara bijaksana, menurutnya, DPR harus memikirkan banyak hal terkait dengan pembahasan RUU Kesehatan ini, terlebih ada penyetaraan tembakau dengan narkotika dan psikotropika. "Kalau produk tembakau disamakan dengan narkotika dan psikotropika, menurut saya ini tidak adil. Nanti petani sama saja menanam ganja. Logikanya kan seperti itu. Itu tidak adil," tegasnya. Belum lagi memikirkan industri turunan yang melibatkan jutaan tenaga kerja. "Teman-teman yang kerja di industri rokok nanti bisa saja disamakan dengan membuat ganja. Menteri Kesehatan (Menkes) harus menjelaskan alasannya, kadarnya seperti apa, dan kenapa tembakau dikelompokkan ke dalam keluarga zat adiktif narkotika," desaknya.

Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa tembakau dan rokok sebagai produk turunannya bukan barang terlarang.

Anggota DPR Usul Aturan Tembakau Disejajarkan Narkotika Dikeluarkan dari RUU Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/brin-1203442105.jpeg" alt="Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin minta maaf kepada warga Muhammadiyah." width="100%">
<figcaption>Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin minta maaf kepada warga Muhammadiyah.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengecam keras pernyataan ancaman pembunuhan yang disampaikan oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin. Pernyataan tersebut sangat tidak pantas disampaikan oleh ASN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul-betul aneh. Mereka kan bekerjanya sebagai ASN. Mestinya, bekerja secara profesional. Tidak memihak pada satu paham keagamaan atau kelompok organisasi," kata Saleh kepada wartawan, Selasa (25/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saleh menilai, ancaman yang disampaikan itu sangat menodai kerukunan umat beragama. Banyak warga negara yang merasa khawatir, bahkan takut karena keselamatannya terancam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mestinya, ini bukan delik aduan. Kalau ada ancaman membunuh seperti ini, aparat penegak hukum (APH) harus segera melakukan langkah antisipatif. Paling tidak, pelakunya diamankan terlebih dahulu. Diperiksa dasar dari pernyataannya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01567630/ancaman-pembunuhan-oleh-ap-hasanuddin-setara-institute-minta-kapolri-respons-laporan-secara-cepat">Ancaman Pembunuhan oleh AP Hasanuddin, Setara Institute Minta Kapolri Respons Laporan Secara Cepat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan, di Indonesia, berbeda agama itu biasa. Semua saling menghormati. Semua hari besar umat beragama dirayakan dengan baik. Dijadikan hari libur bersama.&nbsp; &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau yang beda agama saja bisa saling menghormati, kenapa yang hanya berbeda metode penentuan 1 Syawal malah hampir seperti mau perang? Perbedaan itu malah bukan hanya sekali ini terjadi. Sudah puluhan kali. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, di negera lain pun ratusan negara merayakan lebaran tanggal 21 April 2023," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam konteks ini, walaupun AP Hasanuddin telah meminta maaf, Polri harus tetap memeriksa yang bersangkutan. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permintaan maaf satu hal. Penegakan hukum hal yang lain. Kalau tidak diproses hukum, besok lusa akan ada orang yang mengulangi lagi. Lalu kalau ribut, dengan enteng meminta maaf. Penegakan hukum kan tidak seperti itu. Harus tegak lurus dan adil bagi semua," tandas Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01567616/mui-sebut-perbuatan-peneliti-brin-ancam-bunuh-muhammadiyah-sebagai-pidana">MUI Sebut Perbuatan Peneliti BRIN Ancam Bunuh Muhammadiyah Sebagai Pidana</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Peneliti&nbsp;BRIN&nbsp;Andi Pangerang Hasanuddin tengah menjadi sorotan publik. Masalah ini dimulai dari tulisan AP Hasanuddin di media sosial yang bersifat ancaman pembunuhan kepada jamaah Muhammadiyah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AP Hasanuddin diketahui menulis komentar terkait perbedaan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Komentar itu ditulis dia saat menanggapi unggahan Facebook milik peneliti&nbsp;BRIN&nbsp;Thomas Djamaluddin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Unggahan Thomas sendir merespons komentar dari seseorang bernama Aflahal Mufadilah. Dalam komentarnya Thomas menilai Muhammadiyah sudah tidak taat kepada pemerintah karena tidak mengikuti ketetapan pemerintah terkait Lebaran 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Eh, masih minta difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas," tulis Thomas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komentar Thomas ternyata direspon oleh AP Hasanuddin dengan frontal. Hingga kalimatnya bernada ancaman pembunuhan kepada jamaah Muhammadiyah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," kata Andi.</div>

Saleh Partaonan Daulay mengecam keras pernyataan ancaman pembunuhan yang disampaikan oleh peneliti BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin.

Kecam Ancaman Peneliti BRIN, DPR Desak AP Hasanuddin Diproses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Anggota-Komisi-IX-DPR-Saleh-Partaonan-Daulay-antara.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kalimat peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin yang menuliskan komentar akan menghalalkan darah semua warga Muhammadiyah mendapat kecaman dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Hal itu karena sangat tidak pantas disampaikan, terlebih oleh ASN yang bekerja di lembaga penelitian seperti BRIN. Aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay dalam pernyataan di Jakarta, Senin (24/4) mengatakan ancaman yang disampaikan peneliti BRIN berpotensi menodai kerukunan umat beragama. Saleh menilai akan banyak warga negara yang merasa waswas, khawatir, dan bahkan takut oleh kalimat menghalalkan darah yang itu sama dengan ancaman membunuh, sebuah pernyataan yang sangat serius dan berbahaya. "Mestinya, ini bukan delik aduan. Kalau ada ancaman membunuh seperti ini, aparat penegak hukum harus segera melakukan langkah antisipatif. Paling tidak, pelakunya diamankan terlebih dahulu. Diperiksa dasar dari pernyataannya," ucap Saleh. Di Indonesia, berbeda agama itu biasa. Semua saling menghormati. Semua hari besar umat beragama dirayakan dengan baik. Dijadikan hari libur bersama. "Kalau yang beda agama saja bisa saling menghormati, kenapa yang hanya berbeda metode penentuan 1 Syawal malah hampir seperti mau perang? Perbedaan itu malah bukan hanya sekali ini terjadi. Sudah puluhan kali. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara lain pun ratusan negara merayakan Lebaran tanggal 21 April 2023," kata Saleh. Dalam konteks itu, walaupun AP Hasanuddin telah meminta maaf, menurut Saleh, aparat penegak hukum tetap harus memeriksa yang bersangkutan. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang kembali. Karena itu, penegakan hukum harus diterapkan. Negara harus hadir melindungi seluruh warga negara. Apalagi, warga Muhammadiyah yang telah berkontribusi bagi bangsa ini bahkan sebelum Indonesia merdeka. "Permintaan maaf satu hal. Penegakan hukum hal yang lain. Kalau tidak diproses hukum, besok lusa akan ada orang yang mengulangi lagi. Lalu kalau ribut, dengan enteng meminta maaf. Penegakan hukum kan tidak seperti itu. Harus tegak lurus dan adil bagi semua," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ) KH Muhammad Subki mengatakan perbedaan pendapat mengenai hari pelaksanaan Salat Idul Fitri 1444 Hijriah bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan. "Karena hanya perkara sunnah, jangan dipersusah ya, tidak terlalu prinsip," kata KH Subki. Sebab itu, menurut KH Subki, sebaiknya tidak perlu mempersoalkan seseorang Mukmin yang tetap melaksanakan ibadah sunnah tersebut pada hari Jumat. "Karena perbedaan tanggal itu kan biasa. Artinya masing-masing ada pendapatnya, masing-masing ada yang bertanggung jawab," kata KH Subki.

Saleh Partaonan Daulay mengatakan ancaman yang disampaikan peneliti BRIN berpotensi menodai kerukunan umat beragama.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#saleh partaonan daulay

Berita Terkini