<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/WhatsApp-Image-2023-10-20-at-194050-3528401700.jpg" alt="Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar&rsquo;ah." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar&rsquo;ah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota DPRD Surabaya Komisi B Zuhrotul Mar&rsquo;ah merespons positif kebijakan atau instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kebijakan itu terkait imbauan untuk salat berjamaah bagi seluruh pegawai Pemkot Surabaya. Zuhrotul mengatakan, kebijakan itu bisa sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 96.&nbsp; Kebijakan tersebut juga bisa memberikan dampak positif terhadap sisi moralitas dan spiritualitas sumber daya manusia (SDM). &rdquo;Saya melihat kebijakan salat berjamaah di Masjid Al Muhajjirin Surabaya itu memunculkan sisi positif Pemkot Surabaya,&rdquo; tutur Zuhrotul Mar&rsquo;ah kepada JawaPos.com. Untuk yang non muslim, Zuhro menambahkan, juga bisa melakukan aktivitas doa sesuai kepercayaan masing-masing. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan Non ASN (tenaga kontrak) di lingkungan Pemkot Surabaya membangun kota dengan kekuatan batiniah. Dia mengimbau seluruh ASN dan Non ASN Pemkot Surabaya rutin melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid. Umat beragama lain, seperti Kristen dan Katolik melakukan ibadah di gereja, umat Hindu melakukan ibadah di pura, umat Buddha di wihara, dan umat Konghucu di kelenteng. Hal itu disampaikan Wali Kota Eri saat pelaksanaan apel pagi bagi seluruh ASN dan Non ASN di Halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (5/10). Wali Kota Eri menjelaskan, para pejabat struktural menjadi contoh dalam memimpin. Termasuk memberikan contoh dalam melaksanakan ibadah. &rdquo;Termasuk saya pribadi dan pejabat struktural, sambil kita mengajak masyarakat. Kita doakan masyarakat Surabaya semakin makmur dan guyub rukun. Salat akan menjadi sempurna jika dilengkapi dengan salat sunah rawatib,&rdquo; jelas Eri. Selain itu, dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN Pemkot Surabaya yang telah melakukan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang dihimpun Baznas untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Surabaya. &rdquo;Ayo kita melakukan salat berjamaah. Kalau ada yang udzur (berhalangan) bisa salat di kantornya masing-masing. Tapi harus tepat waktu, karena saya ingin selama 40 hari tidak boleh putus,&rdquo; ucap Eri.

Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar’ah merespons positif instruksi Wali Kota Eri Cahyadi terkait imbauan salat berjamaah bagi pegawai pemkot

Legislator PAN Dukung Kebijakan Salat Berjamaah Wali Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG20220228134122.jpg" alt="Umat Islam melaksanakan salat dengan saf berjarak akibat PPKM. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Umat Islam melaksanakan salat dengan saf berjarak akibat PPKM. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ibadah pada Bulan Ramadan yang diperkirakan jatuh 11 hari lagi dipastikan berlangsung jauh berbeda dibandingkan tahun lalu. Mulai hari pertama Ramadan, saf ibadah salat berjamaah di masjid bisa dilakukan dengan rapat tanpa ada aturan jarak.  Wakil Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Penyebaran Covid-19 Kota Surabaya Ridwan Mubarun mengatakan, umat Islam bisa melaksanakan ibadah salat wajib dan tarawih di masjid tanpa ada social distancing. Artinya, saf bisa dirapatkan sesuai dengan anjuran agama.  ”Pengunjung masjid bisa kapasitas 100 persen. Nggak ada batasan,” kata Ridwan saat dihubungi pada Selasa (22/3).  Aturan itu diberlakukan seiring dengan Kota Surabaya yang dinyatakan masuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1. Berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), Kota Surabaya dinyatakan sebagai satu-satunya kota besar yang masuk level 1.  ”Iya, berdasar Inmendagri PPKM, Surabaya satu-satunya kota besar yang masuk level 1 di Jawa-Bali. Terima kasih warga Surabaya yang sudah sama-sama menjaga kota,” ujar Ridwan Mubarun.  Karena itu, ibadah umat Islam pada Ramadan bisa dilakukan tanpa ada jarak. Namun, protokol kesehatan seperti penggunaan masker tetap dilakukan.  ”Salat tidak ada jarak. Yang diharapkan tetap menggunakan masker,” tutur Ridwan Mubarun.  Selain itu, Ridwan memastikan, semua tempat keramaian sudah bisa dibuka dengan kapasitas 100 persen. ”Kemarin kan PPKM level 2 jadi masih 75 persen. Sekarang semua 100 persen,” terang Ridwan Mubarun.  Beberapa tempat keramaian yang sudah bisa dibuka dengan kapasitas 100 persen di antaranya adalah bioskop, supermarket, dan rumah makan. ”Taman semua dibuka dengan kapasitas 100 persen, tempat wisata 100 persen. Rencana dibuka semua, Taman Bungkul juga, tapi belum hari ini (22/3),” ucap Ridwan Mubarun.  Ridwan bersyukur saat ini bed occupancy rate atau ketersediaan tempat tidur di Kota Surabaya hanya mencapai angka 18 persen. Artinya, rawat inap dan kasus konfirmasi menurun.  ”Angka positivity rate makin hari makin menurun. Positivity rate itu tingkat 1 di bawah 5. Sekarang kita masih 6, mungkin besok kita sudah 5, jadi masuk tingkat 1. Di Hotel Asrama Haji hanya 1 pasien, mungkin besok 0,” papar Ridwan Mubarun.  Berdasarkan laman https://lawancovid-19.surabaya.go.id/, hanya ada 840 kasus aktif Covid-19 di Kota Surabaya. Per Senin (21/3), hanya ada 40 tambahan kasus baru.

Surabaya PPKM Level 1, Saf Salat Tak Perlu Berjarak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/SALAT-JUMAT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.c0m- Sidoarjo saat ini masuk level 2 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Beragam pelonggaran mulai dijalankan hingga kemarin (11/3). Salah satunya pelaksanaan salat berjemaah yang tidak lagi berjarak. Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan salat Jumat di Masjid Agung Sidoarjo (MAS).  Para jemaah sudah saling berdekatan. Tidak ada lagi jarak saat beribadah. Bahkan, karpet yang dulu sempat tidak digelar saat puncak pandemi sekarang sudah menutupi lantai lagi. Meski salat tidak lagi berjarak, para jemaah tetap melaksanakan protokol kesehatan.  ’’Imbauan pakai masker masih tetap dijalankan. Para jemaah pun banyak yang menggunakan,’’ ujar Kepala Dinkes Sidoarjo drg Syaf Satriawarman SpPros yang kemarin mengikuti salat Jumat di MAS.  Jemaah lain, Samin, juga mengakui para jemaah sering diingatkan untuk menggunakan masker saat beribadah. Terlebih, saat ini jarak salat tidak berlaku lagi. ’’Sudah beberapa minggu jarak salat rapat. Semua jemaah taat (ketentuan prokes),’’ ujarnya.  Seksi Administrasi dan Perlengkapan Masjid Agung Sidoarjo Moch. Arifin mengungkapkan, sejak pemberlakuan salat tanpa jarak, belum ada laporan terkait jemaah yang terpapar Covid-19. Selama ini semua dalam kondisi aman dan sehat.  Pihak masjid sendiri selalu mengimbau kepada jemaah untuk menaati prokes. Dengan tetap menggunakan masker kala beribadah maupun mencuci tangan.  ’’Sebelum ibadah berjemaah, kami juga selalu membersihkan masjid. Melakukan penyemprotan disinfektan sekaligus pewangi di ruangan,’’ ujarnya. Hal itu bertujuan menjaga kesehatan dan keselamatan semua jemaah serta warga yang beribadah.

Sudah Level 2, Salat Tidak Lagi Berjarak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/antarafoto-himbauan-rapatkan-saf-di-masjid-110322-rai-3.jpg" alt="Warga menunaikan salat berjamaah. Raisan Al Farisi/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga menunaikan salat berjamaah. Raisan Al Farisi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Ulama Indonesia Jogjakarta menyebut berbagai kegiatan ibadah umat Islam memperhatikan kondisi penularan Covid-19. Termasuk salat berjamaah, pengaturan saf atau barisan jamaah.  ”Anjuran merapatkan saf salat bisa dilakukan dengan catatan kasus sudah turun. Sedangkan di Jogjakarta saat ini masih menerapkan PPKM level 4 sehingga kegiatan ibadah pun harus menyesuaikan kondisi,” kata Ketua Umum MUI Jogjakarta Machasin seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Jumat (11/3).  Menurut dia, seruan merapatkan saf salat seperti yang disampaikan MUI Pusat merupakan upaya untuk menyemarakkan salat berjamaah di masjid dan musala. Selama sekitar dua tahun salat berjamaah dijalankan dengan saf berjarak.  Karena Jogjakarta masih berada di PPKM level 4, pembatasan berbagai kegiatan masih tetap berlaku. termasuk kegiatan ibadah di masjid dan musala tetap mempertimbangkan kondisi di wilayah tanpa harus mengurangi kekhusyukan.  ”Masjid dan musala harus tetap disemarakkan tetapi tetap harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Apalagi sebentar lagi masuk Ramadan,” tutur Machasin.  Dia berharap masyarakat dapat menaati berbagai aturan dari pemerintah sebagai upaya menurunkan kasus Covid-19. Sehingga, berbagai kegiatan kembali dilonggarkan termasuk kegiatan ibadah, salat tanpa jarak.  ”Jangan lagi abai. Upaya menurunkan kasus harus dilakukan bersama-sama. Dan ketika nanti kasus sudah turun pun, masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan. Tidak abai,” papar Machasin.  Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogjakarta Heroe Poerwadi mengatakan, seruan untuk merapatkan saf salat sangat situasional. Tiap daerah memiliki kondisi kasus yang berbeda-beda. Jika daerah tersebut sudah hijau, bisa saja menjalankan salat dengan saf rapat.  ”Tentu saja, masjid harus bisa menyeleksi dan memastikan bahwa seluruh jamaah adalah warga dari lingkungan setempat,” ucap Heroe.  Hanya saja, lanjut Heroe, saat ini Kota Jogjakarta dan seluruh Jogjakarta masih menerapkan PPKM level 4 dengan berbagai aturan pembatasan kegiatan. ”Ya, harus menyesuaikan aturan di PPKM level 4. Saya kira, ini menjadi bagian untuk menurunkan dan mengendalikan kasus. Jangan sampai menjelang Ramadan dan Lebaran 2022, kasus kembali naik,” sebut Heroe.  Saat ini, lanjut Heroe, kasus Covid-19 di Kota Jogjakarta menunjukkan kecenderungan menurun. ”Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memastikan kasus benar-benar turun dan terkendali,” terang Heroe.  Pada Jumat (11/3), terdapat tambahan 107 kasus baru Covid-19 di Kota Jogjakarta dengan 552 pasien sembuh atau selesai menjalani isolasi dan tidak ada pasien meninggal dunia. Dengan demikian, hingga saat ini terdapat 2.282 kasus aktif di Kota Jogjakarta atau turun dibanding Kamis (10/3) dengan 2.730 kasus aktif.

MUI Jogjakarta Sebut Saf Salat Berjamaah Tetap Sesuaikan Situasi Covid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211108_165040-1-1.jpg" alt="ILUSTRASI: Masjid 99 Kubah Makassar, Sulawesi Selatan. (Nur Suhra Wardyah/Antara)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Masjid 99 Kubah Makassar, Sulawesi Selatan. (Nur Suhra Wardyah/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengeluarkan surat edaran tentang imbauan Gerakan Salat Berjamaah dan Literasi Alquran. Surat imbauan itu ditujukan bagi ASN (aparatur sipil negara) yang beragama Islam di lingkup Pemprov Sulsel.  ”Dengan edaran ini, sebagai bentuk pembinaan mental spiritual dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi ASN kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,” kata Andi Sudirman seperti dilansir dari Antara di Makassar, Senin (8/11).  Surat edaran dengan Nomor 451/10533/B.KESRA itu diteken Andi Sudirman pada 29 Oktober 2021. Ada dua poin imbauan dalam edaran itu. Yakni mengimbau kepada seluruh ASN yang beragama Islam lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel untuk membaca Alquran minimal dua halaman per hari sebelum memulai pekerjaan.  Selain itu, menghentikan seluruh kegiatan saat azan berkumandang dan segera melaksanakan salat fardhu secara berjamaah di masjid/musala terdekat (dalam rangka tertib waktu jeda kantor).  Andi Sudirman berharap hal itu bisa menjadi kebiasaan bagi ASN. Sehingga selain bekerja, tetap menjalankan amanahnya sebagai umat beragama Islam.  Menanggapi edaran tersebut, Andi Arwin Azis, kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulsel mengatakan, edaran yang dikeluarkan Plt Gubernur Sulsel itu sudah seharusnya dilakukan. ”Khususnya bagi para Kepala OPD, harus menjadi teladan bagi bawahannya,” ujar Andi Arwin.  Menurut dia, dengan mendekatkan diri dengan Alquran serta salat tepat waktu, setidaknya dapat menjadi filter agar tidak berbuat negatif.  ”Yang paling penting dari surat edaran gubernur itu adalah bagaimana kepala OPD, kepala unit kerja semuanya menindaklanjutinya dengan memberi teladan. Kami menyambut baik karena memang harus seperti itu. Supaya kita dalam bekerja juga senantiasa diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala,” ucap Andi Arwin.  Dia menambahkan, dengan membudayakan baca Alquran akan mengantarkan kepada kebaikan. ”Kalau mau berbuat salah berpikir, ketika setelah salat pasti tidak mungkin berbuat macam-macam. Itu kan bisa mengontrol untuk tidak berbuat negatif,” ucap Andi Arwin.

Plt Gubernur Sulsel Keluarkan Edaran Imbauan Salat Berjamaah ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Shalat-Jumat-Masjid-Istiqlal-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Umat Islam saat melakukan ibadah Shalat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (20/8/2021). Masjid Istiqlal kembali menggelar Salat Jumat Salat setelah sebelumnya sempat ditutup sejak akhir bulan Juni lalu akibat pengetatan PPKM. Foto: Dery Ridwansah/" width="100%">
<figcaption>Umat Islam saat melakukan ibadah Shalat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (20/8/2021). Masjid Istiqlal kembali menggelar Salat Jumat Salat setelah sebelumnya sempat ditutup sejak akhir bulan Juni lalu akibat pengetatan PPKM. Foto: Dery Ridwansah/</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyebut, deret atau saf salat berjamaah bisa dirapatkan kembali jika angka penularan Covid-19 sudah melandai. Dalam Islam diizinkan aturan ibadah menyesuaikan dengan kondisi wabah yang terjadi.  ”Kalau seandainya menurut para ahli di daerah tersebut memang covidnya sudah melandai, dan bahkan sudah tidak ada, ya wajiblah kita untuk merapatkan saf. Tetapi kalau para ahli masih ragu dan pemerintah masih ragu, belum aman, ya jangan dululah,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Minggu (24/10).  Anwar menuturkan, tujuan agama Islam itu untuk menjaga diri. Sedangkan Covid-19 tergolong virus yang membahayakan. Sehingga wajib dihindari demi keselamatan.  Sementara itu, dalam Islam merapakatkan saf salat adalah sunah. ”Jangan sampai diri kamu sakit atau sampai mati karena Covid-19 ini. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Jaga jarak, sepanjang pengetahuan saya, menjaga diri,” jelas Anwar Abbas.  Menurut Ketua Terpilih PB IDI Adib Khumaidi, kunci utama mengendalikan pandemi itu adalah senantiasa menjaga kesehatan diri. Dengan begitu turut menjaga kesehatan orang sekitar lingkungan.  Ketua Lembaga Kesehatan MUI itu juga mengatakan, kekebalan komunal amat penting untuk dicapai. Di daerah dengan tingkat vaksinasi dan kekebalan komunal paling tidak 70 persen dari penduduk, salat berjamaah dengan saf rapat dapat dikaji untuk diterapkan.  ”Saya sudah berbicara dengaan beberapa ulama soal ini,” ucap Adib.  Belajar dari Masjidil Haram, Makkah, salat berjamaah dengan saf rapat dilakukan setelah lebih dari separo populasi divaksinasi. Jamaah itu harus tetap memakai masker selama di dalam masjid. Mereka juga wajib mendaftar masuk masjid melalui dua aplikasi, yakni Tawakkalna dan Eatmarna.

Covid-19 Melandai, MUI Sebut Saf Salat Berjamaah Boleh Dirapatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Shalat-Jumat-Masjid-Istiqlal-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Umat Islam saat melakukan ibadah Shalat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (20/8/2021). Masjid Istiqlal kembali menggelar Salat Jumat Salat setelah sebelumnya sempat ditutup sejak akhir bulan Juni lalu akibat pengetatan PPKM. Foto: Dery Ridwansah/" width="100%">
<figcaption>Umat Islam saat melakukan ibadah Shalat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (20/8/2021). Masjid Istiqlal kembali menggelar Salat Jumat Salat setelah sebelumnya sempat ditutup sejak akhir bulan Juni lalu akibat pengetatan PPKM. Foto: Dery Ridwansah/</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau menyatakan saalat berjamaah di masjid di Tanjungpinang tidak perlu jaga jarak lagi setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kota ini turun dari Level III menjadi Level I.  Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kepri Tjetjep Yudiana di Tanjungpinang, Senin mengatakan pelonggaran pembatasan sosial di kota yang ditetapkan PPKM Level I antara lain, dapat merapatkan barisan saat salat di masjid.  "PPKM Level I maknanya risiko penularan Covid-19, kecil sehingga berbagai kebijakan untuk pembatasan sosial dilonggarkan," katanya, yang juga mantan Kadis Kesehatan Kepri.  Namun Tjetjep mengingatkan agar kebersihan di masjid tetap dijaga bersama. Petugas di masjid sebaiknya tetap rutin menyemprot disinfektan, dan mengepel lantai agar tetap higienis. Seluruh jamaah juga tetap wajib mengenakan masker saat beraktivitas di dalam masjid. "Harus tetap rajin mencuci tangan dengan sabun," ucapnya.  Tjetjep menjelaskan, PPKM di Tanjungpinang merupakan satu-satunya daerah di Kepri yang ditetapkan Level I. Enam kabupaten dan kota lainnya di Kepri yakni Bintan, Batam, Lingga, Natuna, Karimun, dan Anambas turun dari Level III Level II PPKM.  Pelaksanaan PPKM Level II di daerah tersebut hampir sama seperti Level I di Tanjungpinang, namun aktivitas di masjid masih harus jaga jarak. Untuk aktivitas perekonomian, seperti mal dapat buka mulai pagi hingga pukul 22.00 WIB.  Pertemuan tatap muka secara terbatas di sekolah pun dapat dilakukan, namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan. "Kelonggaran pembatasan sosial dengan tetap menerapkan protokol kesehatan berdampak positif pada berbagai sektor strategis, seperti ekonomi," ujarnya.  Gubernur Kepri Ansar Ahmad sehari yang lalu sudah melayangkan surat kepada pemerintah pusat untuk memberikan dispensasi terhadap berbagai persyaratan perjalanan laut dan udara untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat.  Syarat perjalanan laut antarpulau, yang pada PPKM Level III wajib tes antigen, dapat dihapuskan setelah Tanjungpinang Level I PPKM, dan daerah lainnya di Kepri Level II PPKM. Untuk syarat perjalanan udara, gubernur meminta pusat agar memberi kelonggaran yakni tidak perlu tes PCR, melainkan cukup tes antigen.  "Meski terjadi pelonggaran pembatasan sosial, kita tidak boleh euforia agar tetap bisa konsisten menetapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari agar tidak tertular Covid-19," katanya. (*)  &nbsp;

Salat di Masjid Tidak Perlu Jaga Jarak saat PPKM Level I

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20210406-WA0051.jpg" alt="Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satgas Covid-19 Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, mengizinkan pelaksanaan ibadah Salat Tarawih berjamaah di masjid. Namun, satgas meminta pelaksanaan salat tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan.  ”Untuk ibadah Salat Tarawih di masjid kita izinkan dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Wali Kota Pontianak yang juga Satgas Covid-19 Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono seperti dilansir dari Antara di Pontianak, Selasa (6/4).  Menurut dia, positivity rate penularan Covid-19 di Kota Pontianak masih berada pada angka lima persen. Sehingga, diperlukan kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Termasuk saat menjalankan ibadah selama Ramadan.  ”Untuk itu kita imbau masyarakat dalam melaksanakan Salat Tarawih berjamaah, tetap menjaga jarak serta tidak terlampau berdesakan,” kata Edi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pontianak.  Selain imbauan tersebut, dia juga menyarankan supaya ibadah berjamaah di masjid, waktunya tidak terlampau lama untuk mencegah munculnya klaster baru Covid-19.  ”Kita sarankan ibadahnya lebih baik dipersingkat sehingga tidak terlampau lama berkerumun di dalam masjid,” tutur Edi.  Dia juga berpesan kepada warga yang dalam kondisi kurang sehat, untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing bersama keluarga.  ”Kalau merasa badan kurang fit, sebaiknya beribadah di rumah saja,” tutur Edi.  Terkait pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri, Menteri Agama telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE. 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021. Dalam surat edaran tersebut, tertuang pedoman pelaksanaan ibadah selama Ramadan dan Idul Fitri sesuai dengan protokol kesehatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BNdq3G5VOPE

Pemkot Pontianak Izinkan Gelar Salat Tarawih di Masjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/AAAA.jpg" alt="TERINTEGRASI: Youtap memberikan layanan yang sangat lengkap dari teknologi penerimaan pembayaran baik tunai maupun non-tunai, layanan kasir, pengelolaan inventori, laporan dananalisa penjualan, customer loyalty hingga insights. (RatihParamhita/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERINTEGRASI: Youtap memberikan layanan yang sangat lengkap dari teknologi penerimaan pembayaran baik tunai maupun non-tunai, layanan kasir, pengelolaan inventori, laporan dananalisa penjualan, customer loyalty hingga insights. (RatihParamhita/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab hingga kini masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Dalam foto yang diterima JawaPos.com, Rizieq didampingi oleh dua pengacaranya, Aziz Yanuar dan Munarman.  Dalam foto tersebut terlihat Rizieq duduk di depan penyidik seorang diri. Sedangkan dua pengacaranya duduk di kursi belakang.  Terlihat pula jika Rizieq mendapat hak-haknya selama proses pemeriksaan. Seperti waktu istirahat, makanan dan minuman. Rizieq pun tampak memakan nasi kotak yang disediakan penyidik.  Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan ihwal foto-foto tersebut. Dia menyebut, Rizieq berhak mendapat hak-haknya selama proses pemeriksaan. Mulai dari pendampingan dari tim kuasa hukum, hingga waktu istiarahat.  "MRS tetap diperlakukan dengan manusiawi. Hak-haknya tetap diberikan dengan baik dan Polri tetap bersikap humanis," kata Argo saat dikonfirmasi, Sabtu (12/12).  Selain foto sedang makan, terdapat pula foto yang menampilkan Rizieq tengah menjadi imam salat berjamaah bersama para penyidik. Argo pun membenarkan foto tersebut.  "Benar, penyidik mengajak MRS religi islami melalui salat magrib," jelas mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.  Setelah waktu istirahat diberikan, pemeriksaan terhadap Rizieq masih dilanjutkan. Sampai dengan pukul 20.55 WIB, pemeriksaan belum selesai.  Sebelumnya, Polda Metro Jawa menetapkan 6 orang tersangka terkait kasus kerumunan massa di acara pernikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Syarifah Najwa Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Penetapan tersangka ini turut menyerat beberapa nama besar.  Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Muhammad Rizieq Shihab (MRS) selaku penyelenggara, Ketua Umum FPI Shabri Lubis (SL) selaku penanggung jawab acara, Haris Ubaidillah (HU) selaku Ketua Panitia, Ali bin Alwi Alatas (A) selaku Sekretaris Panitia, Panglima LPI Maman Suryadi (MS) sebagai penanggung jawab keamanan, dan Habib Idrus (HI) sebagai kepala seksi acara.  "6 orang kita tingkatkan status hukumnya dari saksi menjadi tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Selasa (10/12)  Yusri mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara pada 8 Desember 2020. Dalam kasus ini Rizieq dikenakan pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KUHP. Sedangkan 5 tersangka lainnya dijerat Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Di Sela Pemeriksaan, Habib Rizieq Imami Polisi Salat Magrib Berjamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Shalat-Jumat-Masjid-Cut-Mutia-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Masjid Indonesia (DMI) meminta para pengurus masjid dan musala untuk menerapkan protokol kesehatan dalam melaksanakan salat berjamaah. Pernyataan ini dikeluarkan dalam rangka menghadapi pola hidup tatanan baru atau new normal.  "Para pengurus (masjid dan musala) memegang peran kunci untuk selalu memberikan peringatan kepada jamaah, seperti cara harus menjarangkan shaf dengan menerapkan protokol kesehatan," kata Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat DMI, Imam Addaruqutni di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (5/6).  Imam menuturkan, ancaman penularan Covid-19 terjadi dengan jarak minimal satu meter. Oleh karena itu, dia sangat mengharapkan agar masjid dan musala yang sudah mulai menggelar salat berjamaah dapat menerapkan jaga jarak fisik atau physical distancing.  "Dengan jarak minimal satu meter, maka itu sudah rapat," beber Imam.  Imam menegaskan peregangan jarak minimal satu meter tidak mengurangi keutamaan salat berjamaah. Menurutnya, ini merupakan kebiasaan baru yang harus diterapkan di setiap rumah ibadah.  Selain itu, DMI pun menyarankan umat Islam yang menggelar salat berjamaah untuk tidak berjabat tangan atau bersalaman selama pandemi Covid-19. Hal ini tidak lain untuk mencegah penularan.  "Ini kita katakan begitu, kebiasaan baru yang tidak terjadi pada kebiasaan sebelumnya," tukas Imam.  Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta memperkenankan umat Islam menggelar salat Jumat secara berjamaah pada Jumat (5/6). Tapi, tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.  "MUI DKI Jakarta mulai Jumat (5/6), sudah memperbolehkan masjid-masjid dan musala-musala di DKI Jakarta untuk dibuka dan melaksanakan salat Jumat," kata Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Mukhtar di kantor MUI Pusat, Kamis (4/6).  Munahar mengimbau, meski salat Jumat dilakukan secara jamaah tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebagaimana anjuran pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Fatwa MUI.  "Dipersilahkan untuk membuka masjid, musala untuk melaksanakan salat Jumat, dengan catatan sesuai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dan aturan-aturan yang memang sudah ada dari dinas kesehatan, serta dari fatwa MUI yang sudah dikeluarkan," pungkas Munahar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JwBHdc9wMWY  https://www.youtube.com/watch?v=USVHmjIeKnw  https://www.youtube.com/watch?v=6XoWjuIdtfs

DMI Imbau Jamaah Jaga Jarak dan Tak Salaman Usai Salat Berjamaah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#salat berjamaah

Berita Terkini