<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; JawaPos.com - K <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/Yudian-BPIP-3001602623.jpeg" alt="Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. K.H. Yudian Wahyudi, mengajak Civitas Akademika Universitas Negeri Malang (UM), Jawa Timur untuk menjadi pelopor penjaga Demokrasi Pancasila." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. K.H. Yudian Wahyudi, mengajak Civitas Akademika Universitas Negeri Malang (UM), Jawa Timur untuk menjadi pelopor penjaga Demokrasi Pancasila.</figcaption>
</figure> pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Menurutnya mahasiswa memiliki peran penting terutama sebagai penguat moral juga sebagai penjaga nilai (guardian of value). Hal tersebut disampaikan saat membuka sekaligus menjadi keynote speech Sosialisasi Salam Pancasila sebagai Salam Kebangsaan dengan tema: "Memperkokoh Mental Mahasiswa Menuju Pesta Demokrasi 2024 Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila" di Universitas Negeri Malang (UM), Jawa Timur, Senin, (29/1). Lebih lanjut, Presiden Asosiasi Rektor Perguruan Tinggi Islam se-Asia itu menegaskan, melalui Salam Pancasila adalah kunci menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. "Salam Pancasila merupakan Salam Kebangsaan yang yang dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno saat Indonesia merdeka, kemudian Salam Merdeka diadopsi menjadi Salam Pancasila yang diinisiasi oleh Presiden ke-5 RI Hj. Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Prof Yudian. Ia juga menegaskan Salam Pancasila bukan salam pengganti salam keagamaan, tetapi merupakan salam persatuan bagi segenap pemeluk agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. "Salam Pancasila mengakomodir siapapun tanpa memandang latar belakang ras, suku, agama, dan juga golongannya," tegasnya. Prof Yudian juga memaparkan dengan mengucapkan Salam Pancasila, akan menjamin pahala berlipat bagi diri kita sendiri dan orang yang menjawabnya. "Dengan mengucapkan Salam Pancasila, berarti kita telah mendoakan keselamatan dan kedamaian atas orang yang kita ucapkan salam di negara Pancasila," jelasnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang (UMN) Dr. Ari Sapto yang mewakili Rektor Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, menyambut baik dan mengapresiasi kepada BPIP yang sudah memberikan pemehaman dan peningkatan pemgetahuan tentang Pancasila. Dirinya menyebut gerakan Salam Pancasila sangat relevan di tengah situasi politik Pemilu 2024 ini, karena tidak memihak salah satu calon. "Dengan mengangkat lima jari ke atas dengan posisi ini, (mengangkat tangan kanan dengan jari rapat lurus ke depan setinggi telinga) tidak ada larangan karena sangat netral," ujarnya. Dirinya bahkan memyebut, pihak kampus akan membiasakan menyerukan salam pemersatu bangsa sekaligus do'a ini, di setiap acara. "Kami juga telah memiliki berbagai program dan kegiatan dengan mengedepankan Pancasila dalam tindakan," ucapnya. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP, Prakoso melaporkan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 500 mahasiswa dan tamu undangan dari Forum Komunikasi Pimpimnan Daerah Kota Malang. Ia berharap kegiatan dialog tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, karena mahasiswa berperan penting dalam menjaga demokrasi Pancasila. "Kami ingin momentum ini dapat dilaksanakan dengan baik, karena teman-teman sebagai agen perubahan, agen kontrol dan agen penjaga nilai-nilai," ujarnya. Tidak hanya itu, mahasiswa juga didorong untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tri dharma perguruan tinggi sebagai tanggung jawab proses pembelajaran di kampus baik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.&nbsp;

Salam Pancasila merupakan Salam Kebangsaan yang yang dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno saat Indonesia merdeka

BPIP Ajak Mahasiswa Universitas Negeri Malang Jadi Pelopor Penjaga Demokrasi Pancasila

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/Gibran-di-Panggil-PDIP-Dery-Ridwansah-8-380934327.jpg" alt="Wali Kota Surakarta atau Solo,&nbsp;Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan partainya, PDI Perjuangan (PDIP) untuk menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Mahkamah Partai Komarudin Watubun." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta atau Solo,&nbsp;Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan partainya, PDI Perjuangan (PDIP) untuk menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Mahkamah Partai Komarudin Watubun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan salam dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada ribuan anggota Satgas Cakra Buana dan penari yang akan mengisi puncak Bulan Bung Karno (BBK) 2023. Salam itu disampaikan saat memberikan arahan secara langsung dalam proses gladi bersih menyambut puncak Bulan Bung Karno (BBK) 2023 di Stadiun Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Jumat (23/6).&nbsp; &ldquo;Rekan-rekan semuanya sungguh membanggakan dan salam dari ibu Megawati Soekarnoputri, beliau menyatakan perasaan bangganya atas pelaksanaan gladi resik ini,&rdquo; kata Hasto Kristiyanto. &ldquo;Namun demikian beliau juga memberikan beberapa pesan yang pertama, kepada seluruh rangkaian acara Satgas Partai yang sejak awal tampil di depan. Tampilkan diri anda dengan penuh semangat, sanggup?&rdquo; Kata Hasto yang dijawab teriakan serentak&nbsp; &ldquo;sanggup.&rdquo; &ldquo;Dengan penuh kedisiplinan, sanggup?," kata Hasto lagi. &ldquo;Sanggup,&rdquo; jawab ribuan Satgas dan penari dengan serentak. Hasto juga mengingatkan, pesan ibu Megawati agar tetap menunjukan semangat juangnya kendati kondisi di lapangan sinar matahari akan menyengat.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011331892/bimbo-dan-ribuan-penari-kecak-bakal-isi-puncak-bulan-bung-karno">Bimbo dan Ribuan Penari Kecak Bakal Isi Puncak Bulan Bung Karno</a> Politikus asal Jogjakarta itu lantas mengingatkan pentingnya kesinambungan antara pengisi rangkaian acara. Ia meminta kepada para Satgas Cakra Buana menghadap semuanya ke panggung VVIP ketika mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, hingga Dedication Of Life.&nbsp; "Menghadap ibu Mega dan bapak presiden Jokowi. Kemudian saat hymne maka satgas mengepal tangannya. Jadi tangannya mengepal sesuai lagu hymne. Sehingga semua berdiri tegak dan tangannya mengepal," tuturnya.&nbsp; Lebih lanjut, Hasto menekankan pesan dari Puan Maharani untuk pembaca acara atau Master Of Ceremony (MC) mengajarkan pentingnya salam Pancasila. Menurutnya, salam Pancasila harus dipahami oleh para satgas.&nbsp; "Jadi begitu salam pancasila semua menggebrakan kakinya berdiri dan kemudian tangan seperti ini jadi salam pancasila. Kemudian langsung merdeka, merdeka, merdeka," ujarnya.&nbsp; "Kalau salam pancasila itu diucapkan pada saat satgas duduk maka langsung semua berdiri menggebrakan kaki kemudian salam Pancasila merdeka, merdeka, merdeka dan semua peserta itu juga melakukan hal yang sama," sambungnya.&nbsp; Terakhir, ia mengatakan, memang perjuangan para satgas tidaklah mudah dalam acara yang akan digelar besok. Namun ia meminta semua bisa menjalankan kedisiplinan dan kemudian menunjukkan semangat juang.&nbsp; "Sehingga pesan dari ibu ketua umum akan dapat kita tampilkan, keluar,kan seluruh aura juang itu. Keluarkanlah seluruh semangat itu dengan berdisiplin, semua akan menampilkan suatu kekuatan dari PDI Perjuangan yang menyatu dengan rakyat," pungkasnya.

Hasto meminta kepada para Satgas Cakra Buana menghadap  ke panggung VVIP saat mengheningkan cipta hingga pembacaan Pancasila.

Sekjen PDIP Ingatkan Pentingnya Salam Pancasila dalam Puncak Bulan Bung Karno 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/20230223_152433.jpg" alt="Ketua Umum PDI Perjungan Megawati Soekarnoputri di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2). Muhamad Ridwan" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDI Perjungan Megawati Soekarnoputri di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2). Muhamad Ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PDI Perjungan Megawati Soekarnoputri meminta para kadernya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila. Terlebih, dirinya ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila.  Pernyataan ini disampaikan Megawati saat memberikan sambutan pada acara Kaderisasi Nasional Perumpuan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).  "Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, inti dari dibuatnya BPIP ini adalah untuk menginformasikan, mensosialisasikan yang namanya Pancasila itu," kata Megawati di hadapan para kader partai perempuan berlambang kepala banteng moncong putih.  Megawati mengingatkan, sebelum dimulainya acara dapat membiasakan memekikan kata merdeka. Setelah itu, menggaungkan salam Pancasila. Ia menegaskan, pekikan merdeka dan salam Pancasila bukan hanya seremonial, tapi juga harus diucapkan dari lubuk hati.  "Tidak perlu lagi, kalau kita sering melihat seperti merdeka itu hanya bagian dari seremonial padahal tidak, itu datang dari hati. Kalau dengar pidato ibu di HUT ke-50 siapa yang merasa PDIP berdiri, supaya kalian mengajarkan kepada anak-anak," tegas presiden RI kelima ini.  Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya mendorong peran kaum perempuan untuk mengabdi di bidang politik untuk kepentingan publik. Karena itu, PDIP menggelar pendidikan kaderisasi perempuan di sekolah partai PDIP, Jakarta, 23-26 Februari 2023.  "Kami terus mendorong kaum perempuan agar mau bersedia mengabdi di lapangan politik dan lapangan publik," ucap Hasto.  Menurut Hasto, pendidikan kaderisasi perempuan ini diikuti oleh seluruh kader partai di seluruh Indonesia secara hybrid. Seluruhnya kader perempuan yang ikut dalam acara ini mencapai 2.603 orang.  Dia mengutarakan, perspektif dalam kaderisasi ini berupa ideologi, aspek kerakyatan, kebudayaan, pembemberdayaan perempuan hingga pergerakan ekonomi rakyat.  "Bagaimana seorang perempuan itu harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin dalam seluruh aspek kehidupan," pungkas Hasto.

Megawati Sebut Pekikan Merdeka dan Salam Pancasila Bukan Seremonial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/salam-pancasila.jpg" alt="COVER BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER BUKU</figcaption>
</figure>Salam Pancasila berahim pada Salam Merdeka yang dipopulerkan Soekarno. Sayangnya, dimensi akar sejarah yang melatarinya cenderung terabaikan di buku ini.  ---  MENGAPA mesti Salam Pancasila? Tidak Salam Indonesia, Salam Pergerakan, atau salam-salam yang lain?  Jawaban yang rasional-argumentatif dari pertanyaan ini, sebagaimana dikemukakan Yudian Wahyudi, kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), bahwa Salam Pancasila diadaptasi dari Salam Merdeka yang dipopulerkan Presiden Pertama Indonesia Ir Soekarno selang beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.  Kehadiran buku ini penting sebagai diskursus meski Khoirul Anam, penulisnya, lebih banyak mengeksplorasi (klarifikasi?) pernyataan-pernyataan kontroversial Yudian Wahyudi. Sementara dimensi akar sejarahnya, asal muasal munculnya Salam Pancasila yang lahir dari rahim pemikiran Soekarno, cenderung terabaikan.  Yang perlu dimengerti, Salam Merdeka sebagai salam nasional, kala itu, menjadi maklumat pemerintah tertanggal 31 Agustus 1945 dan resmi mulai diterapkan 1 September 1945. Pekik ini selalu digelorakan Soekarno dalam berbagai forum demi membangkitkan semangat rakyat Indonesia.  Artinya, Salam Pancasila sebenarnya bukan suatu hal baru. Tapi, argumen logisnya memang dinarasikan kepala BPIP, yang setahu saya sudah pernah ia lontarkan saat diwawancarai sebuah media online pada 12 Februari 2020.  Dan jika ditarik lagi ke belakang, Salam Pancasila pernah pula diperkenalkan oleh Megawati Soekarnoputri pada 12 Agustus 2017 dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-KIP). Itu dia sampaikan saat memberikan sambutan di hadapan 500-an mahasiswa di halaman istana, yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo beserta anggota-anggota BPIP.  Di buku ini, Salam Pancasila, menurut Yudian Wahyudi, dapat menjembatani pengucapan salam untuk agama-agama dalam sebuah forum yang dihadiri lintas agama. Sehingga selain memiliki unsur semangat persatuan dan nasionalisme, juga terdapat unsur fleksibilitas, tidak perlu dalam sebuah forum mengucapkan salam menurut agama masing-masing.  Yudian Wahyudi juga menegaskan bahwa Salam Pancasila tidak dimaksudkan untuk mengganti salam keagamaan, seperti assalamualaikum dalam Islam. Ini memang penting diklarifikasi agar tidak salah paham. Yudian Wahyudi, yang merupakan profesor bidang filsafat hukum Islam, menjelaskan bahwa Salam Pancasila disebutnya sebagai perbuatan adat.  Perbuatan adat, kata Yudian Wahyudi, dalam buku itu, dengan mengutip pendapat Imam Syatibi (Abu Ishaq al-Andalusi) menjadi ibadah jika diniati ibadah. Jadi, Salam Pancasila termasuk ibadah, tetapi bukan ibadah mahdoh. Salam Pancasila termasuk ibadah ghairu mahdoh, sehingga dengan demikian, redaksinya tidak harus seperti salam dalam ibadah mahdoh (halaman 96-97).  Muncul pertanyaan, jika memang Salam Pancasila itu diadaptasi dari Salam Merdeka, yang dipopulerkan Soekarno, apakah berarti ia (Soekarno) mengabaikan ungkapan salam yang lahir dari rahim agama? Tidak. Dalam dokumen tertanggal 24 September 1955 di Surabaya, Soekarno menyampaikan pidato kenegaraan di depan Kongres Rakyat Jawa Timur.  ”Saudara-saudara sekalian! Saya adalah orang Islam dan saya keluarga negara republik Indonesia. Sebagai orang Islam, saya menyampaikan salam Islam kepada saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai warga negara republik Indonesia, saya menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, baik yang beragama Islam, baik yang beragama Hindu Bali, baik yang beragama lain, kepada saudara-saudara sekalian saya menyampaikan salam nasional, Merdeka!”  Apa yang diutarakan Soekarno di atas sungguh menjadi kritik dan masih relevan dengan situasi keindonesiaan kita hingga sekarang. Karena itu, penting menjadi evaluasi dan refleksi diri sebagai individu, masyarakat, dan bangsa.  Sampai di sini, dapatlah dimengerti bahwa ide Salam Pancasila sebagai salam nasional memiliki akar sejarah yang berkesinambungan, dari Soekarno, Megawati, hingga Yudian Wahyudi. Hanya, apakah penggunaan Salam Pancasila sebagai salam nasional ini hendak dipakai segenap masyarakat sebagai sesuatu yang natural, anjuran, atau imbauan biasa, atau mungkin perlu dimasifkan melalui keppres atau perpres atau inpres atau apa? (*)  <hr />  <ul> 	<li>Judul: Salam Pancasila sebagai Salam Kebangsaan: Memahami Pemikiran Kepala BPIP RI Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD</li> 	<li>Penulis: Khoirul Anam</li> 	<li>Penerbit: Suka Press</li> 	<li>Cetakan: Desember 2021</li> 	<li>Halaman: xix + 141 halaman</li> </ul> &nbsp;

Salam Nasional, Salam Pancasila?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Megawati-Kuda-Tuli.jpg" alt="Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Rakernas pertama partai berlambang kepala banteng pada 2020 tersebut ber" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Jumat (10/1/2020). Rakernas pertama partai berlambang kepala banteng pada 2020 tersebut ber</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, dirinya akan mempopulerkan 'Salam Pancasila'. Tujuanya demi mengingatkan rakyat Indonesia akan pentingnya nasionalisme dan persatuan bangsa dalam menjaga kemerdekaan.  "Dulu saya pekikkan 'merdeka', orang menertawakan saya. Katanya, sudah merdeka, kenapa pekik-pekik merdeka? Itu sebenarnya saya lakukan untuk mengingatkan bahwa kita adalah bangsa merdeka. Jangan mau dijajah lagi," kata Megawati di sela-sela persemian monumen dan jalan Ir Soekarno di Masohi, Maluku Tengah.  Putri sulung Bung Karno itu lalu bercerita dirinya ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tujuannya adalah agar Pancasila tidak hanya di mulut masyarakat Indonesia, namun ideologi itu benar-benar hidup di hati dan dilaksanakan.  "Intisari Pancasila adalah kegotongroyongan dari warga bangsa Indonesia, kata Megawati. Dalam hal itulah dia ingin agar pekik 'Salam Pancasila' menjadi kebiasaan," ujarnya.  Menurutnya, setelah salam merdeka ini, sebaiknya dilanjutkan dengan 'salam Pancasila'. "Sekarang saya mau banyak menyebutkan Salam Pancasila. Saya hendak mempopulerkannya. Karena setelah merdeka, kita punya dasar negara Pancasila. Untuk mengingatkan kita kembali sebagai nasionalis yang cinta pada negara ini," kata Megawati.  Megawati juga menyatakan, gotong royong harus selalu diingat karena tak ada bangsa yang bisa membangun dirinya sendiri. Dia mengaku sedih karena masih ada saja yang bertempur antarwarga bangsa sendiri. Misalnya di Timur Tengah.  Dia pun menceritakan pengalamannya saat menjadi wakil presiden RI. Saat itu, Megawati harus menangani konflik di berbagai wilayah di Indonesia. "Saya mungkin satu-satunya perempuan yang pernah naik kapal perang yang hampir 10 hari karena tak boleh tinggal di daratan. Itu semua demi rakyat Indonesia agar tetap bersatu dengan yang lain," urai Megawati. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/06/2021/tak-terima-candaan-yasonna-soal-ahy-santoso-demokrat-ngomong-begini/">Baca Juga: Tak Terima Candaan Yasonna Soal AHY, Santoso Demokrat Ngomong Begini</a> "Kenapa kita tak merasakan sisi gotong royong itu juga toleransi? Mengapa kita tak membumikan bahwa perbedaan agama itu bisa, oleh masing-masing orang, bahwa kepercayaan masing-masing orang itu kan urusan pribadi?" imbuhnya.  Maka itu, karena bertepatan dengan peresmian itu, Megawati meminta agar warga Provinsi Maluku bekerja sama dan bersatu padu membangun wilayahnya.  "Karena banyak sekali tugas kita. Misalnya bagaimana mencegah pandemi ini. Kita harus disiplin. Seringkali saya lihat kita kurang disiplinnya," ujar Megawati.  Untuk diketahui, bertepatan dengan peringatan haul wafatnya Bung Karno ke 51, Megawati Soekarnoputri, meresmikan rumah adat atau baileo, jalan, dan monumen atas nama Ir.Soekarno, Sang Proklamator Republik Indonesia itu, di Masohi, Maluku Tengah.  Megawati melakukan peresmian secara virtual dari kediamannya di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/6). Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto juga ikut hadir di acara tersebut.  Sementara di Masohi, hadir Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun dan Djarot Saiful Hidayat, bersama Kepala Sekretariat DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi. Di lokasi, juga hadir Gubernur Maluku Murad Ismail bersama istrinya Widya Pratiwi, dan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua.

Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila

Salam Pancasila

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Salam Pancasila

Berita Terkini

BPIP Ajak Mahasiswa Universitas Negeri Malang Jadi Pelopor Penjaga Demokrasi Pancasila

Sekjen PDIP Ingatkan Pentingnya Salam Pancasila dalam Puncak Bulan Bung Karno 2023

Megawati Sebut Pekikan Merdeka dan Salam Pancasila Bukan Seremonial

Salam Nasional, Salam Pancasila?

Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila

Download Aplikasi JawaPos.com