<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/WhatsApp-Image-2024-07-17-at-184950-2638721209.jpeg" alt="Masjid Istiqlal, Jakarta. (BPMI untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Masjid Istiqlal, Jakarta. (BPMI untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebagai muslim, seorang diwajibkan&nbsp;menjawab ucapan salam yang diucapkan oleh saudara sesama muslim, terutama jika ucapan salam tersebut tertuju langsung kepada orang itu. Hal itu terdapat dalam Alquran surah An-Nisa ayat 86 yang berbunyi: wa idz&acirc; ḫuyy&icirc;tum bitaḫiyyatin fa ḫayy&ucirc; bi'aḫsana min-h&acirc; au rudd&ucirc;h&acirc;, innall&acirc;ha k&acirc;na &lsquo;al&acirc; kulli syai'in ḫas&icirc;b&acirc; Artinya: Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan (salam), balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha Memperhitungkan segala sesuatu. Ucapan salam seorang muslim adalah assalamualaikum yang memiliki arti &ldquo;keselamatan untukmu&rdquo; yang biasa diucapkan ketika sedang berkunjung ke rumah, bertemu baik secara sengaja maupun tidak sengaja, pembukaan pidato, ceramah, acara dan lain sebagainya. Namun, tidak jarang juga orang yang masih bingung mengenai pengucapan yang benar saat menjawab panggilan salam. Apakah ucapan yang seharusnya dijawab adalah waalaikumsalam atau waalaikumussalam? Dilihat dari segi susunan kata dari bahasa arab, ucapan yang benar adalah waalaikumussalam. Karena jika diperhatikan dari pelafalan masing-masing huruf, huruf mim yang terdapat pada kata alaikum dan juga huruf di akhir kalimat memiliki harakat Dhammah. Dan, kata alaikum dalam kalimat waalaikumussalam merupakan kata yang tersambung dengan kata setelahnya, yaitu dengan Assalam. Ketika disambungkan, maka otomatis pelafalan juga menyambung dengan kata berikutnya, bukan mematikan huruf akhir dan tidak melafalkan ass pada kata assalam. Sebagai contoh, dalam bahasa arab, ada dua kata yang menggunakan huruf alif lam, namun pelafalannya beda, yaitu: hazal bait(un) dan contoh lainnya adalah was sama(i). Jika diperhatikan dari kedua kalimat tersebut, keduanya sama-sama melafalkan huruf sambungnya. Perbedaannya terletak pada cara pelafalannya, dalam kalimat hazal bait(un) huruf alif lam dibaca jelas sedangkan dalam kalimat was sama(i) huruf alif lam diasimilasikan dengan langsung menyambungkannya ke huruf sa. Pelafalan tersebut terjadi karena kalimat kaidah dalam bahasa arab itu sendiri. Huruf alif lam memiliki dua jenis, yang pertama adalah alif lam qamariyah dan yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Kedua jenis huruf tersebut yang membuat pelafalan dari masing-masing huruf berbeda tergantung dari jenis alif lam pada huruf tersebut. Begitu juga dengan pengucapan kata kum dalam kata alaikum jika tidak dilafalkan huruf mim yang berharakat Dhammah tersebut secara kaidah bahasa arab tidak benar. Hal ini karena kata alaikum(u) masih bersambung dengan kata setelahnya, yang mana dalam hal ini, huruf mim tersebut tidak bisa dimatikan. Kecuali, jika alaikum(u) merupakan kata terakhir di dalam kalimat. Seperti contohnya dalam kalimat waalaikumussalam itu sendiri yang terletak pada huruf mim di kata assalam yang tidak dibaca harakat Fattah-nya. Dengan demikian, pengucapan dalam menjawab salam dari seorang muslim kepada kita adalah waalaikumussalam atau ucapan yang lebih lengkap serta lebih utama adalah waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh yang memiliki arti &ldquo;semoga keselamatan dan rahmat allah dengan keberkahannya terlimpah juga kepada mu&rdquo;. (*)

Sebagai muslim, seorang diwajibkan menjawab ucapan salam yang diucapkan oleh saudara sesama muslim, terutama jika ucapan salam tersebut.

Manakah Jawaban Salam yang Benar? Waalaikumsalam atau Waalaikumussalam?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/Screenshot_20240604-135411-296291895.jpg" alt="Ilustrasi logo MUI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo MUI</figcaption>
</figure> &nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Baru-baru ini, MUI mendapat sorotan usai mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam yang mengucapkan salam lintas agama kepada pemeluk agama lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fatwa tersebut akhirnya menimbulkan pro dan kontra, karena selain ada yg sependapat, ada juga yang tidak setuju karena hal itu merupakan salah satu bentuk toleransi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seakan tidak ingin memperpanjang polemik, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis memberi penjelasan lebih mendalam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut bahwa fatwa ulama hukumnya wajib atau mengikat.&nbsp;Namun fatwa tersebut bisa tidak mewajibkan bagi yang tidak meyakini karena mendapat dalil lain yang lebih kuat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak mengikat itu menurut kajian fatwa tidak mewajibkan yang tidak yakin karena mendapat dalil lain yang lebih kuat menurut ahli fikih,&rdquo; ungkapnya di akun X pribadinya, Selasa (4/6) seperti dikutip dari Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan, jika tidak ada dalil lain yang lebih kuat, apalagi karena hal lain seperti malas, maka fatwa ulama hukumnya wajib dan mengikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi bagi yang meyakini fatwa itu benar atau tak mendapat dalil lain yang lebih kuat apalagi hanya karena malas atau fatwa diundangkan maka fatwa itu sifatnya wajib atau mengikat,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014689958/bisa-picu-salah-paham-wakil-ketua-wantim-mui-minta-polemik-biksu-dijamu-di-masjid-disudahi">Bisa Picu Salah Paham, Wakil Ketua Wantim MUI Minta Polemik Biksu Dijamu di Masjid Disudahi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cholil kemudian menyinggung tentang fatwa haram umat Islam mengucapkan salam lintas agama yang menurutnya bisa wajib diikuti, namun bisa juga tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagi muslim yang meyakini benar fatwa itu dan tak ada dalil agama yang lebih kuat, menurut ahli agama lainnya maka wajib mengikutinya,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fatwa MUI tersebut juga mendapat tanggapan dari Kementerian Agama. Melalui keterangannya dalam laman resmi Kemenag, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan bahwa salam lintas agama atau mengucapkan selamat hari raya keagamaan bukan untuk merusak akidah antarumat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pengucapan salam lintas agama adalah murni bagian dari bentuk perilaku toleransi dan saling menghormati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Salam lintas agama adalah praktik baik kerukunan umat. Ini bukan upaya mencampuradukkan ajaran agama. Umat tahu bahwa akidah urusan masing-masing, dan secara sosiologis, salam lintas agama perkuat kerukunan dan toleransi,&rdquo; pungkas Kamaruddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div> </div>

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis memberi buk suara terkait pro kontra fatwa haram memberi salam lintas agama.

Polemik Fatwa Haram Umat Islam Ucapkan Salam Lintas Agama, Ketua MUI: Fatwa Ulama Hukumnya Wajib!

Salam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Salam

Berita Terkini

Manakah Jawaban Salam yang Benar? Waalaikumsalam atau Waalaikumussalam?

Polemik Fatwa Haram Umat Islam Ucapkan Salam Lintas Agama, Ketua MUI: Fatwa Ulama Hukumnya Wajib!

Download Aplikasi JawaPos.com