<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/Screenshot_2026-02-10-13-23-23-082_comandroidchrome-edit-1868694597.jpg" alt="Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/1)." width="100%">
<figcaption>Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Muhammad Kerry Adrianto Riza usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/1).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM), Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkapkan bahwa PT Pertamina memeroleh keuntungan dari penyewaan terminal bahan bakar minyak (BBM) milik OTM. Hal tersebut disampaikan Kerry saat dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2). Dalam kesaksiannya, Kerry menjelaskan bahwa ahli keuangan Renato Sitompul menyebut Pertamina memperoleh keuntungan sebesar USD 524 juta dari penyewaan terminal BBM OTM selama 10 tahun. Bahkan, berdasarkan kajian Surveyor Indonesia pada 2023, keberadaan OTM memberikan efisiensi distribusi sekitar Rp 145 miliar per bulan. Jika dihitung selama periode 2020&ndash;2025, penghematan tersebut mencapai Rp 8,7 triliun. &ldquo;Dalam studi Surveyor Indonesia tahun 2023 disebutkan bahwa OTM memberikan efisiensi distribusi Rp 145 miliar per bulan. Kalau dihitung dari 2020 sampai 2025, efisiensinya sekitar Rp 8,7 triliun. Jika digabung dengan keuntungan lainnya, total manfaatnya mencapai Rp 17 triliun,&rdquo; kata Kerry. Ia menegaskan, angka tersebut mencerminkan keseluruhan manfaat yang diperoleh Pertamina, baik dari keuntungan langsung maupun efisiensi distribusi. &ldquo;Artinya, OTM ini sangat bagus buat Indonesia,&rdquo; ucapnya. Putra dari pengusaha minyak Riza Chalid itu menyebut, motivasinya menawarkan terminal BBM OTM kepada Pertamina tidak semata-mata bersifat ekonomi, melainkan juga untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menurutnya, keberadaan terminal tersebut mampu mengurangi ketergantungan Pertamina terhadap pasokan BBM dari Singapura yang biayanya relatif lebih mahal. Sebab, sebelum OTM beroperasi, pelabuhan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Barat hanya mampu menampung kapal berukuran kecil. Dengan adanya dermaga OTM yang mampu menampung kapal hingga 110.000 DWT, lanjut Kerry, Indonesia kini dapat mengimpor BBM langsung dari luar Singapura dengan biaya per barel yang lebih murah. &ldquo;Kalau pelabuhannya kecil, muatannya tidak bisa jauh-jauh. Ongkos angkut jadi mahal,&rdquo; tegasnya. Ia menuturkan, BBM yang masuk melalui OTM kemudian didistribusikan kembali ke pelabuhan-pelabuhan kecil di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Barat. Skema ini dinilai mampu memperluas akses energi dengan biaya lebih murah sekaligus mengurangi ketergantungan pada hub Singapura. &ldquo;Artinya, kita menghilangkan ketergantungan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Barat dari Singapura berkat OTM,&rdquo; paparnya. Karena peran strategis tersebut, kontrak penyewaan terminal BBM OTM kembali diperpanjang selama 10 tahun dan hingga kini masih digunakan oleh Pertamina. &ldquo;Mereka butuh. Kalau tidak butuh, pasti tidak dipakai sampai sekarang,&rdquo; ujar Kerry. Sementara, terkait perhitungan kerugian negara sebagai total loss dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kerry membantahnya. Ia menilai anggapan tersebut tidak masuk akal. &ldquo;Total loss itu tidak masuk akal. Ini bukan kontrak fiktif. Pertamina sering melakukan pelatihan di OTM. Operasi kami 45 kapal per bulan dan kami terminal terbaik di Indonesia. Pertamina mengirim pegawainya ke OTM untuk training, pegawai OTM juga training ke luar negeri. Jasanya ada, kok disebut total loss,&rdquo; imbuhnya. Dalam kasusnya, beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Adrianto Riza (anak Riza Chalid), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, serta Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak (OTM) Gading Ramadhan Joedo didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 285,1 triliun. Jaksa merinci sejumlah perbuatan yang diduga merugikan negara, salah satunya kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Kerry, yakni PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak (OTM). Kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak dilakukan dengan PT Pertamina Patra Niaga, meskipun saat itu Pertamina disebut belum membutuhkan terminal BBM tambahan. Nilai kerugian dari kerja sama ini ditaksir mencapai Rp 2,9 triliun. Muhamad Kerry Adrianto Riza bersama terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Kerry Riza jadi Saksi Mahkota di Sidang Dugaan Korupsi Kilang Minyak, Klaim Penyewaan Terminal BBM OTM Untungkan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/IMG_4247-1037753250.jpg" alt="Sidang perkara penyisihan sabu-sabu 1 kg oleh mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang, Rabu (30/4). (Laily Rahmawaty/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara penyisihan sabu-sabu 1 kg oleh mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang, Rabu (30/4). (Laily Rahmawaty/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Terdakwa Rahmadi, eks/mantan Anggota Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang, Kepri, menjadi saksi mahkota mengungkap fakta kronologi dirinya dan sembilan rekannya tersandung perkara penyisihan barang bukti sabu-sabu 1 kg. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Kepri, Rabu (30/4) siang hingga malam, saksi Rahmadi mengungkap beberapa fakta. Di antaranya dirinya tidak pernah diperiksa sebagai saksi untuk sembilan terdakwa lainnya. &rdquo;Saya tidak pernah diperiksa sebagai saksi, cuma disodorkan berkas disuruh tanda tangan,&rdquo; kata Rahmadi di persidangan seperti dilansir dari Antara. Rahmadi juga mencabut BAP yang berisi kesaksian terhadap sembilan berkas terdakwa mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang. Sebab hal itu bukan keterangan darinya. Dia mengakui pernah diminta penyidik untuk menandatangani BAP saat ditahan di rutan. BAP tersebut berisi keterangan sebagai saksi untuk sembilan terdakwa yang tak lain rekan-rekannya di Satresrnakoba Polresta Barelang. Menurut Rahmadi, ada intimidasi yang diterimanya sehingga bersedia untuk menandatangani BAP tersebut. &rdquo;Katanya saya akan dipindahkan ke Nusa Kambangan,&rdquo; ujar Rahmadi. Sebelum dipecat dari kepolisian, Rahmadi berpangkat Brigadir Kepala (Bripka), bintara tingkat empat. Dia mengungkapkan alasannya mencabut praperadilan yang diajukannya, lantaran karena ingin bertemu anak dan istri. Dalam kesaksiannya, Rahmadi mengatakan, tidak ada penyisihan barang bukti sabu-sabu 1 kg, tidak ada pembayaran kepada terdakwa Aziz Martua Siregar maupun Zulkifli Simanjuntak. Dia mengakui adanya informasi tentang turun barang atau pengiriman narkoba seberat 35 kg dari sumber informasi (SI) bernama Hendriawan. &rdquo;Hendriawan kakak kandung saya,&rdquo; terang Rahmadi. Hendriawan, kata dia, adalah mantan residivis narkoba dan bebas dari penjara pada 2021. Dia mempercayai informasi dari abangnya karena sudah ketiga kalinya memberikan informasi terkait transaksi narkoba. Kali pertama, kata dia, diperoleh informasi ada penumpang membawa sabu-sabu disimpan dalam duburnya di Pelabuhan Harbour Bay. &rdquo;Informasi itu benar, dan berhasil diungkap,&rdquo; tutur Rahmadi. Dalam memberikan informasi, Hendrianto mendapat upah kisaran Rp 20 juta sampai Rp 100 juta. Namun, pada pengungkapan 35 kg sabu-sabu dari Malaysia pada Juni 2024, dijanjikan upah Rp 160 juta namun uang tersebut tidak pernah diberikan. &rdquo;Abang saya itu tidak pernah mempermasalahkan soal upah SI, pernah dijanjikan Rp 20 juta, faktanya cuma dibayar Rp 10 juta. Untuk yang 35 kg itu belum ada pembayaran. Karena ini abang saya, ya saya percaya,&rdquo; ungkap Rahmadi. Rahmadi juga mengungkapkan soal pertanyaan-pertanyaan penyidik terkait penyisihan serta jawabannya yang tertera dalam BAP dia tidak mengetahui karena merasa tidak pernah ditanyakan. Dia mengakui pada saat penandatangan BAP didampingi pengacara dan sempat membaca isinya, namun tidak mau membantah karena percuma, sehingga persidangan jadi salah satu caranya untuk membantah keterangan tersebut. Mantan penyidik Satresnarkoba Polresta Barelang itu juga menyebutkan adanya pengkondisian sebelum dia dan rekan-rekannya diminta untuk menandatangani BAP. Hal itu menurut dia, untuk menulis narasi yang ada di BAP tersebut. &rdquo;Saya juga pernah diminta jadi JC (justice collaborator), tapi saya tidak mau, karena tidak tahu apa yang mau di-JC-kan,&rdquo; tandas Rahmadi. Rahmadi juga menceritakan, pernah Wadir Narkoba Polda Kepri saat itu dijabat Kombespol Tidar Wulung yang meminta maaf atas pekara (penyisihan) tersebut harus naik ke penyidikan dan dilimpahkan ke pengadilan. &rdquo;Waktu itu Wadir Narkoba Pak Tidar minta maaf karena perkara ini harus naik, ini perintah pimpinan (Kapolda) sudah terlanjur viral,&rdquo; ujar Rahmadi. Dalam persidangan ini, kesepuluh mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang menjadi saksi mahkota, mereka saling bersaksi untuk terdakwa lainnya. Seluruhnya menyatakan mencabut BAP terkait penyisihan barang bukti narkoba.

Terdakwa yang menjadi saksi mahkota mengaku tak pernah diperiksa untuk sembilan terdakwa lain dalam perkara penyisihan sabu-sabu 1 kg

Eks Anggota Satresnarkoba Polresta Barelang-Kepri Jadi Saksi Mahkota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-5-.jpg" alt="Terdakwa Ferdy Sambo bersiap memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022). Sidang beragendakan mendengarkan kesaksian Ferdy Sambo bagi ter" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Ferdy Sambo bersiap memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022). Sidang beragendakan mendengarkan kesaksian Ferdy Sambo bagi ter</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejatinya, Ferdy Sambo sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kemarin (8/12). Mantan kepala Divisi Propam Polri itu dijadwalkan menjadi saksi mahkota untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dalam perkara obstruction of justice pembunuhan Brigadir Polisi Yosua Hutabarat.  Namun, Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel memutuskan untuk menundanya. ”Sekalipun sudah datang, (pemeriksaan saksi mahkota) saya minta minggu depan,” katanya. Penegasan kembali disampaikan majelis hakim ketika tim penasihat hukum Hendra dan Agus meminta agar pemeriksaan Sambo tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal.  Saksi mahkota merupakan saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana.  Majelis hakim menilai bahwa Sambo masih bisa dipanggil ke muka sidang minggu depan. Rencananya, keterangan eks jenderal bintang dua Polri itu didengarkan langsung di hadapan terdakwa lainnya. ”Sudah diutarakan (pemeriksaan saksi mahkota) nanti sekaligus,” kata Suhel. Selain Hendra dan Agus, dalam perkara tersebut, Sambo sudah ditetapkan sebagai terdakwa bersama empat orang lainnya.  Empat terdakwa itu adalah Chuck Putranto, Arif Rachman Arifin, Baiquni Wibowo, dan Irfan Widyanto.  Pada bagian lain, kemarin Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Susanto Ginting menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan dari tim penasihat hukum Kuat Ma’ruf. Laporan terkait dugaan pelanggaran etik hakim Wahyu Iman Santoso.  Kuat melaporkan Wahyu lantaran diduga telah melanggar etik ketika memimpin jalannya sidang pada Senin (5/12) lalu. Saat itu Kuat diperiksa majelis hakim sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) dan terdakwa Ricky Rizal. Wahyu sempat menyebut Kuat berbohong berkaitan dengan kesaksian saat terjadinya penembakan terhadap Yosua.  Kepada majelis hakim, Kuat mengaku tidak melihat Sambo menembak Yosua. Atas pernyataan tersebut, Wahyu lantas menyatakan bahwa Kuat buta dan tuli karena tidak melihat Sambo menembak meski yang bersangkutan ada di lokasi penembakan.  KY memastikan bakal menindaklanjuti laporan tersebut. Langkah awal yang dilakukan adalah verifikasi atas laporan yang ditujukan kepada ketua majelis hakim sidang pembunuhan Brigadir Yosua tersebut. ”Kami akan verifikasi dulu laporannya. Apakah memenuhi syarat atau tidak untuk ditindaklanjuti,” beber dia.  Miko menegaskan kembali bahwa kewenangan KY adalah memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran etik dan perilaku hakim.

Pemeriksaan Sambo sebagai Saksi Mahkota Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/saksi-suap-komisi-b-dprd-jatim-sebut-upeti-sudah-biasa_m_155420.jpeg" alt="SAKSI MAHKOTA: Rohayati menjadi saksi bagi Bambang Heriyanto dan Anang Basuki Rahmat dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya." width="100%">
<figcaption>SAKSI MAHKOTA: Rohayati menjadi saksi bagi Bambang Heriyanto dan Anang Basuki Rahmat dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Penyuapan di Komisi B DPRD Jatim ternyata berlangsung sejak lama. Bahkan, praktik haram tersebut sudah menjadi kebiasaan. Hal itu terungkap saat sidang lanjutan Senin (4/9) dugaan suap kepada Muhammad Basuki serta M. Ka&rsquo;bil Mubarok selaku ketua dan wakil ketua Komisi B DPRD Jatim. Tiga terdakwa didatangkan dengan peran yang berbeda. Kepala Dinas (Kadis) Peternakan Jatim nonaktif Rohayati dipanggil sebagai saksi mahkota dari dua terdakwa lainnya. Yakni, Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan/DPKP Jatim nonaktif) dan ajudannya, Anang Basuki Rahmat. Selain Rohayati, jaksa penuntut umum (JPU) memanggil Sekretaris DPKP Jatim Muhammad Istijab dan Kepala Bidang Tanaman Pangan DPKP Nur Falaqi. Sayang, nama terakhir meninggal 23 Agustus lalu. Jadi, JPU meminta agar keterangannya hanya dibacakan. &rsquo;&rsquo;Meski belum diambil sumpah, kami mohon keterangannya dibacakan saja,&rsquo;&rsquo; ujar Budi Nugraha, ketua tim JPU. Meski disidang lebih dulu dan bersama-sama, Bambang serta Anang tampak tenang. Bahkan, Bambang tak henti-hentinya mengumbar senyum. Sebelum sidang, Anang juga terlihat bersenda gurau dengan koleganya di DPKP yang datang untuk memberikan support. Dalam keterangannya, Rohayati mengakui bahwa dirinya sering menjadi tempat curhat Bambang. Keluhan itu berkaitan dengan permintaan uang oleh Komisi B DPRD Jatim. Rohayati masih ingat, sebelum rapat paripurna Maret lalu, Bambang tiba-tiba meneleponnya. &rsquo;&rsquo;Pak Bambang mengeluh karena terus ditagih oleh komisi B,&rdquo; ujar Rohayati. Mantan sekretaris Dinas Peternakan Jatim tersebut menyatakan, keluhan Bambang bukan hanya itu. Sekitar Mei lalu, Bambang berkeluh kesah terkait tenggat waktu penyerahan setoran kedua ke komisi B. Dia terus ditagih. Selain itu, dia dipersulit saat hearing. &rsquo;&rsquo;Tenggat akhir penyerahannya pada 22 Juni, sama dengan deadline yang diserahkan kepada saya,&rdquo; terangnya. Karena bernasib sama, Rohayati mengaku sempat berbalik curhat kepada Bambang. &rsquo;&rsquo;Saya ingin mundur saja,&rdquo; ucapnya. Sebab, bebannya terlalu berat. &rsquo;&rsquo;Baru dua bulan menjabat sudah diharuskan menyetor Rp 500 juta per tahun,&rdquo; keluhnya. Rohayati mengaku kali pertama dimintai uang oleh Ka&rsquo;bil pada Februari tahun ini. Tepatnya sebelum sidang hearing kedua. Saat itu, dia merasa terus diteror Ka&rsquo;bil. Baik melalui SMS maupun telepon. &rsquo;&rsquo;Katanya, ada ketetapan untuk memberikan dana tersebut sejak Kadis sebelumnya,&rdquo; ungkapnya. Rohayati sempat tidak percaya. Namun, sekretarisnya, Kusnoto, membenarkan adanya praktik tersebut. Nilainya mencapai Rp 500 juta untuk dinasnya. Kusnoto menjelaskan bahwa Maskur, Kadis peternakan sebelumnya yang menjabat sejak 2012, mengalami hal serupa. &rsquo;&rsquo;Karena Kusnoto ikut urunan,&rdquo; katanya. Bedanya, tahun ini, penyetorannya dibagi empat termin dalam setahun atau tiga bulan sekali. Namun, dia hanya mampu memberikan Rp 75 juta. Pada triwulan pertama, yang meminta adalah Ka&rsquo;bil. Kemudian, dilanjutkan Basuki di triwulan berikutnya. Sebelumnya, uang langsung diserahkan seluruhnya pada akhir atau awal tahun. Uang itu adalah hasil urunan Rohayati, sekretaris, dan para kepala bidang. Berupa uang pribadi, honor, perjalanan dinas, dan tunjangan. Bukan uang negara. &rsquo;&rsquo;Sudah nggak usah evaluasi, yang penting masuk dananya,&rsquo;&rsquo; ujar Rohayati, menirukan pernyataan Basuki. &rsquo;&rsquo;Padahal, saya sudah mengisi form evaluasi,&rsquo;&rsquo; lanjutnya. Senada dengan Rohayati, Istijab menyampaikan hal serupa. Dia menjadi orang yang sering menjadi tempat curhat Bambang. Bahkan, Wibowo Eko Putro, Kadis yang menjabat pada 2008&ndash;2016, mengeluhkan hal serupa. Nilainya tidak jauh berbeda. &rsquo;&rsquo;Ya berkisar Rp 600 juta itu,&rdquo; tuturnya. Karena merasa keberatan, Kadis selalu meminta bantuan kepada sekretaris, empat kepala bidang, dan delapan kepala UPT. Dia pun ikut urunan Rp 17,5 juta. Jumlah tersebut tidak dibebankan secara terang-terangan. &rsquo;&rsquo;Pak Bambang tidak menyebut angka, hanya karena memang sudah kebiasaan. Jadi, saya urunan segitu,&rdquo; urainya. Ketika ditanya tujuannya, Istijab menyatakan agar pihaknya tidak dipersulit saat hearing. Sebab, dia memiliki pengalaman buruk. Karena tidak menyetorkan uang, pria kelahiran 25 Mei 1960 itu sempat diusir dari hearing. Rochmad, ketua majelis hakim, kemudian menunda sidang selama sepekan. Agendanya masih sama, yaitu mendengar keterangan saksi.

Saksi Suap Komisi B DPRD Jatim Sebut Upeti Sudah Biasa

saksi mahkota

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#saksi mahkota

Berita Terkini

Kerry Riza jadi Saksi Mahkota di Sidang Dugaan Korupsi Kilang Minyak, Klaim Penyewaan Terminal BBM OTM Untungkan Negara

Eks Anggota Satresnarkoba Polresta Barelang-Kepri Jadi Saksi Mahkota

Pemeriksaan Sambo sebagai Saksi Mahkota Ditunda

Saksi Suap Komisi B DPRD Jatim Sebut Upeti Sudah Biasa

Download Aplikasi JawaPos.com