<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SERTIJAB-MENTERI-BUMN-DERY-RIDWANSAH-9-.jpg" alt="mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>mantan Menteri BUMN Rini Soemarno. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alasindo Energi (IAE). &ldquo;Hari ini KPK melakukan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (6/2). Menurut Budi, Rini Soemarno telah memenuhi panggilan penyidik dan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 13.14 WIB. Meski demikian, KPK belum mengungkapkan secara rinci materi pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap Rini. Selain Rini, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain pada hari yang sama. Mereka antara lain mantan Direktur Gas Bumi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2020&ndash;2022, Sentot Harijady Bratjanto Tri Putro; dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga menjabat Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM periode 2020&ndash;2024, Tutuka Ariadji; serta Direktur Utama Pertamina Gas periode Agustus 2018 hingga Maret 2022, Wiko Migantoro. Pemeriksaan saksi dilakukan setelah KPK menetapkan Direktur Utama PT PGN periode 2008&ndash;2017, Hendi Prio Santoso; Direktur Komersial PT PGN periode 2016&ndash;Agustus 2019, Danny Praditya, serta Komisaris PT IAE periode 2006 hingga 22 Januari 2024, Iswan Ibrahim sebagai tersangka Saat ini, Hendi Prio Santoso tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Sementara itu, Danny Praditya, Iswan Ibrahim, dan tersangka lainnya didakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara hingga mencapai USD 15 juta dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas di PT PGN. &nbsp;

KPK periksa Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai saksi dalam dugaan korupsi PT PGN. Penyidik juga periksa sejumlah saksi kunci.

KPK Periksa Mantan Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai Saksi Dugaan Korupsi PT PGN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/GD2C0DRaqZ04bMCIAz2iKgn9Te0BV5JeOfSlk5bo-1-3124233484.jpg" alt="Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli mempertanyakan sikap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKBP Rossa Purbo Bekti yang memberikan pengawalan terhadap saksi Saeful Bahri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (22/5). Kehadiran Saeful ke pengadilan untuk memberikan kesaksian kepada terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024, yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. &ldquo;Kami ingin menyampaikan kekhawatiran kami atas intimidasi dan tekanan terhadap saksi-saksi yang bukan dari penyidik dan penyelidik KPK yang kami khawatirkan mengalami intimidasi, ancaman,&rdquo; kata Guntur Romli ditemui di PN Jakpus. &ldquo;Karena saya sendiri melihat tadi, saksi Saeful Bahri itu dikawal oleh penyidik KPK Rossa sampai depan ruang sidang,&rdquo; sambungnya. Guntur pun mempertanyakan kepentingan dari penyidik mengawal saksi yang dihadirkan Jaksa ke ruang sidang. Terlebih, Rossa merupakan Kasatgas penyidik perkara Harun Masiku. &ldquo;Kok bisa saksi yang harusnya dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tapi dikawal oleh penyidik langsung, oleh kasatgas langsung, yaitu Rossa. Saya melihat sendiri, dia mengantar Saeful Bahri itu sampai ke depan ruang sidang,&rdquo; tegas Guntur. Tak dipungkiri, Saeful Bahri merupakan salah satu tokoh kunci dalam kasus suap PAW Anggota DPR untuk mengupayakan Harun Masiku. Saeful berperan sebagai perantara suap dari Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saeful Bahri sendiri telah diproses hukum dalam kasus ini. Kader PDIP itu dijatuhi hukuman satu tahun dan delapan bulan penjara, serta denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan, pada Mei 2020. &nbsp; &nbsp;

Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, mempertanyakan pengawalan saksi Saeful Bahri oleh penyidik KPK di persidangan.

Saksi Kunci Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri Dikawal Penyidik, PDIP Khawatir Diintimidasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/JKT_Sidang-Lanjutan-Hasto_SALMAN-TOYIBI-5JPG-4103142771.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto Kristiyanto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku dan pemberian suap, Hasto Kristiyanto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (22/5). Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga orang saksi ke dalam ruang persidangan. Ketiga saksi itu di antaranya politikus PDIP, Saeful Bahri; istri petugas pengaman kantor PDIP Nurhasan, Nilamsari; dan pegawai money changer, Carolina Wahyu Apriliasari. "Saeful Bahri/swasta, Carolina Wahyu Apriliasari/swasta, dan Nilamsari/IRT," kata Jaksa Surya Dharma Tanjung kepada wartawan, Kamis (22/5). Salah seorang saksi yang dihadirkan pada hari ini, Saeful Bahri merupakan politikus PDIP. Saeful adalah saksi kunci dari kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto. Sebab, Saeful Bahri telah terjerat lebih dulu dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 untuk kepentingan Harun Masiku. Saeful telah divonis bersalah dan telah menjalani hukuman pidana. Sehingga, keterangan Saeful Bahri dianggap penting untuk membuka tabir keterlibatan Hasto dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara PAW Anggota DPR 2019-2024. Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Serta, memerintahkan staf pribadinya Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya paksa penangkapan terhadap Harun Masiku itu setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan, dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan. Hasto didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHAP. &nbsp; &nbsp;

Hasto Kristiyanto menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap PAW Anggota DPR, Saeful Bahri dihadirkan sebagai saksi kunci.

Saeful Bahri Saksi Kunci Kasus Suap PAW Anggota DPR yang Melilit Hasto Kristiyanto Dihadirkan Jaksa ke Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelapor-kasus-buni-yani-dan-jonru-ginting-ini-nyaleg-lewat-psi_m_229915.jpg" alt="Muannas Alaidid ingin memberantas intoleransi dan diskriminasi, serta penyebaran hoax dan isu SARA." width="100%">
<figcaption>Muannas Alaidid ingin memberantas intoleransi dan diskriminasi, serta penyebaran hoax dan isu SARA.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Saksi kunci kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora berinisal N mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Keputusan ini diambil oleh N dan keluarganya karena khawatir mendapat ancaman.  Pengacara N, Muannas Alaidid mengatakan, suami N khawatir ancaman datang karena melihat latar belakang orang tua Mario Dandy Satriyo, Rafael Alun Trisambodo. "Pasti, orang yang punya uang dan kekuasaan bisa berbuat apa saja dengan itu, apalagi kalau dia merasa akan memberikan keterangan yang memberatkan anaknya, saya kira boleh saja siapapun khawatir soal itu," ujar Muannas kepada wartawan, Rabu (8/3).  Pertambangan lainnya yakni N mengalami trauma usai menyaksikan penganiayaan David. Oleh karena itu, keluarga khawatir akan keselamatan N. "N traumatik, selalu menangis kalau diminta cerita ulang soal David, butuh pendamping anpsikologi. Dan R, suaminya jadi merasa tidak nyaman dan khawatir ada ancaman karena kasus ini, meski dirinya siap menjadi saksi untuk menerangkan yang sebenar-benarnya," jelas Muannas.  Sebelumnya, viral di media sosial Twitter informasi tentang penganiayaan terhadap anak di bawah umur bernama David. Korban dikabarkan sampai koma usai dianiaya oleh pria berinisial MDS yang berstatus sebagai anak seorang pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  Peristiwa bermula saat korban tengah bermain di rumah temannya pada 20 Februari 2023. Lalu mantan pacar David menghubungi, menanyakan lokasi korban dengan maksud hendak mengembalikan kartu pelajar.  David kemudian membagikan lokasi terkini. Lalu datang satu unit Jeep Rubicon warna hitam dengan plat nomor palsu. David kemudian mendatangi pelaku, hingga terjadi cekcok. Di situ korban dipukul oleh MDS sampai terkapar.  Korban dilaporkan mengalami luka serius di area kepala. Korban pun dilarikan ke Rumah Sakit Medika karena dalam kondisi tak sadarkan diri hingga harus dirawat di ruang ICU. Pihak orang tua korban selanjutnya melaporkan kasus ini ke Polsek Pesanggrahan. (*)  &nbsp;

Saksi Kunci Kasus Penganiayaan David Ozora Minta Perlindungan LPSK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/20221017_153034.jpg" alt="Kapolrestabes Semarang Kombespol Irwan Anwar. I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Semarang Kombespol Irwan Anwar. I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolrestabes Semarang Kombespol Irwan Anwar menyebut, AG Portal saksi kunci kasus pembunuhan Iwan Budi Paulus, ASN Pemkot Semarang yang jasadnya ditemukan terbakar di kawasan Marina, Semarang, tidak layak dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).  ”AG Portal ini dalam lindungan LPSK tetapi dalam keterangannya selalu menyampaikan tidak tahu,” kata Irwan Anwar seperti dilansir dari Antara di Semarang.  Menurut dia, sebagai orang yang melihat dan mengetahui langsung peristiwa pidana, AG Portal tidak masuk dalam kualifikasi sebagai saksi yang harus dilindungi. Keterangan dua saksi berinisial A dan D membenarkan keberadaan AG Portal pada 24 Agustus di lokasi pembunuhan Iwan Budi di kawasan Marina.  AG Portal ketika diperiksa di penyidik kepolisian, kata Irwan Anwar, menyebut terdapat tiga orang yang berada di lokasi saat almarhum Iwan Budi dilaporkan hilang pada 24 Agustus. Dari keterangan AG Portal, dari tiga orang tersebut dua di antaranya berperawakan tegap.  Namun, lanjut dia, keterangan AG Portal berubah saat diperiksa di Polisi Militer Kodam IV Diponegoro hingga akhir diajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Kepolisian sudah memperoleh keterangan secara lisan tentang hasil pemeriksaan pendeteksi kebohongan terhadap tiga saksi, termasuk AG Portal.  ”Untuk AG Portal hasilnya tidak ada masalah, artinya sesuai dengan keterangan pertama,” terang Irwan Anwar.  Sebelumnya, sesosok jasad ditemukan terbakar bersama sebuah motor di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang, pada 8 September. Bersama dengan jasad dan motor yang merupakan kendaraan dinas milik Iwan Budi tersebut ditemukan papan nama identitas, serta telepon seluler yang diduga milik Iwan Budi Paulus.  Iwan Budi dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Dalam penyelidikan perkara itu, Polisi Militer Kodam IV/Diponegoro telah memeriksa dua oknum TNI diduga terkait dengan peristiwa pembunuhan tersebut.  Namun, Pomdam Diponegoro belum memiliki bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan dua oknum TNI dalam kasus dugaan pembunuhan ASN Pemkot Semarang, Iwan Budi Paulus, yang jasadnya ditemukan terbakar di kawasan Marina, Semarang.

Polisi Sebut Saksi Kunci Pembunuhan ASN Tak Layak Dilindungi LPSK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ade-yahya-polri-antara.jpg" alt="Tangkapan layar-Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Pol. Ade Yahya berikan keterangan pers melalui Polri TV di Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (15/9/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar-Juru Bicara Divisi Humas Polri Kombes Pol. Ade Yahya berikan keterangan pers melalui Polri TV di Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (15/9/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menunda sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap mantan Kasubnit I Unit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ipda Arsyad Daiva Gunawan (ADG). Dia diketahui diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  Juru bicara Divisi Humas Polri Kombes Ade Yaya Suryana mengatakan, sidang kode etik untuk Arsyad sudah digelar pada Kamis (15/9). Sidang berjalan lebih dari 8 jam. Namun, dianggap belum tuntas sehingga diputuskan ditunda.  "Sidang KKEP terduga pelanggar Ipda ADG telah dilaksanakan pada Kamis, 15 September 2022 sejak pukul 13.00 WIB sampai dengan 21.20 WIB. Kurang lebih 8 jam 20 menit," kata Ade kepada wartawan, Sabtu (17/9).  Ade menjelaskan, saksi kunci terkait pelanggaran Arsyad tidak hadir saat persidangan pertama dengan alasan sakit. Sehingga diputuskan ditunda sampai dengan Senin mendatang pukul 10.00 WIB.  "Alasannya, saksi kunci atas nama AKBP ARA tidak hadir karena sakit," terangnya.  Ade mengatakan anggota KKEP telah meminta kepada penuntut untuk menghadirkan saksi lainnya, yaitu AKBP RS dan Kompol AS.  Diketahui, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), KM, dan yang terbaru adalah Putri Candrawathi.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.  "RE melakukan penembakan korban," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).  Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. "FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak," jelas Agus.  Sedangkan Putri terekam CCTV berada di di lokasi dan ikut serta dalam proses pembunuhan berencana kepada Brigadir J. "(PC) mengikuti dan melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian.  Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

Saksi Kunci Tak Hadir, Sidang Kode Etik Ipda Arsyad Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Barang-Bukti-OTT-Edhy-Prabowo-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menunjukkan tersangka beserta barang bukti pada konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Op" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menunjukkan tersangka beserta barang bukti pada konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Op</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memutar otak. Sebab, Deden Deni, salah seorang <a href="https://www.jawapos.com/tag/saksi-kunci/">saksi kunci</a> dalam perkara dugaan suap perizinan usaha dan pengelolaan komoditas perairan di <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-kelautan-dan-perikanan/">Kementerian Kelautan dan Perikanan</a> (KKP), meninggal menjelang pergantian tahun.  Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri mengonfirmasi kabar duka tersebut. Saksi yang namanya masuk daftar pencegahan dan penangkalan (cekal) ke luar negeri sejak 4 Desember itu meninggal karena sakit. ’’Informasi yang kami terima, yang bersangkutan meninggal 31 Desember lalu,’’ kata Ali kemarin (4/1).  Deden tercatat sebagai direktur PT Perishable Logistics Indonesia (PLI). Perusahaan itu diduga bekerja sama dengan PT Aero Citra Kargo (ACK) dalam pengiriman <a href="https://www.jawapos.com/tag/benih-lobster/">benur</a> ke luar negeri. Dalam perkara itu, PT ACK ditengarai mematok tarif pengiriman benur Rp 1.800 per ekor. Sebagian keuntungan PT ACK diduga mengalir ke eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/12/2020/mantan-juara-sea-games-diduga-ikut-terseret-kasus-suap-ekspor-benur/">Mantan Juara SEA Games Diduga Ikut Terseret Kasus Suap Ekspor Benur</a>  Menurut sumber Jawa Pos di internal KPK, Deden terkonfirmasi positif Covid-19 pertengahan Desember atau sekitar dua minggu setelah diperiksa KPK pada 7 Desember. Kondisi Deden dinyatakan kritis pada 21 Desember.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/27/11/2020/kpk-telusuri-upeti-ekspor-benur-rp-98-m/">KPK Telusuri Upeti Ekspor Benur Rp 9,8 M</a>  Peran Deden dalam dugaan suap <a href="https://www.jawapos.com/tag/korupsi-benur-lobster/">ekspor benur</a> cukup penting. Sebab, Deden merupakan ’’pemain’’ kargo yang sejak awal berkomunikasi dengan KKP terkait monopoli pengiriman benur. ’’Dia (Deden, Red) orang kargo yang komunikasi awal dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kkp/">KKP</a> hingga dibuatkan kargo benur lewat satu pintu saja (monopoli, Red),’’ ungkap sumber tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/07/12/2020/nelayan-tak-berkutik-hadapi-kekuatan-modal-pengepul/">Nelayan Tak Berkutik Hadapi Kekuatan Modal Pengepul</a>  Meski begitu, sumber tersebut memastikan bahwa penanganan perkara dugaan suap izin ekspor benur sejauh ini masih aman. Hal itu juga ditegaskan Ali Fikri. Dia menyebutkan, penyidikan perkara yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) akhir November lalu itu tidak terganggu. ’’Sejauh ini masih berjalan dan tentu banyak saksi serta alat bukti lain yang memperkuat pembuktian,’’ ujarnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1U6tCyRLTPk

Sebelum Meninggal, Saksi Kunci Perkara Suap Benur Sempat Positif Covid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/kkb_serang.jpg" alt="INTENSIF: Anggota TGPF Intan Jaya Bambang Purwoko mendapat perawatan setelah kaki kirinya kena tembak KKB di Distrik Sugapa, Jumat (9/10). (PUSPEN TNI)" width="100%">
<figcaption>INTENSIF: Anggota TGPF Intan Jaya Bambang Purwoko mendapat perawatan setelah kaki kirinya kena tembak KKB di Distrik Sugapa, Jumat (9/10). (PUSPEN TNI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kekerasan dan Penembakan Intan Jaya menyelesaikan investigasi lapangan di Papua dan telah kembali ke Jakarta. Selanjutnya, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tenggat hingga akhir pekan ini (17/10) kepada tim untuk menuntaskan laporan.  ”Tim sudah melapor dan tinggal menyusun laporan yang lebih sistematis,” tutur Mahfud di Jakarta kemarin (13/10). Dengan waktu yang tersisa, dia meminta analisis dan diskusi berdasar hasil investigasi di lapangan dilaksanakan cepat.  Mahfud cukup percaya diri dengan hasil investigasi lapangan TGPF. Pendekatan kultural yang diterapkan tim tersebut berhasil membuat saksi-saksi kunci bersedia memberikan keterangan. ”Di sini yang dimiliki tim adalah data primer. Ada saksi-saksi kunci, kemudian keluarga korban,” terang dia.  Keberadaan akademisi dari beberapa universitas juga dipastikan bakal menjadikan laporan dan rekomendasi TGPF sesuai dengan fakta di lapangan. ”Tidak bisa didikte. Kalau bilang ndak, ndak. Semua orang percaya (integritas mereka, Red),” tegasnya.  Baca juga:  <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/10/2020/anggota-tgpf-intan-jaya-diserang-kkb-setelah-olah-tkp-hitadipa/">Anggota TGPF Intan Jaya Diserang KKB setelah Olah TKP Hitadipa</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/10/2020/ungkap-kasus-penembakan-di-intan-jaya-tgpf-ditenggat-dua-pekan/">Ungkap Kasus Penembakan di Intan Jaya, TGPF Ditenggat Dua Pekan</a></li> </ul> Dia mengungkapkan, pendeta-pendeta yang menjadi tokoh di Papua juga terlibat dalam TGPF. Karena itulah, tim semakin kuat untuk bisa melihat persoalan Papua secara lebih komprehensif.  Ketua Tim Investigasi Lapangan TGPF Peristiwa Kekerasan dan Penembakan Intan Jaya Benny Mamoto menyatakan, di antara 25 saksi yang sudah diwawancarai, ada istri serta saudara dari Pendeta Yeremia Zanambani. Kemudian, tenaga medis yang menangani korban-korban kekerasan dan penembakan di Intan Jaya. ”Lalu, aparat setempat yang saat itu melakukan kegiatan di sekitar Hitadipa,” ujarnya.  Sebagai ketua tim di lapangan, Benny berjanji kepada masyarakat di Intan Jaya bahwa dirinya terus memantau progres penanganan kasus oleh Polri meski nanti TGPF dibubarkan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lVWbRn8x6lU&amp;ab_channel=jawapostvofficial

TGPF Intan Jaya Kantongi Keterangan Saksi Kunci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/saksi-kunci-meninggal-di-lapas-porong-kajati-cari-bukti-lain_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang warga binaan bernama dr. Bagoes Soetjipto, meninggal di Lembaga Pemasyarkatan Porong, Sidoarjo, Kamis (20/12). Hal itu menyisakan kerepotan bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Kejati Jawa Timur terpaksa mencari alat bukti lain atas kasus korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Jawa Timur. Keterangan sejumlah saksi lain pun menjadi sumber pertimbangan setelah meninggalnya dr. Bagoes. Asipidsus Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, jika alat buktinya memang mendukung, kasusnya akan berlanjut. Antara lain, alat bukti berupa surat dan dokumen penting terkait kasus tersebut. "Memang saksi kunci. Tapi kalau ada alat bukti lain dan keterangan dari pejabat pembuat akta tanah (PPATK), ya kami lanjutkan kasusnya," kata Didik kepada JawaPos.com, Kamis (20/12) Didik menuturkan, meninggalnya dr. Bagoes adalah satu hal yang paling mengkhawatirkan. Menurutnya, jika hanya mengandalkan dr. Bagoes, tidak menjamin keterangannya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Didik berharap ada alat bukti lain yang juga sama pentingnya dengan kesaksian dr. Bagoes jika idak meninggal. "Kalau kasus suap menyuap, (pasti) ada bukti lain. Salah satunya, bukti transfer (uang). Jadi nggak mengandalkan satu orang saja," kata Didik. Sebagai informasi, P2SEM adalah dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2008. Nilainya, lebih dari Rp 200 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya, Kejati Jatim menduga ada kejanggalan pada penyaluran dana hibah P2SEM itu. Hasilnya, puluhan penerima hibah telah dipidanakan. (hdr)

Saksi Kunci Meninggal di Lapas Porong, Kajati Cari Bukti Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-kantongi-identitas-dua-saksi-kunci-iin-terima-tip-rp-18-juta_m_.jpg" alt="Reka ulang adegan pembunuhan pemandu lagu Ciktuti Iin Puspita di rumah kos." width="100%">
<figcaption>Reka ulang adegan pembunuhan pemandu lagu Ciktuti Iin Puspita di rumah kos.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fakta-fakta baru kasus pembunuhan pemandu lagu, Ciktuti Iin Puspita, 20, semakin terkuak. Pemeriksaan kepada dua tersangka sepasang kekasih, Yustian, 24 dan Nissa Regina, 17, masih terus berlanjut. Polisi pun masih mencari keberadaan saksi kunci yang diduga mengetahui saat Nissa dan Iin bersama-sama di sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat karaoke. Di tempat itu Iin mendapatkan uang tip dari pelanggan karaoke sebesar Rp 1,8 juta. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Indra Jafar mangatakan, fakta-fakta baru bermunculan&nbsp; terkait latar belakang sebelum pelaku menghabisi nyawa korban.&nbsp;Berdasarkan keterangan pelaku, mereka bersama-sama mendatangi sebuah rumah atas pesanan dari pelanggan karaoke, Sabtu (17/11). Indra mengatakan, penyidik sudah mengantongi dua nama sebagai saksi kunci untuk mengungkap kronologi sebelum kejadian. Keduanya akan segera dipanggil untuk memberikan keterangan. "Sekarang kami sudah mengantongi dua nama untuk dipanggil. (Dua orang itu) ikut keluar saat malam Minggu itu. Mereka dipanggil untuk mengecek kebenaran kegiatan yang dilakukan tersangka," ujarnya saat berada di Polda Metro Jaya, Sabtu (24/11). Ia menambahkan, keterlibatan saksi kunci itu hanya mengetahui sebelum kejadian pembunuhan. Hanya saja, pada saat kejadian yang bersangkutan tidak ikut ke TKP rumah kos di Jalan Senang No.1 Mampang Prapatan VIII. "Cuma sehari sebelumnya orang itu ikut di situ (rumah tempat karaoke)," jelasnya. Indra menjelaskan, saksi kunci itu di antaranya pelanggan karaoke yang memberikan uang tip yang dititipkan kepada korban. Selain itu tersangka juga&nbsp;menyebutkan ada empat orang yang ikut di rumah karaoke tersebut. "Kemarin pengakuan ada empat orang. Kami lihat nanti di CCTV apakah benar itu jumlahnya 4 orang. Kami sedang pelajari. Sudah beberapa tempat yang selidiki. Kawasannya, masih di daerah Jakarta," terangnya.

Polisi Kantongi Identitas Dua Saksi Kunci Iin Terima Tip Rp 1,8 Juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#saksi kunci

Berita Terkini