<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/JKT_Profil-Pimpinan-KPK_SALMAN-TOYIBI-1JPG-3451017292-558977678.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha menyoroti kehadiran Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di acara yang sama dengan salah satu saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) bank BUMN periode 2020-2024. Dia menegaskan, pertemuan itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Meski pertemuan itu terjadi dalam sebuah acara seremonial berupa pencegahan korupsi. Hal ini setelah Johanis menghadiri acara di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (7/10). Dalam acara tersebut, hadir juga Dirut Dana Pensiun Bank BRI, Ngatari.&nbsp; Pada Senin (6/10), atau sehari sebelum acara tersebut digelar, Ngatari diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC.&nbsp; "Klaim bahwa kehadiran tersebut semata-mata untuk pencegahan tidak dapat dijadikan pembenaran. Pencegahan yang baik harus tetap berpijak pada integritas, independensi, dan profesionalitas," kata Praswad kepada wartawan, Minggu (12/10). Praswad menjelaskan, kehadiran dalam forum yang melibatkan pihak yang sedang diperiksa KPK, jelas berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan pelanggaran prinsip kehati-hatian yang semestinya dijaga oleh setiap insan KPK. Menurut dia, pencegahan tidak dapat dijadikan dalih untuk mengaburkan batas antara fungsi edukatif dan proses penegakan hukum yang sedang berjalan. "Pimpinan KPK wajib meminta keterangan kepada pihak penyelenggara, siapa saja yang akan hadir dalam setiap agenda yang dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga terkait. Untuk menghindari pelanggaran kode etik bertemu dengan pihak terkait perkara baik secara langsung maupun tidak langsung," tegasnya. "Jikalau dalam situasi serta kondisi tertentu secara tidak sengaja bertemu, Pimpinan KPK wajib menghindar untuk berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan pihak terkait perkara tersebut, dan segera pergi dari lokasi pada kesempatan pertama," sambungnya. Ia menekankan, KPK merupakan lembaga yang dibangun di atas asas independensi dan akuntabilitas publik. Karena itu, setiap tindakan atau kehadiran pejabatnya harus menjaga jarak dari potensi interaksi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum. "Dalam konteks ini, pimpinan KPK seharusnya menolak atau menunda kehadiran apabila di lokasi terdapat pihak yang sedang diperiksa atau terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Hal ini penting untuk menghindari munculnya persepsi tebang pilih atau kedekatan personal yang bisa merusak legitimasi lembaga," cetusnya. Karena itu, Praswad mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK dapat terlibat aktif memeriksa Johanis Tanak untuk memperdalam potensi pelanggaran kode etik dalam peristiwa tersebut. "Agar terciptanya detterence effect/efek jera dan perbuatan tersebut tidak diulangi lagi oleh jajaran pimpinan KPK yang lain maupun struktural serta pegawai di seluruh kedeputian dan direktorat yang ada di KPK," desaknya. <h2>Johanis Tanak Klaim Tidak Ada Pelanggaran</h2> Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak angkat bicara soal tudingan yang menyasar dirinya diduga bertemu dengan salah satu saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) bank BUMN periode 2020-2024. Pertemuan itu terjadi saat Johanis menghadiri acara di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (7/10).&nbsp;Johanis berada pada satu acara yang sama dengan Ngatari. Namun, Johanis mengklaim tidak ada pelanggaran dalam kegiatan tersebut. "Apanya yang melanggar, saya dan tim datang untuk melaksanakan tugas sesuai persetujuan rekan Pimpinan KPK," klaim Johanis Tanak dikonfirmasi, Jumat (10/10). Sebab, Pasal 36 Undang-Undang KPK menyatakan bahwa Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Dalam acara tersebut, Johanis membahas soal membangun ekosistem bisnis bersih. Ia memastikan, kedatangannya ke acara tersebut tidak seorang diri, melainkan bersama pegawai KPK lainnya. Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu menegaskan, dugaan pelanggaran terjadi bila tidak ada persetujuan dari pimpinan lainnya. "Melanggar bila datang tanpa ada kepentingan dinas dan tanpa persetujuan pimpinan. Saya dan tim datang untuk urusan dinas, dan berdasarkan persetujuan pimpinan," pungkasnya.

Mantan penyidik KPK mendesak Dewas untuk memeriksa Johanis Tanak terkait dugaan pertemuan dengan saksi kasus korupsi EDC.

Eks Penyidik KPK Desak Dewan Pengawas Periksa Johanis Tanak soal Dugaan Bertemu Saksi Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Gubernur-Papua-Lukas-Enembe-Antara.jpg" alt="Tangkapan layar - Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Qadri Pratiwi)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar - Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan kepada wartawan di kediamannya di Jayapura, Papua, Jumat (30/9/2022). (ANTARA/Qadri Pratiwi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perseteruan KPK dengan tim hukum dan advokasi Gubernur (nonaktif) Papua Lukas Enembe terus berlanjut. Terbaru, tim tersebut menyampaikan surat penolakan atau pengunduran diri istri dan anak Lukas Enembe sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi serta korupsi proyek infrastruktur di Papua.  Dalam keterangannya, tim advokat yang menjadi kuasa hukum istri Lukas (Yulice Wenda) dan anak Lukas (Astract Bona Timoramo Enembe) tersebut menyatakan bahwa para saksi dapat menolak atau mengundurkan diri karena undang-undang. Itu diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.  Ayat (1) pasal itu menyebutkan, setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu terdakwa. Sementara ayat (2) menyebutkan bahwa orang yang dibebaskan sebagai saksi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diperiksa sebagai saksi apabila menghendaki dan disetujui terdakwa.  Dr S. Roy Hening, anggota tim hukum Lukas Enembe, mengatakan, pengunduran atau penolakan istri dan anak Lukas Enembe sebagai saksi dilatarbelakangi alasan lain. ”Bagaimana bisa menjadi saksi kalau tidak melihat atau mengetahui langsung,” ujarnya di gedung KPK kemarin (10/10).  Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penolakan dan pengunduran diri saksi ketika diperiksa untuk tersangka yang masih memiliki hubungan keluarga memang diperbolehkan. Namun, tidak berarti mangkir atau tidak mau hadir ketika dipanggil penyidik. ”Karena kehadiran saksi merupakan kewajiban hukum,” ujarnya saat dikonfirmasi.  Ali menegaskan, dalam ketentuan hukum acara pidana (KUHAP), tidak ada hak maupun kewajiban bagi saksi untuk didampingi penasihat hukum. Lagi pula, lanjut Ali, pemanggilan istri dan anak Lukas Enembe bukan untuk diperiksa terkait tersangka Lukas. Melainkan untuk tersangka lain.

Istri dan Anak Lukas Enembe Menolak Jadi Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-rektor-iain-ib-padang-wafat-usai-jadi-saksi-kasus-korupsi_m_.jpg" alt="Jenazah almarhum Prof Sirajudin Zar saat dibawa dari IGD RS Siti Rahmah Padang ke rumah duka." width="100%">
<figcaption>Jenazah almarhum Prof Sirajudin Zar saat dibawa dari IGD RS Siti Rahmah Padang ke rumah duka.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Rektor IAIN yang kini telah menjadi UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Sirajuddin Zar meninggal dunia. Guru besar Filsafat Islam itu dikabarkan menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju Rumah Sakit (RS) Siti Rahmah Padang, Kamis (30/8). Dari informasi yang dihimpun, almarhum meninggal dunia usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi kampus III IAIN jilid II yang menjerat mantan Pejabat Pemberi Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan tanah, Hendri Setiawan. Bersama empat rekannya Syaflinda, Adrian Asril serta Yeni Syofyan yang merupakan penerima ganti rugi tanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang. Sirajuddin yang kala kasus bergulir menjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak sendirian didatangkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ada juga Prof Asasriwarni selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah, Yulizar Yunus selaku Sekretaris pengadaan tanah, Yeldawati selaku bendahara, A Yessi dan Syafruddin selaku anggota. Dalam memberikan keterangan terkait proyek pengadaan tanah pembangunan Kampus III IAIN itu, Sirajudin mengaku, mengetahui adanya serah terima pelepasan hak melalui dokumen. "Yang menunjuk notaris serta PPAT itu Salmadanis (terpidana kasus korupsi IAIN jilid I)," kata Sirajudin saat bersaksi. Dalam dakwaan JPU disebutkan, jika kampus IAIN IB Padang melakukan pengadaan tanah yang bersumber dari dana APBNP sebesar Rp 37,5 miliar. Setelah itu, Rektor IAIN IB Padang menunjuk bagian keuangan termasuk terdakwa Hendri Setiawan selaku PPK saat itu. Rektor pun membentuk ketua pengadaan tanah yang diketuai Prof Salmadanis yang kini masih mendekam di sel tahanan Anak Air Padang. Lalu, pihak kampus juga membuat tim sembilan berdasar SK Rektor. Setelah terbentuk, Salmadanis membuat rapat bersama rektor dan ditetapkan lokasi yang saat itu di kawasan Sungai Bangek. Namun, saat sidang berjalan, saksi Sirajudin Zar tiba-tiba pingsan. Alhasil, kondisi ruang sidang yang semula alot mendadak buncah. Majelis hakim pun langsung menskor sidang beberapa menit. Lalu, JPU dan beberapa saksi lainnya sempat menggotong saksi Sirajudin Zar keluar dari ruang sidang menuju mobil, untuk dilarikan ke RS Siti Rahmah. Tak beberapa lama usai masuk ke RS, Sirajudin Zar keluar dari dalam Instalasi Gawat Darurat (IGD), menggunakan tandu jenazah menuju ambulans untuk dibawa ke rumah duka. "Saksi tiba-tiba pingsan ketika sedang diperiksa sebagai saksi di hadadapan persidangan sekitar pukul 15.21 Wib," kata JPU dari Kejati Sumbar, Febru pada sejumlah wartawan di Padang. Dari informasi catatan berita acara kematian RS Siti Rahmah, Padang, Sirajuddin meninggal dunia sekitar pukul 15.58 Wib. "Pihak RS menyatakan almarhum terkena serangan jantung," katanya.

Mantan Rektor IAIN IB Padang Wafat Usai Jadi Saksi Kasus Korupsi