<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Dasuki-dan-Dosen-Unair-3087544386.jpg" alt="Mantan Wadir Keuangan Jawa Pos Basuki dan Dosen Unair Bambang Sugeng Ariadi Subagyono hadiri sidang sengketa kepemilikan PT Dharma Nyata Press di PN Surabaya, Selasa (20/1). (Alfian RIzal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wadir Keuangan Jawa Pos Basuki dan Dosen Unair Bambang Sugeng Ariadi Subagyono hadiri sidang sengketa kepemilikan PT Dharma Nyata Press di PN Surabaya, Selasa (20/1). (Alfian RIzal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dahlan Iskan telah menerima seluruh dokumen salinan risalah dan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Jawa Pos. Hal itu ditegaskan Suhardo Basuki, mantan wakil direktur keuangan PT Jawa Pos Holding saat menjadi saksi fakta dalam sidang gugatan Dahlan Iskan terhadap lima direktur PT Jawa Pos di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam sidang terungkap, Basuki tahu persis dokumen itu diterima Dahlan karena dalam setiap RUPS karena dia yang menjadi notulen. Basuki merangkum dan mencatat pembahasan dalam RUPS. Dia juga yang menyerahkan sendiri salinan RUPS PT Jawa Pos kepada Dahlan. &rdquo;Setelah cetak disuruh bagikan ke semua pemegang saham. (Dahlan Iskan, red) pasti dapat. Kalau direksi di Surabaya saya kasihkan langsung,&rdquo; tutur Basuki dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (20/1). Basuki juga yang meminta tanda tangan para pemegang saham setiap RUPS, termasuk Dahlan. &rdquo;Saya yang mengetik. Saya yang mintakan tanda tangan ke masing-masing pemegang saham,&rdquo; ujarnya. Kesaksian Basuki menegaskan bahwa dalil gugatan Dahlan yang menuntut para direksi PT Jawa Pos untuk menyerahkan salinan risalah dan berita acara RUPS PT Jawa Pos sejak 1990 hingga 2017 tidak beralasan hukum. Sebab, dokumen itu sudah pernah diserahkan PT Jawa Pos kepada Dahlan. Selain itu, keterangan Basuki juga memperkuat kesaksian Mohamad Yamin, mantan karyawan PT Jawa Pos yang dihadirkan sebagai saksi fakta oleh pihak Dahlan. Orang kepercayaan Dahlan itu juga mengakui bahwa dokumen tersebut sudah diterima Dahlan. Kuasa hukum PT Jawa Pos E.L. Sajogo dari MS&amp;A Law Firm menuturkan bahwa kesaksian dari Basuki memperkuat keterangan dari Yamin dalam persidangan pekan lalu. Kedua saksi sama-sama menerangkan bahwa Dahlan Iskan telah menerima salinan risalah RUPS. &rdquo;Keduanya sama-sama mengatakan bahwa Pak Dahlan Iskan sudah menerima dokumen-dokumen tersebut. Itu selalu diberikan setiap tahun dan tidak pernah terlambat dalam RUPS,&rdquo; paparnya. Secara terpisah, pada gugatan terhadap PT Jawa Pos terkait kepemilikan saham PT Dharma Nyata Press (DNP), Dahlan menghadirkan ahli Bambang Sugeng Ariadi Subagyono dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Namun, kehadiran Bambang sebagai ahli dipertanyakan pihak PT Jawa Pos karena tidak mengantongi surat pengantar dari Unair sebagai instansi tempat Bambang bekerja. Kapasitas Bambang sebagai ahli juga diragukan tim pengacara PT Jawa Pos karena dia hanya menjawab pertanyaan dari pihak Dahlan. &rdquo;Sangat disayangkan pertanyaan-pertanyaan dari penggugat (Dahlan) dijawab, tetapi pertanyaan-pertanyaan dari tergugat (PT Jawa Pos) tidak dijawab,&rdquo; kata Sajogo. Dalam sidang Bambang berpendapat bahwa praktik pinjam nama atau nominee seperti PT Jawa Pos yang meminjam nama Dahlan dan Nany Widjaja untuk membeli PT DNP tidak diperkenankan dan harus batal demi hukum. Jika batal, maka kembali ke keadaan semua, artinya kembali ke PT Jawa Pos sebagai pemilik modal yang membeli PT DNP. Dalam proses IPO atau go public dengan cara merestrukturisasi perusahaan, kata Bambang, harus melalui tahapan yang sah. Tahapan tersebut di antaranya berupa persetujuan dari pimpinan perusahaan terkait. Sajogo menuturkan, akta pernyataan yang menyatakan DNP bagian dari JP hanya untuk membuat perusahaan tampak seksi justru tidak bisa dibenarkan. &rdquo;Kalau ada suatu perusahaan go public, maka informasi publik yang sebenarnya adalah yang harus disampaikan. Bukan informasi yang dibuat-buat hanya supaya perusahaan tampak seksi,&rdquo; ungkapnya. Di sisi lain, pengacara Dahlan Iskan, Beryl Cholif Arrahman menolak berkomentar saat dikonfirmasi. &rdquo;Saya tidak mau memberikan komentar apa-apa ke Jawa Pos,&rdquo; katanya.

Basuki merangkum dan mencatat pembahasan dalam RUPS. Dia juga yang menyerahkan sendiri salinan RUPS PT Jawa Pos kepada Dahlan.

Dua Saksi Fakta Pastikan Dahlan Iskan Sudah Terima Dokumen RUPS dari PT Jawa Pos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/saksi-prabowo-sandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Hukum Prabowo-Sandi kembali menghadirkan saksi fakta dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Saksi yang bernama Hermansyah itu juga pernah ditusuk-tusuk orang tak dikenal di jalan tol.  Namun, peristiwa penusukan itu terjadi pada 2017 silam. Kejadian nahas itu terjadi setelah Hermansyah menjadi saksi sidang dalam kasus yang ia tidak sebutkan. "Saat di tol saya ditusuk-tusuk, bekasnya masih ada di leher. Itu kejadiannya 2017 lalu," katanya. Dalam sidang di MK tersebut, Hermansyah juga mengatakan ada dugaan ancaman di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat. Hal ini karena adanya mobil tidak dikenal yang parkir di depan rumahnya. Padahal selama ini tidak pernah ada. ‎"Saya merasa terancam sering ada mobil yang kerap berhenti di rumah saya. Tapi ini masih asumsi (ancaman atau bukan)," ujar Hermansyah di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6). Hermansyah juga menuturkan, hari-hari sebelumya juga ada lima mobil yang terparkir di depan rumahnya. Hal itu dia ketahui setelah melihat rekaman CCTV miliknya. Adanya dugaan ancaman tersebut, Hakim MK, I Dewa Gede Palguna langsung mempertanyakan, kenapa tidak melapor ke polisi jika memang merasa terancam dengan keberadaan mobil tersebut.  "Kenapa Anda tak lapor ke polisi? Anda merasa mendapat tekanan meski tidak saat bersaksi di sini,” tanya Palguna.  Hermansyah menimpali, alasan tidak melaporkan ke pihak kepolisian karena belum mendapatkan ancaman secara fisik. Sehingga belum perlu melaporkan ancaman yang didapatkannya itu. "Ya terancam tapi belum lapor karena belum ada (ancaman) yang saya terima secara fisik," ujarnya.  Sebelumnya, Agus Muhammad Maksum selaku saksi fakta Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di MK mengatakan, dirinya pernah mendapatkan ancaman pembunuhan. Agus Maksum yang juga sebagai peneliti Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat nasional menuturkan, ancaman yang ia dapatkan itu sampai merembet kepada keluarganya. Itu terjadi sekitar bulan April 2019 lalu. “Pernah sampai ke saya, keluarga saya tentang ancaman ‎pembunuhan,” ujar Maksum dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6). Namun demikian, Maksum enggan mengatakan siapa pelaku yang mengancamnya tersebut. Hal itu dikarenakan takut dirinya dan keluarganya akan mendapatkan risiko yang lebih keras lagi mengenai ancaman pembunuhan itu. “Kami tidak ingin sampaikan menurut saya itu akan menimbulkan persoalan keras,” katanya. Hakim MK Aswanto menanggapi mengenai ancaman itu. Dia menanyakan kepada Agus Maksum kenapa tidak melaporkan ke pihak kepolisian mendapatkan ancaman itu. Padahal ini menyangkut keselamatan jiwa. “Ya itu kan pelanggaran hukum, kita ini negara hukum. Diancam keselamatan jiwa yang serius kenapa tidak lapor,” ungkap Aswanto. Menjawab hal itu, Agus Maksum menjelaskan, dirinya hanya melaporkan ke Badan Pemenangan Prabowo-Sandi, salah satunya adalah Hasyim Djojohadikusumo. Karena Maksum menganggap BPN bisa melindunginya. “Kami anggap tim kami bisa amankan saya,” kata Maksum. Maksum enggan memberitahukan siapa saja orang-orang yang diberitahu mengenai adanya ancaman kepada dirinya dan keluarga kepada MK. Karena ini menyangkut nama-nama dan juga takut mendapatkan hal yang sama diancam sepertinya. Di tempat sama, Ketua Tim Hukum Bambang Widjojanto mengusulkan kepada majelis hakim MK untuk tidak memaksa memberikan nama-nama yang mengetahui Maksum diancam. BW sapaan akrab Bambang Widjojanto mengusulkan, supaya Maksum menuliskan nama-nama yang tahu dirinya diancam, dan memberikannya kepada majelis hakim MK. “Saya usulkan jalan tengah lewat tulisan,” kata BW

Di Depan Hakim MK, Hermansyah 'Curhat' Pernah Ditusuk Usai Jadi Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/sidang-ahok-saksi-fakta-buktikan-kebenaran-dakwaan-jpu_m_104726.jpeg" alt="Terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tidak bisa membantah dua orang saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU Ali Mukartono menegaskan, dua saksi fakta tersebut telah membuktikan bahwa dakwaan yang pernah disampaikan pada saat awal sidang kasus dugaan penodaan agama adalah benar. "Kewajiban JPU untuk membuktikan, dan ini tidak dibantah (tim Ahok). Itu keuntungan buat JPU," ujar Ali di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Jakarta, Selasa (24/1). Sekadar informasi, dua saksi fakta yang dihadirkan dalam kasus dugaan penodaan agama adalah, Lurah Pulau Panggang, Yuli Hardi dan petugas humas Provinsi DKI Jakarta Nur Cholis. Dalam keterangannnya, Lurah Panggang, Yuli Hardi mengakui hadir dalam kegiatan sosialiasi yang dilakukan oleh Ahok. Namun dia tidak tahu pada saat pidato kepada warga mantan Bupati Belitung Timur membawa surat Al Maidah ayat 51. Yuli mengaku baru tahu kasus tersebut setelah menonton televisi dan Youtube. "Tapi ketika penyebutan surat Al Maidah saya tidak fokus ke pidato Pak Ahok," kata Yuli.&nbsp; Sementara itu, untuk perekam video kegiatan tersebut, Nur Cholis mengaku dalam persidangan, dirinya yang mengabadikan kegiatan Ahok pada saat pidato. "Video yang saya ambil itu benar dan persis seperti yang saya ambil," ungkapnya. Kasus dugaan penistaan agama ini bermula saat Gubernur DKI Jakarta Ahok dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan politisasi ayat suci Alquran menggunakan Surat Al Maidah ayat 51. Dalam ayat tersebut adalah mengharuskan umat Islam tidak memilih pemimpin nonmuslim. Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahok dengan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penistaan Agama dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. (cr2/JPG)

Sidang Ahok, Saksi Fakta Buktikan Kebenaran Dakwaan JPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/lurah-dihadirkan-jadi-saksi-fakta-pada-sidang-ahok_m_104530.jpeg" alt="Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menjalani sidang dugaan kasus penistaan agama, di Gedung Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Jakarta hari ini. Ketua Tim penasihat hukum terdakwa Ahok, Trimoelja D Soerjadi mengatakan, agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Ada Lima orang saksi yang dipanggil JPU," ujar Trimoelja di lokasi, Selasa (24/1). Trimoelja menambahkan, hari ini para saksi itu hadir pada saat mantan Bupati Belitung Timur melakukan ceramah yang diduga mengandung dugaan penistaan agama di Kepuluan Seribu. Kesaksian tersebut berbeda dari sebelumnya, yang hanya melalui rekaman lewat video saja. "Selama ini saksi pelapor kan hanya melihat video saja," katanya. Lebih lanjut dia menambahkan, lima orang saksi itu terdiri dari tiga orang saksi pelapor yakni Ibnu Baskoro, Muhammad Asroi Saputra, dan Iman Sudirman.&nbsp; Sementara dua orang saksi fakta yang menyaksikan langsung pidato Ahok, yakni Lurah Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Yuli Hardi dan Nurkholis Majid, pegawai honor yang bertugas di Kepulauan Seribu. "Mereka menyaksikan peristiwa pada 27 September 2016 itu," katanya. Sekadar informasi, kasus dugaan penistaan agama ini bermula saat Gubernur DKI Jakarta Ahok dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan politisasi ayat suci Alquran menggunakan Surat Al Maidah ayat 51. Dalam ayat tersebut adalah mengharuskan umat Islam tidak memilih pemimpin non muslim. Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahok dengan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penistaan Agama dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun. (cr2/JPG)

Lurah Dihadirkan Jadi Saksi Fakta Pada Sidang Ahok

saksi fakta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#saksi fakta

Berita Terkini

Dua Saksi Fakta Pastikan Dahlan Iskan Sudah Terima Dokumen RUPS dari PT Jawa Pos

Di Depan Hakim MK, Hermansyah 'Curhat' Pernah Ditusuk Usai Jadi Saksi

Sidang Ahok, Saksi Fakta Buktikan Kebenaran Dakwaan JPU

Lurah Dihadirkan Jadi Saksi Fakta Pada Sidang Ahok

Download Aplikasi JawaPos.com