<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

WACANA pelarangan cadar yang diungkapkan baru-baru ini oleh menteri agama menunjukkan betapa abai (ignorant) pemerintah terhadap kompleksitas persoalan kekerasan atas nama agama.  Beberapa waktu lalu di sebuah supermarket, seorang perempuan bercadar dan bergamis hitam menghampiri saya dan tanpa ragu memeluk dan mencium pipi kanan dan kiri. Saya kaget dan bingung.  Perempuan tersebut kemudian melepaskan pelukannya dan berujar dengan riang, ”Aku Mawar (bukan nama sebenarnya) teman SD kamu, masak kamu lupa?”  Saya sebisa-bisanya menahan diri untuk tidak bilang, ”Ya, menurut Anda?!”  Saya ingat kali pertama melihat perempuan bercadar dalam hidup saya. Waktu itu usia saya masih SD. Saya berpikir, cuaca panas sekali, kenapa ibu ini memakai pakaian berlapis dan berwarna gelap?  Sejak saat itu, sejujurnya banyak pertanyaan di benak saya dan mungkin di benak Anda juga. Bagaimana perempuan bercadar makan di restoran atau tempat umum lain? Bagaimana kalau mereka berfoto untuk KTP atau paspor?  Sebagai komika, saya juga tidak luput dari membuat materi tentang cadar. Saya pernah sampaikan di panggung bahwa perempuan bercadar itu memiliki pandangan jauh lebih maju tentang polusi udara dibandingkan orang urban yang baru berisik setelah ada aplikasi pembaca polusi.  Pemikiran dan pertanyaan demikian menunjukkan setidak-tidaknya dua hal. Pertama, sikap abai terhadap perempuan sebagai subjek yang memiliki agency untuk bertindak dengan sadar, atas nama diri dan keyakinannya sendiri. Karena itu, saya dalam tulisan ini sekaligus meminta maaf kalau dianggap pernah menjadi bagian dari mereka yang abai.  Kedua, sikap masyarakat umum yang sesungguhnya amat biasa-biasa saja menyikapi <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/11/2019/menteri-agama-tegaskan-cadar-tidak-ada-kaitannya-dengan-ketakwaan/">fenomena cadar</a>. Tidak ada sesuatu yang sangat serius kecuali perkara cuaca, jajan di tempat umum, atau kesulitan saling mengenali antarteman.  Sependek pengamatan saya, hampir tidak pernah saya menemui bagian dari masyarakat yang mengaitkan secara langsung cadar dengan ekstremisme kekerasan, apalagi kekerasan atas nama agama. Sikap paling melecehkan cadar sekalipun tidak serta-merta merujuk pada hubungan antara cadar dan kekerasan. Perempuan bercadar tentu sudah kenyang diolok-olok dengan istilah ninja, misalnya. Sebuah sebutan penuh stigma yang tidak layak dialamatkan kepada mereka.  Dan, bahkan stigma terburuk itu pun tidak merujuk pada <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/11/2019/tjhajo-larang-pegawainya-kenakan-cadar-celana-cingkrang-boleh/">kesamaan cadar</a> dengan tindakan kekerasan atas nama agama. Memang ada satu dua kekhawatiran di kalangan sebagian masyarakat yang menganggap adopsi cadar adalah ekspresi beragama yang amat konservatif. Tetapi, sekali lagi, tidak lantas secara langsung menghubungkannya dengan kekerasan.  Lalu, mengapa pemerintah seolah panik dan memunculkan wacana akan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/11/2019/soal-pelarangan-cadar-dan-celana-cingkrang-begini-penjelasan-kemenag/">melarang cadar</a>?  Pelarangan cadar sesungguhnya bukan hal yang baru. Di Eropa, burqa ban diterapkan berturut-turut dan beruntun mulai Belgia di tahun 2010, Prancis di tahun 2011, Belanda di tahun 2015, Jerman di tahun 2016, dan yang terakhir Denmark di tahun 2018 dengan batasan dan aturan masing-masing  Semua ini, dirangkum The Guardian, sebagai upaya pembatasan pemakaian simbol keagamaan di ruang publik. Meskipun berbagai isu, mulai Islamofobia hingga diskriminasi rasial dan keagamaan, diperdebatkan dan ditengarai sebagai motif ”terselubung” burqa ban.  Eropa yang memegang teguh nilai-nilai kebebasan dan kemanusiaan niragama akibat trauma manipulasi agama terhadap kemanusiaan boleh fobia terhadap muncul dan berkembangnya agama-agama. Namun, Indonesia, sebagai negara yang memegang teguh Pancasila, seharusnya tidak gentar melihat perkembangan baru ekspresi beragama yang disimbolkan dengan adopsi cadar itu.  Apabila ia dianggap asing, impor, tidak sesuai dengan tradisi Islam yang berkembang di Indonesia, tentu bukan hukum solusinya. Apabila ia dianggap simbol dari ekstremisme kekerasan atas nama agama, seberapa jauh argumentasi itu dapat dipertanggungjawabkan di tengah kompleksitas persoalan? Apakah permasalahan intoleransi hingga ekstremisme kekerasan dapat diselesaikan dengan serta-merta melarang cadar?  Saya ingat kutipan dari film Up in the Air karya Jason Reitman. Tokoh utama yang diperankan George Clooney selalu memilih antrean bersama dengan orang Asia ketika di bandara.  Mereka lebih efektif, katanya. ”I stereotype, it’s easier” (saya menyeragamkan dan menggeneralisasi orang, itu lebih mudah), adalah isi dialog selanjutnya.  Mungkinkah demikian? Pelarangan cadar dianggap sebagai solusi mudah, efektif, dan praktis terhadap isu kompleks ekstremisme? Mudah karena ”terlihat hasilnya?”. Atau mudah karena tak perlu usaha berbelit mencari akar permasalahan dan menyelesaikan satu per satu?  Yang jelas, kalau memang stereotip yang dijadikan kunci penyelesaian masalah, bolehlah saya usul untuk pelarangan jas dan dasi juga. Karena ia busana koruptor. (*)  *) Komika, aktivis perempuan, BBC 100 Women 2018

Kenapa Harus Cadar (Yang Dilarang)?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Sakdiyah-Maruf.jpg" alt="Sakdiyah Ma" width="100%">
<figcaption>Sakdiyah Ma</figcaption>
</figure>TIDAK ada yang lebih melukai akal sehat dan kemanusiaan selain kemunculan blackface dalam tayangan komedi televisi di tengah bangsa yang sedang krisis rasisme.  Entah karena ketidaktahuan, ketidakpedulian, atau kehabisan amunisi kreatif, televisi kita sekali lagi secara vulgar menampilkan bahan tertawaan diskriminatif berusia lebih dari 200 tahun ini.  Pada Selasa lalu (10/9), sekitar pukul 8 malam, Opera Van Java, sebuah acara komedi televisi yang ditayangkan stasiun Trans 7, menghadirkan sebuah segmen yang di dalamnya bercerita tentang kontes pasangan muda-mudi berbakat. Tiga pasangan bersaing dalam kontes tersebut.  Pasangan yang pertama muncul dari balik layar adalah Parto dan Rina Nose yang digambarkan sebagai pasangan yang mengaku paling serasi dan harmonis meskipun kenyataannya penuh pertengkaran. Penonton tertawa secukupnya.  Pasangan selanjutnya adalah pasangan Azis Gagap dan seorang bintang tamu perempuan. Pasangan ini mendapat tepukan meriah dan tawa gemuruh penonton. Mengapa demikian? Sebab, Azis Gagap tampil dengan tubuh sepenuhnya diwarnai hitam legam dengan bibir diwarnai kekuningan dan rambut palsu pirang.  Seorang blackface. Tawa semakin gemuruh ketika melihat pasangan Azis Gagap, seorang perempuan yang dianggap oleh arus utama kebudayaan sebagai perempuan cantik.  Bintang tamu perempuan: ”Kenapa, kok pada ketawa?” ”Ganteng, kan?” ”Ganteng banget, putih banget cowok aku.”  Setelah beberapa obrolan lain, pembawa acara kontes bertanya kepada bintang tamu perempuan tersebut, ”Yang membuat kamu jatuh cinta pada benda ini apa?”  Pembawa acara melanjutkan, ”Akhirnya, mbak yang cantik ini jatuh cinta pada seonggok pria ini.”  Salah seorang pemeran lain menimpali, ”Bukan seonggok, tapi segumpal.”  Tawa penonton kembali pecah.  Tidak perlu kecerdasan khusus untuk memahami betapa tidak manusiawinya adegan itu. Tidak hanya menampilkan blackface sebagai bahan olok-olok, tetapi program tersebut menggunakan penyebutan yang membatalkan kemanusiaan karakter berkulit hitam itu secara keseluruhan. Sebuah praktik primitif yang seharusnya tidak ditampilkan dengan alasan apa pun.  Apa itu blackface? Blackface adalah sebuah istilah dalam dunia hiburan Amerika Serikat (AS) di mana aktor atau aktris kulit putih menggunakan rias wajah dan tubuh yang membuat kulit mereka jadi terlihat hitam dan legam. Karakter itu kemudian digunakan untuk menggambarkan warga kulit hitam AS sebagai orang yang konyol, cenderung bodoh, dan pemalas.  Karakter itu kali pertama muncul sekitar 200 tahun lalu di AS dalam bentuk karakter teater bernama Jim Crow. Istilah Jim Crow ini kemudian digunakan untuk merujuk pada hukum dan sistem hukum yang memosisikan warga Afrika Amerika sebagai warga negara kelas dua dengan segenap aturan diskriminatifnya.  Pertanyaan berikutnya, mengapa blackface ini muncul di dunia hiburan Indonesia?  Kemunculan blackface di televisi nasional seperti yang dikutip di atas bukanlah yang pertama. Pada sebuah episode Ini Talk Show NET. TV, Nunung ditampilkan sebagai rapper kulit hitam Missy Elliot.  Indonesia adalah negara yang sangat membanggakan asas Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia juga sering dirujuk sebagai negara yang mengedepankan kerukunan di atas segala perbedaan.  Sejarah Indonesia pun jauh berbeda dengan sejarah AS yang diwarnai rasisme institusional sejak berdirinya negara tersebut hingga kini. Jika demikian, mengapa dalam ”kesadaran” tim kreatif televisi, karakter berkulit hitam dianggap layak ditampilkan dan ditertawakan? Dan apakah hal ini hanya terjadi di televisi?  Mari kita simak lawakan berikut ini dan silakan periksa apakah Anda sanggup tertawa. Alkisah, dua pemuda dari sebuah desa di Jawa merantau ke Jakarta. Mereka sedang berusaha mencari pekerjaan.  Di sebuah kantor yang akan mereka kunjungi, tertulis ”OPEN” di pintu masuk. Pemuda 1 melarang pemuda 2 masuk ke kantor tersebut karena ada OPEN (oven/pemanggang) di balik pintu.  Pemuda 1 tidak percaya dan beranjak mendekati pintu ketika seorang kulit putih masuk dan sesaat kemudian keluarlah seorang kulit hitam. Pemuda 1 berkata kepada pemuda 2, ”Tuh, betul kan, OPEN!”  Saya tertawa terpingkal-pingkal saat mendengar lawakan itu untuk kali pertama. Hingga saya menyadari bahwa yang membuat lawakan itu lucu bukan hanya keluguan kedua pemuda. Tapi, ”nasib sial” si kulit putih yang terpanggang menjadi hitam setelah masuk ke dalam OPEN.  Ketika bangsa kita makin terdidik dan kesadaran melawan segala bentuk diskriminasi meningkat, harapan pun menguat. Hingga suatu hari, saya terlibat dalam sebuah percakapan penuh kelakar di sebuah organisasi masyarakat sipil.  Salah seorang peserta diskusi bercerita tentang kisah cinta karyawannya yang berdarah Sunda dengan anak magang asal Papua. Tanpa berpikir dua kali, dalam sebuah forum diskusi tentang hak asasi manusia dan kemanusiaan itu, peserta tersebut mengutip apa yang dia sampaikan kepada karyawannya, ”Kamu itu cantik, putih, ternyata sukanya sama yang hitam,” disambut gelak tawa peserta forum.  Benang merah ketiga ”kelucuan” dalam tiga konteks yang berbeda tersebut adalah putih itu cantik, baik, indah, sedangkan hitam itu buruk, bodoh, sial, layak dijadikan bahan tertawaan. Sebuah logika kolonial yang juga menjangkiti kita, khususnya kita yang berasal dari Pulau Jawa sebagai produsen budaya pop dan budaya arus utama terdepan.  Hanya karena suatu hal itu lucu, bukan berarti ia benar. Karena kelucuan membutuhkan kecerdasan, empati, dan kesadaran mengangkat yang lemah dan terpinggir, bukan menginjak yang telah jatuh. Bukankah juga sebuah kelucuan ketika putih yang dianggap superior dan suci itu adalah warna tisu toilet dan popok alas kotoran bayi kita?  Maka, ketika kita bertanya mengapa berbagai insiden rasial terjadi di Indonesia yang ”rukun” ini, diakui atau tidak, kita sesungguhnya rasis sejak dalam pikiran. (*)  *) Komika, Aktivis Perempuan, BBC 100 Women 2018

Melukai Akal Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/sakdiya-maruf.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>AKHIR-AKHIR ini rakyat kembali disibukkan oleh persoalan elite yang saling berbalas pernyataan perkara rekonsiliasi. Rujuk politik yang diharapkan dapat mengurangi ketegangan di akar rumput, tampaknya, masih sulit diwujudkan. Pihak pemenang menantang oposisi untuk mendekat jika ingin berdamai. Pihak oposisi tak urung mengajukan persyaratan. Media ramai memberitakan dialog pasif agresif antarpolitisi. Satu-satunya yang hilang dari keriuhan itu adalah humor politik. Yang mampu dengan jernih menyandingkan berbagai pernyataan, wawancara, dan cuitan menjadi narasi yang mencerahkan serta mendewasakan masyarakat. Di berbagai negara di dunia, humor politik yang ditampilkan melalui tayangan khusus komedi politik atau tayangan bincang-bincang larut malam (late night shows) menjadi saluran keresahan. Sekaligus harapan bagi rakyat untuk mendapatkan informasi dan analisis yang benar. Komedi, dalam sejarahnya, banyak dikenali sebagai alat bagi jelata untuk "berbicara". Rakyat kecil maupun kelompok minoritas menggunakan olok-olok untuk saling merefleksikan kondisi sendiri dan dengan demikian merefleksikan kondisi bangsa. Di Indonesia, salah satu contoh yang melekat di ingatan adalah guyonan khas Srimulat tentang cara membuat satu butir telur rebus bertahan selama satu bulan. Guyonan yang lucu tapi pedih itu sesungguhnya bukan semata cerita pengalaman rakyat, tapi juga cerminan bangsa yang terjerat kemiskinan. Di negara yang budaya komedinya lebih terkemuka seperti Amerika Serikat, komedi merupakan cara bertahan hidup sekaligus melawan (Boskin and Dorinson, 1987). Minoritas Yahudi dan African American adalah kelompok yang dianggap paling bertanggung jawab atas muncul dan berkembangnya komedi khas Amerika yang saat ini merajai dunia hiburan di negara itu (Rappoport, 2005). Salah satu contoh humor masa revolusi rasial yang amat terkenal adalah humor tentang seorang pemuda kulit hitam yang memasuki restoran untuk kulit putih. Pelayan mengatakan, "I'm sorry, we don't serve niggers (Maaf, kami tidak melayani orang kulit hitam)." Lalu, pemuda kulit hitam itu menjawab, "That's great. I don't eat them (Baguslah, wong saya juga tidak makan mereka)." Contoh itu kembali menegaskan bahwa humor adalah kecerdasan mereka yang kecil, minoritas, terpinggir. Humor membuat mereka "setara". Demikianlah, humor kemudian berkembang pesat di berbagai belahan dunia hingga titik ketika para humoris menjadi rujukan. Terutama untuk komentar-komentar mereka mengenai situasi politik. Apa yang sesungguhnya dicapai dari integrasi humor dan politik ini? Salah satunya adalah pembangunan opini publik. Arthur Asa Berger dalam bukunya An Anatomy of Humor menyebutkan bahwa satire adalah "representasi kritis" yang bertujuan untuk menyampaikan kritik terhadap status quo. Memilih satire sebagai medium membuat para pihak mengumpulkan pendukung sekaligus penentang. Opini publik dapat dibangun dengan cara yang lebih "beradab" dan mencerahkan. Pencapaian berikutnya adalah memanusiakan diri dan lawan. Humor sebenarnya sangat berkaitan dengan relasi kuasa antara humoris dan target humor. Humor bisa menjadi olok-olok yang merendahkan kelompok lemah seperti yang dikatakan para filsuf sejak masa Aristoteles. Namun, humor juga bisa menunjukkan kecerdasan seperti yang ditunjukkan Schopenhauer. Sehingga, pada situasi yang ideal, elite dapat memanfaatkan humor, terutama satire politik, untuk saling menunjukkan kemanusiaannya. Olok-olok sebenarnya adalah pengakuan kelemahan diri sehingga merasa perlu untuk menjadikan orang yang "lebih kuat" sebagai sasaran humor (Mintz, 1987; Gilbert, 1997). Saling mengakui diri lemah melalui humor adalah senjata paling ampuh untuk menunjukkan kemanusiaan, kedewasaan berpolitik, serta penghargaan terhadap kecerdasan rakyat. Humor membuat politik menjadi manusiawi. Jika ditilik dari sudut pandang humor dan politik di atas, Pemilu 2019 dapat disebut sebagai kegagalan "Terstruktur, Sistematis, dan Masif" para elite untuk menciptakan suasana pesta demokrasi yang cerah, ceria, dan mendidik. Humor yang beredar sepanjang masa kampanye hingga "masa rekonsiliasi" tak lebih dari olok-olok disertai dengan berbagai hoaks. Legasi mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kiai dan pemimpin bangsa genius yang menggunakan humor sebagai sarana diplomasi, seperti lenyap tak berbekas. Hingga hari ini, rasanya sulit berharap elite politik mampu berdialog secara lucu dan penuh kerendahan hati. Selera humor ternyata tak pernah sejalan dengan selera kekuasaan. Jika demikian, patut kiranya rakyat mengambil alih panggung; mulai panggung komedi hingga warung kopi. Karena rekonsiliasi sejati terletak pada kita semua yang tergelak bersama saling menertawakan diri menuju kematangan demokrasi. (*) *) Komika, Aktivis Perempuan, BBC 100 Women 2018

Humor dan Rekonsiliasi

SAKDIYAH MA'RUF

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SAKDIYAH MA'RUF

Berita Terkini

Kenapa Harus Cadar (Yang Dilarang)?

Melukai Akal Sehat

Humor dan Rekonsiliasi

Download Aplikasi JawaPos.com