<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/01/LAPORKAN-PAGAR-LAUT-KE-KPK_ali2-1585771612.jpg" alt="M. Yasin, Abraham Samad, Said Didu, Roy Suryo usai menemui Pimpinan KPK. (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>M. Yasin, Abraham Samad, Said Didu, Roy Suryo usai menemui Pimpinan KPK. (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengamat politik sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menilai maraknya aksi demonstrasi belakangan ini, yang banyak digerakkan oleh pengemudi ojek online (ojol) dan anak muda, adalah simbol dari frustrasi rakyat yang semakin dalam.</p> <p>Menurutnya, situasi ini menunjukkan masyarakat telah kehilangan harapan terhadap perbaikan kebijakan pemerintah, sekaligus muak dengan perilaku para pejabat yang dianggap jauh dari realitas rakyat kecil.</p> <p>&ldquo;Demo yang terjadi akhir-akhir ini didominasi oleh ojek online dan anak muda. Ini adalah simbol rakyat sudah frustrasi, tidak ada harapan perbaikan dari kebijakan Presiden dan sudah muak melihat kelakuan pejabat,&rdquo; tulis Said Didu melalui akun X (sebelumnya Twitter), Kamis, 28 Agustus 2025.</p> <p>Pernyataan tersebut ia sampaikan bertepatan dengan demonstrasi besar yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Ribuan massa turun ke jalan menuntut pertanggungjawaban DPR atas kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.&nbsp;</p> <p>Meski awalnya berjalan damai, aksi itu berujung ricuh dan memicu bentrokan dengan aparat. Akibatnya, lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama Jakarta lumpuh.</p> <p>Lebih jauh, Said Didu mengingatkan bahwa kondisi ini berbahaya bagi pemerintah yang dinilainya lebih sibuk membuat analisis konspirasi ketimbang mendengarkan aspirasi rakyat.</p> <p>Ia juga menekankan bahwa ojol menjadi kelompok yang paling terdampak dan paling sering menyaksikan langsung kesenjangan sosial di lapangan.</p> <p>&ldquo;Kenapa yang banyak turun demo adalah ojol?</p> <p>1. Merekalah yang setiap detik menghadapi tantangan hidup yang sangat berat dari kebijakan pemerintah di tengah-tengah kemewahan pejabat.</p> <p>2. Mereka punya kendaraan ke tempat demo.</p> <p>Jangan lagi ada yang bikin isu bahwa ojol ditunggangi,&rdquo; tegasnya.</p> <p class="class-paragraph">Said Didu menilai fenomena ini bukan sekadar protes ekonomi, melainkan sinyal kuat bahwa kepercayaan publik terhadap integritas pejabat negara semakin terkikis.&nbsp;</p> <p>Ketika kelompok-kelompok yang sebelumnya jarang turun ke jalan, seperti ojol, kini menjadi motor utama aksi massa, itu berarti ada ketidakpuasan mendalam yang tak bisa lagi diabaikan.</p>

Said Didu menilai aksi demonstrasi oleh ojol dan anak muda adalah simbol frustrasi rakyat terhadap kebijakan pemerintah.

Said Didu Sebut Dominasi Ojol dan Anak Muda di Aksi Demo Tanda Rakyat Semakin Frustasi

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/said-didu-ungkap-kerugian-indonesia-gara-gara-negosiasi-freeport_m_.jpg" alt="Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai Indonesia banyak dirugikan oleh PT Freeport." width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai Indonesia banyak dirugikan oleh PT Freeport.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Eks Sekretaris BUMN Said Didu telah tiba di Polres Metro Tangerang Kota untuk diperiksa terkait proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Dia mempertanyakan delik laporan yang disangkakan kepadanya.</p> <p>"Yang saya lakukan selama ini membela rakyat yang tertindas di mana pun berada," kata Said di Polres Metro Tangeranga Kota, Selasa (19/11).</p> <p>Said mengaku mengkritik proyek pemerintah bukan hanya di PIK 2. Dia juga melakukan hal serupa di pembangunan IKN, PSN Pulau Rempang, dan lain sebagainya.</p> <p>"Baru kali ada aparat yang melaporkan saya, padahal intinya saya membela rakyat mereka. Tapi insya Allah penegak hukum akan membuka semuanya siapa yang benar atau yang salah," jelasnya.</p> <p>Diketahui, Said Didu dipanggil Polres Metro Tangeranh Kota pada Selasa (19/11). Dia akan dimintai keterangan terkait kritikannya terhadal PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten.&nbsp;</p> <p>Kapolres Tangerang Kabupaten, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono membenarkan adanya laporan terhadap Said. "Betul (ada laporan ke Said Didu)," kata Baktiar.</p> <p>Said Didu dilaporkan ke Polresta Tangerang usai mengkritik proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Said Didu dipolisikan oleh seseorang bernama Maskota, yang merupakan Kepala Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, sekaligus Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.</p> <p>Tim penasihat hukum Said Didu, Gufroni menyebut bahwa pelaporan terhadap kliennya merupakan pelanggaran HAM. Sebab, setiap warga negara dijamin untuk menyampaikan pendapat di muka umum.</p> <p>"Berbagai pernyataan Said Didu terkait dengan PSN PIK-2 merupakan pendapat atau ekspresi yang disampaikan di ruang publik secara sah dan damai, serta dijamin oleh berbagai instrumen hukum dan HAM baik di level nasional maupun internasional," kata Gufroni dalam keterangannya, Senin (18/11).</p> <p>Said disangkakan melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian, Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran berita bohong, serta Pasal 310 tentang pencemaran nama, dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah.</p>

Said mengaku mengkritik proyek pemerintah bukan hanya di PIK 2. Dia juga melakukan hal serupa di pembangunan IKN, PSN Pulau Rempang, dan lai

Penuhi Panggilan Polisi Soal PSN PIK 2, Said Didu: Saya Membela Rakyat yang Tertindas!

<div id="m#msg-f:1816124576258077148" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/Screenshot_2024-11-19-11-45-39-290_comgoogleandroidgm-edit-1430847660.jpg" alt="Pakar hukum Krisna Murti. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pakar hukum Krisna Murti. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1816124576258077148-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu memenuhi panggilan pemeriksaan Polres Metro Tangerang Kota. Dia dilaporkan usai mengkritik proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015329301/ramalan-zodiak-karier-dan-keuangan-besok-20-november-2024-aries-cancer-libra-dan-capricorn">Ramalan Zodiak Karier dan Keuangan Besok 20 November 2024: Aries, Cancer, Libra, dan Capricorn</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praktisi Hukum Krisna Murti menilai proses hukum harus tetap dihormati. Publik harus manyakini bahwa pihak kepolisian bekerja profesional dalam menangani perkara ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seseorang kan boleh saja dilaporkan ketika ada dugaan tindak pidana, tinggal nanti bagaimana pembuktian dalam penyelidikan yang di lakukan oleh pihak kepolisian. Kalau sekiranya dalam penyelidikan ditemukan 2 alat bukti maka dapat di tingkatkan menjadi penyidikan. Biarkan itu menjadi sebuah proses hukum yang sedang berjalan," kata Krisna, Selasa (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Krisna menjelaskan, berdasarkan data yang diperolehnya, PSN PIK 2 memiliki banyak keuntungan untuk warga sekitar. Melalui proyek ini juga akan berdampak pada pelebaran wilayah mangrove. Jika saat ini hanya 91,97 hektare, ditargetkan bisa menjadi 515,79 hektare.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembiayaan proyek ini senilai Rp 39 triliun juga tidak memakan APBN. Dana bersumber dari swasta sehingga tidak memberatkan beban negara. Pembangunan PIK diperkirakan menggunakan 6.235 pekerja langsung, dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">⁠"PSN untuk PIK 2 itu benar-benar dibiayai oleh swasta, tidak ada pendanaan dari APBN dan banyak kok di Indonesia PSN yang sudah berjalan dibiayai swasta," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari sektor pariwisata, PIK 2 diperkirakan bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, akan dibangun berbagai fasilitas seperti Taman Bhineka, Community Park, kebun binatang, hotel dan resort, masjid, sirkuit bertaraf internasional, dan lain-lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait tuduhan adanya ganti rugi yang tidak sesuai dalam pembangunan proyek ini, harus dibuktikan terlebih dahulu. Mengingat selama ini pembangunan berjalan lancar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">⁠"Ini kan isu yang harus diluruskan. Pengembang PIK itu sudah berpengalaman, saya rasa dari mulai PIK dikembangkan menjadi satu daerah yang sampai saat ini kita bisa rasakan dan lihat, kalau ganti ruginya tidak sesuai pastinya bisa enggak jadi itu proyek, nyatanya sampai saat ini semua berjalan baik," pungkas Krisna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Said Didu dipanggil Polres Metro Tangeranh Kota pada Selasa (19/11). Dia akan dimintai keterangan terkait kritikannya terhadal PSN&nbsp;<a href="https://www.google.com/maps/search/Pantai+Indah+Kapuk+(PIK)+2+di+Tangerang,+Banten?entry=gmail&amp;source=g">Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten</a>.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kapolres Tangerang Kabupaten, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono membenarkan adanya laporan terhadap Said. "Betul (ada laporan ke Said Didu)," kata Baktiar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim penasihat hukum Said Didu, Gufroni menilai kasus yang dituduhkan kepada kliennta tidak berdasar. Dia menilai terjadi upaya pembungkaman kepada Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejak awal, rangkaian proses hukum terhadap Said Didu ini kami duga bertujuan untuk membungkam kritik keras Said Didu terhadap implementasi kebijakan PSN PIK-2," kata Gufroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini Said disangkakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian, Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran berita bohong, serta Pasal 310 tentang pencemaran nama, dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu memenuhi panggilan pemeriksaan Polres Metro Tangerang Kota

Kritik PSN PIK 2, Pakar Sebut Nasib Said Didu Ditentukan Oleh Penyelidikan Polisi

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/03/said_didu-3224607802.jpg" alt="Juru Bicara Timnas AMIN Said Didu saat memberikan keterangan di Jakarta, Minggu (3/12). (ANTARA/Khaerul Izan)." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Timnas AMIN Said Didu saat memberikan keterangan di Jakarta, Minggu (3/12). (ANTARA/Khaerul Izan).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Sekretaris BUMN Said Didu memenuhi panggilan penyidik Polres Kota Tangerang. Dia akan diperiksa sebagai saksi terlapor usai mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.</p> <p>"Iya akan hadir, kami sedang menuju Polres," kata Pengacara Said, Gufroni saat dikonfirmasi, Selasa (19/11).</p> <p>Sementara, Pengacara Said lainnya, Muhammad Fadhil Alfathan menyampaikan, pihaknya membawa beberapa barang bukti untuk diserahkan kepada penyidik. Pemeriksaan dijadwalkan akan dimulai Pukul 11.00 WIB.</p> <p>"Kami bawa beberapa dokumen saja sebagai bukti. Seperti Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil delik berita bohong dan keonaran yang sudah dihapus MK," kata Fadhil.</p> <p>"Walaupun pasal yang digunakan adalah dalam UU ITE. Tapi dengan putusan tersebut kami ingin menjelaskan bahwa delik mengenai berita bohong itu karet dan punya kecenderungan digunakan untuk membungkam pendapat atau ekspresi," pungkasnya.</p> <p>Diketahui, Said Didu dipanggil Polres Tangerang Kota pada Selasa (19/11). Dia akan dimintai keterangan terkait kritikannya terhadap PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten.&nbsp;</p> <p>Kapolres Tangerang Kabupaten, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono membenarkan adanya laporan terhadap Said. "Betul (ada laporan ke Said Didu)," kata Baktiar.</p> <p>Said Didu dilaporkan ke Polresta Tangerang usai mengkritik proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Said Didu dipolisikan oleh seseorang bernama Maskota, yang merupakan Kepala Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, sekaligus Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.</p> <p>Tim penasihat hukum Said Didu, Gufroni menyebut bahwa pelaporan terhadap kliennya merupakan pelanggaran HAM. Sebab, setiap warga negara dijamin untuk menyampaikan pendapat di muka umum.</p> <p>"Berbagai pernyataan Said Didu terkait dengan PSN PIK-2 merupakan pendapat atau ekspresi yang disampaikan di ruang publik secara sah dan damai, serta dijamin oleh berbagai instrumen hukum dan HAM, baik di level nasional maupun internasional," kata Gufroni dalam keterangannya, Senin (18/11).</p> <p>Said disangkakan melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian, Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran berita bohong, serta Pasal 310 tentang pencemaran nama, dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah.</p>

Said Didu memenuhi panggilan penyidik Polres Kota Tangerang. Dia akan diperiksa sebagai saksi terlapor usai mengkritik PSN PIK 2 Tangerang

Dipolisikan Gegar Kritik PSN PIK 2, Said Didu Penuhi Panggilan Polres Tangerang Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/said-didu-ungkap-kerugian-indonesia-gara-gara-negosiasi-freeport_m_.jpg" alt="Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai Indonesia banyak dirugikan oleh PT Freeport." width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai Indonesia banyak dirugikan oleh PT Freeport.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Aktivis Said Didu dilaporkan ke Polresta Tangerang usai mengkritik proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Said Didu dipolisikan oleh seseorang bernama Maskota, yang merupakan Kepala Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, sekaligus Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim penasihat hukum Said Didu, Gufroni menyebut bahwa pelaporan terhadap kliennya merupakan pelanggaran HAM. Sebab, setiap warga negara dijamin untuk menyampaikan pendapat di muka umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berbagai pernyataan Said Didu terkait dengan PSN PIK-2 merupakan pendapat atau ekspresi yang disampaikan di ruang publik secara sah dan damai, serta dijamin oleh berbagai instrumen hukum dan HAM baik di level nasional maupun internasional," kata Gufroni dalam keterangannya, Senin (18/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, Said Didu sangat vokal terhadap berbagai persoalan, khususnya mengenai proyek-proyek pembangunan yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. "Bukan hanya soal PSN PIK-2, Said Didu juga mengkritisi proyek pembangunan Bandara Kertajati dan jalan tol Becakayu, serta banyak kebijakan pembangunan lain," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gufroni menekanian, kritik yang disampaikan di ruang publik merupakan bagian dari partisipasi warga negara untuk kepentingan publik. Hal itu lumrah dalam negara demokratis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika dikaitkan dengan proses hukum yang bergulir terhadapnya, maka hal ini kami nilai sebagai kriminalisasi," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menyesalkan tindakan pelapor terhadap Said Didu. Menurutnya, pelapor tidak memiliki relevansi dengan kritik yang disampaikan Said terkait persoalan PSN PIK 2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada relevansi antara pernyataan Said Didu dengan Maskota. Dalam berbagai pernyataannya mengenai PSN PIK-2, Said Didu bahkan tak sekalipun pernah menyebut nama Maskota," sesal Gufroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Gufroni juga menyoroti pasal yang dilaporkan oleh pelapor. Seban, Said dilaporkan terkait Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 28 Ayat (3) UU ITE, serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi jika dikaitkan dengan apa yang menjadi kritik Said Didu. Sejak awal, Said Didu secara konsisten mengkritik pembangunan PSN PIK-2," pungkasnya.</div>

"Berbagai pernyataan Said Didu terkait dengan PSN PIK-2 merupakan pendapat atau ekspresi yang disampaikan di ruang publik secara sah".

Said Didu Dipolisikan Usai Kritik PIK 2, Pengacara Sebut Pelanggaran HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/Screenshot_20240905_081802_X-2337391842.jpg" alt="Perdebatan panas Rocky Gerung dan Silfester Matutina terjadi saat live program televisi. (Platform X)." width="100%">
<figcaption>Perdebatan panas Rocky Gerung dan Silfester Matutina terjadi saat live program televisi. (Platform X).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Netizen se-Indonesia dipertontonkan adegan panas Silfester Matutina saat ngamuk-ngamuk dan berkata kasar kepada pengamat politik Rocky Gerung. Hal ini terjadi saat debat panas dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina saat menjadi pembicara pada salah satu program televisi hang terjadi pada Selasa (3/9) malam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam acara yang berlangsung live itu, Rocky mengkritik keras sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rocky Gerung dan Silfester Matutina hadir sebagai narasumber dalam diskusi bertajuk 'Banyak Drama Jelang Pilkada, Kenapa?'.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keduanya beradu mulut, bahkan Silfester sampai mengeluarkan umpatan kasar kepada Rocky. Silfester Matutina dianggap oleh netizen gagal menguasai topik pembicaraan sehingga meledak emosinya sampai-sampai keluar kata-kata kasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015056359/tak-lagi-diremehkan-7-shio-yang-dulunya-direndahkan-kini-bersinar-terang-berkat-kesuksesannya-yang-gemilang">Tak Lagi Diremehkan! 7 Shio yang Dulunya Direndahkan, Kini Bersinar Terang Berkat Kesuksesannya yang Gemilang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal tersebut, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang juga aktif di media sosial (medsos) seperti X atau sebelumnya Twitter, Said Didu membagikan tips jika ingin berdebat dengan orang sekelas Rocky Gerung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Saran saya, kalau mau debat dg Rocky Gerung:&nbsp;</em></div> <div dir="auto"><em>1) jangan lupa bawa otak yg ada isinya.</em></div> <div dir="auto"><em>2) jangan coba menyebutkan nama tokoh atau buku jika tdk menguasai</em></div> <div dir="auto"><em>3) jangan lupa makan obat tekanan darah</em></div> <div dir="auto"><em>4) jangan lupa ganti kulit dg kulit badak</em></div> <div dir="auto"><em>5) jangan lupa makan obat penawar malu,"</em>&nbsp;demikian cuit Said Didu dan ramai ditanggapi oleh ribuan netizen lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen dalam kasus tersebut banyak yang menanggapi dan rata-rata kontra dengan Silfester Matutina. Dirinya sebagai politisi dianggap tidak mencerminkan kedewasaan dan kecerdasan dalam berpolitik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masa lalu dan riwayat pendidikan Silfester Matutina juga dibongkar oleh netizen. Dikatakan bahwa Silfester Matutina pernah berkuliah hukum di Universitas Wiraswasta Indonesia. Sayangnya, kampus tersebut telah dicabut izinnya karena sejumlah kasus terkait ijazah palsu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015056335/berada-di-garis-terdepan-menguak-18-tanggal-lahir-paling-unggulan-dalam-primbon-jawa-anda-salah-satunya">Berada di Garis Terdepan! Menguak 18 Tanggal Lahir Paling Unggulan dalam Primbon Jawa, Anda Salah Satunya?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Silfester kuliah nya di kampus yg sudah tutup alias dicabut izinnya sama Dikti, pantesan dia ngamuk saat mulai sedikit tersenggol soal pendidikannya. Ijazah beli aja kok mau lawan Rocky,"&nbsp;</em>tulis akun X @Kapten_lt4.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen lainnya juga menanggapi serupa. Banyak yang menilai bahwa Silfester Matutina yang mengklaim dirinya sebagai orang hukum, tapi tidak paham hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>"Dia bilang "aku org hukum, aku org hukum". Nmn dia tak paham filsafat hukum yg di sampaikan Rocky Gerung,"</em>&nbsp;tulis akun X @JoseSpend.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adu mulut terjadi saat Rocky Gerung menyindir bahwa banyak orang mencapai kesuksesan dengan cara menjilat. Lantas, pernyataan tersebut memicu kemarahan Silfester Matutina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015056317/jaga-pertemanan-anda-inilah-7-tanda-orang-memiliki-pengaruh-buruk-bagi-orang-sekitarnya">Jaga Pertemanan Anda: Inilah 7 Tanda Orang Memiliki Pengaruh Buruk Bagi Orang Sekitarnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perdebatan antara keduanya semakin memanas ketika Silfester menantang Rocky untuk membuktikan tudingannya bahwa Presiden Jokowi terlibat cawe-cawe dalam berbagai masalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rocky lantas menanyakan prinsip hukum kepada Silfester, yang kemudian berujung pada saling hina antara keduanya Silfester menolak untuk diajari oleh Rocky bahwa bukan mahasiswa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Rocky tidak terpancing dengan amarah Silfester. Dengan sikap tenangnya, Rocky menegaskan dirinya ingin menjelaskan tapi pembicaraannya yang terus-menerus dipotong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Silfester semakin panas mendengar pernyataan Rocky Gerung. Bahkan, Silfester melontarkan hinaan terhadap Rocky yang kemudian dipisahkan oleh pembawa acara Aiman Witjaksono.</div>

Adu mulut terjadi saat Rocky Gerung menyindir bahwa banyak orang mencapai kesuksesan dengan cara menjilat.

Said Didu Beri 5 Pesan Ini ke Netizen Jika Ingin Debat dengan Rocky Gerung, Biar Nggak Ngamuk Seperti Silfester Matutina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/03/said_didu-3224607802.jpg" alt="Juru Bicara Timnas AMIN Said Didu saat memberikan keterangan di Jakarta, Minggu (3/12). (ANTARA/Khaerul Izan)." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Timnas AMIN Said Didu saat memberikan keterangan di Jakarta, Minggu (3/12). (ANTARA/Khaerul Izan).</figcaption>
</figure> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyampaikan harapannya terkait format debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) untuk Pilpres 2024.</p> <p>Dilansir dari <em>Antara</em> pada Minggu (3/12), Timnas AMIN meminta format debat capres-cawapres tetap disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.</p> <p>"Peraturan yang ada sangat jelas, disebutkan bahwa lima kali perdebatan. Tiga kali debat calon presiden dan dua kali wakil presiden," ujar Said Didu selaku Juru Bicara Timnas AMIN di Jakarta, Minggu (3/12).</p> <p>Permintaan tersebut disampaikan Said Didu ketika dimintai tanggapannya terkait usulan format debat capres-cawapres yang disampaikan Timnas AMIN ke KPU.</p> <p>Said menyebutkan bahwa pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies-Muhaimin siap mengikuti debat yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).</p> <p>Ia mengungkapkan keputusan terkait debat capres-cawapres, bahwa Timnas AMIN telah menyepakati format debat harus sesuai dengan peraturan yang ada.</p> <p>"Kami tetap menginginkan ada debat calon wakil presiden. Jadi (terkait tidak adanya debat cawapres) itu, saya pikir dinamika rapat, meskipun ketika rapat saya tidak hadir," katanya.</p> <p>Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menetapkan debat Pilpres 2024 akan diadakan sebanyak tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 50 ayat (1).</p> <p>Debat pertama akan dilangsungkan di Kantor KPU pada tanggal (12/12/2023) temanya terkait dengan hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.</p> <p>Pada debat kedua yang dijadwalkan pada tanggal (22/12/2023) mengangkat tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Tema pada debat ketiga yang digelar pada tanggal (7/1/2024) adalah ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, dan pengelolaan APBN.</p> <p class="class-paragraph">Kemudian, untuk tema debat keempat pada tanggal (21/1/2024) perihal energi, sumber daya alam (SDA), SMN, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.</p> <p>Sementara itu, debat terakhir pada tanggal (4/2/2024) dengan tema mengenai teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-COVID Society), dan ketenagakerjaan.</p> <p>Tema debat yang telah ditetapkan itu, merujuk pada visi nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).</p> <p>Setiap debat capres/cawapres akan terdiri atas enam sesi, mulai dari pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi, misi, dan program kerja, hingga segmen penutup.</p>

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyampaikan harapannya terkait format debat capres dan cawapres.

Timnas AMIN Harapkan Format Debat Capres-Cawapres Tetap Sesuai Peraturan KPU

<p><span class="Apple-converted-space">&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221128_133204.jpg" alt="Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (kanan). Indra Arief Pribadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (kanan). Indra Arief Pribadi/Antara</figcaption>
</figure> </span></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Geger soal Kepala IKN Otorita Bambang Susantono dan jajarannya mundur dari jabatannya. Hal itu menjadi viral karena terkait banyaknya rumors menjelang tahun politik 2024.</p> <p>Namun rumor itu dibantah Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Dia menegaskan dirinya dan pimpinan lain di Otorita IKN, termasuk Kepala Otorita Bambang Susantono tidak mengundurkan diri.</p> <p>Dia menegaskan, semua pihak di IKN masih bekerja sesuai<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>tugas masing-masing. Justru, kabar yang awal mulanya diungkap Said Didu, disebut Dhony adalah sebuah hoax.</p> <p>"Itu hoax mas. Semua tetap bekerja keras sepenuh hati dan sangat kompak," ujar Dhony dikutip Minggu, (7/5).</p> <p>Diketahui, rumors tersebut dihembuskan mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini melalui akun twitter pribadinya @msaid_didu, Minggu 7 Mei 2023.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Saya dapat info bhw scr bersama Pimpinan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) mengundurkan diri krn takut masuk penjara shg pekerjaan IKN skrg diambil alih oleh KemePUPR.<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>Terlihat dari yg sering muncul menjelaskan ttg IKN adlh Menteri PUPR - bukan pimpunan IKN. Apakah info tsb benar?"</p> <p>Namun, eks Sekretaris Menteri BUMN era Rini Soemarno itu tidak menjelaskan kabar itu dia dapatkan dari mana. Cuma yang jelas dirinya sendiri belum tahu kabar tersebut benar atau tidak. Pasalnya di akhir cuitannya Said Didu mempertanyakan apakah kabar tersebut benar.</p> <p>Merespons hal itu, pengamat komunikasi politik Jamaluddin mengatakan, apa yang dicuitkan Said Didu bukan komunikasi politik karena tidak menyampaikan pesan-pesan politik yang berisi fakta. Karena itu, pesan komunikasi politik seharusnya tidak berisi nonfakta.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Dijelaskan, rumors itu pesan yang berisi hanya sedikit fakta. Muatan nonfakta justru lebih dominan. Karena itu, komunikasi politik seharusnya menghindari pesan-pesan rumors.</p> <p>"Jadi, rumors bukan bagian dari teknik komunikasi politik. Rumors justru menyesatkan karena lebih dominan memuat nonfakta," ujar Jamaluddin dikutip Senin, (8/5).</p> <p>Mantan Dekan Fisip IISIP ini menambahkan, rumors memang sulit dibantah. Sebab, sumber rumors pada umumnya tidak jelas. Karena itu, kalau suatu pesan jelas sumbernya, maka tidak dapat disebut rumors.</p> <p>"Target yang diharapkan dari rumors tentu banyak. Bisa saja salah satunya ingin menggagalkan IKN," ungkap Jamaluddin.</p> <p>Menurutnya, pihak yang menyebar rumors tentu tidak memperhatikan etika komunikasi. Sebab, orang tersebut menyampaikan pesan yang memuat nonfakta. Pesan-pesan yang memuat nonfakta tentu mengandung kebohongan. Orang menyampaikan<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>kebohongan tentulah mengabaikan etika.</p> <p>"Jadi, orang yang menyampaikan rumors layak diragukan etikanya. Hal itu tentunya akan menyentuh ketidaktaatan pelakunya pada etika komunikasi," pungkasnya.</p>

Semua pihak di IKN masih bekerja sesuai tugas masing-masing. kabar yang awal mulanya diungkap Said Didu, disebut Dhony adalah sebuah hoax.

Hoax Pimpinan Otorita IKN Mundur Karena Takut Dipenjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/said-didu-ungkap-kerugian-indonesia-gara-gara-negosiasi-freeport_m_.jpg" alt="Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai Indonesia banyak dirugikan oleh PT Freeport." width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai Indonesia banyak dirugikan oleh PT Freeport.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pengetatan kembali kebijakan perjalanan penumpang pesawat yang mewajibkan menggunakan hasil negatif tes PCR menuai banyak kritik di masyarakat. Salah satunya mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. Menurutnya, PCR merupakan kategori kebutuhan publik pada saat pandemi yang harus dibantu oleh pemerintah dalam pemenuhannya.<br /> <br /> Said Didu menyebut, banyak sekali pelanggaran yang terjadi dalam kebijakan tersebut. Pemerintah cenderung menyerahkan kepentingan publik untuk ditanggung sendiri melalui regulasi.<br /> <br /> “Menyerahkan kepentingan publik untuk dibayar rakyat lewat regulasi dan dinikmati oleh swasta," ujarnya dalam sebuah webinar, dikutip Sabtu (30/10).<br /> <br /> Said Didu mengungkapkan, jika hal tersebut dibiarkan maka akan muncul permainan bisnis yang memanfaatkan kebijakan negara terhadap rakyatnya. Padahal, hal itu masuk dalam tugas negara dalam melayani dan memenuhi kebutuhan rakyat.<br /> <br /> "Maksudnya kepentingan publik dibisniskan padahal itu tugas negara, apalagi saat ini masih pandemi yang pemerintah masih bebas menggunakan apapun karena masih darurat," imbuhnya.<br /> <br /> Said Didu memaparkan, terkait tes PCR yang merupakan kepentingan publik harus dikembalikan kepada negara. Artinya, tidak boleh ada kepentingan publik yang ditanggung sendiri oleh rakyatnya. Sebab, masyarakat selama ini sudah membayar pajak.<br /> <br /> Menurutnya, jika dana APBN tidak dapat menutup biaya PCR tersebut minimal uang yang dikeluarkan rakyat untuk pemenuhan kepentingannya masuk dalam pendapatan negara bukan swasta.<br /> <br /> "Kalau tidak ada APBN untuk biaya itu minimal rakyat membayar dan masuk ke negara, jangan masuk ke swasta,” pungkasnya.

Kebijakan Wajib Tes PCR, Dibayar Rakyat, tapi Dinikmati Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/said-didu-ungkap-kerugian-indonesia-gara-gara-negosiasi-freeport_m_.jpg" alt="Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai Indonesia banyak dirugikan oleh PT Freeport." width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai Indonesia banyak dirugikan oleh PT Freeport.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro diketahui rangkap jabatan menjadi Wakil Komisaris Utama BRI. Posisi itu pun mendapat sorotan dari Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu.<br /> <br /> Menurut Said Didu, sebelumnya tidak ada Rektor UI yang mau diangkat menjadi komisaris di BUMN. Baru kali ini ada rektor UI mau jadi komisaris.<br /> <br /> "Baru kali ini. Karena tenggak pernah ada yang mau, dia gengsinya tinggi loh,” jelas Said Didu saat berbincang dengan Hersubeno Arief di video yang diunggah akun YouTube MSD, Selasa (29/6).<br /> <br /> Menurut Said Didu, posisi rektor itu kalau duduk itu setara dengan menteri.<br /> <br /> "Masa mau jadi komisaris. Rektor sekarang gajinya tinggi sekali, Rektor UI mungkin yang tertinggi. Jadi ngejar apalagi,” kata Said Didu.<br /> <br /> Said Didu mengaku, saat menjabat sebagai Sekretaris Menteri BUMN pernah mencari rektor yang mau menjadi komisaris BUMN, akan tetapi banyak yang menolak.<br /> <br /> “Susah sekali dulu saya ingin mencari rektor yang mau jadi komisaris itu, enggak ada yang mau. Kenapa? Turun derajat, katanya.<br /> <p class="p2"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/06/2021/ditertawakan-karena-pekik-merdeka-mega-kini-budayakan-salam-pancasila/"><b>Baca Juga: Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila</b></a></span></p><br /> “Jadi saya mohon maaf saja mempertanyakan, bahwa memang Rektor UI nih, berarti dia belum merasa puas, mungkin dengan posisi status yang sangat tinggi sebagai rektor,” ucap Said, Selasa (29/6).<br /> <br /> Karena dengan adanya rangkap jabatan, lanjut Said, harus segera diambil tindakan dan tidak bisa dibiarkan karena melanggar salah satu Statuta. Bahkan Rektor UI tidak boleh merangkap jabatan di BUMN, BUMD, maupun Badan Usaha Milik Swasta.<br /> <br /> Karena itu, Said menyarankan harus segera diambil tindakan. Bisa saja memberhentikan. Pilih salah satunya, mau memberhentikan sebagai rektor, Wakomut BRI mundur boleh.<br /> <br /> "Nah itu harus dipilih, tidak bisa dibiarkan. Nah kalau nanti, karena ini pengangkatannya tidak sah, maka seluruh penghasilan yang dia peroleh harusnya disetor kembali ke BUMN yang mengeluarkan uang untuk itu,” pungkas Said.

Eks Sekretaris Menteri BUMN: Baru Kali Ini Ada Rektor Jadi Komut BRI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#said didu

Berita Terkini