<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/sahat-647389590.png" alt="Sahat Tua P. Simanjuntak. (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Sahat Tua P. Simanjuntak. (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 21 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana hibah DPRD Jawa Timur (Jatim). Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan kasus yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan di Jakarta kemarin (12/7), proses hukum yang dilakukan KPK merujuk surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada Jumat (5/7) pekan lalu. &rdquo;Terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019&ndash;2022,&rdquo; terangnya. Dari total 21 tersangka itu, Tessa menyebut empat di antaranya merupakan tersangka penerima dan 17 lainnya merupakan tersangka pemberi. Meski belum menyebutkan satu per satu inisial para tersangka, dalam keterangannya Tessa menyebutkan bahwa tiga dari empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sementara seorang tersangka penerima lainnya merupakan staf penyelenggara negara. &rdquo;Untuk 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya pihak swasta dan dua lainnya dari penyelenggara negara,&rdquo; ungkapnya. Kasus suap dana hibah itu diusut KPK melalui OTT terhadap Sahat pada akhir Desember 2022. Selain Sahat, KPK juga menjerat tiga orang lainnya sebagai tersangka. Sahat telah divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dia juga dibebani uang pengganti Rp 39,5 miliar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tessa memastikan, pada waktu yang tepat, KPK akan mengungkap identitas para tersangka. Juga membeber peran dan tindakan melawan hukum yang disampaikan oleh belasan tersangka tersebut. Mulai Senin (8/7) sampai Jumat (12/7), KPK telah melakukan serangkaian langkah dan tindakan penyidikan. Mulai penggeledahan beberapa rumah di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, dan Blitar. Juga di Madura, persisnya di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep. &rdquo;Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan di antaranya berupa uang kurang lebih Rp 380 juta,&rdquo; imbuhnya. Selain uang ratusan juta, KPK juga menyita sejumlah dokumen terkait pengurusan dana hibah, kuitansi, dan catatan penerimaan uang bernilai miliaran rupiah. Ada pula bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, kopi sertifikat rumah, dan dokumen-dokumen lainnya. &rdquo;Serta barang-barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya yang diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik,&rdquo; bebernya.&nbsp;(syn/c17/ttg)

KPK menetapkan 21 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana hibah DPRD Jatim. Tersangka itu pengembangan kasus Ketua DPRD Sahat Tua.

Kasus Dana Hibah DPRD Jatim, KPK Tetapkan 21 Tersangka Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/uang-suap-sahat-3826924086.png" alt="BARANG BUKTI: Jaksa KPK menunjukkan uang hasil suap ijon dana hibah APBD Jatim dalam sidang lanjutan di pengadilan tipikor, Selasa (4/7)." width="100%">
<figcaption>BARANG BUKTI: Jaksa KPK menunjukkan uang hasil suap ijon dana hibah APBD Jatim dalam sidang lanjutan di pengadilan tipikor, Selasa (4/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - ''Iya, pemberian dari anggota dewan, dikasih suami. Saya simpan di rumah, di kardus. Saya memang senang menyimpan tunai.&rsquo;&rsquo; Itulah keterangan Erma Novia Candra Gunawan, istri Kasubbag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Jatim Zaenal Afif Subeki, yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus suap ijon dana hibah APBD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (4/7). Erma dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak, yang didakwa menerima suap senilai Rp 39,5 miliar. Sebagian uang itu diduga diterima Afif terkait pengurusan dana hibah. Afif berperan sebagai penghubung antara legislatif dan eksekutif. JPU KPK juga menghadirkan eks Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi, anggota DPRD Jatim Agus Wicaksono, dan Gigih Budoyo, staf Sahat. &rsquo;&rsquo;Semua saksi yang dihadirkan menguatkan pembuktian bahwa Sahat telah menerima suap Rp 39,5 miliar untuk pencairan dana hibah,&rdquo; kata jaksa KPK Dame Maria Silaban. Terkait uang tunai senilai lebih dari Rp 1,4 miliar yang ditemukan dari rumah Afif, pihaknya akan merampasnya untuk diserahkan kepada negara. Afif dan istrinya disebut tidak dapat membuktikan uangnya diperoleh sah secara hukum. Sebagaimana diketahui, Sahat didakwa menerima suap yang disebut uang ijon senilai Rp 39,5 miliar dari Abdul Hamid, Kades Jelgung, Sampang, Madura, bersama Imam alias Eeng yang berperan sebagai koordinator lapangan dana hibah pokok pikiran (pokir). Tujuannya, pemberi suap menerima dana hibah lebih besar. Uang ijon yang diterima Sahat itu senilai 25 persen dari dana hibah yang cair.&nbsp;(gas/c12/ris)

Istri Kasubbag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Jatim Zaenal Afif Subeki mengakui uang suap disimpan di rumahnya. Diletakkan di kardus.

Duit Suap Sahat Tua Simanjuntak Cs Disimpan di Rumah Pejabat Sekretariat DPRD Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/sidang-sahat-45502290.png" alt="HADIR: Sahat Tua P. Simanjuntak (kiri) kembali hadir dalam sidang kasus dugaan suap ijon dana hibah di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa (6/6)." width="100%">
<figcaption>HADIR: Sahat Tua P. Simanjuntak (kiri) kembali hadir dalam sidang kasus dugaan suap ijon dana hibah di Pengadilan Tipikor Surabaya Selasa (6/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sederet fakta menarik terungkap dalam lanjutan sidang kasus dugaan suap ijon dana hibah APBD Jatim dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P. Simanjuntak. Yang terbaru adalah soal keunikan nama-nama kelompok masyarakat (pokmas) penerima hibah. Hal itu terungkap dalam lanjutan sidang di PN Tipikor Surabaya, Selasa (6/6). Terungkap sejumlah nama pokmas penerima dana hibah yang cukup unik. Mulai Gagal Paham, Suneo, Setengah Dewa, Kerinduan, hingga Gembel Elite. Sampai-sampai, jaksa KPK Arif Suhermanto sempat mempertanyakan kebenaran nama-nama pokmas itu ke salah seorang saksi, Aryo Dwi Wiratno, PNS Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim yang juga pejabat pembuat komitmen (PPK) program hibah tersebut. &rsquo;&rsquo;Apakah Saudara pernah melakukan pengecekan?&rsquo;&rsquo; kata jaksa Arif. Ditanya soal itu, Aryo menyebut bahwa jumlah pokmas penerima dana hibah dari dewan sangat banyak, mencapai 4.805 kelompok. Masing-masing mendapat alokasi dana Rp 150 juta sampai Rp 200 juta. Beberapa diakui tidak mempunyai kantor setelah ditelusuri. Namun, struktur pengurusnya jelas. &rsquo;&rsquo;Jadi, pokmasnya tidak fiktif,&rsquo;&rsquo; ujar Aryo. Dalam perkembangannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan dana hibah sebesar Rp 1,3 miliar pada 2021 oleh sebagian pokmas. Pemprov sudah menindaklanjuti dengan meminta pokmas untuk mengembalikan dana hibah itu. &rsquo;&rsquo;Wewenang kami sebatas itu,&rsquo;&rsquo; katanya. Ternyata, yang mengembalikan uang itu bukan pokmas. Melainkan Ilham Wahyudi alias Eeng, terdakwa lain dalam kasus tersebut. &rdquo;Kenapa tidak di-blacklist (masuk daftar hitam, Red)? Ini membuktikan adanya celah dalam proses penyerahan dana hibah,&rsquo;&rsquo; ujar jaksa Arif saat jeda persidangan. Sementara itu, saksi lain, Kepala Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim Edy Tambeng Widjaja, menyebut pihaknya memproses pengajuan proposal dana hibah dari pokmas jika semua syarat terpenuhi. Dia juga mengaku sempat mendapat intervensi dari anggota dewan yang menjadi aspirator. &rsquo;&rsquo;Ya, saya jawab sesuai urutan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Jaksa KPK juga sempat menanyakan alur penyerahan dana kepada dua saksi lain. Seperti diketahui, kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap Sahat. Dia didakwa menerima fee ijon dana hibah sebesar Rp 39,5 miliar dari terdakwa Abdul Hamid, kepala Desa Jelgung, Sampang, bersama Eeng selaku Korlap dana hibah. Fee itu diberikan agar mereka mendapatkan kucuran dana hibah mulai 2021 hingga 2024 dengan nilai total Rp 162,5 miliar dari Sahat.&nbsp;(edi/c7/ris)

Sederet fakta menarik terungkap dalam lanjutan sidang kasus dugaan suap ijon dana hibah APBD Jatim dengan terdakwa Sahat Tua P. Simanjuntak

Ada Nama Gagal Paham, Suneo, hingga Gembel Elite di Penerima Dana Hibah dari Sahat Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/djarot-new.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat buka suara tentang yang terjadi dalam kasus pemeriksaan hingga penetapan tersangka Sahat Tua Simanjutak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, hal itu adalah konsekuensi dari sistem politik proporsional terbuka.  Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, pada sistem politik saat ini, seluruh kader berlomba-lomba memanfaatkan kekuasaannya. Termasuk, menggunakan atau menghalalkan pemakaian uang (dana hibah) untuk memperkuat posisi suara masing-masing.  "Antar satu orang dengan lain ketika berbeda satu suara saja bisa berselisih. Mereka berupaya keras untuk mengumpulkan suara hingga bisa saja menggunakan dana lain," papar Djarot di kantor, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jalan Kendangsari, Surabaya.  Karena itu, Djarot mengungkapkan bahwa partainya tetap berkomitmen untuk berada di sistem politik proporsional tertutup. Dengan sistem tersebut, lanjutnya, partai akan bekerja keras menentukan siapa kader yang layak untuk maju ke parlemen.  Politikus 60 tahun itu menyatakan, tugas partai sejatinya menggembleng para kadernya hingga menjadi kader dengan performa yang apik dan bisa mewakili suara rakyat. "Ketika ada apa-apa dengan kadernya di suatu hari, maka yang disalahkan adalah partainya itu proporsional tertutup," tegas Djarot.  Proses penyidikan oleh KPK tak berhenti dengan penetapan tersangka kepada Sahat. Kusnadi selaku ketua DPRD Jawa Timur pun ikut terseret dalam proses pemeriksaan. Kusnadi mengundurkan diri dari kursi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dan surat keputusan partai banteng keluar sejak 3 Februari lalu.  Posisi Kusnadi digantikan oleh Said Abdullah selaku pelaksana tugas (Plt). Penggantian kursi ketua itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No 283/KPTS/DPP/II/2023 PDIP tentang Pembebastugasan Saudara Kusnadi dari jabatannya ssbagai ketua DPD PDIP Jawa Timur.  Terpisah, pengamat politik asal Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menyebut, keputusan DPP PDI Perjuangan menunjuk Said Abdullah sebagai Plt ketua DPD PDIP Jawa Timur menjadi keputusan tepat dan progresif.  "Saya pikir ini langkah progresif. Gerak dan langkah cepat DPP PDI Perjuangan sangat tepat, sehingga partai bisa fokus memenangkan Jatim sebagai geopolitik yang wajib dimenangkan," kata Surokim.  Selain itu, lanjut Surokim, keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa DPP PDIP serius memberi peringatan dan edukasi politik kepada kader-kadernya agar tetap disiplin dan tidak terlibat penyalahgunaan kekuasaan.  Adapun terkait penunjukan Said sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jawa Timur dan Budi Sulistyono alias Kanang sebagai Pelaksana Harian (Plh) ketua, menurut Surokim, menunjukkan betapa pentingnya geopolitik Jatim bagi PDIP. Artinya, kata dia, PDIP ingin mepertahankan capaiannya di Jatim sehingga dipilihkan tokoh Jatim yang sudah menasional.  Seperti diketahui Said dikenal sebagai politisi dari Madura yang kini dipercaya sebagai ketua Badan Anggaran DPR. Adapun Kanang adalah wakil ketua DPD PDIP Jatim yang sebelumnya telah tuntas menjalankankan penugasan sebagai bupati Ngawi selama dua periode. (*)

Sahat Tersangkut Korupsi, Djarot: Konsekuensi Proporsional Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Barang-Bukti-OTT-KPK-Wakil-Ketua-DPRD-Provinsi-Jawa-Timur-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Barang bukti di hadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil OTT 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menahan 4 tersangka yaitu Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak," width="100%">
<figcaption>Barang bukti di hadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil OTT 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menahan 4 tersangka yaitu Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak,</figcaption>
</figure>JawaPos.com – KPK terus menelisik keterlibatan pihak lain dalam kasus suap ijon dana hibah Pemprov Jatim. Lembaga antirasuah tersebut kembali memanggil sejumlah pihak untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Wakil Ketua (nonaktif) DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.  Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, total ada 12 orang yang dipanggil sebagai saksi kemarin (26/1). Sama seperti sebelumnya, mereka diperiksa di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jatim di Sidoarjo.  Dari unsur pejabat pemerintahan, saksi yang dipanggil, antara lain, Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Bina Marga Edy Tambeng Widjaja, dan Sekretaris DPRD Jatim Andik Fadjar Tjahjono. Selain itu, Kabag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Adi Sarono serta Kabiro Kesejahteraan Rakyat Imam Hidayat.  Dari unsur swasta, KPK memanggil beberapa saksi. Antara lain, Hilman Zubir, Siti Hamnah, Misnawi alias Gondrong, dan Nur Wahidah Muslihah. KPK juga memanggil Nurul Huda, koordinator kelompok masyarakat (pokmas) yang mengusulkan dana hibah Pemprov Jatim.  Hingga kemarin, jumlah saksi yang dipanggil KPK lebih dari 20 orang. Sebelumnya, tim penyidik KPK memanggil pimpinan DPRD Jatim. Mereka semua hadir dan telah dimintai keterangan.  Ali menjelaskan, hanya ada beberapa saksi yang tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang. Salah satunya adalah Della Bonita Anggia Putri, staf wakil ketua DPRD Jatim. KPK belum membeberkan secara terperinci apa saja peran para saksi yang dimintai keterangan. Ali hanya menyebut bahwa para saksi dikonfirmasi mengenai proses pengajuan hingga pencairan dana hibah.

KPK Belum Beberkan Peran 20 Saksi di Kasus Suap Dana Hibah Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/wakil-ketua-dprd-jatim.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad memberikan keterangan terkait pemeriksaan oleh KPK. (EDI SUSILO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad memberikan keterangan terkait pemeriksaan oleh KPK. (EDI SUSILO/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan keterangan terkait kasus dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim <a href="https://www.jawapos.com/tag/sahat-tua-simanjuntak/">Sahat Tua Simanjuntak</a>. Kemarin (25/1) penyidik memeriksa pimpinan DPRD Jatim dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jatim.  Dengan diantar staf, Ketua DPRD Jatim Kusnadi keluar dari kantor pukul 11.37. Dia tidak berkomentar banyak. ”Tanyakan ke penyidik,” ucapnya kepada Jawa Pos.  Kusnadi kembali masuk ke ruang BPKP Jatim pukul 12.55. Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 18.52. Kusnadi bergegas keluar tanpa memberikan penjelasan detail mengenai pertanyaan yang diberikan penyidik. ”Ya, itu semua kewenangan KPK. Biar KPK yang menjawab,” katanya.  Disinggung bahwa pemeriksaan terkait dengan kasus dana hibah, Kusnadi tidak menjawab secara langsung. Dia hanya menyebut banyak pertanyaan yang diajukan penyidik. ”Banyak lah. Saya tidak ngitung pertanyaannya. Tidak hafal,” jelasnya.  Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad juga datang memenuhi panggilan KPK. Dia ditanya beberapa hal terkait penyusunan APBD. ”Terutama perihal penyusunan dana hibah,” ungkapnya setelah menjalani pemeriksaan.  Sadad juga menjelaskan mengenai detail penyusunan jaringan aspirasi masyarakat. Mengenai teknis usulan sampai diparipurnakan dan dijabarkan dalam pergub dan APBD. ”Kami sampaikan apa adanya,” jelasnya.  Selain Kusnadi dan Anwar Sadad, <a href="https://www.jawapos.com/tag/wakil-ketua-dprd-jatim/">Wakil Ketua DPRD</a> Jatim Iskandar juga mendatangi panggilan pemeriksaan KPK kemarin. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah tidak tampak. Namun, berdasar informasi yang dihimpun, Anik memenuhi panggilan penyidik.  Dari Jakarta, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah saksi kasus dana hibah Jatim kemarin. Dia belum mau berkomentar secara detail agenda pemeriksaan saksi di kantor BPKP Jatim tersebut. Ali hanya menyebut ada 17 saksi yang dipanggil. Di antaranya, pimpinan DPRD. Yakni, Kusnadi (ketua), Anik Maslachah (wakil ketua), Anwar Sadad (wakil ketua), dan Iskandar (wakil ketua).  Selain itu, tim penyidik memeriksa beberapa kepala dinas (Kadis) Pemprov Jatim. Yakni, Edy Tambeng Widjaja (Kadis PU dan bina marga), Baju Trihaksono (Kadis perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan cipta karya), serta M. Isa Anshori (Kadis PU sumber daya air). ”Pemeriksaan saksi (terkait) suap pengelolaan dana hibah untuk tersangka SHTPS (Sahat Tua, Red),” ujarnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/ketua-dprd-jatim-750x2022.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SAKSI: Ketua DPRD Jatim Kusnadi saat meninggalkan kantor BPKP Jatim kemarin (25/1). (EDI SUSILO/JAWA POS)

Dari Kasus Sahat, KPK Dalami Penyusunan Dana Hibah di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/RUMAH-FUJIKA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan rumah sejumlah tokoh dan pejabat di Jatim. Salah satunya rumah Fujika Senna Oktavia, istri Ketua DPRD Jatim Kusnadi, di Desa Puter, Kecamatan Kembangbahu, Lamongan.  Penggeledahan tersebut diduga tindak lanjut pasca operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, Desember 2022 lalu. Sebelumnya, KPK telah menetapkan politikus senior Partai Golkar sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan dana hibah APBD Jatim.  Selain istri Kusnadi, Fujika juga menjabat bendahara DPC PDIP Lamongan. Pada Pemilu 2019 lalu, perempuan kelahiran 1994 itu juga pernah menjadi caleg DPRD Jatim Dapil Lamongan-Gresik. Namun, gagal terpilih.  Kabarnya, pada 2024, Fujika juga disebut-sebut ikut running sebagai caleg DPR RI. Bahkan, mengabarkan siap maju di Pilkada di Lamongan jika memang mendapat perintah partai. Yang pasti, dia juga sudah rajin turun ke kecamatan-kecamatan membentuk jaringan.  Rumah Fujika di Desa Puter tersebut cukup mentereng. Berlantai dua. Rumah bercat putih itu didatangi KPK pada Jumat (20/1), Penggeledahan di rumah itu berlangsung sekitar 2 jam. Mulai pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB.  Menurut Nur Kayah, asisten rumah tangga di rumah Fujika, Kusnadi bersama istrinya cukup lama tidak pulang ke rumah di Lamongan. Sudah sekitar 6 bulanan.  “Pak Kus (Kusnadi) dan istrinya sudah lama nggak ke sini karena tinggal di Surabaya. Ya tadi KPK ke sini bawa koper dan menggeledah rumah, tapi tidak menemukan barang bukti apa-apa,” jelasnya seperti dilansir JTV.  Sementara itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, pada Selasa (17/1) dan Rabu (18/1), tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda di wilayah Jawa Timur. Pertama, rumah dan kantor swasta milik ketua DPRD Jatim. Kedua, rumah wakil ketua DPRD Jatim, serta ketiga rumah Pj Sekdaprov Jatim.  Dari penggeledahan tersebut diamankan bukti antara lain berbagai dokumen dan bukti elektronik yang memiliki keterkaitan dengan penganggaran dana hibah. “Analisis dan penyitaan terhadap bukti-bukti tersebut segera dilakukan, yang nantinya segera dikonfirmasi kembali pada para pihak yang dipanggil sebagai saksi,” katanya seperti dikutip Jawa Pos Radar Surabaya.  Ketua Badan Kehormatan DPRD Jatim Agus Wicaksono mengatakan, pihaknya menghargai proses yang saat ini berjalan. Sebab, KPK berwenang melaksanakan tugas dalam kaitan kasus bersangkutan. “Tentu kami harus menghormati proses itu,” katanya.  Agus enggan berkomentar banyak perihal penggeledahan tersebut. Sebab, kasus ini sudah bukan ranah dewan. Selain itu, dia juga mengaku tidak mengetahui persis langkah penyidikan yang saat ini sedang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut. “Intinya, kami menghormati proses apa pun yang dilakukan KPK,” jelasnya.  Sebelumnya, pada Desember 2022 lalu, Sahat Tua Simanjuntak kena OTT setelah diduga menerima suap senilai Rp 5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas). Politikus Golkar itu diduga mendapatkan komitmen fee ijon sebesar 20 persen dari anggaran hibah yang dikucurkan.  Sahat menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya. Yakni, Rusdi (staf ahli), Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi.

Rumah Istri Ketua DPRD Jatim di Lamongan Ikut Digeledah KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_64834413.png" alt="Penyidik KPK memeriksa mobil Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simandjuntak. Meyliana/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memeriksa mobil Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simandjuntak. Meyliana/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Para penyidik KPK melakukan pemeriksaan lanjutan di kantor DPRD Jawa Timur (Jatim), Selasa (20/12). Pemeriksaan juga dilakukan di mobil milik Wakil Ketua DPRD Sahat Tua Simanjuntak.  Dalam pemeriksaan itu, penyidik memeriksa 2 mobil milik politikus senior Golkar Jatim yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut. Kedua mobil diparkir di bagian belakang gedung DPRD Jatim.  Pemeriksaan itu dilakukan setelah para penyidik selesai memeriksa bagian dalam gedung. Sebelum pulang, para penyidik mencari mobil milik Sahat.  Mobil dengan pelat nomor polisi L 9 itu pun langsung diperiksa para penyidik. Selain itu, mobil jenis Kijang Innova dengan pelat L 1608 OO juga diperiksa.  Mobil itu milik Rusdi, staf ahli Sahat yang juga diamankan dalam OTT KPK. Kedua mobil itu diparkir dengan jarak yang tak begitu jauh.  ”Benar, (mobil Vellfire) yang hitam ini (baru diperiksa penyidik KPK),” kata salah satu petugas keamanan DPRD Jatim yang tak mau disebut namanya.  Dari pantauan JawaPos.com, penyidik KPK hadir di gedung DPRD Jatim pada Selasa (20/12) setelah pada Senin (19/12) malam juga mendatangi gedung di Jalan Indrapura, Surabaya. Dalam pemeriksaan hari ini (20/12), para penyidik menghabiskan waktu total 5 jam di dalam gedung. Mereka hadir pukul 12.00 WB dan baru keluar sekitar pukul 17.20 WIB.  Dalam perjalanan keluar, para penyidik membawa 6 koper dari dalam gedung. Koper-koper tersebut dibawa beberapa penyidik.  Dari keenam koper, dua di antaranya berwarna merah. Sisanya berwarna hitam. Penyidik juga membawa kardus air mineral yang tertutup.  Saat keluar, para penyidik tak langsung pergi dari lobi. Mereka tampak masih berbincang. Demikian pula ketika mereka sudah berada di dalam mobil. Sepuluh menit setelah para penyidik masuk, baru mobil-mobil itu pergi.

KPK Periksa Mobil Milik Sahat Tua dan Stafnya yang Kena OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_503536651.jpg" alt="Ruang rapat DPRD Jatim sebelum segel dilepas petugas KPK. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ruang rapat DPRD Jatim sebelum segel dilepas petugas KPK. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ruang-ruang yang disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca operasi tangkap tangan (OTT) di DPRD Jatim telah dibuka. Total ada 3 ruangan yang sebelumnya disegel.  KPK membuka penyegelan itu pada Selasa (20/12).  Menurut petugas yang tak ingin disebut namanya, stiker penyegelan sudah dilepas. Artinya, ruangan bisa digunakan kembali.  ”Sudah dibuka,” kata dia.  Ketiga ruangan yang sebelumnya disegel adalah di ruang rapat dan risalah, ruang kerja Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, dan ruang CCTV.  Sahat Tua Simandjuntak, politikus Partai Golkar, itu terjerat OTT KPK. Dia diduga menerima uang senilai Rp 5 miliar terkait hibah.  Selain membuka segel di ruangan-ruangan tersebut, KPK juga menyita dokumen dan barang bukti lain beberapa koper dari pemeriksaan di gedung DPRD Jatim. Pemeriksaan itu merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat pimpinan DPRD Jatim minggu lalu.  Dari pantauan JawaPos.com, penyidik KPK hadir di gedung DPRD Jatim pada Selasa (20/12) setelah pada Senin (19/12) malam juga mendatangi gedung di Jalan Indrapura, Surabaya. Dalam pemeriksaan hari ini (20/12), para penyidik menghabiskan waktu total 5 jam di dalam gedung. Mereka hadir pukul 12.00 WB dan baru keluar sekitar pukul 17.20 WIB.  Dalam perjalanan keluar, para penyidik membawa 6 koper dari dalam gedung. Koper-koper tersebut dibawa beberapa penyidik.  Dari keenam koper, dua di antaranya berwarna merah. Sisanya berwarna hitam. Penyidik juga membawa kardus air mineral yang tertutup.  Saat keluar, para penyidik tak langsung pergi dari lobi. Mereka tampak masih berbincang. Demikian pula ketika mereka sudah berada di dalam mobil. Sepuluh menit setelah para penyidik masuk, baru mobil-mobil itu pergi.

Ruang Kerja Sahat Tua yang Kena OTT Tak Lagi Disegel KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Wakil-Ketua-DPRD-Provinsi-Jawa-Timur-Sahat-Tua-P-Simandjuntak-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 Sahat Tua P Simandjuntak menggunakan rompi tahanan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil OTT 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menaha" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 Sahat Tua P Simandjuntak menggunakan rompi tahanan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil OTT 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menaha</figcaption>
</figure>KPK Minta Pemda dan Desa Terlibat Aktif dalam Pencegahan  JawaPos.com – Ijon dana hibah menjadi modus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak untuk mendapatkan uang haram. Praktik tersebut diduga sudah beberapa kali dilakukan Sahat. Caranya, mengupayakan usul dana hibah yang telah diajukan dapat terealisasi dan tersalurkan dengan lancar tanpa hambatan.  Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkapkan, modus ijon tersebut kembali disepakati Sahat dan Kepala Desa Jelgung, Sampang, Jawa Timur, Abdul Hamid agar dana hibah 2023 dan 2024 bisa tersalurkan sebagaimana pada 2021 dan 2022. ”Jumlah uang ijon yang disepakati kedua pihak Rp 2 miliar,” kata Johanis di gedung KPK, Jakarta, kemarin (16/12).  KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus dana hibah tersebut. Selain Sahat dan Hamid, ada Ilham Wahyudi yang menjadi koordinator lapangan pokmas atau kelompok masyarakat serta Rusdi, staf ahli Sahat di DPRD Jatim.  Modus ijon dana hibah itu merupakan kesepakatan antara Sahat dan pokmas pengusul dana hibah. Nah, dalam konteks perkara itu, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Abdul Hamid yang juga merangkap sebagai koordinator kelompok masyarakat (pokmas) menjadi pihak yang bersedia menerima kesepakatan tersebut.  Dengan adanya kesepakatan itu, Sahat lantas meminta Abdul Hamid untuk membayar commitment fee. Bukan hanya itu, Sahat juga meminta jatah 20 persen dari nilai dana hibah yang disalurkan. Sementara itu, Abdul Hamid kebagian jatah 10 persen. Dua tahun berturut-turut, yakni 2021 dan 2022, pokmas di bawah naungan Abdul Hamid tercatat mendapat hibah total Rp 80 miliar.  Pada Rabu (14/12) lalu, Sahat menyiapkan uang Rp 1 miliar untuk merealisasikan kesepakatan itu. Uang tunai yang ditarik dari salah satu bank di Sampang itu lantas dibawa Ilham Wahyudi alias Eeng dari Sampang ke Surabaya untuk diserahkan kepada Sahat melalui Rusdi.  Penyerahan uang tersebut dilakukan di salah satu mal di Surabaya. Johanis menjelaskan, setelah menerima uang pecahan rupiah tersebut, Rusdi pergi ke salah satu money changer di Surabaya untuk menukarkannya dalam bentuk pecahan mata uang SGD dan USD.  Setelah itu, barulah Rusdi menyerahkannya kepada Sahat yang menunggu di salah satu ruangan di DPRD Jatim.  Johanis mengatakan, sejatinya Abdul Hamid akan menyerahkan sisa uang ijon Rp 1 miliar kepada Sahat kemarin (16/12). Namun, penyerahan tahap kedua itu urung terealisasi seiring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu malam.  ”Diduga tersangka STPS (Sahat, Red) telah menerima uang sekitar Rp 5 miliar (dari pengurusan dana hibah, Red),” ujar Johanis.  KPK terus melakukan penelusuran untuk mendalami berapa banyak uang yang diterima Sahat dari praktik culas tersebut. Termasuk penggunaan uang Rp 5 miliar yang diduga telah diterima Sahat dari Abdul Hamid. ”Tim penyidik akan terus melakukan penelusuran dan pengembangan (penyidikan suap dana hibah, Red),” terangnya.  KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara ini. Sahat dan Rusdi sebagai penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b juncto Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian, Abdul Hamid dan Ilham sebagai pemberi suap disangka dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Para tersangka resmi ditahan sejak kemarin. Sahat dkk dijebloskan ke tahanan pada pukul 01.08. Sahat ditahan di Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur. Kemudian, Rusdi dan Abdul Hamid ditahan di Rutan KPK Kavling C1. Sementara itu, Ilham dijebloskan di Rutan KPK di Gedung Merah Putih. Semuanya ditahan untuk 20 hari pertama.  Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Sahat mengakui perbuatannya menerima suap terkait penyaluran dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim tersebut. Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim itu pun meminta maaf kepada masyarakat Jawa Timur dan keluarga. ”Saya salah dan minta maaf kepada semuanya, khususnya masyarakat Jawa Timur dan keluarga,” tuturnya.  Selain itu, pimpinan dewan yang mencalonkan diri dari daerah pemilihan (dapil) Jatim 9 (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi) pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 tersebut meminta masyarakat memberikan doa agar senantiasa diberi kesehatan. ”Agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar,” ujarnya sembari masuk ke mobil tahanan.  Terkait modus ijon dana hibah yang masih terjadi, KPK meminta masyarakat tidak segan berpartisipasi dalam mengawal penyaluran dana hibah. Apalagi, saat ini KPK telah mendampingi pemerintah daerah (pemda) dan desa melalui monitoring for prevention (MCP) dan Jaga.id. Juga mengadakan program desa antikorupsi sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi APBD.  ”Modus korupsi ijon dana hibah di daerah telah mencederai semangat pembangunan desa yang menjadi prioritas pembangunan nasional,” kata Johanis. (tyo/c19/ttg)

Sahat Tua Simanjuntak Sudah Atur Ijon Dana Hibah sejak 2021

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sahat Tua Simanjuntak

Berita Terkini