<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kiat-blue-bird-hadapi-persaingan-bisnis-taksi-online_m_104394.jpeg" alt="Blue Bird Taksi" width="100%">
<figcaption>Blue Bird Taksi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perseteruan antara Mintarsih dengan keluarga saudaranya terkait polemik kepemilikan saham di Blue Bird masih berlanjut. Sebab, Mintarsih merasa sahamnya dihilangkan. Mintarsih merupakan anak dari Chandra Suharto Djokosoetono, pendiri Blue Bird. Dia meradang setelah munculnya putusan Pengadilan Jakarta Selatan yang dianggap sangat tidak adil. Putusan dari majelis hakim di pengadilan itu menyatakan bahwa Mintarsih harus mengembalikan seluruh gaji, honor, dan THR selama puluhan tahun ketika bekerja di Blue Bird. Jumlahnya mencapai Rp 40 Miliar. Selain itu, Mintarsih juga diminta membayar sebesar Rp 140 miliar dengan alasan telah melakukan pencemaran nama baik Blue Bird di masyarakat. Mintarsih makin geram, karena putra dan putrinya diminta juga harus menanggung semua putusan itu. "Tidak ada jalan lain selain melawan. Umur saya mungkin tinggal berapa tahun, saya tidak mau anak-anak saya mati menderita. Saya siap dipenjara," ujar Mintarsih di bilangan Buncit Jakarta Selatan, Senin (29/7). Mintarsih mengakui dirinya mundur dari pengurus Blue Bird, tetapi tidak pernah mundur sebagai pemilik saham. Dia menyatakan akan terus memperjuangkan kepemilikan sahamnya supaya dapat kembali. "Kalau kita keluar sebagai pengurus itu soal jabatan, bagaimana bisa hilang semua harta kita hilang? Soal jabatan, saya tetap harus diundang. Ini saya tidak diundang dan saham saya dikeluarkan," ungkap Mintarsih. Mintarsih mengaku bahwa dirinya sempat mendatangi pengadilan dengan tujuan meminta penjelasan. Pihak pengadilan tetap pada putusannya, yaitu Mintarsih harus mengembalikan dana senilai Rp 40 Miliar. "Mereka bilang putusan pengadilan harus dipatuhi, kata Ketua Pengadilan. Nanti saya akan dipanggil lagi, saya tunggu," ujarnya. Mintarsih menduga saham miliknya dipindahkan ke Indra Priawan suami Nikita Willy. Pasalnya, dia kaget Indra tiba-tiba memiliki harta melimpah. "Sementara dia belum bekerja. Apakah bisa hanya dari harta Nikita Willy bisa miliki harta supermewah ?" ujar mempertanyakan. JawaPos.com sempat meminta tanggapan ke Indra Priawan terkait pernyataan Mintarsih. Namun sampai berita ini dipublis, belum ada respons dari pihak Indra Priawan.

Perseteruan antara Mintarsih dengan keluarga saudaranya terkait polemik kepemilikan saham di Blue Bird masih berlanjut.

Perseteruan Kepemilikan Saham Blue Bird: Mintarsih Siap Dipenjara dan Menolak Kembalikan Gaji hingga THR Senilai Rp 40 M 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/D46FA89A-76EC-4F4C-9409-5CB103D1E779-473673118-1160126931.jpg" alt="Bareskrim Polri." width="100%">
<figcaption>Bareskrim Polri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dr. Mintarsih Abdul Latief selaku pelapor kasus penggelapan saham di PT Blue Bird yang diduga dilakukan oleh Purnomo Prawiro dkk, masih menunggu proses hukum yang masih berjalan di Bareskrim Polri.&nbsp; Menurut Mintarsih, pada tahun 1971, 4 keluarga mendirikan perusahaan taksi Blue Bird dengan 100 armada yang berkembang dengan pesat dan pencegahan monopoli yang sudah dipikirkan oleh pemerintah, nyatanya dapat dipatahkan. &nbsp; "Dugaan pemaksaan jual saham dimulai pada keluarga Teguh Budiwan menjual sahamnya pada tahun 1983, disusul dengan keluarga Jusuf Ilham pada tahun 1991. Akhirnya tersisa 2 keluarga yaitu keluarga Surjo Wibowo dan keluarga ibu Djokosoetono termasuk Chandra, Mintarsih, dan Purnomo," ujar Mintarsih kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/12). Mintarsih yang merupakan psikiater spesialisasi ahli jiwa ini menerangkan, kemudian Chandra dan Purnomo bersengketa fisik dan harta, melawan para pemegang saham yang tersisa. Sebagaimana&nbsp;dari data-data dokumen dan keterangan Mintarsih, bahwa fakta berbicara soal keberanian mencaplok saham mulai diturunkan ke putra dari Chandra, yaitu Kresna Priawan, yang menggelapkan saham Mintarsih di anak perusahaan Blue Bird, yang tidak berhasil didamaikan, sehingga digugat dengan Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa saham Mintarsih harus dikembalikan. Selain itu dari pihak Purnomo yang pernah ditahan di Polsek dan Polres pada masa remajanya, lantaran terjadi insiden berikutnya di tahun 2000, 13 hari setelah ayahanda Surjo Wibowo meninggal terjadi kekerasan fisik terhadap istri almarhum yang berusia 74 tahun, yang dilakukan Purnomo dengan putri pertama yaitu Sri Ayati Purnomo dan istri.&nbsp; Sungguh suatu perbuatan keji tanpa ada rasa iba. Diketahui, 40 hari setelah Ibu Djokosoetono meninggal, Purnomo membentuk tim untuk menculik Mintarsih. Mintarsih mulai mengundurkan diri sebagai pengurus Perseroan Komanditer yang memiliki saham terbesar di Blue Bird.&nbsp; "Oleh Purnomo dan Chandra, permohonan mengundurkan diri ini dipelesetkan menjadi keluar dari perseroan alias hilang harta kepemilikan. Walaupun tidak pernah ada tanda tangan pelepasan saham Blue Bird, tanpa adanya pembayaran pengalihan harta saham di Blue Bird namun harta beralih ke Purnomo dan Chandra melalui Akta Notaris, yang baru terungkap setelah 12 tahun," beber Mintarsih. 30 hari berikutnya Chandra dan Purnomo meminta dibuatkan Akta otentik berupa pembagian harta peninggalan tanpa kehadiran Mintarsih, yang digugat oleh Mintarsih dengan Putusan yang aktanya berhasil dibatalkan. Berikutnya giliran putri dari Purnomo, yaitu Sri Adriyani Lestari untuk merekomendasikan merekayasa adanya Sita jaminan tanah Mintarsih ke BPN, tanpa ada putusan pengadilan yang mendasarinya. Pelaporan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Mintarsih adalah perjuangan mendapatkan keadilan atas perampasan hak Mintarsih di Blue Bird, yang mempengaruhi perbaikan dunia usaha agar tetap kondusif. "Dalam perjalanan menunggu proses pidana di Mabes Polri terkait penghilangan saham saya, pihak Blue Bird yaitu Andre dan Bayu melakukan somasi Putusan MA tahun 2016 yang sebenarnya tidak tercantum diputusan MA tersebut," pungkas Mintarsih.&nbsp; Kasus penghilangan saham di Blue Bird ini pun sebelumnya telah menjadi sorotan banyak pihak, diantaranya para pakar hukum Prof Mudzakkir dari Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Wila Chandra Wila Supriadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Parahyangan dan Prof Hibnu Nugroho Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).&nbsp; Prof. Wila Chandrawila Supriadi SH mengatakan saham tidak akan hilang dengan sendirinya, apabila seseorang mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, sebab ada aturan baku yang mengatur.&nbsp; "Pengalihan saham itu ada notarisnya, melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan jika nanti dalam pemeriksaan terbukti ada pengalihan saham yang tanpa diketahui oleh pemilik saham asli maka itu pidana," ujar Prof. Wila. Dijelaskan lagi, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Perdata di buku 2, juga mengatur tentang hal tersebut.&nbsp; "Tentang kebendaan, benda itu terdiri dari barang dan hak. Saham itu hak, jadi hak kepemilikannya itu dalam bentuk hak. Umpamanya dia jual, itu tentunya berdasarkan RUPS semuanya itu, kalau dijual, notarial ya, penjualan saham itu. Tanpa adanya notaris itu tidak ada penjualan saham. Kalau pidananya, misalkan notarisnya (ikut) terlibat memalsukan dan segala macem itu urusan dari pidana," ungkap Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Parahyangan Prof. Wila Chandrawila Supriadi.&nbsp; Seperti diketahui sebelumnya Mintarsih Abdul Latief dalam laporannya ke Bareskrim Mabes Polri bernomor: LP/B/216/VIII/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 2 Agustus 2023, ditandatangani Iptu Yudi Bintoro (Kepala Subbagian Penerimaan Laporan), dengan terlapor adalah Purnomo Prawiro dkk. "Iya, dalam laporan terlapor di Bareskrim yaitu Purnomo Prawiro, Chandra Suharto, Gunawan Surjo Wibowo, Sri Ayati Purnomo, Sri Adriyani Lestari, Adrianto Djokosoetono, Kresna Priawan, Sigit Priawan, Bayu Priawan, Sigit Priawan, Indra Priawan," ujar Mintarsih.

Dr. Mintarsih Abdul Latief selaku pelapor kasus penggelapan saham di PT Blue Bird yang diduga dilakukan oleh Purnomo Prawiro dkk.

Soal Polemik Saham Blue Bird, Mintarsih Tunggu Proses Hukum di Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/IMG_20231016_140056-3467479212.jpg" alt="Mintarsih datang ke Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan penyidik dengan ditemani kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak." width="100%">
<figcaption>Mintarsih datang ke Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan penyidik dengan ditemani kuasa hukumnya, Kamaruddin Simanjuntak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Kasus dugaan penghilangan saham milik seorang Psikiater Dr Mintarsih A Latief SpKJ&nbsp;masih bergulir di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Senin (16/10).&nbsp; Ia pun kini menggandeng Kamaruddin Simanjuntak selaku pengacaranya demi berjuang mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.&nbsp; Mintarsih menegaskan bahwa dirinya patuh terhadap hukum. Karena itu cara-cara yang ditempuh sesuai prosedur hukum.&nbsp; "Saya mantan Pengurus CV Lestiani dan saya mundur dalam jabatan sebagai Direksi CV Lestiani, namun fakta yang terjadi adalah, seluruh harta saya, seluruh saham saya di Blue Bird dihilangkan dan beralih ke saudara-saudara kandung saya," terang Mintarsih kepada wartawan di Jakarta Senin (16/10).&nbsp; Ia menjelaskan kekhawatirannya jika yang dialaminya bisa saja menimpa orang lain dalam suatu perusahaan yang berbeda. Diungkapkan bagaimana dirinya mencari aturan dan tidak menemukan jika seseorang mundur sebagai pengurus, mundur dari jabatannya, maka hukumannya adalah seluruh hartanya diambil.&nbsp; "Yang saya pikirkan adalah apakah tidak ricuh jika cara ini ditiru oleh pengusaha-pengusaha lain. Bagaimana jika investor-investor lain ketakutan dengan cara yang terjadi seperti pada perusahaan Blue Bird ini," ujarnya. Selain itu ditambahkan lagi kekhawatiran terhadap nasib iklim investasi di Indonesia, apabila masalah seperti yang dideritanya berulang-ulang terjadi dengan korban investor yang bisa saja tidak hanya dari Warga Negara Indonesia (WNI) tapi investor dari warga negara asing. Sementara diketahui bahwa pemerintah masih sangat membutuhkan keterlibatan para investor, baik dari dalam negeri dan luar negeri untuk membangun berbagai infrastruktur baik itu yang berhubungan dengan telekomunikasi, bendungan, nano teknologi, jasa transportasi dan lainnya. "Apa yang menimpa diri saya bisa saja menjadi preseden yang buruk bagi iklim investasi Indonesia, lalu bagaimana pula dengan nasib tenaga kerja di tanah air dan bagaimana pula nasib bangsa ini jika Blue Bird yang begitu populer saja bisa membuat hukum semaunya, dimana mundur dari jabatan, mundur sebagai Direksi berakibat pada seluruh sahamnya dihilangkan," terang Mintarsih. Sebelumnya Pakar Hukum Pidana Prof Hibnu Nugroho angkat bicara mengenai kasus saham Mintarsih Abdul Latief yang diduga dihilangkan oleh Purnomo Prawiro dkk. Kata dia, Polri semestinya menjalankan akuntabilitas, yakni bentuk kewajiban pertanggungjawaban kepemimpinan atau pelaksana dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga pelapor dalam perkara penghilangan saham ini adalah Mintarsih Abdul Latief, dan terlapor adalah Purnomo Prawiro dan kawan-kawan, menurutnya masih akan menunggu terlapor dipanggil. &ldquo;Menunggu terlapor dipanggil dulu untuk klarifikasi. Pasti terlapor (Purnomo Prawiro dkk) dipanggil,&rdquo; ujar Prof Hibnu kepada wartawan di Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023 lalu.&nbsp; Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tersebut menerangkan, jangan sampai ada dari para penegak hukum melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) yang harus dijalankan. Dalam Perkap Kapolri 30 (hari) 60 dan 90. Minta SP2HP surat perkembangan hasil penyelidikan, sekarang itu kan ada akuntabilitas Polri ketika menangani laporan masyarakat. Ketika ada pertanyaan itu, Polri akan mengeluarkan surat perkembangan hasil penyelidikan, begitu dong tanyakan dong,&rdquo; tegas Prof Hibnu Nugroho. Diterangkannya lagi bahwa masyarakat harus aktif dalam mengawal tuntas suatu proses hukum. "Masyarakat pelapor pun juga punya peran untuk menambah bukti-bukti. Kan namanya lidik itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengetahui peristiwa, apakah ini pidana atau bukan pidana. Saham dihilangkan, oh mungkin penggelapan? Bisa juga hal administrasi bukan masalah pidana. Tapi kalau memang akibat penggelapan, saham hilang, tentu ini adalah masalah pidana,&rdquo; pungkas Prof Hibnu.

Mintarsih menegaskan bahwa dirinya patuh terhadap hukum. Karena itu cara-cara yang ditempuh sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Perjuangkan Sahamnya yang Dihilangkan, Mintarsih Gandeng Kamaruddin Simanjuntak

Saham Blue Bird

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Saham Blue Bird

Berita Terkini

Perseteruan Kepemilikan Saham Blue Bird: Mintarsih Siap Dipenjara dan Menolak Kembalikan Gaji hingga THR Senilai Rp 40 M

Soal Polemik Saham Blue Bird, Mintarsih Tunggu Proses Hukum di Bareskrim Polri

Perjuangkan Sahamnya yang Dihilangkan, Mintarsih Gandeng Kamaruddin Simanjuntak

Download Aplikasi JawaPos.com