<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/OPINI-4-Gordon-Pardamean-Tampubolon-3364129598.jpg" alt="Gordon Pardamean Tampubolon. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gordon Pardamean Tampubolon. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <h3 dir="auto">Oleh:&nbsp;Gordon Pardamean Tampubolon *)</h3> <div dir="auto"><strong>BANK PERKREDITAN RAKYAT</strong>&nbsp;(BPR) telah menjadi bagian penting dari sistem keungan Indonesia selama waktu yang cukup lama terutama untuk para pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM). Sebagai institusi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bank umum, BPR dapat memberikan solusi bagi permasalahan keungan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro dan kecil tersebut dalam mengakses layanan keungan formal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun munculnya perubahan regulasi yang semakin ketat menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah BPR masih memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya dengan baik atau justru juga akan menghadapi kesulitan dalam menjaga kelangsungan usahanya akibat berbagai aturan yang ada.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Undang Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keungan (UU P2SK), bersama dengan Peraturan Otoritas Jasa Keungan (POJK Nomor 7 tahun 2024), telah merubah istilah Bank Perkreditran Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dengan tujuan untuk meningkatkan peran lembaga tersebut Namun demikian konsekuensinya di lapangan tidaklah semudah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015605635/ksal-tugaskan-pushidrosal-fokus-operasi-survei-bawah-laut-di-wilayah-timur-indonesia">KSAL Tugaskan Pushidrosal Fokus Operasi Survei Bawah Laut di Wilayah Timur Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Transformasi BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar dalam hal peningkatkan pelayanan dan daya saingnya secara keseluruhan. Dengan langkah transformasi ini diharapkan BPR bisa menarik minat lebih banyak investor dan memperluas modal usahanya serta menjalin kerja sama dengan lembaga keuangnan yang lebih besar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu prioritas digitalisasinya juga mendukung efisiensi operasional BPR dan meningkatkan jangkaunya kepada masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan yang memadai. Secara umum secara ekonominya penguatan regulasi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keungan nasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun dalam kenyataannya tidak semua BPR dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan ini.Impian standar peraturan dan kepatuhan adalah tantangan yang signifikan terutama bagi BPR berskala kecil yang memiliki keterbatasan sumber dayanya.Beban modal yang lebih tinggi menjadi penghalang utamanya khususnya bagi BPR yang beroperasi di daerah terpencil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebaliknya digitalisasi yang terus didorong dalam regulasi terbaru tidaklah mudah diimplementasikan oleh semua BPR khususnya masih bergantung pada sistem operasional konvensional. Sebagai hasilnya, BPR kecil semakin jauh terpaut dari yang kelas besar, membuat ketidaksetaraan dalam sektor perbankan semakin bertambah .</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015605531/mantan-perokok-wajib-tahu-ini-dia-5-makanan-untuk-membersihkan-paru-paru">Mantan Perokok Wajib Tahu! Ini Dia 5 Makanan untuk Membersihkan Paru-Paru</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam usaha menjaga stabilitas keuangan BPR dan berbagai lembaga keuangan lainnya dalam negara ini telah menerapkan regulasi yang ketat dengan bantuan Otoritas Jasa Keungan (OJK). Salah satu kebijakan adalah peningkatan jumlah modal minimal yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 5 tahun 2015 tentang BPR tersebut di kawasan perkotaan akan dinaikkan secara bertahap hingga mencapai Rp6 miliar pada tahun 2024 sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan modal BPR agar dapat lebih stabil dalam menghadapi risiko finansial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagaimanapun juga bagi sebagian BPR kecil terutama di daerah terpencil aturan ini menjadi tantangan besar karena akses terbatas mereka pada sumber modal. Banyak BPR akhirnya harus bergabung dengan bank lain atau bahkan ditutup karena tidak dapat memenuhi standar modal tersebut. Jika situasi ini terus berlanjut, jumlah BPR akan terus menurun, dan UMKM yang selama ini mengandalkan layanan BPR akan kehilangan akses pendanaan yang mereka perlukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain persyaratan modal minimumnya yang harus dipenuhi, tata cara pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menjadi tantangan serius juga. CKPN merupakan cadangan yang perlu disiapkan oleh bank untuk mengantisipasi kemungkinan kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun kebijakan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, bagi BPR dengan modal terbatas, pembentukan CKPN dalam jumlah besar justru dapat mengurangi kemampuan mereka dalam memberikan kredit. Dengan penerapan ketentuan CKPN yang lebih ketat, BPR mungkin terpaksa menambah suku bunga kredit untuk menutup risiko dan menjaga profitabilitas mereka. Sebagai hasilnya, biaya meminjam uang untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa naik, yang mungkin menghambat perkembangan sektor ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muncul pertanyaan dalam situasi ini apakah kebijakan regulasi yang semakin ketat benar-benar mencerminkan kepentingan ekonomi lokal atau tidak? Jika kebijakan regulator tidak memperhitungkan keseimbangan antara stabilitas perbankan dan kelangsungan usaha bank perkreditan rakyat (BPR), kemungkinan besar jumlah BPR akan berkurang secara signifikan dan perannya dalam mendukung ekonomika lokal akan menurun secara drastis. Oleh sebab itu, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk memastikan BPR tetap mampu berperan sebagai mitra utama UMKM.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan skema bantuan atau subsidi kepada BPR yang menghadapi kendala dalam mencapai modal minimumnya, terutama bagi yang beroperasi di wilayah terpencil. Selain itu, kebijakan CKPN juga perlu lebih lentur agar tidak menghambat kemampuan BPR dalam memberikan kredit. Regulasi yang berkaitan dengan manajemen risiko sebaiknya disesuaikan dengan ukuran bisnis dan tingkat kompleksitas operasional dari masing-masing BPR.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan langkah-langkah yang lebih fleksibel dan berdasarkan pada situasi sebenarnya di lapangan usaha kecil menengah (UMKM), Bank Perekonomian Rakyat diharapkan dapat tetap berperan sebagai rekan strategis bagi UMKM tanpa menghadapi rintangan yang tidak sebanding dengan keuntungannya yang dirasakan secara proporsional. Reformasi kebijakan yang lebih berfokus pada keseimbangan antara stabilitas keuangandan akses inklusif terhadap perbankan menjadi sangat penting. Dengan cara ini saja sektor ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional secara lebih berkesinambungan.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto"><strong>*)&nbsp;</strong>Mahasiswa Magister Manajemen UHW Perbanas Surabaya&nbsp;</div>

Sebagai institusi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bank umum, BPR dapat memberikan solusi bagi permasalahan keungan UMKM.

Setelah Menjadi Bank Perekonomian, Apakah BPR Tetap Menjadi Sahabat UMKM?

Sahabat UMKM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sahabat UMKM

Berita Terkini

Setelah Menjadi Bank Perekonomian, Apakah BPR Tetap Menjadi Sahabat UMKM?

Download Aplikasi JawaPos.com