<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Industri-Tektil-Salman-Toyibi-5.jpg" alt="Pekerja menlayani calon pembeli di salah satu toko tektil di kawasan Mayestik, Jakarta, Senin (12/9/2022). Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengatakan, pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia di kuarta" width="100%">
<figcaption>Pekerja menlayani calon pembeli di salah satu toko tektil di kawasan Mayestik, Jakarta, Senin (12/9/2022). Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengatakan, pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia di kuarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberi perhatian lebih pada industri padat karya. Khususnya tekstil.  Industri tersebut sempat diterpa isu PHK pada akhir 2022 dan ancaman tersebut masih nyata di tahun ini. Untuk meredam hal tersebut, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan berupaya memberikan proteksi dan dukungan.  Kementerian Perindustrian menyatakan, industri tekstil, alas kaki, dan furnitur tengah tertekan. Sebab, pasar ekspor tradisional industri tersebut, Amerika Serikat (AS) dan Eropa, tengah lesu.  "Tetapi, ada harapan paling lama sampai kuartal II tahun ini, (kemudian) bisa rebound," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akhir pekan lalu.  Menperin menyatakan, pihaknya telah mengusulkan sekitar tujuh kebijakan ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Usulan tersebut, antara lain, pemerintah akan memberlakukan kebijakan larangan dan pembatasan (lartas). Dengan begitu, akan ada barang yang dilarang atau dibatasi impornya ke Indonesia.  "Pemerintah tidak akan melakukan lartas terhadap seluruh produk, tetapi akan menetapkan secara selektif," bebernya.  Selain itu, Kemenperin mengusulkan kebijakan post-border menjadi border. "Tentu tidak semuanya juga, tapi secara selektif berdasar kode HS-nya," tuturnya.  Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut akan memperbarui kebijakan trade remedies guna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industri dalam negeri. Khususnya sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).  Trade remedies merupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk itu bisa berupa bea masuk antidumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan (BMTP) atau safeguards.  "Kami terus melakukan workshop dan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri," ujar Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan.  Kasan menyatakan, Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah. Yakni, PT Sri Rejeki Isman, PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera.

Pasar AS dan Eropa Lesu, Industri Tekstil Butuh Kebijakan Proteksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-7-KEMENPERIN-TARGET-EKSPOR-MOBIL-FED-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekspor otomotif Indonesia dihadapkan pada tantangan baru. Mulai tahun ini, Filipina memberlakukan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPs) atau safeguard measures. Kebijakan itu akan memengaruhi kinerja ekspor otomotif Indonesia ke salah satu negara tujuan utama tersebut.  Manila Bulletin melaporkan bahwa BMTPs itu diterapkan pada mobil penumpang impor dan kendaraan komersial ringan (LCV). Kebijakan itu bertujuan melindungi industri manufaktur Filipina dari gempuran produk impor. Selain Indonesia, negara lain yang menjadi sasaran kebijakan itu adalah Thailand.  Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi kebijakan Filipina itu dengan positif. "Penerapan safeguard tersebut menunjukkan bahwa industri otomotif Indonesia ada di atas Filipina," katanya Rabu (13/1).  Karena daya saing otomotif Indonesia sangat bagus di sana, pemerintah Filipina merasa perlu memberlakukan BMTPs. Kebijakan itu dipublikasikan pada 5 Januari 2021.  Tarif itu berlaku selama 200 hari sejak Komisaris Bea Cukai Filipina menerbitkannya. Perkembangan otomotif Indonesia, menurut Agus, menunjukkan tren yang menggembirakan.  "Dalam catatan saya, setidaknya akan masuk investasi senilai lebih dari Rp 30 triliun ke Indonesia untuk sektor otomotif."  Kendati demikian, seharusnya Filipina bisa membuktikan bahwa memang terjadi tekanan pada industri otomotif mereka akibat impor produk sejenis dari Indonesia. "Ini karena penerapan safeguard memiliki konsekuensi di WTO," urai Agus.  Dia juga menyatakan bahwa industri otomotif memiliki global value chain yang tinggi. Dengan demikian, perbedaan harga antarnegara relatif rendah. Kesepakatan itu menguntungkan Indonesia yang kini mampu mengekspor produk otomotif ke lebih dari 80 negara. Volume rata-ratanya 200.000 unit per tahun.  Kebijakan safeguard biasanya diterapkan suatu negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian akibat lonjakan impor. "Pemerintah akan all-out membebaskan ekspor mobil Indonesia dari safeguard," ujar Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Pradnyawati.  Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi menyatakan bahwa kebijakan Filipina itu memengaruhi ekspor otomotif. "Dia (Filipina, Red) mencoba menerapkan aturan baru yang intinya sedikit memberatkan untuk ekspor mobil ke Filipina," ujar Nangoi.  KOMPARASI KINERJA OTOMOTIF TAHUNAN  Indonesia | Filipina  Produksi | 1.286.848 | 95.094  Penjualan | 1.030.126 | 369.941  TREN EKSPOR CBU INDONESIA  Tahun | Volume  2017 | 231.169  2018 | 264.553  2019 | 332.023  2020 | 206.685*  *) Data sampai November 2020  Sumber: Kemenperin, Gaikindo  https://www.youtube.com/watch?v=emGOrT1RDc0  &nbsp;

Kalah Daya Saing, Filipina Berlakukan Safeguard Otomotif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/langkah-swasembada-pangan-tersandung-gugatan-wto_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor WTO, organisasi yang menangani permasalahan perdagangan dunia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor WTO, organisasi yang menangani permasalahan perdagangan dunia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia masuk dalam daftar negara yang paling sering dituduh langgar norma perdagangan internasional. Kondisi ini tidak menguntungkan. Apalagi di tengah pandemi. Tuduhan anti-dumping dan safeguard berpotensi menyebabkan hilangnya triliunan devisa negara.  Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Srie Agustina mengungapkan, hingga periode Agustus 2019, Kemendag mencatat Indonesia menerima 328 kasus tuduhan anti-dumping, anti safeguard, dan antisubsidi ekspor. Hal itu berakibat produk ekspor Indonesia menjadi terhambat.  Namun dari semua tuduhan tersebut, beberapa di antaranya sudah dilakukan advokasi dan proses hukum. Sehingga ekspor komoditas bisa kembali berjalan.  Adapun negara yang paling sering menuduh yaitu India sebanyak 54 tuduhan, serta Amerika Serikat dan Uni Eropa sebanyak 37 tuduhan. Berikutnya, Australia sebanyak 28 kasus tuduhan.  Kemudian Turki (23 tuduhan), Malaysia (19 tuduhan), Filipina (15 tuduhan), Afrika Selatan (14 tuduhan), Brasil (11 tuduhan) dan dari berbagai negara lainnya sebanyak 90 tuduhan.  "Tantangan ke depan tidak mudah, situasi ekonomi sulit masih akan kita hadapi," ujarnya dalam diskusi virtual, Senin (8/6).  Ia memaparkan, sejak 2015 hingga 2019 Indonesia menempati urutan ke delapan sebagai negara yang paling banyak mendapat tuduhan. Menurut Srie, ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang diperhitungkan dalam perdagangan global.  "Dari sebanyak 5.833 inisiasi penyelidikan anti-dumping yang terjadi di dunia, sebanyak 3.887 atau sekitar 66,64 persen berakhir pada penerapan anti-dumping measure," ungkapnya.  Sementara untuk kasus anti-subsidi, dalam kurun waktu tersebut Indonesia menempati urutan ke empat yang paling banyak menerima tuduhan. Totalnya, terdapat 556 inisiasi penyelidikan anti-subsidi di seluruh dunia.  Dari jumlah tersebut, sebanyak 303 kasus atau sekitar 54,50 persen berakhir pada penerapan countervailing measure. "Indonesia sendiri untuk kasus tuduhan anti-subsidi itu ada 24 kasus, namun yang berakhir pada penerapan countervailing sebanyak 10 kasus," pungkasnya.

RI Masuk Daftar Negara Paling Sering Dituduh Langgar Norma Perdagangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/ekspor-impor-pelabuhan-tanjung-perak.jpg" alt="PERMINTAAN BERKURANG: Turunnya volume bongkar muat di pelabuhan berdampak pada nasib sekitar 4.500 tenaga kerja bongkar muat. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERMINTAAN BERKURANG: Turunnya volume bongkar muat di pelabuhan berdampak pada nasib sekitar 4.500 tenaga kerja bongkar muat. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan, tuduhan anti-dumping dan safeguard dari negara mitra dagang terhadap produk ekspor Indonesia berpotensi menghilangkan triliunan rupiah devisa negara. Pelaksana Tugas (Plt). Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag Srie Agustina mengungkapkan, 16 inisiasi tuduhan yang dicatat oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) sejak awal tahun hingga 31 Mei 2020 berpotensi menyebabkan hilangnya devisa negara USD 1,9 miliar atau setara Rp 26,5 triliun.  "Semua tuduhan tersebut berpotensi menyebakan suatu angka yang tak sedikit di tengah kebutuhan sumber devisa untuk pendapat negara," ujarnya dalam video conference, Senin (8/6).  Srie memaparkan, adapun produk yang terkena tuduhan anti-dumping mulai dari monosodium glutamat, produk baja, produk alumunium, produk kayu, benang tekstil, bahan kimia, hingga produk otomotif. "Kehilangan devisa yang besar hanya dalam lima bulan ini," imbuhnya.  Srie menyebut, negara yang paling sering menerapkan aturan bea masuk anti-dumping dan safeguards terhadap produk ekspor Indonesia di antaranya, India 54 kasus, Amerika Serikat 37 kasus, Uni Eropa 34 kasus, Australia 28 kasus, dan Turki 23 kasus.  Menurutnya, laporan terkait anti-dumping semakin sering muncul sejak terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ditambah makin meluasnya penyebaran virus Covid-19 di berbagai negara di dunia.  Dengan adanya wabah pandemi tersebut, semakin banyak negara mengambil kebijakan proteksionisme untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk impor. Mereka juga menjaga produk-produk mereka untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.  "Negara dunia melakukan pelarangan ekspor impor dan penggelontoran berbagai insentif guna mencegah keterpurukan ekonomi," ujar Srie.

Dituduh Anti-dumping dan Safeguard, RI Bisa Kehilangan Rp 26,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/21_upah.jpg" alt="Karyawan Pabrik sepatu PT. Aggio multimex sidoarjo sedang mengerjakan proses produksi sepatu. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Karyawan Pabrik sepatu PT. Aggio multimex sidoarjo sedang mengerjakan proses produksi sepatu. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tekanan pada industri domestik kini bertambah dengan tingginya upah minimum regional. Salah satunya industri alas kaki yang mayoritas padat karya. Kementerian Perindustrian pun menginginkan adanya aturan pengamanan perdagangan berupa safeguard untuk melindungi industri tersebut.  ’’Harus ada safeguarding. Kita khawatir industri sepatu tidak bisa berkompetisi secara harga dengan produk-produk yang datang dari luar negeri,’’ ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di Jakarta, Jumat (22/11). Dengan adanya safeguard, alas kaki dalam negeri diharapkan bisa semakin bersaing dengan produk impor.  Aturan safeguard sebelumnya diberlakukan untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan tiga peraturan menteri keuangan (PMK) terkait serbuan produk impor.  ’’Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan awal Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, terdapat kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk kain,’’ tambah Agus. Dengan tiga aturan tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor.  Soal tingginya upah minimum kabupaten/kota (UMK), dia memberikan contoh Provinsi Banten. Baru-baru ini, asosiasi melaporkan bahwa ada wacana gelombang migrasi perusahaan alas kaki ke luar Banten untuk mencari daerah yang memiliki upah rendah. Tingginya biaya produksi akhirnya memengaruhi daya saing. ’’Pabrik sepatu yang ada di Banten maupun wilayah lain jadi tidak bisa berkompetisi secara harga,” ujar Agus.  Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko melaporkan, pada Kemenperin sudah ada 25 pabrik alas kaki yang hengkang dari Banten, termasuk dari Tangerang, untuk relokasi ke Jawa Tengah. ”Yang jelas, relokasi pabrik itu dilakukan karena naiknya UMP atau UMK,” kata Eddy.  Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menyatakan, tindakan yang logis bagi industri adalah menekan biaya produksi melalui relokasi. ”Namun harapan kami, baik regulator, serikat pekerja, dan pengusaha, bekerja samalah dengan baik dan bersinergi untuk kepentingan bersama,” ungkapnya.  Industri alas kaki merupakan salah satu sektor manufaktur andalan. Pertumbuhan kelompok industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki pada 2018 mencapai 9,42 persen. Angka itu naik dibandingkan 2017 sekitar 2,22 persen. Pertumbuhan industri juga diikuti naiknya ekspor alas kaki 4,13 persen menjadi USD 5,11 miliar pada 2018 jika dibandingkan tahun sebelumnya USD 4,91 miliar.  TARGET INDUSTRI PENGOLAHAN NONMIGAS 2019 Jenis Industri | Pertumbuhan Makanan dan minuman | 9,86% Permesinan | 7% Tekstil dan pakaian jadi | 5,61% Kulit dan alas kaki | 5,40%

Upah Tinggi Bebani Industri Alas Kaki

safeguard

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#safeguard

Berita Terkini

Pasar AS dan Eropa Lesu, Industri Tekstil Butuh Kebijakan Proteksi

Kalah Daya Saing, Filipina Berlakukan Safeguard Otomotif

RI Masuk Daftar Negara Paling Sering Dituduh Langgar Norma Perdagangan

Dituduh Anti-dumping dan Safeguard, RI Bisa Kehilangan Rp 26,5 Triliun

Upah Tinggi Bebani Industri Alas Kaki

Download Aplikasi JawaPos.com