<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/d0fbfce1-963f-41cb-b954-bb00f1ab5870-3109635482.jpeg" alt="Penampakan barang bukti uang Rp 5 miliar di dalam 5 koper ditemukan KPK dari kasus korupsi Bea Cukai, dari penggeledahan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2)." width="100%">
<figcaption>Penampakan barang bukti uang Rp 5 miliar di dalam 5 koper ditemukan KPK dari kasus korupsi Bea Cukai, dari penggeledahan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).</figcaption>
</figure> </strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemakaian atau pemanfaatan lain dari&nbsp;<em>safe house&nbsp;</em>atau rumah aman yang dipakai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai Kemenkeu), terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi mengenai importasi barang tiruan atau KW. Hal ini dilakukan guna menelisik lebih jauh aktivitas yang dilakukan para tersangka, selain untuk menyimpan ''duit panas'' sebelum di cokok lembaga antirasuah.</p> <p>&ldquo;Apakah hanya untuk penempatan uang atau aktivitas lainnya? Ini masih terus kami dalami,&rdquo; ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Selasa (24/2).</p> <p>Budi menjelaskan pendalaman terkait hal itu akan dilakukan KPK dengan memeriksa sejumlah saksi kasus tersebut.</p> <p>&ldquo;Kami membutuhkan saksi-saksi lain tentunya untuk menerangkan ya, berkaitan dengan pemanfaatan&nbsp;<em>safe house</em>&nbsp;ini untuk operasional apa saja,&rdquo; katanya.</p> <p>Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.</p> <p>Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan salah satu orang yang ditangkap dalam OTT adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Rizal.</p> <p>Pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan enam dari 17 orang yang ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC.</p> <p>Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL).</p> <p>Berikutnya pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK).</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemakaian atau pemanfaatan lain dari safe house atau rumah aman yang dipakai pegawai bea cukai

KPK dalami Pemakaian Safe House Bea Cukai Selain untuk Simpan Duit Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/Screenshot-2025-12-12-141837-2133125760.png" alt="Film Safe House (Dok. IMDb)" width="100%">
<figcaption>Film Safe House (Dok. IMDb)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- <em>Safe House</em> yang dirilis pada tahun 2012 merupakan sebuah thriller aksi yang menegangkan.&nbsp;Disutradarai oleh Daniel Espinosa, film ini menampilkan Denzel Washington dan Ryan Reynolds sebagai pemeran utama.</p> <p>Cerita berpusat pada Tobin Frost, seorang mantan agen CIA yang kini menjadi buronan internasional.&nbsp;Ia dikenal sebagai salah satu pengkhianat paling berbahaya yang pernah dimiliki badan intelijen Amerika.</p> <p>Ryan Reynolds berperan sebagai Matt Weston, seorang agen muda CIA yang ditugaskan menjaga sebuah safe house di Cape Town, Afrika Selatan.&nbsp;</p> <p>Weston merasa kariernya stagnan karena hanya mengurus fasilitas yang jarang digunakan. Ketegangan dimulai ketika Tobin Frost tiba-tiba ditangkap dan dibawa ke safe house yang dijaga Weston.&nbsp;</p> <p>Kehadiran Frost membuat Weston harus menghadapi situasi yang jauh di luar pengalamannya. Namun, keadaan semakin kacau ketika safe house diserang oleh sekelompok milisi bersenjata.</p> <p>Weston terpaksa melarikan diri bersama Frost untuk menyelamatkan nyawanya. Perjalanan keduanya penuh dengan aksi kejar-kejaran, baku tembak, dan intrik politik.&nbsp;</p> <p>Weston harus belajar cepat untuk menghadapi dunia spionase yang penuh pengkhianatan. Tobin Frost digambarkan sebagai sosok yang cerdas, manipulatif, dan sulit ditebak. Ia sering memanfaatkan kelemahan Weston untuk kepentingannya sendiri.</p> <p>Di sisi lain, Weston berusaha membuktikan dirinya sebagai agen yang kompeten. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya layak mendapatkan misi besar, bukan sekadar penjaga safe house.</p> <p>Film ini menampilkan banyak adegan aksi spektakuler, mulai dari kejar-kejaran mobil di jalanan Cape Town hingga pertempuran sengit dengan senjata api.</p> <p>Selain aksi, <em>Safe House</em> juga menyajikan drama psikologis antara dua karakter utama. Hubungan Weston dan Frost penuh ketegangan, saling curiga, namun juga saling membutuhkan.</p> <p>Denzel Washington tampil memukau sebagai Frost, memberikan aura misterius sekaligus karisma yang membuat penonton sulit membenci karakternya. Ryan Reynolds pun berhasil menunjukkan sisi emosional dan kerentanan Weston.</p> <p>Film ini juga menyinggung isu moralitas dalam dunia intelijen. Apakah pengkhianatan Frost benar-benar salah, atau justru ia membuka kebusukan yang selama ini ditutupi CIA?</p> <p class="class-paragraph">Intrik politik dan konspirasi menjadi bumbu utama cerita. Penonton diajak menyadari bahwa dalam dunia spionase, kebenaran seringkali kabur dan penuh manipulasi.</p> <p>Dengan durasi sekitar 115 menit, <em>Safe House</em> berhasil menjaga ketegangan dari awal hingga akhir. Alur cerita yang cepat membuat penonton terus terpaku pada layar.</p> <p>Secara keseluruhan, <em>Safe House</em> adalah film aksi-thriller yang memadukan intensitas, drama karakter, dan intrik politik.&nbsp;</p> 

Disutradarai oleh Daniel Espinosa, Safe House yang dirilis pada tahun 2012 merupakan film thriller aksi yang menegangkan.

Sinopsis Film Safe House (2012), Denzel Washington dan Ryan Reynolds dalam Perburuan Penuh Aksi​

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/Kondisi-rumah-Anggota-DPR-Uya-Kuya-Dery-Ridwansah-1JPG-334907793.jpg" alt="Suasana rumah Anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya yang berantakan di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (31/8/2025).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana rumah Anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya yang berantakan di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (31/8/2025).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Presenter Uya Kuya sangat mengkhawatirkan keselamatan keluarganya setelah insiden penjarahan terjadi di rumahnya yang terletak di bilangan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu (30/8) malam lalu.&nbsp;</p> <p>Uya Kuya pun mengamankan keluarganya, termasuk mertua dan orang tuanya, di tempat yang dijamin kemanan dan keselamatan mereka. Dia tidak mau terjadi hal-hal tak diinginkan pada orang-orang yang sangat dicintainya tersebut.</p> <p>"Masih ada di safe house, ada di rumah aman," kata Uya Kuya saat ditemui di bilangan Jakarta Timur, Rabu (3/9).</p> <p>Dengan berada di rumah aman, Uya Kuya bisa bernapas lega keluarganya tidak akan diganggu oleh orang-orang yang mungkin sakit hati dengan tindakan joget-joget pada momen dinaikkannya gaji dan tunjangan DPR disaat rakyat lagi mengalami kesulitan secara ekonomi.</p> <p>"Fokus saya memang ke orang tua, ke mertua saya dulu. Karena tempat tinggal orang tua dan mertua di rumah itu (yang dijarah). Sekarang mertua ada di tempat aman, orang tua juga ada di tempat aman," ungkap Uya Kuya.&nbsp;</p> <p>Sejak insiden penjarahan terjadi di rumahnya, Uya Kuya berusaha mengasingkan diri dari kerumunan orang. Kalaupun harus bepergian ke suatu tempat di Jakarta dan sekitarnya, dia memilih melakukannya secara diam-diam.</p> <p>"Saya baru pertama kalinya ketemu orang-orang ramai, kemarin saya keluarnya diam-diam. Saya nggak nyangka banyak wartawan di sini dan saya belum siap untuk diwawancara sebenarnya," tutur Uya Kuya.</p> <p>Dia pun mengikhlaskan barang-barang miliknya diambil oleh para penjarah dengan harapan barang-barang tersebut bermanfaat untuk mereka. Uya Kuya tak masalah barang-barang itu tak kembali. Uya hanya berharap dokumen-dokumen berharga dan kucing-kucing kesayangannya dapat dikembalikan.</p>

Uya Kuya mengamankan keluarganya di safe house pasca insiden penjarahan di rumahnya. Ia berharap barang-barang berharga dapat kembali.

Uya Kuya Bawa Keluarganya Tinggal di Safe House Pasca Kasus Penjarahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-3JPG-3381240620.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri memberikan keterangan pers kepada awak media usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (1/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri memberikan keterangan pers kepada awak media usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (1/12/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri menjalani pemeriksaan pertama dengan status tersangka dalam kasus dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Selepas diperiksa, dia kembali berkoar bahwa ini merupakan serangan balik koruptor.</p> <p>&rdquo;Bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, tetapi kita sadar bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor dan juga serangan balik dari para koruptor itu sendiri,&rdquo; katanya.</p> <p>Yang memeriksa Firli penyidik Polda Metro Jaya. Dia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam.</p> <p>Firli menyampaikan bahwa dirinya taat hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum. &rdquo;Tentu, kami berharap rekan-rekan semua mengawal proses hukum yang sudah berjalan, kita hormati asas praduga tak bersalah, dan juga kita pastikan bahwa kepastian hukum akan berjalan,&rdquo; ujarnya di hadapan para wartawan setelah diperiksa di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, tadi malam (1/12).</p> <p>Tapi, menurut Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Firli seharusnya sudah bisa ditahan penyidik. Dia menilai, selama ini mantan Kapolda Sumatera Selatan tersebut sudah bersikap tidak kooperatif.</p> <p>Salah satu buktinya adalah mangkir dari beberapa jadwal pemeriksaan. Kemudian meminta pemeriksaan dipindahkan di gedung Bareskrim. &rdquo;Saya minta dilakukan penahanan karena alasan utama penahanan itu kan tidak kooperatif,&rdquo; kata dia.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/Alex-tirta-Dery-Ridwansah-6JPG-1652403736.jpg" alt="Bos Alexis Group sekaligus  Ketua PBSI Alex Tirta tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (1/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Bos Alexis Group sekaligus  Ketua PBSI Alex Tirta tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (1/12/2023).</figcaption>
</figure> <p>Selain Firli, kemarin penyidik juga memanggil Ketua Harian PBSI Tirta J. Darmadji alias Alex Tirta. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih sembilan jam, Alex menyampaikan bahwa pemeriksaan kemarin adalah lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya di Polda Metro Jaya.</p> <p>&rdquo;Jadi, hanya memperjelas itu semua,&rdquo; ucap dia.</p> <p>Oleh penyidik, dia ditanyai 13 pertanyaan. Seluruhnya seputar safe house di Jalan Kertanegara, Jakarta, yang disewa Firli.</p> <p>Alex menyebutkan, rumah itu disewa Firli Rp 650 juta. Pembayarannya dilakukan secara tunai menggunakan uang pecahan rupiah. &rdquo;Sudah saya jelaskan ke penyidik,&rdquo; jawab dia saat ditanya lebih lanjut terkait dengan rumah tersebut.</p> <p class="class-paragraph">Alex mengakui, dirinya juga sempat bertemu dengan Firli di gedung Bareskrim. Namun, keduanya tidak banyak bicara. &rdquo;Sebatas salam saja,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dalam keterangan tertulisnya pada awal bulan lalu (1/11), Alex mengatakan, awalnya rumah tersebut dipakai olehnya untuk mengakomodasi tamu bisnis dari luar negeri. Namun, karena pandemi Covid-19 melanda, rumah tersebut tak dipakai lagi olehnya.</p> <p>Pada 2020 dia bertemu dengan Firli. Saat itu Firli menyampaikan butuh sebuah rumah singgah karena rumah pribadinya di Bekasi dinilai terlalu jauh dari Jakarta. Alex kemudian menyarankan Firli untuk melanjutkan sewa rumah itu dan disetujui, tapi tidak perlu ada perubahan nama penyewa.</p> <p>&rdquo;Mulai Februari 2021, Bapak Firli mulai menyewa rumah itu dengan membayar ke saya sebagai pihak penyewa ke pemilik rumah tersebut. Bapak Firli membayar Rp 650 juta yang uangnya langsung saya kirim ke pemilik,&rdquo; jelas Alex.</p> <p><strong>Revisi UU KPK</strong></p> <p>Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari sepakat dengan pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo terkait pelemahan pemberantasan korupsi lewat revisi UU KPK. Feri menyebutkan, UU KPK hasil revisi menegaskan bahwa KPK berada di rumpun eksekutif. Ketentuan itu tertuang di Pasal 3 UU Nomor 19 tentang KPK.</p> <p>Konsekuensi dari ketentuan itu, kata Feri, adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUD 1945 secara aturan bisa mengintervensi KPK. &rdquo;Itulah yang menjadi sumbu paling utama dalam kerusakan KPK di era Jokowi,&rdquo; kata Feri saat dihubungi <em>Jawa Pos</em> kemarin.</p> <p>Sebelumnya, dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, status KPK tidak disebut secara tegas berada di rumpun eksekutif. KPK disebut sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan mana pun. Hal itu tertuang dalam Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.</p> <p>Sementara di revisi UU KPK, ketentuan pasal 3 tersebut diubah menjadi KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Perubahan itulah yang menegaskan bahwa KPK berada di bawah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.</p> <p>Terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menepis keterangan yang disampaikan Agus di salah satu stasiun TV swasta nasional. Menurut dia, tidak pernah terjadi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Agus yang membahas soal perkara korupsi e-KTP.</p> <p>&rdquo;Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda presiden,&rdquo; ungkapnya kepada awak media di Jakarta.</p> <p>Ari menambahkan, sebagaimana telah diketahui semua pihak, proses hukum perkara tersebut tetap berjalan. Bahkan, mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sudah divonis bersalah dengan putusan berkekuatan hukum tetap sejak 2017.</p> <p class="class-paragraph">Ari menegaskan, presiden secara resmi telah menyatakan dukungan atas penanganan perkara itu. &rdquo;Presiden dalam pernyataan resmi 17 November 2017 dengan tegas meminta agar Setya Novanto mengikuti proses hukum di KPK,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Bukan hanya itu, Ari menyatakan bahwa revisi UU KPK yang berjalan pada 2019 bukan inisiatif pemerintah. Revisi UU tersebut merupakan inisiatif DPR. Revisinya juga dilakukan jauh setelah Setnov menjalani proses hukum dan dinyatakan bersalah. <strong>(syn/tyo/c19/ttg)</strong></p>

Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri menjalani pemeriksaan pertama dengan status tersangka dalam kasus dugaan pemerasan kepada SYL.

Dicecar Terkait Safe House di Jalan Kertanegara, Alex Tirta: Firli Bayar Sewa Pakai Uang Tunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-1JPG-2728157377.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya mengkonfirmasi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pernah bertemu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan. Namun, belum diketahui pasti waktu pertemuan tersebut&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang jelas ada," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (3/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ade tak merinci ihwal pertemuan Firli dan SYL di rumah yang dijadikan safe house tersebut. Jumlah pertemuan yang dilakukan pun belum diketahui.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013216175/ojk-cabut-izin-usaha-asuransi-prolife-indonesia-ini-penyebabnya">OJK Cabut Izin Usaha Asuransi Prolife Indonesia, Ini Penyebabnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Materi penyidikan ya," jelas Ade.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menaikan status perkara dugaan pemerasaan eks&nbsp;Mentan&nbsp;Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keputusan ini diambil oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10). Penyidik juga telah memeriksa 6 saksi dalam perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan statusnya penyelidkan ke tahap penyidkkan," kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka," jelasnya.</div>

Polda Metro Jaya mengkonfirmasi Syahrul Yasin Limpo (SYL) pernah bertemu dengan Ketua KPK Firli Bahuri di rumah Jalan Kertanegara Nomor 46.

Polisi Benarkan Ada Pertemuan SYL dan Firli Bahuri di Safe House Kertanegara

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-1-1417393448.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri berjabat tangan saat konferensi pers terkait kasus dugaan korupsi Kabasarnas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (31/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri berjabat tangan saat konferensi pers terkait kasus dugaan korupsi Kabasarnas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (31/7/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Penyidik Polda Metro Jaya telah menyita dokumen transaksi penyewaan rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan yang dipakai oleh Ketua KPK Firli Bahuri sebagai safe house. Dalam perjanjian sewa menyewa antara pemilik rumah berinisial E dengan Alex Tirta ada kesepakatan rumah tidak boleh dipindahtangankan selama masa sewa berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sudah dapatkan juga terkait dokumen sewa-menyewa dimaksud. Di mana salah satu klausul pasalnya itu tidak boleh dilakukan pindah tangan tanpa atau atas persetujuan tanpa ada persetujuan dari pemilik rumah. Itu yang dilakukan saksi AT kemudian menyerahkan kembali ke pihak lain," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (3/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Alex memindahtangankan rumah tersebut ke tangan Firli. Sejak 2020, rumah tersebut dipakai oleh Firli. Sedangkan kontrak sewa baru akan habis pada Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013215546/chelsea-sumbang-pemain-terbanyak-skuad-muda-inggris-di-piala-dunia-u-17-2023">Chelsea Sumbang Pemain Terbanyak Skuad Muda Inggris di Piala Dunia U-17 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil keterangan saksi E sebagai pemilik rumah Kertanegara disampaikan bahwa sejak tahun 2020 rumah Kertanegara Nomor 46 Jaksel telah disewakan melalui perantara kepada saksi AT," jelas Ade.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menaikan status perkara dugaan pemerasaan eks&nbsp;Mentan&nbsp;Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keputusan ini diambil oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10). Penyidik juga telah memeriksa 6 saksi dalam perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013215531/dinar-candy-ko-apex-umrah-bareng-usai-dikabarkan-nikah-siri-warganet-baru-tahu-ada-manusia-nggak-punya-hati">Dinar Candy-Ko Apex Umrah Bareng Usai Dikabarkan Nikah Siri, Warganet: Baru Tahu Ada Manusia Nggak Punya Hati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan statusnya penyelidkan ke tahap penyidkkan," kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka," jelasnya.</div>

Alex memindahtangankan rumah tersebut ke tangan Firli. Sejak 2020, rumah tersebut dipakai oleh Firli.

Polisi Sita Dokumen Penyewaan Safe House Firli Bahuri, Diduga Ada Klausul Dilanggar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/JKT_Saut-Situmorang-Diperiksa-Terkait-Kasus-SYL_Salman-Toyibi4-1510365902.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua KPK periode tahun 2015-2019 Saut Situmorang usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua KPK periode tahun 2015-2019 Saut Situmorang usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Rumah yang diduga disewa Ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kertanegara 46, Jakarta, memantik sorotan. Apalagi, tarif sewa rumah itu disebut mencapai Rp 650 juta setahun. Sejumlah kalangan mendesak Polda Metro Jaya mengusut potensi kasus gratifikasi di balik rumah tersebut.</p> <p>Wakil Ketua KPK 2015&ndash;2019 Saut Situmorang mengatakan, jika informasi soal sewa itu benar, maka Firli berpotensi melakukan gratifikasi.</p> <p>Sebab, pimpinan KPK dilarang keras menerima fasilitas di luar yang dibiayai oleh anggaran KPK. "Rp 650 juta itu bukan angka yang kecil," katanya kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin (1/11).</p> <p>Dia menyebut, selama dirinya menjabat di KPK, larangan menerima fasilitas di luar ketentuan sudah sangat tegas. &rsquo;&rsquo;Bahkan, ketika saya menikahkan anak, tamu yang ngasih uang Rp 1 juta atau lebih harus dilaporkan. Dan, dikembalikan ke negara,&rsquo;&rsquo; kenangnya.</p> <p>Dia menilai penerimaan Firli atas fasilitas rumah di Kertanegara itu sangat bertentangan. Pun jika Firli ternyata membayar sendiri uang sewanya, itu tidak masuk akal. Sebab, sepengetahuannya, fasilitas rumah untuk pimpinan KPK tidak sampai di angka itu. Karena itu, Saut berharap Polda mengusut duduk perkara rumah tersebut.</p> <p>Organisasi antikorupsi Indonesia Memanggil (IM57+) juga meminta rumah di Jalan Kertanegara diusut. Pertama, soal sebutan safe house untuk rumah itu. &rsquo;&rsquo;Di KPK sendiri, safe house merupakan tempat tersembunyi untuk mendukung operasi intelijen dan surveillance,&rsquo;&rsquo; papar Ketua IM57+ M. Praswad Nugraha kemarin.</p> <p>Rumah itu juga harus tercatat dalam aset KPK dan dibiayai APBN. Namun, lokasinya harus sangat rahasia hingga tidak semua penyidik mengetahui.</p> <p>Praswad menduga, rumah tersebut digunakan Firli untuk bertemu pejabat terkait kasus yang ditangani KPK. Namun, menurut dia, sebutan safe house juga tidak tepat. Sebab, rumah itu tidak masuk dalam LHKPN dan bukan digunakan untuk mendukung operasi intelijen KPK. Rumah itu lebih tepat disebut lobby house karena diduga menjadi tempat terjadinya negosiasi.</p> <p>Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, banyak yang harus didalami terkait Alex Tirta dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat ketua KPK. Alex Tirta diduga orang yang menyewakan rumah di Jalan Kertanegara untuk Firli.</p> <p>Namun, dalam keterangan tertulis, Alex membantah tuduhan itu. Dia mengatakan pernah menyewa rumah tersebut, lalu dialihsewakan kepada Firli. Alex mengaku hanya perantara alih sewa antara Firli dan pemilik rumah. &rsquo;&rsquo;Apakah Firli ini sudah menganggap Rp 650 juta itu uang kecil. Hingga menyewa setahun sekali senilai itu hanya untuk singgah,&rsquo;&rsquo; kata Boyamin.</p> <p>Kalau seperti itu, lanjutnya, berarti Firli sudah kaya raya. Seberapa kaya itu yang jadi pertanyaan. &rsquo;&rsquo;Walau dianggap uang kecil, seharusnya tetap dilaporkan ke LHKPN. Karena perlu dicatat. Misal, kekayaannya berapa berkurang Rp 650 juta untuk menyewa. Harus ada jejak begitu. Kalau enggak, patut dicurigai,&rsquo;&rsquo; terangnya.</p> <p class="class-paragraph">Menurut dia, Polda Metro Jaya yang telah memeriksa lebih dari 55 saksi semestinya dengan jumlah itu cukup untuk mendapatkan barang bukti. Pemeriksaan terhadap Alex Tirta seharusnya menjadi puncaknya. &rsquo;&rsquo;Sehingga Kamis atau Jumat bisa melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, sekaligus memberikan kepastian hukum,&rsquo;&rsquo; jelasnya.</p> <p>Kemarin SYL juga sempat menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dia datang seorang diri pukul 12.58 WIB dan keluar dari ruang pemeriksaan pukul 16.23 WIB. SYL kembali irit bicara saat ditanya penyerahan uang kepada Firli. &rsquo;&rsquo;Tanya ke penyidik,&rsquo;&rsquo; ucapnya.</p> <p>Sementara itu, Tirta Juwana Darmadji alias Alex Tirta mangkir dari panggilan penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan alasan sakit. Ketua harian PP PBSI itu diagendakan menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan (KPK) terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.</p> <p>Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan, sekira pukul 13.45 WIB penasihat hukum Alex Tirta tiba di gedung Promoter lantai 21 (ruang riksa Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya) untuk menginfokan kepada penyidik bahwa kliennya berhalangan hadir. "Alex Tirta seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini (kemarin, Red) pukul 14.00 WIB, tapi tidak hadir karena alasan kesehatan," kata Ade Safri kemarin.</p> <p>Sebagaimana diketahui, penyidik menjadwalkan pemeriksaan tiga saksi terkait kasus dugaan pemerasaan mantan Mentan. Yakni, Alex Tirta, eks ajudan Mentan, dan 1 saksi lainnya. Alex diperiksa terkait rumah di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang sempat digeledah terkait kasus itu. Rumah tersebut diduga menjadi lokasi pertemuan Firli-SYL. <strong>(elo/idr/ygi/c18/oni)</strong></p>

Rumah yang diduga disewa Ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kertanegara 46, Jakarta, memantik sorotan.  Harga sewanya Rp 650 juta.

Harga Sewa Safe House Firli Bahuri Rp 650 Juta, Polda Metro Jaya Didesak Usut Sumber Uangnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/JKT_Penggledahan-rumah-Ketua-KPK-Firli-Bahuri_Salman-Toyibi4-622552014.jpg" alt="Sejumlah penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berjaga di depan rumah sewaan Ketua KPK Firli Bahuri, yang pembayarannya diduga dilakukan oleh Alex Tirta" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berjaga di depan rumah sewaan Ketua KPK Firli Bahuri, yang pembayarannya diduga dilakukan oleh Alex Tirta</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengusaha tempat hiburan malam, Alex Tirta dipastikan mangkir pada panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alex beralasan sedang sakit sehingga tidak bisa hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Informasi ketidakhadiran Alex disampaikan oleh penasihat hukumnya. Surat resmi telah diserahkan kepada penyidik sekitar pukul 13.45 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menginfokan kepada penyidik bahwa Alex Tirta berhalangan hadir pada jadwal pemeriksaan hari ini yg sdh terjadwal pada pukul 14.00 WIB karena alasan kesehatan," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (1/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/013208496/hadir-di-macbook-pro-2023-ini-keunggulan-chip-m3-baru-dari-apple">Hadir di MacBook Pro 2023, Ini Keunggulan Chip M3 Baru dari Apple</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex meminta pemeriksaannya dilaksanakan pada Jumat, lusa. "Meminta dijadwalkan ulang untuk pemeriksaan terhadap Alex Tirta pada hari Jumat, 3 November 2023 pukul 09.00 WIB di ruang riksa Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," jelas Ade.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menaikan status perkara dugaan pemerasaan eks&nbsp;Mentan&nbsp;Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keputusan ini diambil oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10). Penyidik juga elah memeriksa 6 saksi dalam perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan statusnya penyelidkan ke tahap penyidkkan," kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka," jelasnya.</div>

Pengusaha tempat hiburan malam, Alex Tirta dipastikan mangkir pada panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan SYL.

Ngakunya Sakit, Alex Tirta Mangkir Dari Panggilan Polisi Soal Safe House Firli Bahuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/JKT_Penggledahan-rumah-Ketua-KPK-Firli-Bahuri_Salman-Toyibi5-2570669615.jpg" alt="Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membawa keluar koper dari salah satu kediaman Ketua KPK Firli Bahuri usai melakukan penggledahan di kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (26/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membawa keluar koper dari salah satu kediaman Ketua KPK Firli Bahuri usai melakukan penggledahan di kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (26/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Ketua KPK Firli Bahuri kemarin (31/10) diproses dua lembaga sekaligus. Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri memanggil eks menteri pertanian tersebut.</p> <p>Di lain pihak, Dewan Pengawas (Dewas) KPK memeriksa empat orang dari Kementan terkait SYL.</p> <p>Mengenakan rompi oranye, SYL datang ke Mabes Polri sekitar pukul 13.30 WIB. Dia didampingi petugas dari KPK. Saat masuk ke Mabes Polri, SYL irit bicara. &rsquo;&rsquo;Aku mau diperiksa dulu,&rsquo;&rsquo; ucapnya lirih.</p> <p>Demikian juga ketika dia keluar dari ruang pemeriksaan Mabes Polri sekitar pukul 19.00. SYL keluar bersama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Dikawal lima petugas kepolisian, keduanya enggan berbicara kepada awak media yang sudah menunggu.</p> <p>Ketua Tim Pengacara SYL Djamaludin Koedoeboen mengatakan, kliennya mendapat sekitar 22 pertanyaan dari penyidik. Dia tidak menjelaskan secara terperinci soal pertanyaan yang diajukan. &rsquo;&rsquo;Pertanyaan itu pengulangan saja. Mungkin untuk menjaga konsistensi beliau (SYL, Red),&rsquo;&rsquo; paparnya. Saat ditanya apakah pertanyaan penyidik mengarah ke penyerahan uang kepada Firli, Djamaludin menepis hal itu.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/JKT_Pemeriksaan-Syahrul-Yasin-Limpo-di-Mabes-Polri_Salman-Toyibi-4-1156841018.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/10/2023).</figcaption>
</figure> <p>Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan terkait kasus SYL dilakukan di dua tempat. Yakni, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.</p> <p>Di polda, pemeriksaan dilakukan di Ruang Riksa Subdit Tipikor Ditreskrimsus. Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Tomi Murtomo diperiksa sebagai saksi bersama empat orang. Tidak dijelaskan siapa saja empat orang tersebut. Sementara di mabes, selain SYL dan Hatta, Kapolrestabes Semarang Irwan Anwar juga diperiksa.</p> <p>Keberadaan safe house berupa rumah sewa di Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta, memunculkan temuan baru. Hari ini (1/11), kata Ade, rencananya polda memanggil Alex Tirta, pengusaha sekaligus ketua harian PP PBSI.</p> <p>Rumah tersebut sebenarnya milik seseorang berinisial E. Lalu, disewa Alex untuk Firli. Tarif sewanya diperkirakan mencapai sekitar Rp 650 juta setahun. &rsquo;&rsquo;Seperti itu,&rsquo;&rsquo; ucap Ade terkait status rumah di kawasan elite Jakarta Selatan tersebut.</p> <p>Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo angkat bicara terkait dugaan temuan polda. Menurut dia, haram bagi pimpinan KPK menerima hal itu. &rsquo;&rsquo;Sama sekali tidak diperbolehkan,&rsquo;&rsquo; tegasnya kepada Jawa Pos kemarin. Jika terbukti, penerima maupun pemberi bisa dijerat pasal gratifikasi.</p> <p class="class-paragraph"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013169646/terkait-soal-dugaan-pemerasan-yang-seret-firli-polda-metro-jaya-panggil-tim-penyidik-kpk">Terkait Soal Dugaan Pemerasan Yang Seret Firli, Polda Metro Jaya Panggil Tim Penyidik KPK</a></strong></p> <p>Terpisah, beredar bantahan dari Alex Tirta terkait status rumah Kertanegara 46. Pada intinya, Alex membenarkan pernah menyewa rumah di Kertanegara 46. Namun, status penyewanya saat ini telah berpindah tangan ke Firli. Hal itu merupakan kesepakatan antara dirinya dan Firli. Alex mengaku memiliki bukti kuitansi atas penyewaan tersebut. Namun, bantahan tertulis itu belum terkonfirmasi. Hingga pukul 22.00 WIB, Alex tidak merespons konfirmasi dari <em>Jawa Pos</em>.</p> <p>Sementara itu, setelah memeriksa beberapa pimpinan KPK, Dewas KPK kemarin kembali memanggil sejumlah pihak. Yakni, empat orang dari Kementan. Mereka adalah sopir, ajudan, dan asisten pribadi SYL. Turut diperiksa juga Sekjen Kementan.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Pemeriksaan masih banyak,&rsquo;&rsquo; ucap anggota Dewas KPK Syamsuddin Harris kepada Jawa Pos. Saat ditanya soal pemanggilan Firli, Syamsuddin memaparkan bahwa dewas belum mempersiapkan jadwal itu. Pasalnya, Firli meminta diperiksa setelah 8 November. <strong>(elo/c7/bay)</strong></p>

Dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Ketua KPK Firli Bahuri kemarin (31/10) diproses dua lembaga sekaligus.

Polda: Ketua PBSI Bayari Safe House Firli Bahuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/FIRLY-3497263127.jpg" alt="Penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah Firli Bahuri di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan" width="100%">
<figcaption>Penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di rumah Firli Bahuri di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Safe house yang digunakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri semakin menyajikan fakta menarik. Rumah yang beralamat di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, itu ternyata disewa tidak langsung oleh Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rumah tersebut diketahui dimiliki oleh seseorang berinisial E. Lalu disewa oleh bos tempat hiburan malam, Hotel Alexis, Alex Tirta.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti itu," ucap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (31/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/013205567/mantan-presiden-rfef-luis-rubiales-dilarang-terlihat-dalam-sepak-bola-selama-tiga-tahun">Mantan Presiden RFEF Luis Rubiales Dilarang Terlihat dalam Sepak Bola Selama Tiga Tahun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rumah tersebut disewa oleh Alex Tirta kepada E senilai Rp 600 juta per bulan. Namun, rumah tersebut diduga dipakai oleh Firli Bahuri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemilik rumah Kartanegara no 46 adalah E dan yang menyewa rumah Kartanegara no 46 dari E adalah Alex Tirta," ungkap Ade.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menaikan status perkara dugaan pemerasaan eks&nbsp;Mentan&nbsp;Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013205547/baliho-ganjar-mahfud-di-bali-dicopot-pdip-jangan-ganggu-banteng-kalau-dia-bangun-pasti-brutal">Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot, PDIP: Jangan Ganggu Banteng, Kalau Dia Bangun Pasti Brutal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keputusan ini diambil oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10). Penyidik juga telah memeriksa 6 saksi dalam perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan statusnya penyelidkan ke tahap penyidkkan," kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka," jelasnya.</div> </div> <div>&nbsp;</div>

Safe house yang digunakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri semakin menyajikan fakta menarik.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#safe house

Berita Terkini

KPK dalami Pemakaian Safe House Bea Cukai Selain untuk Simpan Duit Suap

Sinopsis Film Safe House (2012), Denzel Washington dan Ryan Reynolds dalam Perburuan Penuh Aksi

Uya Kuya Bawa Keluarganya Tinggal di Safe House Pasca Kasus Penjarahan

Dicecar Terkait Safe House di Jalan Kertanegara, Alex Tirta: Firli Bayar Sewa Pakai Uang Tunai

Polisi Benarkan Ada Pertemuan SYL dan Firli Bahuri di Safe House Kertanegara

Polisi Sita Dokumen Penyewaan Safe House Firli Bahuri, Diduga Ada Klausul Dilanggar

Harga Sewa Safe House Firli Bahuri Rp 650 Juta, Polda Metro Jaya Didesak Usut Sumber Uangnya

Ngakunya Sakit, Alex Tirta Mangkir Dari Panggilan Polisi Soal Safe House Firli Bahuri

Polda: Ketua PBSI Bayari Safe House Firli Bahuri

Safe House Firli Bahuri Ternyata Disewakan oleh Pemilik Hotel Alexis, Nilainya Rp 600 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#safe house

Berita Terkini

KPK dalami Pemakaian Safe House Bea Cukai Selain untuk Simpan Duit Suap

Sinopsis Film Safe House (2012), Denzel Washington dan Ryan Reynolds dalam Perburuan Penuh Aksi​

Uya Kuya Bawa Keluarganya Tinggal di Safe House Pasca Kasus Penjarahan

Dicecar Terkait Safe House di Jalan Kertanegara, Alex Tirta: Firli Bayar Sewa Pakai Uang Tunai

Polisi Benarkan Ada Pertemuan SYL dan Firli Bahuri di Safe House Kertanegara

Polisi Sita Dokumen Penyewaan Safe House Firli Bahuri, Diduga Ada Klausul Dilanggar

Harga Sewa Safe House Firli Bahuri Rp 650 Juta, Polda Metro Jaya Didesak Usut Sumber Uangnya

Ngakunya Sakit, Alex Tirta Mangkir Dari Panggilan Polisi Soal Safe House Firli Bahuri

Polda: Ketua PBSI Bayari Safe House Firli Bahuri

Safe House Firli Bahuri Ternyata Disewakan oleh Pemilik Hotel Alexis, Nilainya Rp 600 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com

Sinopsis Film Safe House (2012), Denzel Washington dan Ryan Reynolds dalam Perburuan Penuh Aksi