<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/WhatsApp-Image-2023-11-16-at-103906-2097767183.jpeg" alt="MULAI TERTIB: Sejak ada penertiban t ruk oleh Dishub Kabupaten Bogor pada Rabu (15/11/2023), truk di Parung Panjang parkir di kantor parkir." width="100%">
<figcaption>MULAI TERTIB: Sejak ada penertiban t ruk oleh Dishub Kabupaten Bogor pada Rabu (15/11/2023), truk di Parung Panjang parkir di kantor parkir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persoalan operasional truk yang memicu ketegangan antara warga dengan sopir truk di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, mendapat respons dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Dilansir dari laman Pemrov Jabar, Jabarprov.go.id, Bey Machmudin melakukan pengecekan langsung ke Jalan Parung Panjang, Minggu (19/11). Bey Machmudin mengaku datang ke Parung Panjang untuk merespons keluhan masyarakat Bogor terkait kesemrawutan di Jalan Parung Panjang. Sebab jalan yang menghubungkan Jawa Barat dengan Banten itukerap dilintasi truk-truk besar hingga berpotensi terjadinya kecelakaan. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres itu menuturkan, pihaknya akan memberlakukan jadwal khusus untuk truk-truk besar. Truk itu hanya boleh melintas di Jalan Parung Panjang dari pukul 22.00 hingga 05.00 WIB. Pembatasa itu untuk menekan volume kendaraan besar melintas di Jalan Parung Panjang. Tak hanya memberlakukan jadwal khusus, Bey menegaskan, truk besar juga dilarang parkir di luar waktu yang disepakati. "Parkir pun tidak boleh di sini. Warga mengeluhkan kadang-kadang mereka mencuri start, jam lima atau enam sore, mereka datang ke sini untuk parkir. Itu juga mengganggu. Mohon diperhatikan betul," ungkapnya. Terkait adanya dugaan adanya "permainan" atau pungutan liar oleh oknum aparat terhadap sopir truk, Bey mengaku sudah menyiapkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Jabar. Satgas itu menegaskan akan bertindak cepat, jika ada bukti pungli di kawasan Parung Panjang. "Kami ada Satgas Saber Pungli. Jadi silakan dikirimkan kepada kami buktinya, nanti tim akan bergerak cepat. Ada Pak Kapolres, Pak Dandim yang akan segera menindaklanjuti," ujarnya.

Persoalan operasional truk yang memicu ketegangan antara warga dengan sopir truk di Parung Panjang, direspons Pj Gubernur Jawa Barat.

Respons Masalah Kesemrawutan Truk di Parung Panjang, Pj Gubernur Jabar Siapkan Tim Saber Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/PXL_20230423_043139334-2-258043658.jpg" alt="Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polresta Deli Serdang di Posko Saber Pungli, Bandar Udara Internasional Kualanamu." width="100%">
<figcaption>Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polresta Deli Serdang di Posko Saber Pungli, Bandar Udara Internasional Kualanamu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polisi mendirikan posko khusus untuk mengatasi pungutan liar (pungli) di Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deli Serdang. Posko didirikan selama masa angkutan udara Lebaran 2023. &rdquo;Posko ini diisi personel dari tim saber pungli Satreskrim Polresta Deli Serdang,&rdquo; ujar Kanitreskrim Polsek Bandara Kualanamu yang juga Pengawas Dalam (Padal) Posko Bandara Kualanamu Iptu Heri Suhartono seperti dilansir dari Antara. Posko sapu bersih (saber) pungli tersebut berada persis di sisi posko terpadu Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah di terminal kedatangan Bandara Internasional Kualanamu. Terdapat dua regu tim saber pungli yang siaga di posko tersebut dengan kekuatan masing-masing empat personel. &rdquo;Kami berganti sif 12 jam sekali,&rdquo; kata Kepala Tim Regu B Saber Pungli di Bandara Internasional Kualanamu Aiptu AG Sitepu. Pihak kepolisian meminta masyarakat yang merasa terkena pungli supaya segera mengadukan permasalahan ke posko tersebut. Adapun posko saber pungli itu dioperasikan mulai masa angkutan udara Lebaran 2023 sampai 1 Mei. Selama itu, belum ada laporan pungli oleh penumpang di Bandara Internasional Kualanamu. &rdquo;Alhamdulilah belum ada temuan sampai Minggu (23/4),&rdquo; tutur Heri Suhartono. Keamanan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas selama masa mudik dan balik di Bandar Udara Internasional Kualanamu. Jika posko saber pungli diisi anggota Polri, pos terpadu Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah di Kualanamu ditempati petugas dari beberapa instansi. Seperti Satgas Covid-19, otoritas bandara, pihak maskapai, TNI, Polri, dan lain-lain. Dengan menjadi satu tempat, mereka diharapkan dapat saling berkoordinasi untuk menangani situasi yang tidak biasa, meningkatkan keamanan, keselamatan dan pelayanan, kepada penumpang.

Polisi dirikan posko khusus untuk atasi pungutan liar (pungli) di Bandar Udara Internasional Kualanamu selama masa angkutan Lebaran 2023

Polisi Dirikan Posko Khusus Atasi Pungli di Bandara Kualanamu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Saber-Pungli-Jawa-Barat.jpg" alt="Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Satgas Saber Pungli Jawa Barat. Satgas Saber Pungli Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat, merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberhentikan sementara Kepala SMKN 5 Bandung berinisial DN. Hal itu dilakukan usai DN ditangkap atas dugaan pungli di sekolah tersebut.  Kabid Data dan Informasi Saber Pungli Jawa Barat Yudi Ahadiat, mengatakan bahwa hal itu perlu untuk memudahkan pemeriksaan terhadap kepsek yang berinisial DN tersebut.  "Jadi, Saber Pungli telah melakukan gelar perkara terkait dengan hasil pemeriksaan di SMKN 5 Bandung," kata Yudi di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/6) dikutip dari Antara.  Selain soal pemberhentian sementara, Yudi mengatakan bahwa pihaknya melimpahkan gelar perkara itu ke Inspektorat Jawa Barat terkait dengan kasus dugaan pungli di sekolah tersebut.  "Dilimpahkan ke Inspektorat Jawa Barat untuk pemeriksaan pengelolaan keuangan secara komprehensif," katanya.  Pada saat operasi tangkap tangan, Tim Saber Pungli mengatakan bahwa pihaknya mengamankan lima orang, yakni DN selaku kepala sekolah, wakil kepala sekolah berinisial EB, TTG, dan AT selaku pegawai kontrak, dan TS selaku operator.  Terkait dengan gelar perkara, pihaknya baru merekomendasikan saksi pemberhentian sementara bagi DN, sedangkan empat orang lainnya itu masih bisa beraktivitas seperti biasanya.  "Dari hasil pemeriksaan, mungkin ada dikenai sanksi permanen bila memang terbukti," kata dia.  Sebelumnya, Tim Saber Pungli Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada hari Rabu (22/6) di SMKN 5 Bandung. OTT tersebut berawal dari adanya orang tua siswa yang melaporkan adanya dugaan pungli di sekolah itu pada masa penerimaan peserta didik baru (PPDB).  Setelah mendatangi lokasi, Tim Saber Pungli menemukan uang lebih dari Rp40 juta. Uang itu diduga berasal dari titipan orang tua siswa untuk sumbangan bangunan dan sumbangan kegiatan pramuka.

Usai OTT, Saber Pungli Rekomendasikan Kepala SMKN 5 Bandung Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/icw-pns-korup-dki-dan-kemenhub-paling-banyak-terima-gaji_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Koruptor" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Koruptor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga Mei 2022, tercatat 323 bupati atau wali kota di Indonesia telah ditangkap dan ditahan terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal ini dikatakan Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Pusat Republik Indonesia Irjen Pol Agung Makbul.  “Terakhir seminggu lalu, Bupati Bogor Ade Yasin. Sehingga total kepala daerah yang tersandung masalah korupsi menjadi 323 orang,” kata Agung Makbul di Meulaboh, Selasa (17/5) malam dikutip dari Antara.  Pernyataan ini ia sampaikan saat memenuhi undangan Bupati Aceh Barat Ramli M.S. yang turut dihadiri oleh unsur forkompimda dan pejabat daerah Aceh Barat, di pendapa bupati setempat di Meulaboh.  Agung Makbul mengatakan, begitu gencarnya pemerintah melakukan penegakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan gencarnya dilakukan Saber Pungli. Namun sampai saat ini masih saja ada kepala daerah yang tersandung kasus hukum akibat tindak pidana korupsi.  Ia juga mengatakan tindak pidana korupsi dan pungutan liar merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.  Guna mencegah adanya kepala daerah atau penyelenggara pemerintahan di Tanah Air terhindar dari praktik korupsi dan pungutan liar, Satgas Saber Pungli Pusat saat ini terus berupaya melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi tentang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli.  “Saber pungli itu pengendali dan penanggung jawabnya Menkopolhukam, sehingga atas undangan Bupati Aceh Barat dan seizin Menkopolhukam, saya hadir ke Aceh Barat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi di Aceh Barat,” kata dia.  Sosialisasi yang dilakukan pihaknya tersebut untuk menuju zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Kabupaten Aceh Barat.  Dia mengharapkan dengan adanya sosialisasi, pelayanan publik di daerah tersebut akan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

323 Bupati Atau Wali Kota Ditangkap Akibat Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Hendra-Eka-3.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keteran pers udai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih disimpan ol" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keteran pers udai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih disimpan ol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, meminta kepada aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah dan pejabat negara untuk bekerja dengan baik dan tidak makan uang rakyat.  "Kalau kita berbuat kejahatan, makan uang negara dan uang rakyat, suatu saat tidak akan aman, hari ini aman mungkin besok atau lusa anda tidak aman. Ketika sebelum pensiun anda aman, mungkin setelah pensiun anda akan dikejar orang," kata Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (12/3) dikutip dari Antara.  Mahfud dalam acara Pencanangan Kabupaten Bebas Pungutan Liar (Pungli), di Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Sabtu, mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menetapkan untuk meneruskan pemerintahan dengan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN.  "Untuk itu, pemerintah memandang Satuan Tugas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan keberhasilan terlaksananya pembangunan nasional," katanya.  Dalam kesempatan itu, Mahfud ​menegaskan Saber Pungli bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi.  Namun, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi.  "Dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa meskipun merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, Saber Pungli ini bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi, adapun penegakan hukumnya tetap disalurkan kepada lembaga-lembaga hukum fungsional, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK," tegas Mahfud.  Mahfud berharap, kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu ke depan dapat dicanangkan juga sebagai kabupaten/kota bebas Pungli agar tercipta pelayan-pelayan publik yang bersih dari pungli di Provinsi Bengkulu serta berlanjut di seluruh wilayah Indonesia.

Mahfud ke ASN-Pejabat Negara: Makan Uang Rakyat Suatu Saat Tak Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-1-5.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pengli) di berbagai daerah tidak terjebak atau menjadi bagian dari mafia hukum. Sebab, Mahfud mengaku mendapat laporan ada orang yang mengaku-ngaku Satgas Saber Pungli datang ke kantor-kantor dan meminta uang.  "Saya berharap pada Satgas seluruh Indonesia, saya sering mendapat laporan, ada orang mengaku dari Saber Pungli sering minta-minta uang, datang ke kantor-kantor ke perusahaan, pengusaha minta periksa bukunya, itu tidak bisa dilakukan oleh Saber Pungli, itu tugasnya penegak hukum," kata Mahfud dalam rapat koordinasi Satgas Saber Pungli, Rabu (15/12).  Mahfud yang juga merupakan penanggung jawab Satgas Saber Pungli ini menegaskan, meski bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, Saber Pungli bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi.  Dia mengutarakan, Satgas Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan langsung melakukan pungutan liar di birokrasi.  "Penegakan hukumnya tetap disalurkan kepada lembaga-lembaga hukum fungsional untuk itu yaitu kepolisian, Kejaksaan dan KPK," ucap Mahfud.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai, pungutan liar adalah bagian dari mafia. Dia menyebut, pungutan liar, bagian dari industri hukum yang melahirkan mafia hukum.  "Industri hukum itu artinya hukum diolah untuk dipermainkan. Misalnya, orang enggak salah, dicari pasalnya sedemikian rupa atau orang salah dibebaskan, dicari pasalnya, dibuatkan oleh aparat penegak hukum, bebas, bayar," pungkas Mahfud.

Mahfud Imbau Satgas Saber Pungli Tak Terjebak Mafia Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-3-5.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mencanangkan kabupaten dan kota bebas pungutan liar (pungli) kemarin (24/9). Lewat kegiatan yang dilaksanakan di Jogjakarta itu, dia mengajak masyarakat segera melapor apabila mendapati praktik pungli.  Kepada seluruh aparat penegak hukum, Mahfud meminta mereka merespons dan cepat menindak lanjuti apabila ada laporan terkait pungli. ’’Jika ada kontrol dan laporan mengenai pungli dari masyarakat, jangan kita musuhi, apalagi sampai dikriminalisasi. Kita perhatikan saja dan kita selesaikan tanpa harus gaduh,’’ kata dia.  Mahfud mengakui, upaya pemerintah menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, serta terukur memang tidak terlepas dari berbagai masalah. Termasuk pungli. Karena itu, pada 2018 pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pungli.  Meski demikian, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan bahwa Satgas Saber Pungli tidak punya kewenangan memproses hukum. Untuk itu, dia meminta aparat penegak hukum lebih responsif terhadap laporan penyimpangan tersebut. Dengan begitu, upaya pencegahan dan pembinaan untuk menghadirkan kota bebas pungli kian maksimal.  Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta aparat sipil di pemda meninggalkan kebiasaan buruk. Mereka diminta memberikan layanan prima sesuai ikrar sebagai aparatur sipil negara (ASN). ’’Di sini jangan seperti umumnya yang terjadi, setelah tanda tangan pakta integritas, tidak selang lama ada saja oknum yang secara sadar melanggar ikrarnya sendiri,’’ kata Sri Sultan.

Mahfud MD Canangkan Kota Bebas Pungli di Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cegah-korupsi-ridwan-kamil-perkuat-saber-pungli_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil perkuat saber pungli untuk berantas korupsi." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil perkuat saber pungli untuk berantas korupsi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memerangi dan mencegah adanya kegiatan korupsi di lingkungan Jawa Barat. Maka diantisipasi dengan membuat pemetaan 12 modus yang kerap dijadikan sebagai jalan melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan membuat instrumen pencegahan korupsi melalui penguatan Saber Pungli, serta lembaga Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Dengan instrumen Saber Pungli karena KPK versi Provinsi adalah inspektorat. "Mohon izin kita ingin bersinergi di daerah melakukan penindakan selama lima tahun ke depan," kata Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Selasa (30/10). Kang Emil sapaa Ridwan Kamil mengimbau dan menyampaikan pesannya kepada kepala daerah dan pejabat yang ada di seluruh Provinsi Jawa Barat untuk bekerja secara profesional. Tidak tergiur dengan iming-iming yang akhirnya akan merugikan. "Ini pesan kepada seluruh kepala daerah atau pejabat, jangan main-main lagi urusan integritas. Teknologi sudah canggih, laporan masyarakat semakin transparan dan makin mudah. Jadi kerja saja sesuai dengan niat (melayani) dan kita saling mengingatkan," ujarnya. Setelah adanya kasus dugaan korupsi di dua wilayah Jabar yakni Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cirebon, Kang Emil menegaskan pemimpin atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar harus memegang tiga hal penting. Diantaranya Integritas, Melayani, dan Profesional. "Integritas, Melayani, dan Profesional, tiga ini dipegang maka ASN Indonesia (khusus Jabar) juara," ucapnya. Hal itu karena, seorang pemimpin adalah sebagai contoh untuk masyarakatnya. Dalam istilah jika kepala lurus maka ekor pun lurus atau sebaliknya. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang dengan keteladanan. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan tidak banyak kepala daerah yang berani menunjukkan 12 modus tersebut. Modus-modus ini menjadi pengingat tentang adanya bahaya korupsi. "Keinginan Pak Gubernur tadi dijelaskan sangat detail, ada beberapa tempat-tempat yang Pak Gubernur sadari betul dimana kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita anggap itu biasa," ungkap Saut. Pembahasan pencegahan adanya KKN ini dalam agenda pengenalan atau Roadshow Bus Antikorupsi oleh KPK di Kota Bandung. Dengan saling mengingatkan, mengedukasi, dan mendorong dalam pencehahan korupsi agar Indonesia bisa bebas dan bersih dari yang namanya koruptor.

Cegah Korupsi, Ridwan Kamil Perkuat Saber Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tilep-dana-pip-untuk-biaya-pernikahan-honorer-ditangkap-saber-pungli_m_.jpg" alt="Ketua UPP Saber Pungli Sumbar Kombes Pol Dody Marsidy (tengah) didamping Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Syamsi dan Kapolres Solok Kota AKPB Dony Setiawan saat memberikan keterangan pers terkait OTT pungli di Kabupaten Solok di Mapolda Sumbar, Senin" width="100%">
<figcaption>Ketua UPP Saber Pungli Sumbar Kombes Pol Dody Marsidy (tengah) didamping Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Syamsi dan Kapolres Solok Kota AKPB Dony Setiawan saat memberikan keterangan pers terkait OTT pungli di Kabupaten Solok di Mapolda Sumbar, Senin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang tenaga honorer di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) ditangkap tim Saber Pungli. Diduga, oknum berinisial EF, 41, ini menyelewengkan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Dari informasi, oknum honorer yang bekerja sebagai bendahara pembantu Komite Sekolah ini menilep uang program PIP untuk keperluan pribadi. Konon, dana tersebut digunakan untuk biaya pernikahan adiknya hingga keperluan belanja lainnya. Oknum EF dijemput tim saber pungli di tempatnya bekerja pada Rabu (3/10) lalu. "Oknum ini kena OTT tim Saber Solok Kota," kata Ketua UPP Saber Pungli Sumbar Kombes Pol Dody Marsidy dalam gelaran jumpa pers di Mapolda Sumbar, Senin (8/10). Dari penangkapan itu, terang Dody, petugas mengamankan BB berupa 110 buku tabungan siswa penerima dana PIP. Lalu, uang tunai sebesar Rp26,360 juta yang diduga hasil potongan dana PIP siswa yang ditilep pelaku dan sejumlah BB lainnya. Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan mengatakan, kasus dugaan penyelewengan dana PIP ini berawal dari tuntutan siswa atas belum diserahkannnya dana tersebut. Seharusnya, dana PIP itu sudah diterima siswa pada Agustus lalu. Namun, tak kunjung diberikan pihak sekolah. "Awal bulan Oktober, para siswa penerima komplain atas kejadian itu pada pihak sekolah dan menuntut dana PIP segera dicairkan," kata AKBP Dony Setiawan. Usut punya usut, dana PIP sebesar Rp95 juta yang mestinya diperoleh siswa itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk keperluan pribadinya. Alhasil, dana itu hanya diserahkan senilai Rp15 juta. Pihak sekolah juga terkejut atas kejadiaannya. Hanya saja, pihak sekolah berinisiatif untuk mengganti kekurangan dana itu dengan cara dicicil dan sudah terkumpul sebesar Rp40 juta. Namun, saat uang pengganti terkumpul, oknum yang bertugas membagikan dana itu, lagi-lagi menyunat uang siswa dengan jumlah berbeda. Ada yang dipotong Rp200 ribu sampai Rp500 ribu. Pengakuan pelaku, terang Dony, dana PIP sebesar Rp52 juta lebih dipergunakannya untuk biaya pernikahan adiknya. Selebihnya, digunakan untuk beli sepatu, peralatan dapur, kosmetik dan belanja lainnya. "Sejauh ini, belum ditemukan keterlibatan pihak lain, penyelewengan murni inisiatif dari pelaku sendiri," terang Dony Setiawan. Hingga kini, pihak Mapolres Solok Kota masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Sedangkan tersangka oknum honorer tidak ditahan lantaran kooperatif dan tengah memiliki anak yang masih kecil. Akibat perbuatan tersebut, oknum honorer "EF" terancam melanggar Pasal 8 jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Tipikor. Pelaku juga dijerat melanggar aturan Permendikbud RI No 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Permendikbud No 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar, dan Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah No: 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Tilep Dana PIP Untuk Biaya Pernikahan, Honorer Ditangkap Saber Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polres-bengkalis-ungkap-praktik-pungli-di-kampus_m_231162.jpg" alt="Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto." width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (pungli) Polres Bengkalis mengungkap praktik pungli yang terjadi di salah satu perguruan tinggi swasta. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (25/7) lalu, petugas mengamankan seorang tersangka. Adalah DM, 36, yang merupakan staf honorer di bagian Administrasi Umum dan Keuangan kampus. DM merupakan warga Jalan Pramuka Gang Kusuma, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selain mengamankan tersangka, petugas turut menyita berbagai barang bukti. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto menjelaskan, DM diduga memungut uang pembayaran semester lebih dari ketentuan. Seharusnya, mahasiswa hanya dikenakan biaya semester sebesar Rp 1,2 juta. Namun, DM diduga meminta bayaran sebesar Rp 1,5 juta. "Modusnya, pihak kampus menerima kelebihan pembayaran yang dimintakan kepada mahasiswa sebesar Rp 300.000 per orang. Alasannya untuk kebutuhan operasional," ungkap Sunarto, Jumat (27/7). Sebagai barang bukti, polisi menyita uang tunai sebesar Rp 17.400.000. Uang itu diduga merupakan hasil pembayaran uang semester ganjil dari 58 mahasiswa. Selain itu, petugas juga diamankan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000. Uang itu diduga untuk pembayaran semester ganjil 2018 dari mahasiswa bernama Arya Satya Gunawan. "Kami masih melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap pegawai honorer itu," pungkasnya.

Polres Bengkalis Ungkap Praktik Pungli di Kampus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#saber pungli

Berita Terkini