<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/20/Screenshot_20241020_095736_YouTube-2362942170.jpg" alt="Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menyambut utusan presiden Amerika Serikat yang menghadiri proses pelantikannya sebagai Presiden RI. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menyambut utusan presiden Amerika Serikat yang menghadiri proses pelantikannya sebagai Presiden RI. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Waketum NasDem Saan Mustopa Tegaskan Partainya Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk 5 tahun ke depan, menjelang Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015216566/4-weton-yang-dapat-berkah-wahyu-semar-miliki-karisma-yang-berpadu-kebijaksanaan-menurut-primbon-jawa">4 Weton yang Dapat Berkah Wahyu Semar: Miliki Karisma yang Berpadu Kebijaksanaan, Menurut Primbon Jawa &nbsp;</a> "Sudah ditegaskan bahwa NasDem akan ada dalam bagian koalisi pemerintahan Pak Prabowo. NasDem ada di barisannya Pak Prabowo dan Nasdem berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo," kata Saan ditemui sebelum acara dimulai di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu. Dia menegaskan pula Partai NasDem akan mendukung apa pun kebijakan, program, dan keputusan pemerintahan Prabowo-Gibran, sekalipun partainya tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan komposisi kabinet menteri. "NasDem tidak mengirim menterinya, tapi NasDem sepenuhnya akan mendukung semua kebijakan program dan keputusan-keputusan Presiden Pak Prabowo," ucapnya. Dia lantas berharap pelantikan presiden dan wakil presiden hari ini mampu membangun optimisme kolektif rakyat Indonsia tentang masa depan Indonesia pada 5 tahun ke depan. Terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menyatakan dukungan yang diberikan partainya terhadap pemerintahan mendatang tidak setengah hati, sekalipun partainya tidak masuk dalam kabinet. "Bukan berarti koalisi setengah hati. Ini koalisi yang betul-betul sepenuh hati," ucapnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu. Dia beralasan NasDem tidak mengirimkan kadernya dalam penyusunan kabinet menteri pemerintahan mendatang karena partainya merasa tidak mempunyai hak moral sebab saat Pilpres 2024 bukan bagian dari koalisi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). "NasDem tidak punya hak moral untuk berkeinginan menjadi menteri, untuk mengambil jatah menteri. Menteri atau pembantu presiden adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden," tuturnya. Dia pun memastikan hingga hari Jumat, atau dua hari menjelang pelantikan presiden dan penetapan kabinet menteri, NasDem tidak mengajukan kadernya untuk ambil bagian dalam kabinet pemerintahan mendatang. Dia menyebut partainya akan fokus berkontribusi mendukung pemerintahan mendatang melalui kerja-kerja legislasi oleh para anggota Fraksi NasDem di parlemen. "Sekali lagi, sampai hari ini Nasdem tidak pernah mengusulkan. Kita justru di internal Nasdem, misalnya sekarang fokus bagaimana men-support pemerintahan ini di legislatif," ujar dia.&nbsp; Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024&mdash;2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Minggu. Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat. (*)

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Waketum NasDem Saan Mustopa Tegaskan Partainya Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Waketum Saan Mustopa Tegaskan Partai NasDem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/4530_21666_Saan-Mustopa.jpg" alt="Saan Mustopa, calon bupati Karawang dari koalisi NasDem, Gerindra dan Golkar." width="100%">
<figcaption>Saan Mustopa, calon bupati Karawang dari koalisi NasDem, Gerindra dan Golkar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Politikus Partai NasDem Saan Mustopa menyatakan pihaknya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo, jika nanti melakukan reshuffle kabinet. "Kalau soal posisi menteri, kami selalu menghargai namanya hak prerogatif presiden," kata Saan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (16/5). Penegasan itu disampaikan Saan menanggapi pertanyaan wartawan terkait kemungkinan reshuffle para menteri asal NasDem di kabinet Jokowi-Ma'ruf saat ini. Ketua DPW Nasdem Jawa Barat itu menyatakan presiden punya banyak pertimbangan untuk melakukan pergantian. "Presiden juga punya pertimbangan yang objektif, bukan pertimbangan subjektif. Jadi sekali lagi, kami hormati hak prerogatif presiden," katanya menegaskan. Sejauh ini ada tiga menteri dari Partai NasDem yang masih berada di pemerintahan Jokowi. Mereka, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menanggapi kemungkinan adanya "reshuffle" menteri-menteri asal Partai Nasdem di kabinet. "Ya bisa saja," kata Presiden Jokowi seusai menanam mangrove dalam acara Puncak Penanaman Mangrove Nasional di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta pada Senin (15/5).

Sejauh ini ada tiga menteri dari Partai NasDem yang masih berada di pemerintahan Jokowi. Ketiganya pun berpotensi terkena reshuffle.

NasDem Sudah Ikhlas Kalau Jokowi Lakukan Reshuffle 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/4530_21666_Saan-Mustopa.jpg" alt="Saan Mustopa, calon bupati Karawang dari koalisi NasDem, Gerindra dan Golkar." width="100%">
<figcaption>Saan Mustopa, calon bupati Karawang dari koalisi NasDem, Gerindra dan Golkar.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Elite Partai NasDem Saan Mustopa mengharapkan Surya Paloh segera melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini setelah dikabarkan renggangnya Presiden Jokowi dengan Partai NasDem, setelah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) untuk Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya kita sih berharap, mudah-mudahan komunikasi Pak Surya dengan Pak Jokowi bisa cepat terealisasi, kalau memang misalnya Pak Jokowi menganggap hubungannya normal-normal saja biasa-biasa saja antara Pak Surya dengan Pak Jokowi, ya kita juga berharap bahwa Pak Jokowi dan Pak Surya bisa secepatnya komunikasi," kata Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Saan, komunikasi yang dibangun Surya Paloh dengan Presiden Jokowi telah dibangun selama 10 tahun terakhir. Terlebih, NasDem sejak awal konsisten mendukung Pemerintahan Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena walaupun gimana, mereka sudah menjalani proses komunikasi saling mendukung dan sebagainya kan hampir 10 tahun, sejak periode pertama Pak Jokowi, Nasdem melalui Pak Surya yang pertama memberikan dukungan, periode kedua juga yang pertama memberikan dukungan," ungkap Saan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Saan mengharapkan komunikasi antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi segera terealisasi. Hal ini semata untuk menjaga hubungan antara NasDem dengan Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu proses yang sudah terjalin dengan lama ini itu bisa kembali seperti semula," pungkasnya.</div>

Hubungan Jokowi dan Surya Paloh semakin renggang seejak Nasdem resmi mencapreskan Anies Baswedan. Istana tidak suka dengan sosok Anies.

Elite NasDem Harapkan Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Segera Terealisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG20191203153412-3952x2964-01.jpg" alt="Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa. Fathur Rochman/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa. Fathur Rochman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa memastikan, sampai saat ini belum ada pembahasan wacana penghapusan jabatan gubernur. Ia menyebut, usulan tersebut baru akan dikaji di Komisi II DPR jika sudah disampaikan secara resmi.  "Di Komisi II DPR belum ada wacana soal penghapusan gubernur. Ini kan ada karena Cak Imin (Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar) yang mewacanakan. Nanti kita kaji tentang posisi gubernur dalam konteks pemerintahan kita," kata Saan kepada wartawan, Jumat (3/2).  Politikus Partai NasDem ini menegaskan, usulan penghapusan jabatan gubernur perlu adanya kajian mendalam. Namun, jika Fraksi PKB mengusulkan adanya pembahasan, Komisi II DPR akan melakukan pembahasan.  "Sampai hari ini belum ada. Tapi kalau wacana ini nanti diusulkan secara resmi oleh Fraksi PKB kan tentu kita harus kaji," ucap Saan.  Menurut Saan, jabatan gubernur masih diperlukan sebagai perpanjangan dari pemerintahan pusat. Menurutnya, birokrasi pemerintahan dari pusat ke daerah akan terlalu jauh, jika langsung ke tingkat kabupaten/kota.  "Tentu itu agak rumit menjangkaunya kalau langsung. Maka ada yang namanya gubernur. Kalau ada gubernur kan makin efektif," tegas Saan.  Lebih lanjut, Legislator Dapil Jawa Barat itu menegaskan, posisi gubernur memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan.  "Tinggal sekarang kita lihat efektivitasnya saja ke depan. Menurut saya, kita masih memerlukan posisi itu. Tinggal bagaimana kita bicarakan terkait dengan efektivitas dari pemerintahan provinsi. Ini yang paling penting," ucap Saan.  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebelumnya mengusulkan agar adanya kajian terkait penghapusan pemilihan gubernur (Pilgub). Ia beralasan, Pilkada langsung tidak efektif, karena menghabiskan anggaran dan pelaksanaannya melelahkan.  "Saya setuju harus dikaji secara mendalam, bahwa jabatan gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif. Karena kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan Pilkada secara langsung," kata Cak Imin di sela-sela acara Ijtima Ulama Jakarta di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/2).  Wakil Ketua DPR RI ini mengungkapkan, kompetisi Pilgub tidak sepenuhnya bersentuhan dengan rakyat. Dia menilai, justru kinerja Wali Kota dan Bupati yang bersentuhan langsung dengan rakyat.  "Yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati. Karena itu kalau gubernur masih ada lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD," pungkas Cak Imin.

Komisi II DPR Belum Bahas Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG20191203153412-3952x2964-01.jpg" alt="Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa. Fathur Rochman/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa. Fathur Rochman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengkritis Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821/5492/SJ yang mengatur penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt) dan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah boleh memecat dan melakukan mutasi pegawai ASN. Surat edaran tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang.  "Surat edaran ini sama juga nanti diberikan legitimasi untuk hal-hal yang dalam pemahaman kita nanti, jangan sampai nanti itu disalahgunakan. Dia akan menyalahgunakan Surat Edaran Mendagri untuk kepentingan politiknya, dan sebagainya, akan bertindak sewenang-wenang juga terhadap ASN karena tidak perlu izin tertulis," kata Saan kepada wartawan, Rabu (21/9). "Surat edaran ini banyak bertentangan dengan Undang-Undang yang saya sebutkan," sambungnya.  Saan menyatakan, surat edaran tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Seharusnya, kata Saan, sudah ada terlebih awal aturan norma standar dan prosedur terkait kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.  "Khususnya dalam memberikan mandat untuk melakukan pemberhentian, pemberhentian sementara, panjatuhan sanksi dan atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat atau aparatur sipil negara di pemerintahan daerah," ucap Saan.  Bahkan, surat edaran tersebut juga dinilai rawan kepentingan politik dalam melakukan mutasi maupun penjatuhan sanksi kepada ASN di pemerintah daerah. Karena itu, Saan mengusulkan agar SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ untuk dicabut.  "Rawan namanya abuse of power, itu rawan sekali. Maka terkait dengan itu, kita coba diskusikan apakah misalnya itu dicabut digantikan dengan surat edaran yang baru, dievaluasi atau direvisi terkait dengan soal surat edaran itu, supaya dasar hukumnya ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada," tegas Saan.  Sebagaimana diketahui, Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 yang memberikan persetujuan terbatas kepada penjabat (Pj), pelaksana tugas (Plt), dan penjabat sementara (Pjs) dalam mengelola kepegawaian daerah.  Secara khusus ada dua hal pokok yang diatur dalam surat edaran tersebut. Pertama, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang tersangkut korupsi dan pelanggaran disiplin berat.  Kedua, Mendagri memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah yang akan melepas dan menerima ASN yang mengusulkan pindah status kepegawaian antar daerah (mutasi antar daerah) dan antar instansi (mutasi antar instansi). (*)

Rawan Disalahgunakan, Anggota DPR Minta SE Mendagri Ini Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Saan-IKN.jpg" alt="dpi ri" width="100%">
<figcaption>dpi ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi II DPR pada Selasa (15/2) kembali melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.  Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, ke depan anggota KPU dan Bawaslu jangan sampai ada yang terlibat masalah hukum. Sehingga dalam fit and proper test ini sangat penting untuk mencari calon anggota KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas.  "Tentu sisi kemandirian, ini menyangkut soal integritas. Kita tidak mau nanti ke depan banyak penyelenggara Pemilu yang tersangkut masalah hukum maupun tersangkut masalah etik. Kita ingin penyelenggara Pemilu yang akan datang itu tidak mudah di-DKPP-kan," ujar Saan kepada wartawan, Selasa (15/2).  Legislator Partai Nasdem ini menuturkan, Komisi II DPR dalam fit and proper test mengedepankan mencari integritas, karena anggota KPU periode sebelumnya pernah dilaporkan pelanggaran etik. Sehingga Saan mengaku tidak ingin anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 mengalami hal serupa.  "Karena berdasarkan pengalaman yang lalu banyak sekali mereka yang di-DKPP-kan. Ini kita ingin cegah ini, tentu masalah integritas itu menjadi hal yang penting," katanya.  Selain intergitas, aspek lain yang menjadi perhatian Komisi II DPR adalah menyoroti tentang kepatuhan mereka terhadap undang-undang.  "Kita juga menyoroti tentang kepatuhan mereka terhadap undang-undang. Karena yang namanya KPU itu adalah penyelenggara, pelaksana dari undang-undang. Kita meminta agar mereka tidak dalam PKPU itu tetapi mematuhi undang-undang itu juga menjadi komitmen kita," ungkapnya.  Adapun nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu yang mengikuti fit and proper test sebagai berikut:  14 nama calon anggota KPU:  August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Dahliah, Hasyim Asy’ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Idham Holik, Iffa Rosita, Iwan Rompo Banne, Mochammad Afifuddin, Muchamad Ali Safa’at, Parsadaan Harahap, Viryan, Yessy Yatty Momongan, dan Yulianto Sudrajat.  10 nama calon anggota Bawaslu:  Aditya Perdana, Andi Tenri Sompa, Fritz Edward Siregar, Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Lolly Suhenty, Mardiana Rusli, Puadi, Rahmat Bagja, Subair, dan Totok Hariyono.

Fit And Proper Anggota KPU-Bawaslu, Komisi II Bakal Soroti Masalah Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG20191203153412-3952x2964-01.jpg" alt="Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa. Fathur Rochman/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa. Fathur Rochman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa menyesalkan dan meminta kepada anggota Komisi III DPR dari PDIP Arteria Dahlan meminta maaf kepada publik karena telah melukai masyarakat Sunda. Hal ini dikatakan Saan Mustopa terkait Arteria Dahlan mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mencopot seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) karena saat rapat di DPR menggunakan bahasa Sunda.  "Jadi, Pak Arteria tinggal bicara ke publik, saya khilaf, saya minta maaf, itu clear tidak ada maksud apapun," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/1).  Wakil Ketua Komisi II DPR itu menuturkan, seharusnya Arteria Dahlan tidak perlu menyinggung bahasa Sunda dalam rapat tersebut. Sebab polemik ini bisa memantik reaksi masyarakat Sunda.  "Menurut saya hal-hal seperti itu seharusnya tidak terjadi karena itu nanti akan memicu ketersinggungan. Mudah-mudahan ini tidak membesar. Kalau memang Pak Arteria khilaf, tinggal bicara saja (meminta maaf, Red)," ucap Saan.  Saan menegaskan Arteria tidak perlu juga mendesak Jaksa Agung untuk mencopot seorang Kepala Kejaksaan Tinggi hanya karena menggunakan bahasa daerah pada saat rapat. Sehingga ia menilai permintaan Arteria Dahlan sangatlah berlebihan.  "Emang nggak perlu (dipecat, Red). Orang ngomong Sunda biasa aja kalau lagi rapat. Saya misalnya ketemu orang Sunda ya sama-sama ngomong Sunda. Ada orang Jawa ketemu orang Jawa ngomong Jawa juga," ungkapnya.  Menurun Saan, saat orang berbicara bahasa daerah adalah spontanitas. Misalnya ketika orang tersebut bertemu dengan satu suku, maka otomatis akan menggunakan bahasa daerah.  "Ada hal-hal yang spontan ketika dalam komunitas yang jauh, asal ketemu itu kan kita spontan. Jadi ngomong Sunda, ngomong bahasa daerah itu kadang hal-hal yang spontan dalam sebuah forum karena mungkin rasa senang, bangga ketemu satu daerah," pungkas Saan.

Nasdem: Arteria Dahlan Sebaiknya Minta Maaf ke Masyarakat Sunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/4530_21666_Saan-Mustopa.jpg" alt="Saan Mustopa, calon bupati Karawang dari koalisi NasDem, Gerindra dan Golkar." width="100%">
<figcaption>Saan Mustopa, calon bupati Karawang dari koalisi NasDem, Gerindra dan Golkar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah posisi wakil menteri di kabinet yang ia pimpin. Kali ini dia meneken Perpres tentang penambahan pososi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).  Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menilai penambahkan kursi Wamendagri lantaran untuk menghadapi kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Pasalnya nanti Kemendagri akan menyiapkan penjabat untuk mengisi kekosongan tersebut.  "Mendagri harus menyiapkan para penjabat karena akan banyak kepala daerah yang sudah berakhir di tahun 2022. Ada tujuh gubernur kan di 2022 akan berakhir. Nanti di 2023 juga banyak sekali gubernur yang akan berakhir juga kan, dan itu kan juga harus ada penjabat dan penjabat itu yang mengelola mengatur dari Kemendagri," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).  Legislator Partai Nasdem menambahkan, belum lagi nantinya pemerintah bakal menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak di 2024 mendatang. Tentunya itu pekerjaan yang tidak mudah. Sehingga dibutuhkan orang yang bisa membantu menteri.  "Apalagi nanti Kemendagri akan menghadapi beban yang berat pekerjaan yang besar dia akan ada pemilu 2024 serentak nasional, ada Pilkada ada Pilpres," katanya.  Karena alasan itulah, Saan mengungkapkan Presiden Jokowi menambah kursi Wamendagri. Diharapkan nantinya posisi wakil menteri bisa saling bekerja sama dengan menteri.  "Tentu dengan beban pekerjaan yang sangat besar dan juga menyiapkan persiapan persiapan jelang Pemilu maka menurut saya memang penting dan masuk akal kalau misalnya presiden membuat membentuk wamendagri," ungkapnya.  Diketahui saat ini sudah ada sepuluh kursi wakil menteri kosong di pemerintah Jokowi. Jabatan tersebut diantaranya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Wamenkop UKM), Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM).  Kemudian Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Wakil Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Wakil Menteri Sosial (Wamensos) dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).

Punya Pekerjaan Berat, Saan Anggap Wajar Jokowi Tambah Posisi Wamen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dilaporkan-ke-bareskrim-eks-jubir-hti-salah-saya-apa_m_.jpg" alt="Ilustrasi HTI. Eks Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto mengaku heran terkait pelaporan dirinya oleh salah satu ormas. Dia merasa tak pernah menyebarkan berita bohong" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi HTI. Eks Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto mengaku heran terkait pelaporan dirinya oleh salah satu ormas. Dia merasa tak pernah menyebarkan berita bohong</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang menjadi calon anggota legislatif, calon presiden dan kepala daerah. Hal ini merujuk pada draf RUU Pemilu.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, memang semua masyarakat Indonesia harus mengakui ideologi Indonesia yakni Pancasila.  "Kalau itu menurut saya normatif saja bahwa semua warga negara Indonesia ya harus patuh dengan konstitusi. Jadi dia harus mengakui yang namanya ideologi kita dasar negara kita Pancasila," ujar Saan kepada wartawan, Rabu (27/1).  Politikus Partai Nasdem ini menuturkan, di RUU Pemilu ini sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa ideologi Pancasila tidak bisa diganggu-gugat. Sehingga yang tidak mengakuinya dilarang untuk ikut serta menjadi caleg, calon presiden dan calon kepala daerah.  "Bagi mereka yang tidak mau mengakui itu bahkan ingin mengubah, ya tentu itu tidak bisa kita beri kesempatan untuk mencalonkan baik di eksekutif maupun legislatif. Jadi itu sudah menjadi kesepahaman bersama," katanya.  Namun, Saan menjelaskan, tidak menutup juga Peraturan KPU menambah ketentuan eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan HTI dibolehkan dengan syarat mengumumkan publik bahwa mengakui Pancasila sebagai ideologi Indonesia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/01/2021/ruu-pemilu-mantan-hti-dilarang-jadi-capres-caleg-dan-kepala-daerah/">RUU Pemilu: Mantan HTI Dilarang Jadi Capres, Caleg, dan Kepala Daerah</a>  "Kecuali nanti dia ketika turunannya kan PKPU, dia akan menyatakan pada publik misalnya PKPU-nya seperti apa turunannya," ungkapnya.  Diketahui, aturan larangan eks HTI dan eks PKI dalam RUU Pemilu terdapat dalam Pasal 182 ayat 2. Pasal itu mengatur syarat peserta Pemilu baik Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Pada huruf jj disebutkan syarat bukan bekas anggota HTI.  Sementara pada huruf ii disebutkan bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30SPKI.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zJkI0DnyWUU

Eks HTI Dilarang Nyapres dan Nyaleg, DPR: WNI Harus Patuh Konstitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/4530_21666_Saan-Mustopa.jpg" alt="Saan Mustopa, calon bupati Karawang dari koalisi NasDem, Gerindra dan Golkar." width="100%">
<figcaption>Saan Mustopa, calon bupati Karawang dari koalisi NasDem, Gerindra dan Golkar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya menginginkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold diturunkan menjadi 15 persen dari 20 persen yang berlaku saat ini.  "Pertimbangannya, dua kali pemilihan Presiden (Pilpres) dengan threshold 20 persen itu, hanya ada dua pasang calon. Karena hanya ada dua pasang calon, menyebabkan polarisasi yang tajam di masyarakat. Jadi, masyarakat terbelah," ujar Saan kepada wartawan, Selasa (26/1).  Wakil Ketua Komisi II DPR ini menjelaskan alasan mengusulkan presidential threshold diturunkan menjadi 15 persen. Itu karena adanya pembelahan di masyarakat dalam Pilpres. Banyak juga yang emosional dan mengarah pada fanatisme.  "Hal itu kemudian menjurus kepada politik identitas. Untuk menghindari polarisasi di masyarakat itu, maka kami ingin angkanya (Presidential Threshold, Red) diturunkan," katanya.  Saan menuturkan dengan diturunkannya Presidential Threshold tidak akan terjadi polarisasi lagi. Karena, dengan diturunkannya ambang batas presiden itu, maka besar kemungkinan calon presiden dan wakil presiden akan lebih dari dua pasang.  Namun, sambung Saan, jika Presidential Threshold diturunkan di bawah 10 persen akan menimbulkan banyak calon. "Banyak calon memang bagus. Masalahnya, di kita itu ada budaya asal nyapres. Tidak peduli dukungan publiknya kuat atau lemah," jelasnya.  Saan mengatakan jika Presidential Threshold diturunkan menjadi 15 persen, maka dua partai saja sudah bisa mengusung capres.  "Jadi, lebih simpel. Proses koalisi untuk mengajukan calon, lebih mudah juga. Intinya, dengan 15 persen ini, bisa ada lebih dari dua pasang. Sehingga, polarisasi masyarakat bisa diminimalisasi," pungkasnya.  Seperti diketahui, saat ini UU Pemilu sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Adapun pembahasannya tersebut salah satunya mengenai ambang batas parlemen diusulkan dan ambang batas presiden.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/x8lwNTxUCFQ

Alasan Nasdem Minta Presidential Threshold Diturunkan jadi 15 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#saan mustopa

Berita Terkini