<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/19/WhatsApp-Image-2024-06-19-at-144354-1376314650.jpeg" alt="Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si mendukung kegiatan positif mahasiswa." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si mendukung kegiatan positif mahasiswa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Komjen Pol. Prof. Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, M.Si memastikan dukungan penuh terkait rencana pelaksanaan Program Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa tahun 2024, sekaligus melegitimasi kepanitiaan bersama antara BNPT dengan Komite Penyelarasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK). Hal itu disampaikan Kepala BNPT RI Komjen Rycko saat menerima Ketua Umum KPTIK yang juga menjabat Ketua Tim Pelaksana Program Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa Ir. Dedi Yudianto, MBA dan Tenaga Ahli BNPT untuk Warung NKRI Digital Ir. Soegiharto Santoso, S.H di ruang kerjanya di Gedung BUMN Jakarta, Rabu (19/6). Kepala BNPT Komjen Rycko menyambut baik program Kompetisi Jurnalis Kebangsaan bagi Mahasiswa dan menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan kompetisi. "Program ini sangat penting dan sejalan dengan salah satu program prioritas kami, yaitu Kampus Kebangsaan. Kami akan memberikan dukungan penuh agar program ini sukses dan dapat mencapai tujuannya," ujar Komjen Rycko yang didampingi Sekretaris Utama BNPT Bangbang Surono, Ak., M.M., CA. Pertemuan ini dilaksanakan untuk finalisasi susunan dan pelaksana dan laporan kesiapan oleh Ketua KPTIK Dedi Yudianto kepada Sestama BNPT RI Bangbang Surono, dan kepada Deputi I BNPT RI Mayjen TNI Roedy Widodo. Dalam pertemuan ini, Dedi Yudianto selaku Ketua Tim dan Soegiharto Santoso selaku Wakil Ketua Tim melaporkan rencana kegiatan kepada Kepala BNPT. Terutama persiapan pelaksanaan kegiatan Kompetisi Jurnalis Kebangsaan bagi Mahasiswa. Pria yang biasa disapa Dedi ini mengatakan, program Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa diharapkan untuk meningkatkan kesadaran kebangsaan dan keterlibatan mahasiswa dalam isu-isu deradikalisasi. Dimana ruang edukasi dan kampanye-nya melalui kegiatan jurnalistik yang inovatif. "Kami telah mendapatkan legitimasi dan dukungan penuh pak Kepala BNPT. Beliau berpesan agar program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa," ujar Dedi usai pertemuan dengan Kepala BNPT. Dedi juga berharap, program ini bisa menjadi platform bagi mahasiswa untuk memahami dan mengatasi isu-isu kebangsaan serta deradikalisasi dengan pendekatan yang kreatif dan informatif. Terkait persiapan pelaksanaan kompetisi ini, Dedi Yudianto mengatakan, koordinasi dengan Kepala BNPT, Sestama dan Deputi I BNPT perlu dilakukan agar program ini berjalan sesuai rencana. "Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan semua pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing agar semua berjalan lancar dan mencapai tujuannya," terangnya. Sementara itu, Ir. Soegiharto Santoso, S.H yang turut hadir saat berkoordinasi dengan Kepala BNPT, menyampaikan optimismenya terhadap pelaksanaan program ini bisa meraih sukses besar. "Kami yakin bahwa dengan dukungan dari BNPT RI dan kerjasama yang baik antara semua pihak, program ini akan berhasil dan memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa dan masyarakat luas," kata Hoky sapaan akrabnya. Ia menambahkan, program ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang membangun kesadaran dan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu kebangsaan dan deradikalisasi. Pertemuan dengan Kepala BNPT RI diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus berkoordinasi dan memastikan semua persiapan berjalan lancar. Sebagai informasi, sebelum bertemu Kepala BNPT, Ketua KPTIK Dedi Yudianto telah beberapa kali mengadakan pembahasan dengan Sestama BNPT Bangbang Surono bersama tim KPTIK untuk pemantapan kepanitiaan dan rencana pelaksanaan.

"Program ini sangat penting dan sejalan dengan salah satu program prioritas kami, yaitu Kampus Kebangsaan," ungkap Komjen Rycko.

BNPT Dukung Penuh Kegiatan dan Program Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/suroboyopedia-senin-29-560x390-1.jpg" alt="Ilustrasi masjid dan gereja yang berdampingan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi masjid dan gereja yang berdampingan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel menuai polemik. Dia mengusulkan supaya semua rumah atau tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah. Usulan itu berpotensi bertentangan dengan UUD 1945. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyatakan, MUI sangat menyesalkan usulan tersebut. &rdquo;Usulan dari yang bersangkutan jelas-jelas bertentangan jiwa dan semangatnya dengan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945,&rdquo; katanya. Juga, lanjutnya, tidak sejalan dengan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945, yang isinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Anwar menegaskan, kebebasan beribadah dan berpendapat di Indonesia merupakan sebuah hak yang dilindungi konstitusi. &rdquo;Karena itu, jika kepala BNPT mengusulkan agar rumah ibadah diawasi dan dikontrol pemerintah, ini jelas sebuah langkah mundur,&rdquo; jelasnya. Nada penolakan juga disampaikan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom. Dia menegaskan, usulan tersebut merupakan langkah mundur dari demokratisasi yang sedang diperjuangkan bersama pascareformasi 1998. Dia menjelaskan, pemikiran Rycko itu hanya menunjukkan sikap frustrasi pemerintah yang tidak mampu mengatasi masalah radikalisme. Hal sedemikian ini merupakan arus balik dari cita-cita reformasi dan akan membawa kita pada suasana etatisme pada masa Orde Baru. &rdquo;Masalah yang kita hadapi kini adalah kurang tegasnya pemerintah dalam menghadapi berbagai ujaran kebencian yang mendorong budaya kekerasan di tengah masyarakat,&rdquo; ungkapnya. Di bagian lain, Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan bahwa Kemenag sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pedoman ceramah keagamaan di rumah ibadah. &rdquo;Selain itu, membina takmir masjid dan remaja masjid,&rdquo; ujarnya. Kemenag saat ini juga menggulirkan program Masjid Pelopor Moderasi Beragama (MPBM). Lebih dari itu, Kemenag menyiapkan naskah khotbah Jumat yang bisa diunduh di website Kemenag. &rdquo;Kemenag juga membentuk majelis dai kebangsaan,&rdquo; terangnya. Artinya, sebelum muncul usulan kepala BNPT tersebut, hubungan pemerintah dengan rumah atau tempat ibadah sudah cukup erat. (wan/idr/c14/ttg)

Usulan Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel menuai polemik. Dia mengusulkan supaya semua rumah atau tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah.

Pemuka Agama Tolak Usulan BNPT Seluruh Rumah Ibadah di Bawah Kontrol Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/Komjen-Pol-Rycko-Amelza-Daniel-kanan-ditunjuk-menjadi-Kepala-Badan-Nasional-Penanggulangan-Terorisme-BNPT-memggantikan-Komjen-Pol-Boy-Rafli-Amar-959037415.jpg" alt="Komjen Pol Rycko Amelza Daniel (kanan) ditunjuk menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memggantikan Komjen Pol Boy Rafli Amar." width="100%">
<figcaption>Komjen Pol Rycko Amelza Daniel (kanan) ditunjuk menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memggantikan Komjen Pol Boy Rafli Amar.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kepala BNPT Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengungkapkan, arus informasi yang masuk melalui internet kini sudah tidak dapat dibendung lagi dari konten negatif. Salah satu akses negatif itu terkait banjirnya pesan bermuatan ideologis yang dapat memberi pengaruh kontraproduktif terutama kepada generasi muda.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang sudah tidak bisa dibendung lagi berbagai informasi yang masuk ke seluruh lapisan masyarakat, baik secara langsung, secara offline, maupun online. Ideologi ini masuk, karena sekarang sel-sel yang membangun ideologi kekerasan bukan hanya dengan kegiatan terbuka," kata Rycko Amelza dalam keterangannya, Minggu (16/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil penelitian dalam laporan I-KHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook 2023 juga mengonfirmasi kerentanan generasi muda Indonesia. Interaksi online yang belakangan menjadi tren arus utama, terutama pada masa pandemi Covid-19, dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis untuk melakukan radikalisasi online.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tiga tahun masa pandemi kita lebih banyak menggunakan interaksi sosial online. Ternyata ini dimanfaatkan dengan menggunakan radikalisasi online yang disebut dengan online radicalization. Dari online radicalization ini kelompok paling banyak meningkat terpaparnya adalah pemuda, perempuan dan anak-anak," ucap Rycko.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia mengatakan penting bagi pihak yang berkepentingan untuk membangun public awareness atau kesadaran publik. Publik yang sadar dengan sendirinya tidak akan gampang terjerat janji-janji surgawi yang ditawarkan kelompok radikal ekstrem.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehebat apapun mereka mengajarkan ideologi kekerasan, kalau masyarakat menolak, enggak akan ada gunanya," papar Rycko.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Rycko menginstruksikan agar seluruh jajaran BNPT untuk melanjutkan kampanye kontraradikaliasasi online yang sejauh ini terus diperkuat guna membangun kedamaian di ruang digital. Seluruh jajaran BNPT diminta terus kreatif, terus masif untuk membangun public awareness baik secara offline turun ke lapangan maupun online sehingga Indonesia yang harmoni dapat terwujud.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gunakan berbagai macam platform digital untuk membangun kesadaran publik agar menolak apapun itu ideologinya, yang mengajarkan tentang kekerasan, yang mengajarkan tidak bisa menerima perbedaan, yang mengajarkan untuk membenci sesama ke kelompok, apalagi membenci pemerintah, menentang ideologi kita," pungkasnya.</div>

Interaksi online yang belakangan menjadi tren arus utama, terutama pada masa pandemi Covid-19, dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis.

BNPT Antisipasi Gerakan Radikal dan Ekstrem di Media Sosial

Rycko Amelza Dahniel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Rycko Amelza Dahniel

Berita Terkini

BNPT Dukung Penuh Kegiatan dan Program Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa

Pemuka Agama Tolak Usulan BNPT Seluruh Rumah Ibadah di Bawah Kontrol Pemerintah

BNPT Antisipasi Gerakan Radikal dan Ekstrem di Media Sosial

Download Aplikasi JawaPos.com