<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-terorisme-bnpt-kemenkumham-sepakat-saling-tukar-informasi_m_216705.jpeg" alt="Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius optimis MoU dengan Kemenkumham bakal memperkuat penanganan tindak terorisme" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius optimis MoU dengan Kemenkumham bakal memperkuat penanganan tindak terorisme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kala masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu mengungkapkan sebanyak tiga persen TNI yang terpapar radikalisme. Hal ini dibantah  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Suhardi Alius saat rapat dengan Komisi III DPR. Suhardi menegaskan data tersebut tidak akurat.  Sehingga dia mempertanyakan data yang dimiliki oleh Ryamizard Ryacudu. "‎Tidak akurat.Tidak ada data sama sekali. Tidak, mungkin bisa tanya sama Mabes TNI,‎" ujar Suhardi kala dicecar petanyaan soal stetmen Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/11).  Suhardi sempat menceritakan kronologi ‎stetmen dari Ryamizard tersebut. Kala iti dirinya ditelpon oleh Menteri Korrdinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) kala masih dijabat Wiranto. "Hardi dari mana data itu (data dari Ryamizard Ryacudu)," kata Suhardi seperti menirukan ucapan Wiranto.  Ketika itu Suhardi mengungkapkan tidak punya data yang dimaksud oleh Ryamizard Ryacudu mengenai tiga persen TNI terpapar radikalisme. Sehingga dia menjawab tidak tahu dan tidak punya data saat Mantan Menko Polhukam Wiranto menghubungi dirinya. "Karena kami juga tidak punya data itu. Jadi data tidak pernah kami dapatkan data itu," bebernya.  Oleh sebab itu Suhardi mengungkapkan kepada Komisi III DPR untuk menanyakan langsung kepada Ryamizard Ryacudu mengenai data yang dipunyai tersebut. Sebab BNPT sama sekali tak punya data itu. "Silahkan bapak tanya Pak Menhan (Ryamizard Ryacudu). Karena kami tidak punya data itu," katanya.  Sekadar informasi, mantan Menhan Ryamizard Ryacudu mengaku prihatin dengan dengan sekelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah. Bahkan, ada prajurit TNI yang terpapar paham radikalime.  Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Pertahanan, menurut Ryamizard, sebanyak tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi negara, Pancasila.

3 Persen TNI Terpapar Radikalisme, BNPT: Itu Tidak Akurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tokoh-Tokoh-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memulai babak baru dalam kepemimpinannya sebagai Menteri Pertahan (Menhan) periode 2019-2024. Hari ini, Kamis (24/10) diggelar serah terima jabatan dengan pendahulunya Ryamizard Ryacudu.  Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terimakasih atas penerimaan keluarga besar Kemenhan kepada dirinya. Ia pun tak lupa menyanjung kinerja Ryamizard selama lima tahun memimpin kemenhan.  "Terima kasih Pak Ryamizad dan jajaran yang menyambut saya siang ini dalam keadaan yang baik upacara yang besar. Sehingga semua rangkain acara bisa berjalan tertib dan baik. Kalau kata Jenderal Amerika, old soldier never die, they just fade away" kata Prabowo di Auditorium Kemenhan, Jakarta.  Sebagai teman satu angkatan di Akademi Militer  Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terimakasi atas penerimaan keluarga besar Kemenhan kepada dirinya. Ia pun tak lupa menyanjung kinerja Ryamizard selama 5 tahun memimpin.  "Terima kasih ke Pak Ryamizad dan jajaran yang sambut saya siang ini dalam keadaan yang baik upacara yang besar. Sehingga rangkain jalan tertib baik. Kalau kata Jenderal  Amerika, 'old soldier never die, they just fade away'" kata Prabowo di Auditorium Kemenhan, Jakarta.  Sebagai teman satu angkatan di Akademi Militer (Akmil), Prabowo mengaku mengenal dengan baik sosok Ryamizard. Walaupun sudah lama tak berjumpa, dia tetap mengingat sejumlah memori saat meniti karir di TNI bersama Ryamizard.  "Saya kenal Ryamizad sudah puluhan tahun, kita dulu taruna sama-sama, di lembah Tidar di gembleng bersama," kata Prabowo.  Mantan Danjen Koppasus itu menyakini, Ryamizard akan tetap mengabdikan diri untuk bangsa, meskipun tak lagi berada di pemerintahan.  "Hatinya Pak Ryamizad bila dibelah yang keluar merah putih karena itu saya bangga mengikuti jejak beliau," tegas Prabowo.  Sementara itu, Ryamizard pun menyambut baik kedatangan Prabowo. Dia yakin koleganya tersebut bisa menjadi penerus yang baik. Sebagai orang yang sudah mengenal sejak masih remaja, dia tahu betul bagaimana Prabowo bekerja.  "Kami udah puluhan tahun bersama-sama, jadi sudah tahu juga Prabowo gimana. Jadi senang sajalah (digantikan dia)," kata dia.  Mantan KSAD itu menilai ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Prabowo. Salah satu yang terpenting yakni terkait bela negara dan kedaulatan negara harus dipertahankan.  "Khilafah dan ISIS harus diancurin," pungkasnya.  Dalam sertijab ini turut hadir, Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.  &nbsp;

Prabowo: Hati Ryamizad itu Kalau Dibelah yang Keluar Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tokoh-Tokoh-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Minggu (20/10). Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ryamizard Ryacudu telah resmi melepas jabatannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Hal ini menyusul Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai penggantinya.  Ryamizard mengucapkan selamat kepada Prabowo. Sebagai rekan seangkatan di Akademi Militer (Akmil) 1974, dia merasa senang pekerjaannya diteruskan oleh orang memiliki kemampuan mumpuni.  Dia merasa tak perlu mengajari Prabowo menjadi Menhan. Hanya saja, dia meminta kepada rekan satu kompinya itu supaya bisa segera beradaptasi dengan kementerian yang pernah dipimpinnya. Supaya kinerjanya bisa dijalankan secara cepat.  "Dia (Prabowo) lebih tahu lah, kita di tempat menyesuaikan, saya di mana-mana menyesuaikan, di sini menyesuaikan dengan Kemhan, bukan Kemhan harus sesuaikan kita," kata Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (23/10).  Jenderal Purnawirawan TNI itu meminta agar Prabowo bekerja mengutamakan kepentingan rakyat. Tidak hanya terpaku pada besar atau kecilnya anggaran di Kementerian Pertahanan. Berapa pun anggarannya, semuanya berasal dan harus kembali kepada rakyat.  "Jangan sampai (anggaran) besar terus kita ngiler, kecil nggak ada nggak apa-apa, tentara rakyat kok, rakyat dulu didahulukan baru tentara. Kalau tentara didahulukan dia bukan tentara rakyat," tegasnya.  Lebih lanjut, mantan KSAD itu mengaku sudah lama tidak berkomunikasi dan bertemu dengan Prabowo. Namun, dia percaya rekannya itu bisa bekerja dengan amanah, serta mengabdi kepada masyarakat dengan baik.  "Saya selalu bilang orang wakafkan tanah untuk masjid banyak, kalau saya siap wakafkan nyawa untuk bangsa negara, janji saya, nggak ada yang lain, begitu cintanya saya sama bangsa negara," pungkasnya.

Pesan Ryamizard ke Prabowo Soal Anggaran Besar: Jangan Sampai Ngiler

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemhan-sebut-belanja-drone-untuk-keperluan-perang-siber_m_.jpg" alt="Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi salah satu pos yang kerap dibahas oleh publik. Begitu pun dengan calon menterinya yang akan menggantikan Ryamizard Ryacudu.  Apalagi dalam hitungan hari, Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan jajaran kabinetnya yang baru. Lalu sosok seperti apakah yang cocok menjadi pembantu presiden, terutama untuk posisi calon menhan.  Pengamat Militer dan Pertahanan Profesor Salim Said mengatakan, yang tahu figur yang cocok untuk menjadi menteri itu semua yang tahu hanya Pak Jokowi. Tentunya Presiden juga sudah bisa melihat siapa yang punya kapasitas dan kapabelitas untuk posisi menhan.  "Karena yang memastikan keterpilihannya hanya pak Jokowi, itu hak prerogatifnya sebagai presiden,” kata Salim Said kepada wartawan, Kamis, (3/10).  Namun, ketika disinggus sosok Letjen TNI (Purn) Profesor Syarifudin Tippe, Salim mengatakan, mantan rektor Universitas Pertahanan itu menilai sosok mantan mahasiswanya adalah seorang yang paham betul strategi pertahanan dan bela negara. Selain itu juga Tippe dikenal sebagai seorang akademisi yang terbiasa berfikir komprehensif.  "Dulu dia adalah mantan mahasiswa saya dan pernah juga jadi atasan saya selaku Rektor Unhan. Saya pikir sangat cocok untuk menduduki kursi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Jilid 2. Tentu saya doakan agar Indonesia punya menhan sekelas Tippe," paparnya.  Salim juga menuturkan, terkait dengan politik pertahanan Indonesia ke depan, karena sebagai negara dengan jumlah militer yang besar, Indonesia harus terus menerus membangun kemampuan pertahanannya dengan baik, serius, dan menjadikan dirinya sebagai Negara yang kuat dari sisi militer, alutsista yang modern, dan industry pertahanan yang lengkap dan strategis.  Karena itu, Salim menyatakan, TNI harus terus menerus latihan berperang, meningkatkan kemampuan perangnya dengan baik, membangun kemampuan intelijen dan industri pertahanan dengan baik, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang kuat dan tidak dipandang remeh oleh negara lain.  Karena itu, Salim berharap, Menhan ke depan, harus punya koneksi yang luas, dapat meyakinkan pihak luar akan kekuatan Nasional Indonesia dan mampu membangun strategi pertahanan nasional menjadi lebih baik.  "Saya rasa Jenderal Tippe punya kemampuan itu,” katanya.

Siapa yang Cocok Gantikan Ryamizard, Ini Pendapat Pakar Militer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/ryamirzad-ryacudu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu membenarkan ada seorang petugas TNI yang meninggal dunia akibat pembacokan di Jayapura, Papua. Ryamizard mengatakan, berdasarkan dari informasi yang diprolehnya itu, ‎ada oknum yang menyamar sebagai pelajar SMA dan kemudian melakukan penyerangan tersebut.  "Itu ada yang menyaru, bukan pelajar SMA. Hanya pakau baju SMA," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9).  Oleh sebab itu, Ryamizard prihatin dengan insiden penyerangan terhadap aparat TNI tersebut. Ia menambahkan, pemerintah akan terus menangani aksi terjadi di Papua dengan tindakan persuasif.  "Tetap saja dengan hati dingin, tidak panas. Selesaikan dengan baik," pungkasnya.  Sekadar informasi, Kapendam Cenderawasih Letkol Cpl Eko Daryanto mengatakan ‎seorang personel Yonif 751/Raider, Praka Zulkifli, gugur dalam kerusuhan di Waena Expo Jayapura, Papua. Praka Zulkifli gugur terkena bacokan massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang diangkut dari aula Universitas Cenderawasih (Uncen).  "Demo massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kembali melakukan penyerangan terhadap aparat. Akibatnya, seorang prajurit Yonif 751/Raider, Praka Zulkifli, yang sedang melaksanakan tugas BKO Polda Papua sebagai pengemudi kendaraan dinas truk pengangkut pasukan menjadi korban pembacokan yang diduga dilakukan oleh massa AMP," ujar Eko.

Prajurit TNI Tewas Dibacok, Pelakunya Diduga Menyamar jadi Anak SMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/dokumen-rahasia-peristiwa-65-terungkap-menhan-ri-as-gelar-pertemuan_m_1508341125_163468.jpeg" alt="Menhan Ryamizard Ryacudu (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menhan Ryamizard Ryacudu (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kivlan Zen dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Kondisi kesehatan terdakwa kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal itu pun membuat Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu angkat suara.  Ryamizard meminta sebaiknya Kilvlan Zen dibebaskan oleh pihak kepolisian. Sehingga bisa menjalani perawatan dengan tenang.  "Dari dulu, saya kan sudah minta untuk dibebaskan. Tapi itu malah disebut politik. Saya itu enggak mau kalau ada main-main politik. Kalau saya bicara sebagai purnawirawan, ya saya maunya beliau tidak ditangkap," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9).  Ryamizard menilai, koleganya Kivlan Zen sudah memiliki banyak jasa untuk bangsa dan negara. Sehingga alasan pertimbangan tersebut sebaiknya pihak kepolisian bisa membebaskan Kivlan Zen.  "Saya tahu ada kekurangan ada kelebihan. Kelebihannya banyak. Dia berpuluh tahun sampai pensiun mengabdi kepada negara ini," katanya.  Sebelumnya, ‎terdakwa kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen dilarikan ke RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (16/9). Tonin Tachta selaku pengacara Kivlan mengatakan, kliennya mengalami infeksi paru-paru stadium 2. Oleh karena itu butuh perawatan intensif dari dokter RSPAD.  “Bapak Kivlan menderita infeksi paru-paru stadium 2 (ada luka di paru-parunya) dan beberapa penyakit komplikasi juga diidap beliau,” kata Tonin saat dihubungi, Selasa (17/9).  Tonin menuturkan, proses rawat inap Kivlan di RSPAD sudah mendapat restu dari pihak rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya. Surat itu diterbitkan atas persetujuan majelis hakim.  Hal ini tertuang dalam surat penetapan nomor 960/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst yang ditanda tangani oleh Hariono sebagai hakim ketua dan dua anggota hakim lainnya, Hastopo dan Saifudin Zuhri. Kambuhnya penyakit Kivlan diduga karena faktor usia yang sudah menginjak 73 tahun.  Dalam sidang pertama yang dijalani oleh Kivlan, mantan pangkostrad itu memang sudah mengajukan permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berobat ke RSPAD. Hal itu diutarakan Kivlan seusai mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada Selasa (10/9).  Diketahui, Kivlan telah menjadi tersangka dari laporan polisi yang dilayangkan oleh Jalaludin. Laporan itu terdaftar dengan nomor: LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019. Kivlan dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoaks dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan atau Pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan atau Pasal 163 bis jo Pasal 107.  Kivlan sendiri sudh menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9). Dia didakwa Menguasai empat pucuk senajata api dan 117 peluru tajam.  Jaksa Fahtoni mengungkapkan, Kivlan menyerahkan uang Rp 25 juta kepada Tajudin. Uang tersebut sebagai imbalan memata-matai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.

Kivlan Zen Dirawat di RSPAD, Menhan Minta Koleganya Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/menhan-gunawan.jpg" alt="Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sempat mengusulkan supaya gaji personel TNI naik tahun depan. Usulan itu, mereka sampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (8/7).  Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengaku senang karena ada yang memperhatikan kesejahteraan TNI. Namun, dia menekankan bahwa kebutuhan rakyat lebih penting.  Menurut Ryamizard, meningkatkan pendapatan prajurit TNI memang penting. Usulan itu juga pasti mendapat sambutan baik dari para prajurit.  Namun, dia mengingatkan kembali bahwa TNI adalah tentara rakyat. Sehingga wajib mengedepankan kepentingan rakyat.  "Ingat, TNI ya tentara rakyat, tentara pejuang," jelasnya.  Atas dasar itu, dia berharap sebelum menaikkan gaji personel TNI, pemerintah terlebih dahulu melihat kepentingan rakyat.  Apabila memang sudah tidak ada lagi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, lanjut Ryamizard, boleh-boleh saja gaji TNI naik. Namun, jika masih banyak yang harus dikerjakan untuk rakyat, lebih baik itu menjadi prioritas.  "Kalau rakyatnya masih di bawah, susah-susah hidup, biar saja dulu (gaji tidak naik). Itu tentara rakyat namanya, nggak ada paksa-paksa. Rakyat nomor satu," terang dia.  Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu pun sempat menyingung soal negara lain yang lebih mengedepankan kepentingan militer ketimbang rakyat. Negara itu, kata Ryamizard, boleh jadi punya alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang mumpuni, namun mengorbankan rakyat.  Ryamizard tak ingin hal itu terjadi di Indonesia. "Rakyatnya dulu disejahterakan, baru tentara," beber pria yang juga pernah bertugas sebagai Pangkostrad itu.  Apalagi, sambung Ryamizard, saat ini tidak ada perang terbuka yang melibatkan prajurit TNI. Kalaupun saat ini ada yang harus terus dilawan, dia menyebutkan yakni teroris dan aksi terorisme. Menurutnya, butuh kekuatan rakyat untuk melawan terosis.  "Sekarang teroris itu tidak bisa diatasi oleh polisi dan tentara (saja), tidak bisa. Hanya 1 persen (TNI dan Polri). 99 persen itu di kekuatan rakyat," tegasnya.

Menhan: Rakyatnya Dulu Disejahterakan, Baru Tentara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perwira-tni-pegang-jabatan-sipil-penuh-dilema_m_.jpg" alt="Ilustrasi pasukan TNI - FEDRIK TARIGAN/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pasukan TNI - FEDRIK TARIGAN/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlahnya memang hanya 3 persen. Tapi, bagi Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, tetap saja itu mencemaskan. Bahkan bisa jadi bom waktu di masa depan.  Sebab, 3 persen yang dimaksud merujuk pada hasil riset yang dilakukan Kementerian Pertahanan. Yang menunjukkan jumlah personel TNI yang terpapar radikalisme dan tidak setuju dengan Pancasila. "Prajurit itu menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila," ujarnya di acara halalbihalal di Mabes TNI, Jakarta, kemarin (19/6).  Menhan menyebutkan, TNI harus setuju Pancasila. Kewajiban itu tertuang dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit TNI.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/menhan-gunawan.jpg" alt="Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Ribuan prajurit TNI saat disiagakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (19/4/19. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)  Mengacu hasil riset yang sama, Ryamizard juga memaparkan, ada 18,1 persen pegawai swasta; 19,4 persen PNS; dan 19,1 persen pegawai BUMN yang tidak setuju dengan Pancasila. Dan 23,4 persen mahasiswa serta 23,3 persen pelajar SMA yang setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam di Indonesia.  Ryamizard khawatir data terkait 3 persen anggota TNI yang tidak setuju dengan Pancasila menjadi bom waktu di masa depan. Sebab, tidak tertutup kemungkinan, ada di antara personel TNI itu yang kelak menjadi panglima atau pejabat negara.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/TNI-Jaga-Ibukota-Fedrik-Tarigan-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)  Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, pihaknya berupaya terus mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. "Kami ambil momentumnya, yakni untuk terus mempererat persatuan dan kesatuan," tuturnya.

Menhan: 3 Persen TNI Terpapar Radikalisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wiranto-satu-hari-30-rakyat-indonesia-mati-karena-narkoba_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan makar Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dikabarkan telah mengirimkan surat permohonan perlindungan penahanan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Surat itu juga disampaikan pada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan beberapa pihak lainnya sejak 3 Juni lalu.  Namun, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, dirinya belum menerima surat permohonan Kivlan tersebut. Oleh sebab itu, dia belum mengetahui apa isi dari surat tersebut.  "Saya belum baca ya. Belum tahu, (suratnya) belum sampai ke saya," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).  Di sisi lain, mantan Panglima ABRI itu menyatakan, proses hukum akan tetap ditegakkan pada siapa pun. Tidak ada satu pihak pun yang kebal hukum bisa berbuat sesuka hati melanggar pidana.  "Kemarin sudah saya tegaskan bahwa biar lah proses hukum itu berlanjut, biar saja. Jadi kita kan sudah sepakat bahwa kita akan melakukan tindakan tegas, lugas, tanpa pandang bulu untuk siapa pun yang kita duga melakukan pelanggaran hukum," imbuh Wiranto.  Oleh karena itu, Wiranto meminta masyarakat bersabar terhadap proses hukum yanh berjalan. Sehingga untuk saat ini belum dinilai masih terlalu dini untuk mengumumkan kepada publik siapa dibalik kerusuhan 21-22 Mei, sebab proses penyidikan masih terus berjalan.  "Saya waktu itu berjanji untuk satu demi satu menyebut siapa saja aktor-aktornya. Jadi jangan sampai disalahtafsirkan bahwa langsung dalang kerusuhan dalam 1-2 hari bisa langsung diungkap, itu tidak bisa," pungkasnya.  Sebelumnya, Kuasa hukum mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen, Muhammad Yuntri mengatakan, kliennya mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan Menko Polhukam Wiranto untuk meminta perlindungan dalam kasus dugaan makar ini. Pasalnya, Kivlan merasa kondisi saat ini sangat tidak kondusif.  “Kami mengajukan itu (perlindungan untuk Kivlan Zen ke Menhan). Kami kan ada tim. Saya sendiri saat ini masih di Bandung, jadi sedang diambil alih rekan saya. Intinya surat sudah dikirim,” ujar Yuntri kepada JawaPos.com, Rabu (12/6).  Menurut Yuntri, permohonan perlidungan ini diajukan lantaran saat ini kondisi sangat tidak kondusif. Pihak Kivlan Zen pun mengatisipasi hal-hal buruk yang terjadi, dengan cara meminta perlindungan kepada Ryamizard Ryacudu.

Kivlan Zen Minta Perlindungan, Wiranto Ngaku Belum Terima Suratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menhan-kalau-saya-tidak-milih-jokowi-hukumannya-ditembak-mati_m_.jpg" alt="Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, dirinya secara tegas mendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019." width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, dirinya secara tegas mendukung Joko Widodo dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) ‎bakal menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2019 pada 14 Juni mendatang. Situasi dan kondisi keamanan menjadi salah satu yang banyak di khawatirkan.  Namun, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memastikan, situasi keamanan jelang sidang perdana di MK itu akan baik-baik saja. Itu berdasar hasil rapat internal kementeriannya yang membahas situasi keamanan jelang sidang MK ini.  "Situasi keamanan baik, diharapkan sampai menjelang tanggal 24 (putusan sengketa Pilpres) juga tetap baik," ujar Ryamizard dalam konfrensi pers di Kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (12/6).  Menurut Ryamizard sudah saatnya bangsa Indonesia lebih dewasa dalam menyampaikan protesnya, sehingga tidak ada lagi aksi massa yang berujung pada kerusuhan yang merugikan semua pihak.  "Kita tidak ingin polisi nanti rusak, TNI juga rusak. Karena mereka bertugas menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia," katanya.  Kalau pun ada yang sengaja berbuat kerusuhan, lanjut Ryamizard, itu pasti pekerjaan oknum yang tergabung dalam kelompok radikal, yang tidak suka terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa.  Sementara itu, terkait ada info soal adanya gerakan massa dari daerah, menurut Ryamizard, hal itu sampai saat ini dipastikan tidak ada. Namun, yang terpenting saat ini pemerintah telah mengingatkan jangan ada aksi yang berujung kerusuhan saat sidang MK.  "Sekarang kita sudah ingatkan, polisi juga sudah mengingatkan, nanti kalau dihukum ya jangan marah," tuturnya.  Terpisah, Capres nomor urut 01, Prabowo Subianto dalam sebuah video yang disebarkan Tim Media Center Badan Pemenangan Nasional (BPN) meminta, supaya pendukungnya tidak menggelar aksi di MK.  "Saya dan saudara Sandiaga Uno memohon agar pendukung kami tidak berbondong-bondong hadir di MK pada hari-hari mendatang," tegas Prabowo.  Prabowo menjelaskan, alasannya melakukan gugatan ke MK itu untuk menghindari kekerasan dan kerusuhan. Pasalnya, pasangan nomor urut 02 ini mempunyai komitmen anti terhadap kekerasan.  "Kami sama sekali tidak ingin ada kerusuhan di negara ini. Saya berharap pendukung kami selalu tenang, damai," ungkapnya.  Prabowo juga meminta para pendukungnya percaya terhadap jalur yang ia tempuh di MK. Karena sudah ada tim hukum Prabowo-Sandi yang didelegasikan menyelesaikan sengketa Pilpres 2019 ini.  "Kalau anda dukung Prabowo-Sandi mohon tidak perlu hadir di sekitar MK, tidak perlu berbondong-bondong dengan jumlah massa banyak untuk hindari fitnah dan provokator," tutur Prabowo.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berharap, dalam sidang awal tersebut massa dari Jokowi-Ma'ruf Amin ataupn Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak mengerahkan massa untuk melakukan aksi.  Karena menurutnya, proses hukum biar berjalan sebagaimana mestinya. Tidak perlu adanya intervensi dengan melakukan aksi-aksi unjuk rasa.  Wiranto menuturkan, Polri dan TNI juga tetap bersiaga mengamankan jalannya sidang perdana. Termasuk dengan pengamanan sampai sidang sengketa di MK selesai.  Lebih lanjut, Wiranto tidak ingin aksi massa yang berujung bentrokan seperti beberapa waktu lalu. Karena memang dirinya mendapatkan informasi akan adanya pengerahan massa.  ‎"Para aparat kemanan kita siapkan untuk tetap melakukan kesiagaan penuh untuk menjaga keamana ibu kota, dan juga keamanan kota-kota lain yang memang ada indikasi pengerahan massa," pungkas Wiranto.

Menhan Pastikan MK Aman, Prabowo Minta Tak Ada Aksi Massa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ryamizard ryacudu

Berita Terkini