<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Desak-Pengesahan-RUU-TPKS-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU" width="100%">
<figcaption>Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani bersyukur Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) kini telah resmi disahkan. Menurutnya, pengesahan beleid ini adalah tanda dimulainya peradaban baru Indonesia untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual yang sudah darurat.  "Berkat kerja keras dan perjuangan bersama seluruh elemen bangsa, mari kita mulai perabadan baru bangsa Indonesia ini menuju bangsa yang bermartabat tanpa kekerasan seksual," kata Puan, Selasa (13/4/2022).  RUU TPKS digagas pertama kali tahun 2012 oleh Komnas Perempuan. Awalnya, RUU TPKS bernama RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (PKS). Pada tahun 2014, Komnas Perempuan bersama LBH Apik Jakarta, serta Forum Pengada Layanan (FPL) menyusun draf RUU PKS lalu memberikannya kepada DPR dan Pemerintah pada tahun 2016.  “Gagasan RUU ini menyusul keresahan masyarakat terhadap maraknya kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya kepada perempuan. Sejak awal saya mendukung UU TPKS karena dapat memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus mencegah kasus-kasus kekerasan seksual,” imbuhnya.  DPR kemudian memasukkan RUU TPKS ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016. RUU tersebut meliputi pencegahan, penanganan korban, penindakan, dan rehabilitasi.  Saat itu, Puan masih menjabat sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Ia pun selalu memantau perjalanan RUU TPKS di DPR.  “Saya terus berkomitmen untuk memperjuangkan RUU TPKS agar maraknya kasus-kasus kekerasan seksual tidak menjadi wajah Indonesia,” jelas Puan.  RUU TPKS terus masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR selama beberapa tahun. Berbagai pihak dilibatkan dalam pembahasan termasuk dari berbagai organisasi keagamaan hingga pakar hukum pidana.  Hingga periode DPR periode 2014-2019 berakhir, RUU TPKS tak kunjung disahkan. Bahkan beberapa kalangan memberikan penolakan terhadap RUU tersebut dengan berbagai argumentasi.  Pembahasan RUU TPKS akhirnya di-carry over atau dilanjutkan oleh DPR periode 2019-2024. Di periode ini, Puan didaulat menjadi Ketua DPR.  “Dan saya terus berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar bagaimana pemabasan RUU TPKS bisa berjalan,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.  Meski begitu, pembahasan RUU TPKS terus mengalami dinamika, termasuk di kalangan internal DPR. Tahun 2020, RUU TPKS ditarik dari Prolegnas karena dinilai pembahasannya agak rumit.  Namun RUU TPKS kembali masuk Prolegnas Prioritas tahun 2021. Di tahun 2021 ini, RUU PKS berubah nama menjadi RUU TPKS dengan alasan agar lebih membumi. Puan sendiri dalam beberapa kali kesempatan melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait.  “Khususnya dengan teman-teman aktivis perempuan, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil yang sama-sama berjuang agar UU TPKS bisa cepat terealisasi,” ungkap Puan.  Upaya lain yang dilakukan oleh Puan di antaranya adalah ikut melakukan lobi-lobi di internal DPR mengingat tidak semua fraksi memiliki kesamaan pandangan. Puan juga terus berkoordinasi dengan pihak Pemerintah, termasuk dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai UU TPKS.  “Semangat DPR dan Pemerintah sama, bahwa harus segera ada payung hukum untuk mengatasi banyaknya kasus kekerasan seksual,” sebutnya.  Setelah melalui pembahasan yang cukup alot, Baleg DPR akhirnya menyepakati UU TPKS menjadi usulan inisiatif DPR pada 8 Desember 2021 setelah mayoritas fraksi DPR memberikan persetujuan. RUU TPKS pun resmi disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-13 masa sidang 2021-2022 pada 18 Januari lalu.  Panja RUU TPKS Baleg DPR dan Pemerintah terus mengebut pembahasan hingga akhirnya pada 6 April 2022, UU ini disepakati dalam pembahasan tingkat I. Lalu pada Selasa (12/4) kemarin, DPR mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang dalam pembicaraan Tingkat II di rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022.  “Menelurkan undang-undang yang baik untuk mengadvokasi publik tidaklah mudah, butuh perjuangan, karena harus menyatukan banyak kepentingan,” ujar Puan.  “Dan UU TPKS yang kemarin disahkan adalah yang terbaik DPR bisa lakukan untuk masyarakat, khusus kaum perempuan, yang mendambakan payung hukum ini sejak satu dekade silam,” imbuhnya.  Puan menegaskan, keberhasilan realisasi UU TPKS tak luput berkat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Seiring segera berlakunya UU TPKS, Puan terus meminta sejumlah pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif demi kesempurnaan aturan hukum tersebut.  “UU TPKS adalah hasil kerja bersama sekaligus komitmen bersama kita, untuk menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada tempat bagi kekerasan seksual,” pungkasnya.

Sejarah RUU TPKS Jadi UU, Puan: Mari Kita Mulai Perabadan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/AUGUSTINUS-SIMANJUNTAK.jpg" alt="AUGUSTINUS SIMANJUNTAK" width="100%">
<figcaption>AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</figcaption>
</figure>SETELAH sepuluh tahun mengalami penolakan, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (<a href="https://www.jawapos.com/tag/ruu-tpks/">RUU TPKS</a>) akhirnya disahkan DPR menjadi undang-undang (UU) kemarin (12/4). Ada sembilan jenis delik kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-tpks/">UU TPKS</a> itu. Antara lain tindakan pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi. Juga pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.  Selain itu, ayat (2) juga mengatur bentuk kekerasan seksual, antara lain delik pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, serta perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. Demikian pula delik pornografi melibatkan anak atau memuat kekerasan/eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kekerasan-seksual/">kekerasan seksual</a> dalam lingkup rumah tangga.  Berdasar substansi delik tersebut, spirit UU TPKS lebih mengarah pada perlindungan hukum terhadap kaum perempuan (dewasa dan anak). Semoga saja penegakan hukum atas UU ini bisa berjalan efektif sekaligus menjadi pedoman pencegahan terjadinya kekerasan terhadap kaum perempuan. Sebab, selain dasar penindakan terhadap pelaku, hukum juga sarana edukasi preventif.  Hadirnya UU TPKS merupakan pertanda bahwa peran laki-laki (kaum bapak) sebagai pengayom kaum perempuan semakin pudar di era posmodernisme ini. Spirit relativisme (merelatifkan moral) kian mengemuka di era ini. Padahal, secara kodrat, kaum lelaki memiliki peran sebagai pelindung sekaligus bertanggung jawab atas kenyamanan pasangannya, putrinya, dan perempuan pada umumnya. Kekerasan terhadap perempuan bakal minim terjadi jika kaum lelaki bersikap rela berkorban bagi kaum perempuan, terutama bagi anak dan pasangannya.  Potensi pelanggaran atas UU TPKS bakal banyak muncul akibat minimnya <a href="https://www.jawapos.com/tag/pendidikan/">pendidikan</a> tentang karakter pengayom (kebapakan) bagi anak laki-laki sejak dini. Pendidikan yang kian memisahkan moral dari pendidikan membuat ajaran tentang sikap etis terhadap perempuan kian minim. Kekerasan terhadap perempuan dan anak berawal dari minimnya teladan komitmen kebapakan dalam menghormati kaum perempuan. Padahal, di kala kaum lelaki butuh dihormati perempuan, di saat itu pula perempuan butuh diayomi dan dimengerti.  Kekerasan Batin  Ini bukan sekadar isu hak asasi, tapi juga sebuah ordo (tatanan) bahwa kaum laki-laki wajib melindungi kaum perempuan dan kaum perempuan wajib menghormati kaum laki-laki. Karena itu, di luar substansi UU TPKS, perempuan yang diputus atau diceraikan oleh pasangannya acap menjadi korban kekerasan (batin). Demikian pula anak-anak dari kasus-kasus perceraian umumnya mengalami kekerasan batin karena tidak lagi mendapat kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya.  Akibatnya, banyak anak perempuan yang kecewa hingga saat dewasa melarikan diri pada pola kehidupan bebas yang memberi peluang ragam kekerasan lanjutan. Sebagian laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan karena bapaknya jarang mendidiknya tentang mengayomi perempuan. Atau si pelaku tidak pernah belajar menghormati ibunya. Jadi, kekerasan terhadap perempuan selama berabad-abad tidak terlepas dari kacaunya ordo kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga.  Akibatnya, sebagian laki-laki menjadikan perempuan sebagai objek kepentingan diri hingga tindakan eksploitasi terhadap perempuan. Dekonstruksi atas nilai-nilai kesusilaan merupakan pintu utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Katalisator perusakan itu adalah dunia hiburan (terutama film) yang sering menampilkan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Tatanan gender (ordo) yang kian kacau telah memicu ragam problem sosial seperti tingginya angka perceraian, perselingkuhan, free sex, dan ragam bentuk pelecehan perempuan lainnya.  Kekacauan ini membuat fungsi UU TPKS menjadi penting sebagai penghukum tindak kekerasan ekstrem, bukan sebagai sarana pencegahan utama. Pencegahan kekerasan yang paling efektif ialah membangun peradaban dan karakter kaum laki-laki sebagai pelindung, pengasih, dan pengayom. Perjuangan kaum perempuan dalam tataran logika hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia merupakan bukti makin banyaknya kekacauan dalam tatanan relasi antara laki-laki dan perempuan.  Sebagian kaum lagi sulit mengerti perasaan perempuan hingga sebagian perempuan pun tidak respek terhadap kaum lelaki. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa kaum perempuan lebih banyak memakai perasaan lembutnya ketimbang logika. Karena itu, kaum lelaki tidak seharusnya membiarkan kaum perempuan berlogika hukum (advokasi) dalam melindungi kaumnya. Kegagalan sebagian laki-laki sebagai pengayom telah memaksa perempuan berpikir keras untuk berjuang bagi kaumnya.  Padahal, laki-lakilah yang seharusnya lebih banyak berlogika untuk memperjuangkan rasa nyaman kaum perempuan. Kodrat kaum laki-laki dan perempuan tidak mungkin sama, tapi kekerasan batin dan fisik telah membuat kaum perempuan berjuang seperti kaum laki-laki. Bahkan, laki-laki dianggap oleh sebagian perempuan sebagai lawan di tataran hukum.  Karena itu, selain menegakkan UU TPKS, langkah-langkah mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan ialah: pertama, negara harus berupaya menyelamatkan lembaga perkawinan. Perkawinan bukanlah barang mainan yang mudah diadakan dan mudah dibubarkan. Sedangkan lelaki dan perempuan yang mengalami perceraian pasti saling menyakiti satu sama lain. Ironisnya, angka perceraian di Indonesia masih tinggi, misalnya tahun 2021 mencapai 447.743 kasus (lebih tinggi daripada tahun 2020).  Kedua, kurikulum pendidikan perlu memuat peran laki-laki dalam mengayomi perempuan dan anak perempuan untuk menghormati laki-laki. Ketiga, cegahlah perkawinan dini guna mencegah perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam keluarga. Keempat, lindungi keluarga dari pengaruh tontonan atau hiburan yang dapat merusak tatanan laki-laki dan perempuan.  Kuncinya ada di tangan negara dan kaum bapak. Sebagai kepala keluarga, kaum laki-laki berperan sentral dalam memahami kondisi rohani, perasaan, dan karakter pasangan serta anggota keluarganya. Sedangkan keibuan kaum perempuan berperan dalam mengimbangi rasionalitas kaum laki-laki. (*)  <hr />  *) <a href="https://www.jawapos.com/tag/augustinus-simanjuntak/">AUGUSTINUS SIMANJUNTAK</a>, Dosen Hukum Keluarga Program Manajemen Bisnis FBE Universitas Kristen Petra Surabaya

UU TPKS dalam Distorsi Tatanan Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Ketua-Umum-Partai-Golkar-Airlangga-Hartarto-Dan-Ketua-DPR-Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua DPR, Puan Maharani. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR, Puan Maharani. Foto: Dery Ridwasah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun 2021-2022 yang digelar Selasa (12/4) kemarin, menjadi momen bersejarah dan dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat, khususnya korban kekerasan seksual dan masyarakat sipil yang selama ini mendampingi korban. Ketua DPR RI Puan Maharani mengetok palu tanda pengesahan Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang.  Puan menyampaikan, pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) intensif dilakukan DPR dan Pemerintah sejak 24 Maret lalu. Dalam pembahasannya, Puan mendorong adanya transparansi serta mengakomodir suara kelompok masyarakat sipil yang selama ini mengawal dan mendampingi korban kekerasan seksual.  “Kami berharap bahwa implementasi dari UU ini nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia,” kata Puan, Rabu (13/4).  Mantan Menko PMK ini berujar, agar UU TPKS bisa segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif dalam pencegahan dan pengaturan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual, Puan mendorong agar Pemerintah segera menyusun aturan turunannya. Ini penting, agar UU TPKS bisa diimplementasikan dan menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.  “Sekarang saatnya UU TPKS diterjemahkan menjadi aturan-aturan pelaksanaan teknis agar semangat penyusunannya dapat segera dirasakan wujud nyatanya,” ujar Puan.  “UU TPKS dan aturan-aturan turunannya akan menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual,” lanjut Puan.  Terkait penyusunan aturan turunan UU TPKS, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati memastikan Pemerintah akan bergerak cepat agar UU TPKS aplikatif.  “Semangat antara DPR RI dan Pemerintah dan masyarakat sipil yang harus terus kita ingat agar UU ini nantinya memberikan manfaat ketika diimplementasikan khususnya bagi korban kekerasan seksual,” ujar Menteri Bintang saat menyampaikan pendapat akhir Presiden dalam Sidang Paripurna, Selasa (12/4).  Menteri Bintang memaparkan terobosan dalam UU TPKS, yaitu pengualifikasian jenis tindak pidana seksual beserta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas menjadi tindak pidana kekerasan seksual, pengaturan hukum acara yang komprehensif, hingga pengakuan dan jaminan hak korban atas penanganan, pelindungan dan pemulihan yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.  Selain itu, UU ini juga mengatur tentang pemberian restitusi. Restitusi akan diberikan oleh pelaku tindak pidana <a href="https://www.jawapos.com/tag/kekerasan-seksual/">kekerasan seksual</a> sebagai ganti kerugian bagi korban.  “Kami ucapkan apresiasi dan terimakasih kepada pimpinan, anggota DPR RI, atas segala komitmen, dedikasi, dan perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini,” pungkas Bintang.

RUU TPKS Disahkan jadi UU, Puan Minta Aturan Turunan Segera Disusun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Puan-RUU-TPKS-Paripurna.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat apresiasi dari sejumlah elemen perempuan dalam pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pasalnya, Ia dianggap cukup berjasa karena terus berkomitmen mengesahkan undang-undang yang pembahasannya dimulai sejak beberapa periode DPR lalu.  Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4). Dalam rapat paripurna ini turut hadir sejumlah aktivis perempuan dari berbagai organisasi.  Beberapa organisasi perempuan yang hadir untuk menyaksikan pengesahan UU TPKS di antaranya seperti Koalisi Perempuan Indonesia, Forum Pengada Layanan, Yayasan LBH APIK Jakarta, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Perhimpunan Jiwa Sehat, Peruati, Puan Seni Indonesia, GMNI, LRC-KJHAM, WCC Mawar Balqis, dan Yayasan Kesehatan Perempuan.  Pengesahan UU TPKS pun diawali dengan penyampaian pendapat dari fraksi-fraksi. Kemudian ada juga laporan dari Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR yang juga Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga.  “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ucap Puan untuk meminta persetujuan anggota dewan.  “Setuju,” jawab anggota DPR dalam Rapat Paripurna dilanjutkan dengan ketokan palu sidang dari Puan sebagai penanda UU TPKS telah disahkan.  Usai UU TPKS disahkan, tepuk tangan dan sorak sorai membahana dalam ruang rapat paripurna DPR. Puan mendapat standing ovation dari aktivis perempuan yang berdiri di balkon. Mayoritas Anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna pun juga ikut berdiri dan bertepuk angin memberikan apresiasi.  Atas penghargaan yang diberikan, Puan membalas dengan melambaikan tangannya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memperjuangkan UU TPKS, termasuk jajaran pemerintah, aktivis, dan anggota DPR lintas fraksi.  “Pengesahan RUU TPKS menjadi UU adalah hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia menjelang diperingatinya Hari Kartini sebentar lagi,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.  “Tetapi ini juga hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa kita. Karena UU TPKS adalah hasil kerja bersama sekaligus komitmen bersama kita, untuk menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada tempat bagi kekerasan seksual,” lanjut Puan dengan suara bergetar menahan tangis.  Puan menegaskan, implementasi UU TPKS nantinya akan dapat menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual. Khususnya, kata Puan, sebagai perlindungan perempuan dan anak yang ada di Indonesia.  “Karenanya perempuan Indonesia tetap dan harus semangat. Merdeka!” ungkap mantan Menko PMK tersebut.  Sementara itu Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya mengatakan pengesahan UU ini menjadi buah penantian panjang korban-korban kekerasan seksual. Termasuk bagi kaum permpuan, kelompok disabilitas, dan anak-anak.  “Ini sebuah pencapaian kita bersama. Terima kasih atas semua pihak, teman-teman di Baleg, kalian luar biasa. Termasuk Gugus Tugas dari Pemerintah. Semoga ini menjadi langkah awal bagaimana peradaban kita memuliakan perempuan dan anak bisa terealisasi,” papar Willy.  Di sisi lain, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengingatkan soal implementasi dari UU TPKS beserta aturan turunannya usai disahkan.  “Yang perlu terus kita ingat agar UU ini nantinya memberikan manfaat ketika diimplementasikan, khususnya bagi korban kekerasan seksual,” terang Bintang.

UU TPKS Disahkan, Puan Diapresiasi Sejumlah Elemen Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JKT2-Diskusi-RUU-TPKS-eca3.jpg" alt="Anggota DPR Fraksi PDI-P Riezky Aprilia (kiri) dan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyampaikan paparannya dalam diskusi forum legislasi di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/22). Diskusi membahas mengenai RUU Tindak Pidana Kekerasan" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Fraksi PDI-P Riezky Aprilia (kiri) dan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyampaikan paparannya dalam diskusi forum legislasi di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/22). Diskusi membahas mengenai RUU Tindak Pidana Kekerasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komnas Perempuan menyambut positif disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk penanganan kasus kekerasan seksual.  Komisioner Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengatakan, pengesahan ini bisa memberikan keuntungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. Sebab, kaum hawa menjadi yang terbanyak menjadi korban tindak pidana tersebut.  "Kita masih punya PR untuk memastikan bersama bahwa UU ini bisa diimplementasikan dengan baik," kata Andy di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3).  Andy menjelaskan, salah satu hal yang harus segera diantisipasi yakni lonjakan pengaduan kasus. Pasalnya, seiring dengan disahkannya UU TPKS, bisa membuat korban semakin terdorong mengungkap kasus yang dialaminya.  "Pasti korban merasa jauh lebih dikuatkan dengan hadirnya UU ini dan upaya dari masyarakat untuk turut serta pencegahan dan pengawasannya akan menjadi kunci," jelasnya.  Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahhkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang. Pengambilan keputusan itu dilakukan dalam agenda rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).  Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya mengatakan, RUU TPKS menyatakan, terdiri dari 93 pasal. Dia mengungkapkan, hadirnya aturan ini diharapkan berpihak kepada korban kekerasan seksual.  “Ini sebuah pembahasan yang cukup ekspress. Ini komitmen politik DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan RUU TPKS. Partisipasi publik yang luas, bahkan detik-detik akhir kami masih menerima audiensi. Ini adalah rancangan yang berpihak kepada korban,” ucap Willy dalam laporan hasil pembahasan RUU TPKS pada rapat paripurna.  Politikus Partai NasDem ini memastikan, RUU TPKS merupakan payung hukum dalam menindak pelaku kekerasan seksual. Karena itu, aturan ini diharapkan menjadi langkah maju bagi tindak pidana kekerasan seksual.

RUU TPKS Disahkan, Komnas Perempuan Prediksi Ada Lonjakan Pengaduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Bintang-Puspayoga-Dok.-KemenPPA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyambut baik disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang. Keputusan ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.  "Kami sering sampaikan bagaimana rancangan UU ini nantinya menjadi UU yang implementatif. Ketika kita bicara implementatif, bagaimana kita ke depannya adalah mengatur peraturan pelaksanaan. Baik itu melalui Peraturan Presiden, maupun PP," kata Bintang di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).  Bintang menuturkan, usai disahkan, pemerintah segera melakukan sosialiasi terkait UU TPKS ini. Diharapkan, penerapannya di kehidupan sehari-hari bisa berjalan maksimal.  "PR kami dari pemerintah tentu langkah-langkah yang akan kita lakukan, seperti sosialisasi dan koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga. Demikian juga pemerintah daerah. Ini agar RUU betul-betul implementatif untuk kepentingan yang terbaik kepada korban," jelasnya.  Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang. Pengambilan keputusan itu dilakukan dalam agenda rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).  Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya mengatakan, RUU TPKS terdiri dari 93 pasal. Dia mengungkapkan, hadirnya aturan ini diharapkan berpihak kepada korban kekerasan seksual.  “Ini sebuah pembahasan yang cukup ekspress. Ini komitmen politik DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan RUU TPKS. Partisipasi publik yang luas, bahkan detik-detik akhir kami masih menerima audiensi. Ini adalah rancangan yang berpihak kepada korban,” ucap Willy dalam laporan hasil pembahasan RUU TPKS pada rapat paripurna.  Politikus Partai NasDem ini memastikan, RUU TPKS merupakan payung hukum dalam menindak pelaku kekerasan seksual. Karena itu, aturan ini diharapkan menjadi langkah maju bagi tindak pidana kekerasan seksual.

RUU TPKS Disahkan, Begini Respons Menteri Bintang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Ketua-DPR-RI-Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengambilan keputusan soal RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Puan mengatakan, rapat paripurna kali ini menjadi tonggak bersejarah salah satu perjuangan masyarakat.  “Rapat paripurna hari ini merupakan momen bersejarah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Hari ini RUU TPKS akan disahkan dan menjadi bukti perjuangan bagi korban-korban kekerasan seksual,” kata Puan saat memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).  RUU TPKS sendiri sudah diperjuangkan sejak tahun 2016 dan pembahasannya cukup mengalami dinamika, termasuk berbagai penolakan. Namun menurut Puan, kerja keras seluruh elemen bangsa membuktikan bahwasanya niat baik akan mendapat hasil yang baik.  Mantan Menko PMK ini juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri , dan Menteri Hukum dan HAM atas segala peran kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan RUU TPKS.  "Perkenankan pula kami atas pimpinan dewan menyampaikan pengargaan dan terima kasih kepasa pimpinan dan anggota Baleg yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini," ucap Puan.  Menurut Puan, pengesahan RUU TPKS akan menjadi hadiah bagi seluruh perempuan di Indonesia. "Ini juga hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa kita," ujar Puan menandaskan.

Pimpin Rapat Paripurna Pengesahan RUU TPKS, Puan: Ini Momen Bersejarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Desak-Pengesahan-RUU-TPKS-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU" width="100%">
<figcaption>Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI resmi mengesahhkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang. Pengambilan keputusan itu dilakukan dalam agenda rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).  Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya mengatakan, RUU TPKS menyatakan, terdiri dari 93 pasal. Dia mengungkapkan, hadirnya aturan ini diharapkan berpihak kepada korban kekerasan seksual.  "Ini sebuah pembahasan yang cukup ekspress. Ini komitmen politik DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan RUU TPKS. Partisipasi publik yang luas, bahkan detik-detik akhir kami masih menerima audiensi. Ini adalah rancangan yang berpihak kepada korban," ucap Willy dalam laporan hasil pembahasan RUU TPKS pada rapat paripurna.  Politikus Partai NasDem ini memastikan, RUU TPKS merupakan payung hukum dalam menindak pelaku kekerasan seksual. Karena itu, aturan ini diharapkan menjadi langkah maju bagi tindak pidana kekerasan seksual.  "Kedua, aparat penegak hukum memilik payung hukum terhadap kekerasan seksual. Ini kehadiran negara terhadap korban kekerasan seksual. Ini sebuah langkah yang maju," tegas Willy.  Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada setiap fraksi terkait persetujuan RUU TPKS menjadi Undang-Undang.  “Apakah RUU TPKS dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang,” tanya Puan Maharani yang memimpin sidang tersebut.  “Setuju,” jawab peserta yang hadir, lalu dilanjutkan ketuk palu oleh Puan sebanyak satu kali.  Rapat paripurna ini dihadiri oleh 51 orang anggota DPR secara luring, 225 anggota hadir secara virtual dan 35 anggota yang izin 35. Dengan demikian, jumlah anggota yang hadir sebanyak 311 orang anggota dari seluruh fraksi yang berada di DPR dan dinyatakan kuorum. Sebelumnya, sebanyak delapan Fraksi di DPR RI dan Pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dalam rapat pleno tingkat satu. Hanya satu fraksi yakni Partai Keadilan Sosial (PKS) tidak sepakat RUU TPKS dibawa ke Paripurna untuk disahkan.  Fraksi PKS meminta pengesahan RUU TPKS dilakukan setelah RKUHP disahkan atau keduanya dibahas secara bersamaan. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menilai bahwa pembahasan RUU TPKS harus dilakukan dengan paradigma berpikir yang lengkap, integral, komprehensif serta pembahasannya dilakukan secara cermat, hati-hati, dan tidak terburu-buru.  “Pembentukan undang-undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Kesusilaan, termasuk di dalamnya Kekerasan Seksual, Perzinaan, dan Penyimpangan Seksual harus memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. Dalam Pertimbangan Hukumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa diperlukan langkah perbaikan untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Kesusilaan oleh Pembentuk Undang-undang,” ujar Anggota DPR Dapil Lampung ini beberapa waktu lalu.

DPR RI Resmi Sahkan RUU TPKS jadi Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PSX_20220313_231425.jpg" alt="Ilustrasi kekerasan seksual terhadap anak. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan seksual terhadap anak. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI akan mengelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Selasa (12/4). Berdasarkan agenda DPR yang dilihat dari laman dpr.go.id, rencananya kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.  "Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," tulis laman dpr.go.id yang dikutip, Selasa (12/4).  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, agenda rapat paripurna salah satunya adalah pengesahan tingkat II RUU TPKS. Pengesahan ini dilakukan setelah sebelumnya disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR pada sidang tingkat satu pada badan legislasi DPR RI.  "RUU TPKS akan disahkan menjadi inisiatif pada tanggal 12," ujar Dasco.  Menurut Dasco, pengesahan hari ini akan dilakukan sebelum penutupan sidang masa sidang pada Kamis, 14 April 2022. Setelahnya, anggota DPR akan menjalani masa reses. "Penutupan masa sidang tanggal 14," ujar Dasco.  Sebelumnya, sebanyak delapan Fraksi di DPR RI dan Pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dalam rapat pleno tingkat satu. Hanya satu fraksi yakni Partai Keadilan Sosial (PKS) tidak sepakat RUU TPKS dibawa ke Paripurna untuk disahkan.  Fraksi PKS meminta pengesahan RUU TPKS dilakukan setelah RKUHP disahkan atau keduanya dibahas secara bersamaan. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menilai bahwa pembahasan RUU TPKS harus dilakukan dengan paradigma berpikir yang lengkap, integral, komprehensif serta pembahasannya dilakukan secara cermat, hati-hati, dan tidak terburu-buru.  “Pembentukan undang-undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Kesusilaan, termasuk di dalamnya Kekerasan Seksual, Perzinaan, dan Penyimpangan Seksual harus memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. Dalam Pertimbangan Hukumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa diperlukan langkah perbaikan untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Kesusilaan oleh Pembentuk Undang-undang,” ujar Anggota DPR Dapil Lampung ini beberapa waktu lalu.

Hari Ini, DPR RI Sahkan RUU TPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Desak-Pengesahan-RUU-TPKS-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU" width="100%">
<figcaption>Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual melakukan aksi menuntut pengesahan RUU TPKS di depan kompleks parlemen, Rabu (23/12/2021). Dalam aksinya mereka mendesak DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RU</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bakal segera disahkan setelah Rapat Pleno Hasil Pengambilan Keputusan Badan Legislasi DPR menyetujui RUU tersebut menjadi Undang-Undang.  Puan menyebut, RUU TPKS merupakan hasil kerja semua pihak dan akan menjadi bukti nyata negara hadir melindungi seluruh rakyat dari kejahatan seksual.  “RUU TPKS akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat. Selangkah lagi, buah dari perjuangan panjang ini akan terealisasi,” kata Puan, Jumat (8/4).  RUU TPKS akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR usai Baleg DPR dan Pemerintah menyepakatinya pada pembahasan tingkat I, Rabu (6/4) kemarin. Puan menyatakan, hal tersebut sebagai bentuk komitmen bersama DPR dan Pemerintah untuk memperjuangkan korban-korban kekerasan seksual yang selama ini hak-haknya terabaikan.  “Tentu juga ini hasil kerja keras semua elemen bangsa yang pantang menyerah memperjuangkan RUU TPKS. Teman-teman aktivis dari berbagai kalangan, LSM, akademisi, dan pastinya seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.  “Secara khusus pengesahan RUU TPKS akan menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini, mengingat banyak korban kekerasan seksual berasal dari kalangan perempuan,” lanjut Puan.  Puan menyatakan, sudah ikut mengawal RUU TPKS sejak dirinya masih menjabat sebagai Menko PMK. Ia pun berterima kasih kepada seluruh pihak yang terus berpartisipasi memperjuangkan RUU TPKS hingga titik akhir.  “Saya sadari pembahasan RUU TPKS diwarnai banyak dinamika sejak awal diusulkan tahun 2016. Pencapaian ini adalah keberhasilan kita seluruh bangsa Indonesia,” ujarnya.  Puan menyebut, kehadiran UU TPKS nantinya menjadi wujud keberpihakan negara dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Selain itu juga sebagai instrumen negara dalam menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual serta melaksanakan penegakan hukum.  Ditambahkannya, UU TPKS pun akan menjadi payung hukum untuk merehabilitasi pelaku serta sebagai jaminan agar kekerasan seksual tidak kembali berulang.  “Yang pasti sebagai pegangan untuk kita dalam mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual,” pungkas Puan.

RUU TPKS Disetujui DPR, Puan: Hadiah Menyambut Hari Kartini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU TPKS

Berita Terkini