<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/Koordinator-KontraS-Dimas-Bagus-Arya-Miftahul-Hayat-1925242546.jpeg" alt="Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya.(Miftahul Hayat/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya.(Miftahul Hayat/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Akun media sosia koalisimasyarakatsipil menggunggah video yang menunjukkan aktivitas kendaraan taktis (taktis) Maung milik TNI di sekitar kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jakarta Pusat. Dalam rekaman tersebut, tampak dua unit Maung menyatroni kantor Kontras pada 23 Maret 2025.&nbsp;</p> <p>Saat dikonfirmasi pada Kamis (24/4), Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyampaikan bahwa KontraS memang memiliki rekaman CCTV ketika kantor mereka didatangi dua unit rantis TNI tersebut. Tidak hanya satu kali, Dimas menyatakan bahwa kantornya didatangi dua kali. Pertama pada 23 Maret, kemudian kedua pada 26 Maret.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Itu rekaman tanggal 23 Maret. Ada dua kali mobil Maung melintas dan terlihat ambil foto kantor (KontraS). Yakni tanggal 23 dan 26 Maret 2025. Sejauh ini, belum tahu juga maksud mereka melintasi kantor kami apa, mengingat nggak umum kendaraan taktis melintas di jalan publik, kecuali ada parade,&rdquo; terang dia.&nbsp;</p> <p>Sejauh ini, KontraS juga belum mengambil langkah apapun terkait dengan aktivitas rantis TNI tersebut. Sebab, Dimas menyatakan bahwa belum ada kerugian apapun atas aktivitas tersebut. Namun demikian, dia tidak menampik bahwa aktivitas dua rantis TNI itu adalah bentuk intimidasi. Mengingat sebelumnya KontraS termasuk organisasi yang aktif mengkritisi revisi UU TNI.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Kami merasa bahwa tindakan intimidasi ini mengganggu isu utamanya, yakni advokasi untuk melakukan penolakan Revisi UU TNI yang sekarang sudah sah menjadi UU TNI, sehingga kami masih fokus pada advokasi utamanya,&rdquo; terang dia.&nbsp;</p> <p>Sampai hari ini, video tersebut sudah disaksikan oleh 61,3 ribu pengguna media sosial Instagram. Selain itu, rekaman tersebut juga sudah disukai oleh lebih dari 4,5 ribu warganet dan mendapat komentar sebanyak 369. Diantaranya dukungan terhadap KontraS.</p>

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyampaikan bahwa KontraS memang memiliki rekaman CCTV ketika kantor mereka didatangi dua unit rantis

Beredar Rekaman CCTV Dua Unit Rantis Maung TNI Satroni Kantor KontraS

<nav class="sidebar fixed bottom-0 top-0 z-50 h-full min-h-screen w-[260px] shadow-[5px_0_25px_0_rgba(94,92,154,0.1)] transition-all duration-300"> <div class="h-full bg-white dark:bg-black"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/IMG-20250327-WA0140-2464913507.jpg" alt="Ilustrasi; Masa aksi demo tolak RUU TNI bentrok dengan aparat di area sekitar Gedung DPR RI, Kamis (27/3/2025). (Muhammad Rayhan Satria Aji/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi; Masa aksi demo tolak RUU TNI bentrok dengan aparat di area sekitar Gedung DPR RI, Kamis (27/3/2025). (Muhammad Rayhan Satria Aji/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> </nav> <div class="main-content flex min-h-screen flex-col"> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r2:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Aksi demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang berlangsung panas di depan Pintu Gerbang Pancasila, Gedung DPR/MPR RI, Rabu (9/4) sore, berbuntut panjang. Petugas satpol PP melakukan pembongkaran paksa terhadap massa aksi yang membangun tenda di area trotoar.</p> <p>Buntut pembongkaran paksa itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta &nbsp;Satriadi Gunawan menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Ia menegaskan, ke depan pihaknya akan mengubah pendekatan dalam menghadapi aksi unjuk rasa.</p> <p>"Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi dalam aksi di DPR pada Rabu sore. Kami akan lebih mengedepankan dialog untuk menangani situasi serupa," ujar Satriadi, Kamis (10/4).</p> <p>Ia juga menambahkan, Satpol PP akan terus berbenah dan memprioritaskan pendekatan dialogis dan damai demi menjaga kondusivitas serta menjamin kebebasan menyampaikan pendapat.</p> <p>"Pendekatan humanis dan komunikatif akan kami jadikan standar dalam setiap pengamanan. Kami ingin memastikan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum tetap terjaga, sejalan dengan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat luas," tambahnya.</p> <p>Tak hanya Satpol PP, Gubernur DKI Jakarta pun langsung turun tangan. Melalui Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menyampailan permohonan maaf secara resmi kepada masyarakat.</p> <p>"Atas nama Gubernur kami mohon maaf atas kejadian ini. Gubernur telah mengevaluasi, menegur jajaran pimpinan terkait," tegas Chico.</p> <p>Chico juga memastikan bahwa langkah-langkah evaluasi telah dilakukan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Penanganan aksi ke depan akan fokus pada pendekatan yang lebih manusiawi.</p> <p>"Berkomitmen agar aparat Pemprov memperbaiki cara penanganan dan mengedepankan dialog. Terkait cara-cara penanganan yang di luar prosedur akan dipastikan ada sanksi," tuturnya.</p> </div> <label class="pointer-events-none absolute start-0 top-0 h-full origin-[0_0] truncate border border-transparent p-4 font-semibold transition duration-100 ease-in-out peer-focus:-translate-y-1.5 peer-focus:translate-x-0.5 peer-focus:scale-90 peer-focus:font-semibold peer-focus:text-gray-900 peer-disabled:pointer-events-none peer-disabled:opacity-50 peer-[:not(:placeholder-shown)]:-translate-y-1.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:translate-x-0.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:scale-90 peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-gray-900 dark:text-white dark:peer-focus:text-neutral-900 dark:peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-neutral-200"></label></div> </div> </div> <div class="my-4 mb-3 rounded bg-gray-100 p-4 dark:bg-gray-900">&nbsp;</div> </div> </div>

Aksi demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang berlangsung panas di depan Pintu Gerbang Pancasila, Gedung DPR/MPR RI

Tenda Massa Aksi Tolak RUU TNI di DPR Dibongkar Paksa, Pemprov DKI Minta Maaf, Gubernur Turun Tangan Evaluasi Satpol PP

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/03/hikam-4051955622.jpg" alt="Hikam Hulwanullah" width="100%">
<figcaption>Hikam Hulwanullah</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>PENGESAHAN</strong>&nbsp;revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) baru-baru ini diikuti oleh wacana revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Menariknya, pengesahan dan perencanaan pembahasan dua undang-undang ini berlangsung saat masyarakat tengah sibuk mempersiapkan mudik Lebaran dan menikmati libur panjang. Sementara publik fokus pada momen kebersamaan dengan keluarga, pemerintah dan DPR RI justru terlihat "lembur" dalam mengesahkan revisi UU TNI diikuti ancang-ancang membahas revisi UU Polri.</p> <p>Pertanyaannya, mengapa revisi kedua undang-undang ini dilakukan secara berdekatan? Apakah ada urgensi yang mendesak atau justru terdapat tendensi tertentu di baliknya?</p> <p>Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjelaskan bahwa revisi UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia masih menunggu Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo sebelum dilakukan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM). Namun, beberapa hal dalam naskah akademik revisi UU Polri yang diunggah di situs resmi DPR RI patut menjadi sorotan.</p> <p>Salah satu poin utama adalah penyisipan dua pasal baru, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B, yang mengatur penyelenggaraan tugas Intelijen Keamanan (Intelkam) Polri. Pasal ini memberi kewenangan bagi Polri untuk menyusun rencana dan kebijakan di bidang intelijen sebagai bagian dari kebijakan nasional.</p> <p>Sekilas, aturan ini tampak biasa dan dapat memperkuat Polri dalam menjalankan tugasnya. Namun, di sisi lain, hal ini berpotensi memperluas kewenangan Polri ke ranah yang sebelumnya menjadi domain institusi lain, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dalam bidang intelijen dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam aspek pertahanan dan keamanan.</p> <p>Potensi tumpang tindih kewenangan ini menjadi perhatian utama. Jika Polri diberikan keleluasaan lebih besar dalam intelijen, keamanan siber, dan tugas strategis lainnya, bagaimana koordinasinya dengan BIN dan TNI? Apakah pembagian peran akan tetap berjalan harmonis, atau justru memicu gesekan antar-lembaga? Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam naskah akademik revisi UU Polri, hak asasi manusia (HAM) tidak dijadikan sebagai teori dasar dalam penyusunan kebijakan baru. Padahal, sebagai institusi penegak hukum, Polri seharusnya mengedepankan perlindungan HAM dalam setiap aspek tugasnya.&nbsp;</p> <p>Perluasan kewenangan intelijen Polri ini dinilai tidak memiliki urgensi yang signifikan jika dibandingkan dengan praktik di negara demokrasi kuat lain. Di Inggris, misalnya, fungsi intelijen domestik ditangani oleh MI5 (Security Service), sementara MI6 (Secret Intelligence Service) menangani intelijen luar negeri, dan GCHQ (Government Communications Headquarters) mengelola intelijen siber.</p> <p>Kepolisian, baik Metropolitan Police maupun National Crime Agency (NCA), hanya berperan dalam investigasi dan penegakan hukum, bukan dalam perumusan kebijakan intelijen strategis. Selain itu, MI5 tidak memiliki wewenang untuk menangkap tersangka dan harus bekerja sama dengan kepolisian dalam tindakan hukum seperti penangkapan atau penggeledahan.</p> <p>Di Jerman, pemisahan serupa diterapkan antara polisi baik Bundeskriminalamt (Kepolisian Kriminal Federal yang menangani kejahatan berat seperti terorisme, narkoba, dan cyber crime), Landeskriminalamt (Polisi yang menangani kejadian serius di wilayah), dan Polisi Negara bagian. Fungsi intelijen domestik ditangani oleh Bundesamt f&uuml;r Verfassungsschutz (BfV), sementara intelijen luar negeri diurus oleh Bundesnachrichtendienst (BND).</p> <p>Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mengingat sejarah kelam Jerman di bawah Gestapo (era Nazi) dan Stasi (Jerman Timur), di mana kepolisian dan intelijen dilebur menjadi satu, menyebabkan penyadapan massal, represi politik, dan pelanggaran HAM berat.&nbsp;</p> <p>Dalam konteks Indonesia, reformasi kepolisian dimulai setelah diterbitkannya TAP MPR No. VI dan VII/MPR/2000, yang menegaskan pemisahan Polri dari ABRI (sekarang TNI) serta menekankan paradigma Civilian Police (Polisi Sipil). Perubahan ini menandai transisi dari model kepolisian yang bersifat militeristik menuju sistem yang lebih demokratis dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.</p> <p>Namun, meskipun reformasi struktural telah dilakukan, tantangan dalam membangun kepolisian yang profesional dan transparan masih besar. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah budaya militeristik yang belum sepenuhnya hilang. Meskipun secara kelembagaan telah menjadi institusi sipil, praktik di dalam Polri masih menunjukkan pendekatan otoriter dan hierarkis ala militer. Hal ini berdampak pada minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya merugikan kepercayaan publik terhadap institusi ini.&nbsp;</p> <p>Penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya pengawasan internal masih menjadi persoalan serius yang mencoreng citra Polri. Kasus kekerasan oleh aparat serta penggunaan kekuatan berlebihan dalam berbagai situasi terus terjadi, menunjukkan bahwa reformasi dalam mekanisme pengawasan belum berjalan optimal.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, dugaan keterlibatan oknum Polri dalam berbagai tindak pidana, seperti korupsi dan konflik kepentingan dalam penegakan hukum, semakin memperburuk citra institusi ini di mata masyarakat. Tidak heran jika survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri sering mengalami fluktuasi. Kasus-kasus kontroversial seperti skandal Ferdy Sambo serta pelecehan seksual yang melibatkan oknum mantan Kapolres Ngada, NTT menjadi contoh nyata bagaimana perilaku aparat yang menyimpang dapat menghancurkan kredibilitas kepolisian di mata rakyat.</p> <p>Dalam revisi UU Polri, seharusnya bukan hanya perluasan kewenangan yang menjadi fokus utama, tetapi juga perbaikan tata kelola kepolisian agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Reformasi Polri harus dimulai dengan peningkatan profesionalisme dan kode etik dalam tubuh kepolisian.</p> <p>Pelatihan dan pendidikan bagi anggota Polri perlu lebih menekankan pada penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pelayanan publik yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Penguatan mekanisme pengawasan juga menjadi aspek krusial yang tidak boleh diabaikan. Baik pengawasan internal maupun dari lembaga independen harus diperkuat guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kepolisian tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum.</p> <p>Selain itu, reformasi dalam sistem rekrutmen dan kesejahteraan anggota Polri juga harus mendapat perhatian. Transparansi dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan harus dijaga agar kepolisian tidak mudah terjebak dalam praktik korupsi dan nepotisme. Peningkatan kesejahteraan anggota juga penting agar mereka tidak tergoda untuk menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi.</p> <p>Lebih jauh, Polri juga harus lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dalam upaya menciptakan keamanan, misalnya dengan mengembangkan konsep community policing, di mana polisi dan warga bekerja sama dalam menjaga lingkungan mereka. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan hubungan antara Polri dan publik dapat semakin membaik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.</p> <p>Sebelum revisi UU Polri dibahas dan disahkan oleh DPR RI, seharusnya para wakil rakyat terlebih dahulu menyerap aspirasi dari berbagai kalangan, khususnya akademisi dan masyarakat sipil. Menjadikan judicial review sebagai solusi akhir atas kontroversi yang muncul setelah undang-undang disahkan bukanlah pendekatan yang ideal.</p> <p>Secara prosedural, mekanisme judicial review memang merupakan hak konstitusional yang dapat ditempuh oleh setiap warga negara, tetapi dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi (MK) sering kali hanya dijadikan sebagai tempat sampah konstitusional untuk mengoreksi produk regulasi yang sejak awal tidak matang dalam proses pembentukannya. Oleh karena itu, revisi undang-undang yang menyangkut institusi penting seperti Polri harus dilakukan dengan perencanaan yang matang serta melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari.</p> <p>Revisi UU Polri dan UU TNI yang dilakukan secara berdekatan menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Jika tujuan utama dari revisi ini adalah untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas tugas kepolisian, maka reformasi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada perluasan kewenangan. Polri harus tetap berpegang teguh pada paradigma Polisi Sipil yang profesional, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Reformasi sejati bukan sekadar menambah kekuasaan bagi kepolisian, tetapi lebih kepada membangun institusi yang akuntabel dan mampu mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat.</p> <hr /> <p><strong>*) Hikam Hulwanullah, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya</strong></p> <p>&nbsp;</p>

mengapa revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan secara berdekatan? Apakah ada urgensi yang mendesak atau justru terdapat tendensi tertentu

Ada Apa di Balik Revisi UU Polri?

<div id="m#msg-f:1827351042519120807" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/WhatsApp-Image-2025-03-18-at-45958-PM-4049853662.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1827351042519120807-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa dalam demonstrasi penolakan perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Pasalnya, belasan mahasiswa terluka akibat kekerasan yang dilakukan sejumlah aparat saat demo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aparat keamanan jangan asal main pukul ke mahasiswa yang sedang berdemo. Gunakan cara-cara humanis saat hendak menghalau atau membubarkan massa," kata Abdullah kepada wartawan, Minggu (23/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ingat, polisi punya tugas untuk mengayomi masyarakat. Jadi berikan teladan kepada rakyat," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Abdullah menekankan, para mahasiswa sedang menyampaikan aspirasi dan pendapatnya di rumah rakyat. Ia menyebut Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat masyarakatnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mahasiswa menyampaikan aspirasi ini dilindungi oleh konstitusi negara," tegas Abdullah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015796535/ratusan-warga-jakut-jaktim-dan-bekasi-demo-tuntut-rdf-rorotan-ditutup-ini-tanggapan-gubernur-pramono-anung">Ratusan Warga Jakut, Jaktim, dan Bekasi, Demo Tuntut RDF Rorotan Ditutup, Ini Tanggapan Gubernur Pramono Anung</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang karib disapa Gus Abduh itu pun mengimbau pimpinan Polri agar memberikan arahan tegas kepada anak buahnya yang mengamankan aksi unjuk rasa untuk melakukan pendekatan dengan cara-cara damai, sehingga demonstran pun bisa lebih kooperatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau ada ketegangan di lapangan, aparat harus memprioritaskan langkah-langkah soft approach. Tidak dengan kekerasan yang dapat menyebabkan kondisi semakin memanas. Apalagi sampai ada salah sasaran ke masyarakat umum," imbau Legislator dari Dapil Jawa Tengah VI itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Abdullah, penggunaan cara-cara represif justru akan membuat keadaan semakin tidak kondusif. Aksi kekerasan aparat pun dinilai bisa mencoreng institusi Polri maupun aparat keamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka. Jangan sampai bentuk represif aparat menimbulkan kesan negara tidak mau mendengarkan rakyat," tutur Abdullah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Abdullah juga mengimbau kepada para mahasiswa agar menyampaikan aspirasi secara damai. Sebab apapun alasannya, anarkisme tidak dapat dibenarkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan bagi teman-teman mahasiswa, saya juga mengimbau gunakan cara-cara yang damai saat menyampaikan pendapat. Sehingga tidak ada alasan penggunaan kekerasan atau tindakan represif aparat," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aspirasi rakyat, termasuk teman-teman mahasiswa penting untuk kita dengarkan. Saya percaya, kontribusi mahasiswa pastinya akan bermanfaat untuk Indonesia. Maka salurkan aspirasi dan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum," lanjut Abdullah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Abdullah juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga Indonesia supaya selalu kondusif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apalagi ini bulan Ramadan, ayo bersama kita menjaga keteduhan bangsa dan negara,&rdquo; pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti tindakan represif aparat kepolisian terhadap mahasiswa dalam demonstrasi.

Polisi Diminta Tak Represif ke Demonstran, DPR Bilang Jangan Asal Pukul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/22/IMG_3179-693562033.jpg" alt="Hana Bank terbakar di Kota Bandung, Sabtu (22/3). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Hana Bank terbakar di Kota Bandung, Sabtu (22/3). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung membenarkan bahwa kantor Hana Bank di Jalan Ir. H. Juanda (Dago) mengalami perusakan dan pembakaran. Itu diduga dilakukan massa yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di Gedung DPRD Jawa Barat.</p> <p>Kapolrestabes Bandung Kombespol Budi Sartono menjelaskan, saat insiden terjadi, personel kepolisian tengah fokus mengamankan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Barat. Namun, mereka kemudian mendapat laporan terkait perusakan dan pembakaran di kawasan Dago.</p> <p>&rdquo;Jadi memang benar ada perusakan dan pembakaran kantor Hana Bank di Dago oleh sekelompok orang, tadi pagi personel kami dari Polda Jabar dan Polrestabes Bandung pada saat sedang mengamankan unjuk rasa di kantor DPRD mendapatkan informasi tersebut,&rdquo; kata Budi seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Bandung, Sabtu (22/3).</p> <p>Budi menambahkan, kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV serta memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi pelaku.</p> <p>&rdquo;Saat ini penyidik sedang melakukan pendalaman dengan melakukan penyelidikan, memeriksa saksi, dan menganalisis CCTV untuk memastikan siapa pelaku yang melakukan perusakan tersebut,&rdquo; ujar Budi.</p> <p>Lebih lanjut, dia menyebut bahwa lokasi kejadian telah dipasangi garis polisi , dan tim gabungan akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) guna mengungkap kronologi pasti peristiwa ini.</p> <p>&rdquo;Saat ini TKP perusakan dan pembakaran sudah di police line, dan olah TKP akan dilakukan oleh tim gabungan,&rdquo; kata Budi.</p> <p>Kepolisian masih terus menyelidiki insiden ini dan akan mengambil langkah hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam aksi perusakan dan pembakaran tersebut.</p> <p>Sebelumnya, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung menerjunkan lima unit mobil pemadam guna mengatasi peristiwa kebakaran yang menghanguskan bangunan milik Hana Bank tersebut.</p> <p>Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung M. Yusuf Hidayat menyebut, pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 01.02 WIB dan tiga menit berselang, petugas tiba di lokasi dan segera melakukan pemadaman.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Alhamdulillah, hingga pukul 03.30 WIB kami sudah menyelesaikan pemadaman dan pendinginan,&rdquo; kata Yusuf.</p>

Polrestabes Bandung sebut kantor Hana Bank di Dago mengalami perusakan dan pembakaran diduga dilakukan massa yang menolak RUU TNI

Polrestabes Bandung Sebut Hana Bank Dirusak dan Dibakar Massa

<div id="m#msg-f:1827196937598860820" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/Screenshot_20250320_210427_Instagram-4287133731.jpg" alt="Tangkapan layar video viral pemukulan seorang driver ojol bernama Raka, 22, saat berada di sekitar aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU TNI di depan Gedung DPR RI, Kamis (20/3). (@dissactre/istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video viral pemukulan seorang driver ojol bernama Raka, 22, saat berada di sekitar aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU TNI di depan Gedung DPR RI, Kamis (20/3). (@dissactre/istimewa)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1827196937598860820-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana mengecam keras tindakan aparat yang menggunakan kekerasan terhadap mahasiswa dalam demonstrasi penolakan perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Ia menilai, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat sangat tidak beralasan dan melampaui batas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengecam keras tindakan aparat yang melakukan kekerasan bahkan sampai berlebihan. Ada satu rekaman saya lihat satu demonstran dikeroyok polisi. Itu berlebihan dan ngawur," kata Bonnie Triyana kepada wartawan, Jumat (21/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, pria yang mengaku driver ojek online (ojol) diduga menjadi korban pemukulan aparat saat tengah berada di lokasi demo. Pengemudi ojol tersebut dikerubungi sekelompok aparat di kolong jembatan layang JCC, tidak jauh dari lokasi aksi di depan Gedung DPR/MPR.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat kejadian, aparat keamanan tengah memukul mundur massa aksi dari depan Kompleks MPR/DPR menuju Senayan. Sang driver ojol yang sedang mangkal di trotoar sekitar Senayan tiba-tiba menjadi sasaran aparat karena dianggap sebagai mahasiswa pendemo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Driver ojol itu mengalami luka di bagian kepala karena dipukuli dengan pentungan dan ditendang oleh beberapa polisi. Video yang memotret kejadian kekerasan aparat itu pun viral di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015791843/viral-driver-ojol-babak-belur-dikira-mahasiswa-di-demo-dpr-saya-cuma-kepo-malah-disayurin">Viral! Driver Ojol Babak Belur Dikira Mahasiswa di Demo DPR: Saya Cuma Kepo, Malah Disayurin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan represif dari aparat juga terjadi di Semarang. Seorang mahasiswa mengaku menjadi korban pemukulan oleh aparat keamanan ketika mengikuti demonstrasi RUU TNI di depan komplek Kantor Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah di Semarang. Mahasiswa tersebut dipukul di bagian kepala dan kaki hingga tersungkur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bonnie mengingatkan, aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui demonstrasi adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Bonnie, mahasiswa selain memiliki kemampuan akademik, juga diharapkan memiliki kepekaan sosial dan kritis terhadap situasi yang tengah berkembang di negara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam demokrasi, mahasiswa memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya. Mereka bukan hanya berperan dalam dunia akademik, tetapi juga sebagai elemen penting dalam pembangunan sosial dan politik bangsa," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bonnie pun menegaskan bahwa aparat penegak hukum seharusnya dapat mengelola situasi dengan cara yang terukur dan proporsional, bukan dengan kekerasan yang berlebihan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beri mereka ruang dialog. Dan aparat semestinya bisa mengelola persoalan ini secara terukur. Jangan asal main gebuk, apalagi keroyokan," ungkap Bonnie.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi X yang membidangi urusan pendidikan dan kepemudaan itu meminta agar pimpinan Polri bisa memberi arahan yang baik kepada jajarannya di lapangan. Bonnie mengingatkan agar aparat bertindak dengan bijak serta mengedepankan hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terlepas apapun isu yang dibawa adik-adik mahasiswa dalam aksinya, aparat diharapkan mengedepankan prosedur operasional standar (SOP) dalam setiap penanganan aksi demonstrasi,&rdquo; pungkasnya.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana mengecam keras tindakan aparat yang menggunakan kekerasan saat demo.

Driver Ojol jadi Target Salah Sasaran Represif Aparat saat Demo RUU TNI, Legislator PDIP:  Ngawur!

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/WhatsApp-Image-2025-03-20-at-214949-1874886468.jpg" alt="Diskusi publik di Jakarta hari ini (20/3), Sepmi sambut baik pembahasan dan pengesahan RUU TNI di DPR RI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Diskusi publik di Jakarta hari ini (20/3), Sepmi sambut baik pembahasan dan pengesahan RUU TNI di DPR RI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Serikat Pelajar Muslim Indonesia (Sepmi) menyambut baik pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di DPR RI. UU ini dinilai sebagai langkah positif dalam memperkuat institusi pertahanan negara sekaligus memastikan profesionalisme dan modernisasi TNI dalam menghadapi dinamika geopolitik saat ini.</p> <p>Dalam diskusi publik yang dilaksanakan di Jakarta hari ini (20/3), Plh Ketua Umum Sepmi Mohammad Wirajaya menyatakan, UU TNI merupakan langkah penting dalam menjawab tantangan pertahanan yang semakin kompleks.</p> <p>&rdquo;UU ini merupakan bentuk adaptasi yang diperlukan bagi institusi militer agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, tetap profesional, dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip demokrasi serta supremasi sipil dalam sistem pertahanan negara,&rdquo; ujar Mohammad Wirajaya.</p> <p>Sepmi menilai undang-undang itu akan memberikan kepastian hukum dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kesejahteraan prajurit, optimalisasi peran TNI dalam menjaga stabilitas nasional, serta memperjelas batasan dan tugas TNI sesuai dengan prinsip demokrasi. Reformasi TNI harus terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar dapat menjawab tantangan pertahanan modern.</p> <p>&rdquo;Dengan regulasi yang lebih jelas, tegas, dan akuntabel, diharapkan TNI semakin kuat dan profesional dalam menjalankan tugasnya,&rdquo; ucap Mohammad Wirajaya.</p> <p>Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) untuk disetujui menjadi undang-undang telah memenuhi semua asas legalitas.</p> <p>&rdquo;Alhamdulillah baru saja Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Undang-Undang TNI, yang mana dari fokus pembahasannya sudah memenuhi semua asas legalitas yang memang harus dilaksanakan,&rdquo; kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang menyetujui Rancangan Undang-Undang TNI untuk disahkan menjadi undang-undang seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Kamis (20/3).</p> <p>Dia menyebut, RUU TNI yang disetujui dalam Rapat Paripurna untuk menjadi undang-undang sudah melalui mekanisme pembentukan undang-undang.</p> <p>&rdquo;Dari penerimaan surat, sampai mendengarkan partisipasi masyarakat, kemudian pihak-pihak yang harus didengar, dan lain-lain sebagainya, bahkan pembahasannya pun dilaksanakan secara terbuka,&rdquo; ujar Puan.</p> <p>Dia juga menyebut dalam pembahasan RUU TNI yang bergulir di parlemen telah mengakomodasi aspirasi masyarakat sipil.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting dan perlu, tentu saja juga masukan dari mahasiswa, perwakilan mahasiswa, juga sudah kami dengarkan,&rdquo; ucap Puan.</p> <p>Terkait sejumlah aksi penyampaian aspirasi oleh masyarakat sipil terhadap RUU TNI, Puan menyebut, RUU TNI yang disetujui UU tidak mengabaikan kekhawatiran masyarakat.</p> <p>&rdquo;Jadi kami berharap dan mengimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan Insya Allah tidak,&rdquo; ungkap Puan.</p> <p>&rdquo;Kami juga berharap bahwa revisi Undang-Undang TNI yang baru disahkan nantinya bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara,&rdquo; imbuh Puan.</p> <p>Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024&ndash;2025 di kompleks parlemen, Jakarta, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk disahkan menjadi undang-undang.</p> <p>Perubahan dalam RUU tersebut, di antaranya mengenai kedudukan koordinasi TNI, penambahan bidang soal operasi militer selain perang (OMSP), penambahan jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif, dan perpanjangan masa dinas keprajuritan atau batas usia pensiun.</p> <p>Pada perubahan pasal 47 dalam RUU tersebut, jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif bertambah dari 10 bidang menjadi 14 bidang. Selain ketentuan 14 bidang jabatan sipil itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun dari dinas keprajuritan.</p>

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, persetujuan RUU TNI untuk disetujui menjadi undang-undang telah memenuhi semua asas legalitas

Sepmi Sebut Revisi UU TNI Demi Penguatan Pertahanan Negara, Ketua DPR: RUU TNI Disetujui Jadi UU Telah Penuhi Semua Asas Legalitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/Screenshot_20250320_210427_Instagram-4287133731.jpg" alt="Tangkapan layar video viral pemukulan seorang driver ojol bernama Raka, 22, saat berada di sekitar aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU TNI di depan Gedung DPR RI, Kamis (20/3). (@dissactre/istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video viral pemukulan seorang driver ojol bernama Raka, 22, saat berada di sekitar aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU TNI di depan Gedung DPR RI, Kamis (20/3). (@dissactre/istimewa)</figcaption>
</figure> <div><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Seorang driver ojek online (ojol) bernama Raka, 22, mengalami nasib nahas saat berada di sekitar aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU TNI di depan Gedung DPR RI.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia mengaku hanya sekadar penasaran dan ikut melihat kericuhan antara polisi dan mahasiswa. Tapi ia justru menjadi korban salah tangkap oleh aparat.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Gue kira aman, ternyata kena juga. Dibilang gue mahasiswa, padahal gue ojol. Gara-gara baterai HP gue habis, gue ke sini buat cari tempat ngecas," ujar Raka saat diwawancarai.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Saat kejadian, Raka mengaku hanya berdiri di dekat penjual kopi , bukan di barisan mahasiswa. Namun, tiba-tiba ia ditangkap dan dipukuli oleh sekitar 20 aparat yang diduga Brimob.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Tiba-tiba ada yang nanya, &lsquo;Kamu mahasiswa ya?&rsquo; Gue bilang bukan, tapi langsung ramai datang semua. Langsung dipaksa buat ngomong kalau gue mahasiswa. Ya sudah gue diam saja gitu. (Meringkuk) Begini saja terus," terangnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015791699/enam-hp-mahasiswa-dicopet-saat-demo-tolak-revisi-uu-tni-balikin-file-skripsi-saya">Enam HP Mahasiswa Dicopet Saat Demo Tolak Revisi UU TNI: Balikin File Skripsi Saya</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>"lya. Kalau saya enggak (meringkuk) begini, saya kena gede pasti," sambungnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Raka mengungkapkan bahwa dirinya mengalami luka akibat tendangan dan pentungan, terutama di bagian kepala.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Alhamdulillah aman, cuma kepala kena, tangan lecet dikit. Yang paling parah sih kepala, soalnya gue sempat diselengkat terus jatuh," ungkapnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Aksi kekerasan yang dialami Raka pun terekam oleh kamera warga. Video pemukulan oleh aparat itu kini viral di media sosial.</div> <div>&nbsp;</div>

Seorang driver ojek online (ojol) bernama Raka, 22, mengalami nasib nahas saat berada di sekitar aksi demonstrasi mahasiswa menolak UU TNI.

Viral! Driver Ojol Babak Belur Dikira Mahasiswa di Demo DPR: Saya Cuma Kepo, Malah Disayurin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/WhatsApp-Image-2025-03-20-at-200916-2858797867.jpeg" alt="Aksi unjuk rasa tolak UU TNI di depan Gedung DPR RI. (Instagram pbhi nasional)" width="100%">
<figcaption>Aksi unjuk rasa tolak UU TNI di depan Gedung DPR RI. (Instagram pbhi nasional)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Aksi demonstrasi mahasiswa menolak Undang-Undang (UU) TNI di depan Gedung DPR RI tak hanya diwarnai ketegangan, tetapi juga insiden pencopetan. Setidaknya enam handphone milik peserta aksi raib di tengah kerumunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peristiwa itu diinformasikan oleh orator di depan gedung DPR RI pada Kamis (20/3) petang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini sudah ada enam HP yang hilang, yang ngambil tolong kembalikan, kita sedang berjuang di sini," teriak seorang orator dari atas mobil komando.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari iPhone hingga Infinix, ponsel-ponsel mahasiswa lenyap tanpa jejak. Salah satu korban bahkan rela memberikan HP-nya kepada si pencopet, asalkan file skripsinya dikembalikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang mengambil HP Samsung, HP nya ambil aja, tapi tolong kirim file skripsi saya ke siapa pun yang ada di WhatsApp. Itu file penting," ujarnya putus asa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, situasi terkini massa aksi telah dipukul mundur oleh aparat kepolisian. Aksi penolakan revisi UU TNI di depan DPR RI itu pun berujung ricuh.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015791664/baru-disahkan-kelompok-mahasiswa-besok-gugat-uu-tni-ke-mk">Baru disahkan, Kelompok Mahasiswa Besok Gugat UU TNI ke MK </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Situasi demo semakin memanas usai massa aksi membakar ban hingga merobohkan pagar DPR. Mereka juga berusaha masuk ke dalam kompleks parlemen. Polisi pun merespons dengan menyemprotkan water cannon dan memukul mundur dengan membawa tongkat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, aksi penolakan revisi UU TNI telah dilakukan aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil sejak Rabu (19/3) malam. Mereka mendirikan tenda pintu gerbang Pancasila DPR RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aksi penyampaian pendapat terus berlanjut hingga Kamis ini. Massa aksi semakin kesal setelah DPR RI resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengesahan itu diketok setelah Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan laporan pembahasan RUU TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut enam tuntutan massa aksi Tolak Revisi UU TNI di depan gedung DPR RI:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Tolak revisi UU TNI</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Tolak dwifungsi militer</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Tarik militer dari jabatan sipil dan kembalikan TNI ke barak</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Reformasi institusi TNI&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Bubarkan komando teritorial</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Usut tuntas korupsi dan bisnis militer</div>

Tak hanya diwarnai ketegangan, tetapi juga insiden pencopetan. Setidaknya enam handphone milik peserta aksi raib.

Enam HP Mahasiswa Dicopet Saat Demo Tolak Revisi UU TNI: Balikin File Skripsi Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/Screenshot_2025-03-20-19-56-43-723_comgoogleandroidgm-edit-1383707849.jpg" alt="KEMBALIKAN MILITER KE BARAK: Aksi kelompok Kamisan Surabaya menolak revisi UU TNI yang baru disahkan DPR RI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KEMBALIKAN MILITER KE BARAK: Aksi kelompok Kamisan Surabaya menolak revisi UU TNI yang baru disahkan DPR RI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div><strong>JawaPos.com</strong> - Baru saja disahkan DPR kamis pagi (20/3), UU TNI bakal digugat ke Mahkamah Konstitusi, Jumat pagi besok (21/3). Gugatan diajukan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah seorang pemohon, Abu Rizal Biladina membenarkan hal itu. "Benar saya akan mengajukan gugatan RUU TNI," ujarnya kepada Jawa Pos, Kamis malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain, dirinya, ada delapan mahasiswa Fakultas Hukum UI lainnya yang terlibat menjadi pemohon. Gugatan rencananya dilayangkan pukul 10.00 WIB di Gedung MK Jakarta besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rizal menjelaskan, dalam uji materi pihaknya akan menguji secara formil. Dia menilai, proses revisi yang dilakukan DPR dan Pemerintah bermasalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan diuji menggunakan Pasal 22A, 20 ayat (1), 1 ayat (2), 28D UUD NRI TAHUN 1945," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015791495/bentrokan-dalam-aksi-tolak-uu-tni-pecah-polisi-pukul-mundur-dengan-tongkat-panjang-mahasiswa-alami-luka">Bentrokan Dalam Aksi Tolak UU TNI Pecah, Polisi Pukul Mundur Dengan Tongkat Panjang, Mahasiswa Alami Luka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena secara formil bermasalah, dalam petitumnya Rizal akan meminta MK untuk membatalkan seluruhnya. "Iya kami minta dibatalkan seluruhnya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, meski banyak diprotes, DPR RI mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna kamis pagi. Total ada tiga norma yang berubah. Pertama pasal 7 yang menambah cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dari 14 menjadi 16. Dua tambahan itu mencakup pertahanan siber dan perlindungan WNI atau kepentingan nasional di luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian pasal 47 yang menambah jumlah lembaga yang dapat diduduki TNI dari 10 menjadi 14. Empat tambahan itu yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, dan Badan Penanggulangan Terorisme. Terakhir, adalah pasal yang menambah batas usia pensiun TNI.</div>

Baru saja disahkan DPR kamis pagi (20/3), UU TNI bakal digugat ke Mahkamah Konstitusi, Jumat pagi besok (21/3).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu tni

Berita Terkini