<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/survei-lsi-mayoritas-publik-percaya-polri-bisa-tanggulangi-terorisme_m_232094.jpg" alt="Densus 88 Polri saat melakukan pengamanan dan penggerebakan teroris." width="100%">
<figcaption>Densus 88 Polri saat melakukan pengamanan dan penggerebakan teroris.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maraknya aksi terorisme menjadi perhatian banyak pihak. Kali ini Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei persepsi publik terhadap aksi kelompok radikal. Hasilnya, masyarakat percaya Polri merupakan instrumen pemerintah yang mampu menanggulangi terorisme. Peneliti LSI Ardian Sopa menyatakan, mayoritas publik mendukung adanya undang-undang (UU) yang bisa lebih memudahkan aparat menanggulangi terorisme. Hal itu supaya pencegahan terorisme bisa dilakukan lebih efektif. "Yang menyatakan setuju UU antiterorisme bisa menanggulangi terorisme mencapai angka mayoritas, 79.3 persen. Yang menyatakan tidak setuju hanya 3.6 persen, dan sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak jawab," ujar Ardian di Jakarta, Selasa (31/7). Ardian menuturkan, dari hasil risetnya tersebut diketahui juga mayoritas masyarakat setuju dengan prinsip dasar UU antiterorisme. Karena perngertian terorisme adalah perilaku kejahatan bermotif politik, ideologi atau kepentingan internasional.&nbsp; "Yang menyatakan setuju dengan prinsip definisi terorisme harus punya motif politik sebanyak 63 persen. Yang setuju dengan prinsip aparat hukum boleh menyadap terduga pelaku terorisme jika mempunyai dua alat bukti yang cukup dan kemudian dimintakan persetujuan pengadilan sebanyak 72.5 persen," jelasnya. Lebih jauh Ardian mengatakan, dari hasil survei LSI lebih dari 50 persen masyarakat setuju jika anggaran pemberantasan terorisme ditambah, sebagai langkah dukungan membasmi kelompok radikal. "Sebanyak 51.3 persen publik setuju kenaikan anggaran bagi aparat hukum dengan tujuan pemberantasan terorisme, yang menyatakan tidak setuju di angka 24.2 persen, dan sisanya 24.5 persen menyatakan tidak tahu atau tidak jawab," lanjutnya. LSI pun mengungkapkan, ada tiga lembaga pemerintah yang dipercayai publik dalam skala lebih luas yaitu, TNI di angka 90.4 persen, KPK di angka 89.0 persen, dan Polisi 87.8 persen.&nbsp; "Dengan legitimasi sekuat itu, polri dipercaya publik mampu menumpas terorisme hingga ke akarnya, akar sosial, ekonomi dan ideologisnya," pungkasnya.

Survei LSI, Mayoritas Publik Percaya Polri Bisa Tanggulangi Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-curigai-teroris-makin-marah-ke-dpr_m_218204.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pengamanan di Gedung Parlemen diperketat. Bamsoet-sapaannnya- khawatir dengan ancaman terduga teroris Riau terhadap DPR." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pengamanan di Gedung Parlemen diperketat. Bamsoet-sapaannnya- khawatir dengan ancaman terduga teroris Riau terhadap DPR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengharapkan pengamanan di Kompleks Parlemen Senayan segera ditingkatkan seiring eskalasi ancaman terorisme. Menurutnya, keputusan DPR menyetujui Undang-undang Antiterorisme baru, telah memicu teroris makin antipati terhadap parlemen. Bamsoet -panggilan akrab Bambang- mengatakan, gejala kemarahan sel-sel terorisme terhadap DPR sudah terbaca. Yakni dengan tertangkapnya tiga terduga teroris di Universitas Riau, Pekanbaru, Sabtu (2/6). Berdasar penelusuran Polri, ketiga terduga teroris sudah menyiapkan empat bom aktif berdaya ledak tinggi untuk mengebom gedung DPR dan DPRD Riau. &ldquo;Rencana serangan terhadap gedung DPR RI itu merupakan respons sel-sel teroris di dalam negeri atas gerak cepat DPR mengesahkan Undang-undang Antiterorisme baru-baru ini,&rdquo; ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (5/6). Legislator Golkar itu menambahkan, UU Antiterorisme baru menjadikan aparat baik TNI ataupun Polri bisa melakukan penindakan untuk mencegah teroris beraksi. Bamsoet menyebut UU itu membuat sel-sel teroris yang selama ini tidur langsung bereaksi. &ldquo;Sebab, UU ini semakin mempersempit ruang gerak mereka. Kemarahan itulah yang ingin dilampiaskan tiga terduga teroris di Riau dengan rencana meledakan bom di gedung DPR RI. Jadi, kini, DPR RI dan juga sejumlah DPRD sudah menjadi target serangan teroris,&rdquo; tegasnya. Karena itu, kata Bamsoet, mekanisme pengamanan gedung DPR harus segera diperbaiki. Jika memang perlu, pengamanan terhadap gedung-gedung DPRD provinsi atau kabupaten/kota di wilayah rawan terorisme harus ditingkatkan. &ldquo;Pola serangan acak yang sama kemungkinan besar akan dilancarkan sel-sel teroris di dalam negeri sebagai pelampiasan kemarahan mereka terhadap DPR maupun DPRD,&rdquo; ulasnya. Mantan ketua Komisi III DPR itu menambahkan, sebelumnya markas kepolisian dan anggota Polri menjadi dasaran teror karena sel-sel teroris marah. Pemicunya Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri makin aktif menggulung sel-sel teroris di berbagai daerah. Rangkaian operasi itu mempersempit ruang gerak sel-sel teroris sehingga memicu kemarahan untuk membalas dendam. &ldquo;Kemarahan dan dendam itu kemudian dilampiaskan dalam sejumlah serangan, mulai dari serangan bom Sarinah dan serangan bom Kampung Melayu, kasus penikaman dua orang personel Polri di Masjid Masjid Falatehan, dekat Mabes Polri, Jakarta Selatan, serangan bom Panci di Bandung dan rentetan serangan Mapolres serta Polres di sejumlah kota,&rdquo; pungkasnya.  &nbsp;

Bamsoet Curigai Teroris Makin Marah ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/m-nasir-klaim-bnpt-soal-kampus-radikal-adalah-data-lama_m_216916.jpeg" alt="Menristekdikti, M Nasir. Nasir menyebut kampus-kampus yang terpapar paham radikalisme sudah berkurang." width="100%">
<figcaption>Menristekdikti, M Nasir. Nasir menyebut kampus-kampus yang terpapar paham radikalisme sudah berkurang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir mengakui jika kampus yang terpapar radikalisme memang masih ada. Hanya saja, jumlah sudah amat berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Nasir mengatakan sebelum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan larangan paham radikalisme di kampus, dirinya telah memberikan instruksi khusus kepada rektor atau direktur Politeknik. "Jika ada dosen atau mahasiwa yang terpapar radikalisme segera diselesaikan mereka harus kembali ke NKRI, Pancasila, Ideologi UUD 45 dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika. Lah kalau tidak mau ya tinggal pilih, keluar atau gabung," tegas Nasir di Auditorium Utama LIPI, Jakarta, Kamis (31/5). Diakui Nasir, pihaknya kini sedang menyisir dan bergerak kampus-kampus yang masih terdeteksi menyebarkan paham radikalisme. Namun itu bukanlah hal yang mudah. Butuh kerjasama dari berbagai pihak untuk menjaring kumpulan tersebut. "Kepala BNPT menyampaikan tujuh PTN yang terpapar radikalisme itu data lama. Kami sudah antisipasi di tahun 2011, dan lembaga litbangnya yang lama bukan data baru yang pasti lebih baik. Sekarang kenapa baru terungkap karena tidak terselesaikan dan terbongkar," jelasnya. Namun, dengan adanya kabar tersebut menjadi alarm tersendiri untuk pemerintah dan aparat untuk memberantas tindakan terorisme. Dirinya berharap tidak ada lagi radikalisme. Kalaupun ada, Nasir menegaskan semua pihak hanya butuh menghentikan dan memfilter. "Kita mesti filtering, di kampus sudah mulai berkurang walau masih ada lah satu atau dua. Ya, kita lihat berkembangnya dari 1983 di Kampus dan itu sudah 35 tahun, maka kita lihat perubahannya sudah signifikan," pungkasnya. Sebelumnya, petinggi BNPT mengklaim jika hampir semua PTN sudah terpapar paham radikalisme. Mulai dari Jakarta hingga ke Jawa Timur. Kampus-kampus itu di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Insitut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB).

M Nasir: Klaim BNPT Soal Kampus 'Radikal' Adalah Data Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/telah-disahkan-berikut-daftar-pasal-krusial-di-uu-antiterorisme_m_215657.jpeg" alt="Ilustrasi teroris" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi teroris</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Undang-undang tentang Tindak Pidana Penanggulangan Terorisme telah disahkan oleh DPR. Dalam UU tersebut, ada beberapa pasal yang direvisi maupun ditambah sesuai dengan dinamika perkembangan kasus terorisme. Dari catatan JawaPos.com&nbsp;terdapat terdapat beberapa pasal-pasal krusial yang ditambah, antara lain pasal 16A yang berbunyi: setiap orang yang melakukan &lrm;tindakan pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancamam pidananya ditambah 1/3 atau sepertiga. Menanggapi hal ini, Anggota Pansus Antiterorisme, Dave Laksono mengatakan, pihaknya sengaja mencantumkan pasal tersebut karena merujuk aksi-aksis teroris di luar negeri yang banyak melibatkan anak. "Sehingga kita masukan pasal itu di UU," ujar Dave di Jakarta, Sabtu (26/5). Kemudian pasal 12B ayat 1 menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pel&lrm;atihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud merencanakan, mempersiapkan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Menanggapi hal ini, Ketua Pansus Antiterorisme, Muhammad Syafii mengatakan, memang saat ini orang-orang yang baru kembali ke Syria menjadi perhatian aparat keamanan. Mereka bakal d&lrm;ilakukan penilaian. Menurut politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini,&lrm; apabila orang tersebut tidak terbukti terpapar oleh kelompok radikal, maka bisa dikutsertakan dalam program deradikalisasi BNPT. Namun apabila terpapar dan ingin melancarkan satu teror. Maka langsung dihukum sesuai dengan pasal 12B ayat 1. "Kalau terbukti akan melakukan kejahatan maka ini baru dikenakan hukuman," katanya. Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, adanya pasal tersebut memang untuk mencegah supaya orang yang baru pulang dari Syria bisa mendapatkan penanganan. "Jadi nanti mereka yang kembali itu bisa dijerat dengan pasal itu," pungkasnya. Selanjutnya di dalam UU tersebut, ada pasal yang melarang aparat keamanan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ke terduga teroris. Ancamannya pidana pun diberikan kepada aparat yang melakukan pelanggaran terhadap terduga pelaku teror. Pasal yang dimaksud ada di pasal 25 ayat 7, pasal 25 ayat 8 dan pasal 28. Pasal 25 ayat (7) UU tentang Tidak Pidana Terorisme berbunyi: Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Kemudian pada pasal 25 ayat (8) berbunyi: Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, ketentuan mengenai penangkapan diatur dalam Pasal 28. Pasal 28 ayat (3) berbunyi: Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya, pasal 28 ayat (4) berbunyi: Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana. &lrm;Penjelasan pasal 28 ayat (3) dijelaskan juga yang dimaksud menjunjung tinggi HAM antara lain, terduga diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.&lrm; &lrm;&lrm; Anggota Pansus Antiterorisme, Dossy Iskandar menjelaskan, a&lrm;danya pasal tersebut memang bertujuan supaya aparat penegak hukum tidak sembarangan dalam melakukan penindakan kepada terduga terorisme. "Penyidik dalam proses penegakan hukum tidak bisa sewenang-wenang," ujar Dossy. Anggota Komisi III DPR ini juga mengaku adanya pasal tersebut juga untuk memastikan bahwa para pelaku teror tetap terjaga hak asasinya. Sehingga ada jaminan perlindungan kepadanya. "Ini sebagai jaminan bahwa penegak hukum harus bisa memastikan hak-hak dari para tersangka," katanya. &lrm;Selanjutnya di pasal 31A mengatur tentang penyidik diperbolehkan melakukan penyadapan tanpa seizin terlebih dahulu dari pengadilan. Pasal 31A ini berbunyi: dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan dan atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme. Setelah pelaksanaannya dalam waktu paling lama tiga hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. Selain itu di UU lama penyidik hanya diperkenankan melakukan penyadapan selama satu tahun dan tidak bisa diperpanjang. Saat ini di pasal 31 ayat 3 menyebutkan: penyadapan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk jangka waktu paling lama satu tahu, dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Selain itu korban perlindungan terorisme juga mendapat pertanggungjawaban dari negara. Seperti pasal 35A ayat 1 menyebutkan: korban merupakan tanggung jawab negara. Kemudian pasal 35A ayat 4 menyebutkan: bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud adalah, bantuan medis, rehabilitas psikososial, dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, dan kopensasi. Soal syarat pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis dan rehabilitasi telah diatur dalam pasal 43L ayat 3. Pasal tersebut menyatakan: korban atau keluarga korban teror bom yang ingin mendapatkan kompensasi dan bantuan harus menyerahkan surat penetapan korban dari BNPT. Nantinya, besaran kompensasi kepada korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang mengurus bidang perlindungan saksi dan korban. Seperti Pasal 43L ayat 6 menyebutkan: besaran kompensasi kepada korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlidungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan bidang keuangan. Selanjutnya, dalam UU tentang Tindak Pidana Terorisme juga resmi melibatkan TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 43L ayat 1, 2 dan 3. Nantinya pelibatan TNI tersebut bakal diatur dalam Peraturan Presiden. Ayat 1 menyebutkan: tugas TNI adalah mengatasai aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Ayat 2 menyebut: dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi TNI. Kemudian di ayat 3 menyebutkan: Kententuan &lrm;lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Perpres.

Telah Disahkan, Berikut Daftar Pasal Krusial di UU Antiterorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dukung-uu-antiterorisme-pks-desak-aparat-ungkap-otak-utama-teroris_m_215524.jpeg" alt="Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta aparat segera mengungkap dalang di balik aksi terorisme." width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta aparat segera mengungkap dalang di balik aksi terorisme.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR baru saja mengesahkan RUU Revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme melalui Sidang Paripurna DPR, Jumat (25/5). Seluruh Fraksi di DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati pasal-pasal revisi termasuk yang paling akhir tentang definisi terorisme yang mencakup tujuan politik, ideologi, dan gangguan keamanan negara. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyambut baik lahirnya UU ini sebagai bentuk komitmen parlemen untuk turut serta memberantas terorisme serta melindungi rakyat dan negara ini dari ancaman dan kebiadaban teroris.&nbsp; "Kita di DPR akhirnya mencapai kesepakatan terbaik untuk menghadirkan UU Pemberantasan Terorisme yang lebih efektif dengan tetap menjujung tinggi supremasi hukum. Kita semua berharap teroris dapat ditumpas sampai ke akar-akarnya apa pun motif dan alasannya, sehingga seluruh rakyat merasa aman dan negara terlindungi," kata Jazuli di gedung DPR Senayan, Jumat (25/5).&nbsp; Melalui UU ini, Anggota Komisi I itu juga berharap aparat keamanan dapat melakukan pencegahan dan penindakan yang lebih efektif terutama dalam membongkar akar, motif, dan aktor intelektual terorisme. "Sejatinya aparat kepolisian juga selama ini sebenarnya sudah dapat melakukan identifikasi. Karena itu melalui undang-undang ini sekaligus memberi penguatan pada aspek pencegahan, penindakan, dan pengawasan," paparnya.&nbsp; Jazuli juga berharap, aparat bisa menjelaskan kepada publik siapa sebenarnya jaringan, aktor, serta otak utama di balik aksi-aksi teroris biadab yang selama ini beraksi di Indonesia.&nbsp; "Melalui UU ini kita tegaskan tidak ada tempat bagi terorisme di negara kita. Seluruh aparat terkait baik aparat intelijen, kepolisian, BNPT, maupaun TNI akan bekerja sinergis dalam memberantas terorisme secara terukur, akuntabel, dan tetap menjunjung supremasi hukum," pungkas Jazuli.

Dukung UU Antiterorisme, PKS Desak Aparat Ungkap Otak Utama Teroris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-dpr-jangan-dijadikan-kambing-hitam-lagi_m_215448.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyalahkan DPR karena bekerja lambat untuk merampungkan Revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme. Lantas setelah revisi tersebut disahkan menjadi UU, bagaimana respons Ketua DPR Bambang Soesatyo?. Bambang menyambut baik UU tersebut setelah disahkan. Ke depan menurutnya, parlemen jangan lagi disalahkan karena penyelesaian UU tersebut berjalan lambat. "Ke depan kalau ada apa-apa lagi jangan sampai DPR dijadikan kambing hitam," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5). Saat ini DPR telah bekerja maksimal telah menyelesaikan revisi tersebut menjadi UU. Ke depan pemerintah melaksanakan amanat UU tersebut dengan sebaik-baiknya. "Dengan disahkannya UU ini, maka bola sekarang di tangan pemerintah, dan segara mengirim surat segera diundangkan," katanya. Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo merespons hal yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi, soal akan menerbitkan Perppu. Menurut Bambang DPR seolah-olah bekerja lambat dalam menyelesaikan pembahasan tersebut. "Prihatin karena lagi-lagi DPR menjadi kambing hitam atas terjadinya peristiwa bom terorisme itu," ujar Bambang di Gedung DPR beberapa watu lalu. &lrm;Sebelumnya, Ketua Pansus Revisi UU Terorisme, Muhammad Syafii mengungkapkan pemerintah dua kali menunda &lrm;proses pembahasan revisi untuk disahkan menjadi UU. Penundaan pertama, pemerintah tidak mau adanya definisi tentang terorisme. DPR pun menolak karena bagaimana bisa dalam UU tapi tidak ada mengenai definisi terorisme.

Bamsoet: DPR Jangan Dijadikan Kambing Hitam Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-perjalanan-panjang-revisi-uu-antiterorisme_m_215437.jpeg" alt="Ilustrasi: Teroris" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Teroris</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah perjalanan panjang akhirnya DPR mengesahkan Revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Semua fraksi yang ada di DPR pun sepakat tidak ada perbedaan pandangan mengenai pengesahan UU tersebut. Sekadar menelisik ke belakang, UU itu dikebut penyelesaiannya setelah adanya teror bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur yang dilakukan oleh Dita Oepriyanto bersama dengan keluarganya. Setelah itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta kepada DPR untuk segera menyelesaikan Revisi UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahkan Jokowi menegaskan apabila sampai Juni tidak rampung, maka dirinya akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu. Namun DPR menolak dikatakan sengaja membuat lambat revisi UU tersebut. Ketua Pansus Antiterorisme Muhammad Syafii mengatakan, yang membuat lambat sebenarnya dari pemerintah sendiri. Pemerintah dua kali meminta penundaan penyelesaian revisi tersebut karena masih adanya perbedaan pandangan mengenai definisi terorisme. Lantas bagaimana perjalanan panjang &lrm;Revisi UU Nomor 15/2003 yang diketahui awal pembahasannya sejak tahun 2016? Berikut&nbsp;JawaPos.com&nbsp;coba merangkumnya. 14 Januari 2016 &lrm;Terjadinya aksi teror di kawasan Sarinah-Thamrin. Belakangan diketahui dalang aksi tersebut adalah Aman Abdurra&lrm;hman. 15 Januari 2016 Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan pun lantas bergerak cepat dan meminta DPR sengera melakukan Revisi UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 21 Januari 2016 Revisi UU tersebut disepakati untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Hal itu karena pemerintah menginginkan DPR segera melakukan pembahasan revisi mengingat perlu adanya tindakan preventif terhadap pelaku teror. 25 Februari 2016 DPR resmi membentu Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Antiterorisme dengan Ketua Pansus Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii. 4 Maret 2016 DPR protes pemerintah yang mencantumkan usulan Pasal 43A soal penahanan selama 6 bulan tanpa status hukum jelas. Anggota Pansus Revisi Antiterorisme Arsul Sani bahkan menyebutnya sebagai pasal 'Guantanamo' 15 Maret 2016 Para penggiat hak asasi manusia (HAM) tidak sepakat keterlibatan TNI dalam Revisi UU Terorisme. Seperti merujuk Pasal 43H revisi &lrm;UU tersebut. 27 April 2016 Pansus Antiterorisme menggelar rapat perdana untuk meminta persetujuan kepada masing-masing fraksi yang ada di DPR. 25 Juli 2016 Pansus Revisi UU Terorisme menggelar rapat bersama pakar Hukum Pidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) tentang revisi tersebut. 14 Desember 2016 Diputuskan Revisis UU Terorisme menekankan pada tiga hal pencegahan, penindakan, dan pengananan korban terorisme. 24 Mei 2017 Terjadi bom bunuh diri di sekitaran Terminal &lrm;Kampung Melayu. Dalam peristiwa tersebut tiga anggota kepolisian meninggal saat menjaga pawai obor. 28 Mei 2017 Menkum&nbsp;HAM Yasonna H Laoly berharap agar DPR segara tancap gas menyelesaikan Revisi UU tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme&lrm;. Yasonna meminta perlu ada payung hukum yang jelas dalam menindak pelaku dan juga jaringan terorisme. 13 Mei 2018 Terjadi bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur yang dilakukan oleh Dita Oepriyanto bersama dengan keluarganya. &lrm; 14 Mei 2018 Bom bunuh diri mengguncang Mapolres Surabaya. Bom tersebut diledakkan oleh kendaraan roda dua tepat di gerbang Polres. 14 Mei 2018 Presiden Jokowi meminta DPR segera merampungkan Revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme pada Juni 2018 mendatang. Jika belum juga selesai maka dirinya bakal mengeluarkan Perppu. 16 Mei 2018 Ketua Pansus Antiterorisme, Muhammad Syafii menegaskan Presiden Jokowi seperti menyalahkan DPR yang lama menyelesaikan UU tersebut. Padahal sebenarnya dua kali pemerintah menunda pembahasan karena belum adanya kesepakatan perihal definisi terorisme. 24 Mei 2016 Pansus Antiterorisme menggelar rapat kerja dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Hasilnya diputuskan definisi terorisme dimasukkan frasa politik, ideologi, dan keamanan. 25 Mei 2018 Rapat paripurna mengesahkan Revisi UU Nomor 15/2003 &lrm;tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Akhirnya setelah dua tahun perjalanannya, revisi itu menjadi UU.

Ini Perjalanan Panjang Revisi UU Antiterorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-bakal-keluarkan-perpres-pelibatan-tni-di-uu-terorisme_m_215379.jpeg" alt="Menkumham Yasonna Laoly" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoly</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah dan DPR telah merampungkan pembahasan Revisi UU Nomor 15/2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme. Semua fraksi juga sudah sepakat untuk melibatkan TNI dalam menangani terorisme. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mengatakan, dengan dilibatkannya TNI, maka selanjutnya pemerintah akan menyusun Peraturan Presiden (Perpres) untuk dikeluarkan. "Kita atur di Perpres dalam rangka pemberantasan terorisme" ujar Yasonna saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5). Menurut Yasonna, adanya Perpres tersebut untuk mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, selain sebagai alat pertahanan negara. "Bagaimana penggunaan TNI di luar perang harus diatur dalam Perpres," katanya. Nantinya pemerintah juga bakal melakukan pembahasan lagi dengan DPR khusus Perpres pelibatan TNI tersebut. Hal itu dilakukan supaya tidak terjadi kemungkinan hal buruk sebelum Perpres itu dikeluarkan. Misalnya ada multi tafsir di Perpres tersebut. "Jadi supaya tidak menimbulkan multi tafsir tentang bagaimana penggunaan TNI dalam mengatasi tindak pidana terorisme," pungkasnya. Sekadar informasi, DPR akan mengesahkan UU tentang Tindak Pidana Terorisme. Sepuluh fraksi di DPR juga telah sepakat revisi tersebut segara disahkan menjadi UU. &lrm;Adapun mengenai definisi yang diajukan oleh pemerintah. Dewan bersama pemerintah sepakat untuk menggunakan definisi tentang terorisme opsi kedua. Berikut bunyi definisi terorisme opsi kedua yang disepakati sepuluh fraksi di DPR: Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.&lrm;

Pemerintah Bakal Keluarkan Perpres Pelibatan TNI di UU Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sby-dukung-tni-bantu-polri-berantas-terorisme_m_214975.jpeg" alt="Ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono" width="100%">
<figcaption>Ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam cuitannya di akun media sosial Twitter menegaskan, serangan rentetan teror yang beberapa pekan terakhir terjadi di Indonesia merupakan nyata. SBY ini pun menyinggung soal politisi yang pada rezimnya menyebut kalau penyerangan teror merupakan pengalihan isu. Menurutnya orang-orang yang melontarkan kata-kata tersebut asal bunyi alias asbun. "Serangan teroris beberapa saat lalu nyata. Saya tak latah berkata "ini pengalihan isu", seperti tuduhan sejumlah politisi kpd saya dulu yg "ASBUN" *SBY*," tulis SBY melalui akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono, Rabu (23/5). Ketua Umum Partai Demokrat itu pun mendukung sepenuhnya revisi Undang-undang Antiterorisme. "Saya juga dukung revisi UU Anti Terorisme tahun 2003, agar lebih efektif pencegahan &amp; penindakannya. Ke depan tak ada alasan lagi," papar SBY. Kendati demikian, SBY tak menginginkan pengertian terorisme melebar kemana-mana. "Definisi terorisme yang ditawarkan pemerintah baik. Tajam, fokus dan relevan. Jangan seperti rumusan "subversi" yang melebar ke mana-mana," urainya. Oleh karena itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan era Presiden Megawati Soekarnoputeri ini menuturkan, aparat keamanan perlu mempunyai aturan untuk melakukan tindakan preventif kepada para teroris. Oleh karena itu, ia berharap kerjasama antara Polri dan TNI dalam pemberantasan terorisme dapat berjalan baik. "Hindarkan ego masing-masing semuanya penting," urainya. Lebih lanjut, SBY meminta intelijen, Polri dan TNI dapat mengantisipasi dan deteksi dini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Ke depan, intelijen, kepolisian &amp; koter TNI harus makin awas, bisa deteksi &amp; gagalkan aksi teror. Itu tugas utama. Ini harapan rakyat. *SBY*," pungkasnya.

SBY Dukung TNI Bantu Polri Berantas Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/alasan-pemerintah-pertahankan-definisi-terorisme-versinya_m_214888.jpeg" alt="Para narapidana kasus terorisme saat menyerahkan diri di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/5) pagi." width="100%">
<figcaption>Para narapidana kasus terorisme saat menyerahkan diri di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/5) pagi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rapat antara pemerintah dengan DPR soal pembahasan Revisi UU Tindak Pidana Terorisme terus saja berjalan. Saat ini juga masih adanya perdebatan antara dua belah pihak. &lrm;Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Enny Nurbaningsih mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya membawa dua alternatif defisinisi terorisme. Dalam dua definisi alternatif yang dibawa pemerintah ke DPR diketahui, tidak dimasukkannya frasa motif politik dan ideologi dalam definisi terorisme. "Jadi kami ingin supaya definisi ini tidak terkesan seperti rumusan delik," ujar Enny di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/5). Menurut Enny, alasan tidak memasukkan frasa motif politik dan ideologi tersebut karena pelaku teror dalam melancarkan aksinya menimbulkan suasana mencekam dan rasa takut. Sehingga tidak ada hubungannya dengan urusan motif politik dan ideologi. "Karena memang intinya teroris adalah menimbulkan suasana teror atau rasa takut meluas," katanya. Sekadar informasi, DPR menginginkan pemerintah mencantumkan frasa motif politik dan ideologi dalam definisi terorisme. Namun pemerintah tidak sependapat. Karena terorisme adalah sebuah ancaman yang menimbulkan teror. Bukan karena tujuan politik dan ideologi. &lrm;Adapun alternatif definisi terorisme yang diajukan oleh pemerintah ke DPR. 1. Rumusan Pemerintah 23 Mei 2018 Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. 2. Rumusan Pemerintah 23 Mei 2018 Alternatif II Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Alasan Pemerintah Pertahankan Definisi Terorisme Versinya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu terorisme

Berita Terkini