<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/4d2279bb-ac3c-49fd-8a0d-1c433f688c7e-2097379864.jpg" alt="Guru memberikan materi tentang literasi digital kepada siswa. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi tentang literasi digital kepada siswa. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Setiap 25 November, bangsa Indonesia diajak merenungi perjalanan panjang, atas dedikasi guru membentuk masa depan tanpa pernah meminta balasan. Momentum Hari Guru Nasional bukan hanya sekadar peringatan, melainkan pengingat bahwa kemajuan bangsa bertumpu pada sosok yang kerap disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief menegaskan komitmennya terhadap perjuangan peningkatan martabat guru. Profesi guru bukan sekadar objek kebijakan, melainkan pengalaman hidup. Sebab, dirinya tumbuh dalam dunia pendidikan. &rdquo;Sebagai seseorang yang mengabdikan diri dalam dunia pendidikan, saya memahami secara langsung betapa beratnya perjuangan guru. Perjuangan itu tidak boleh dibalas dengan penghargaan yang seadanya,&rdquo; kata Habib Syarief dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional, Selasa (25/11). Sebagai bagian dari Panitia Kerja RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Habib Syarief terjun langsung dalam upaya merumuskan satu payung hukum pendidikan yang lebih kokoh dan terintegrasi. RUU ini disiapkan dalam menyempurnakan tiga undang-undang penting, di antaranya UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi. Targetnya bukan sekadar merapikan aturan, tetapi menciptakan sistem pendidikan yang lebih progresif dan menjawab tantangan zaman. Legislator Fraksi PKB itu menyoroti frasa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dalam draf RUU yang dinilai memiliki potensi melemahkan penghargaan negara terhadap profesi guru. Jika standar kesejahteraan guru hanya ditempatkan di atas kebutuhan minimum, itu seolah-olah negara hanya wajib memastikan guru tidak hidup miskin. &rdquo;Ini sangat tidak layak untuk profesi yang membentuk karakter dan intelektualitas bangsa,&rdquo; tegas Habib Syarief. Dia menilai frasa tersebut harus diubah menjadi penghasilan yang layak di atas kebutuhan minimum. Dia menekankan, penambahan kata layak merupakan penegasan filosofis dan yuridis bahwa bangsa Indonesia wajib menghargai guru secara bermartabat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar Selain isu kesejahteraan, Habib Syarief juga menyoroti rumusan pasal tentang tugas tambahan guru yang dinilai sangat berisiko. &rdquo;Tanpa batasan yang jelas, tugas tambahan bisa menjadi celah untuk membebani guru dengan tugas non pedagogis yang menggerus esensi profesi mereka,&rdquo; tandas Habib Syarief. Menurut dia, frasa tersebut harus dipertegas agar tidak berdampak pada hilangnya fokus guru dalam pembelajaran dan minimnya kesempatan mereka melakukan pengembangan profesional. Pada momentum Hari Guru, Habib Syarief mengajak seluruh masyarakat untuk menundukkan kepala dan memberikan penghormatan kepada seluruh guru di pelosok Nusantara. &rdquo;Mereka adalah pelita yang tidak pernah padam. Tanpa guru, tidak ada masa depan bangsa,&rdquo; tutur Habib Syarief. Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa perjuangan memperbaiki nasib guru bukan sekadar agenda politik, tetapi amanah moral setiap anak bangsa. &rdquo;Saya berjanji, perjuangan untuk menempatkan guru pada posisi paling terhormat akan terus saya emban dengan seluruh jiwa dan raga. Masa depan Indonesia tidak akan gemilang tanpa guru yang sejahtera, dihormati, dan diberdayakan secara penuh,&rdquo; imbuh Habib Syarief. Sementara itu, pengamat pendidikan Dharmaningtyas mengingatkan pembentukan RUU Sisdiknas harus disusun secara komprehensif. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi mereka yang berprofesi sebagai guru dan tenaga pendidik. Sebab, draf revisi undang-undang Sisdiknas masih menyimpan banyak ketidakjelasan, mulai dari tata kelola pendidikan, peran kementerian, hingga jaminan perlindungan bagi tenaga pendidik. &rdquo;Sejak 2010 saya sudah mendorong revisi UU Sisdiknas karena ada pasal-pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Namun hingga kini masih banyak masalah yang belum tersentuh, termasuk hubungan pendidikan dengan kebudayaan dan posisi pesantren,&rdquo; ujar Dharmaningtyas. Upaya mengkodifikasi beberapa undang-undang menjadi satu regulasi besar dalam UU Sisdiknas justru berisiko mengabaikan aspek fundamental. Dharmaningtyas mengingatkan bahwa sejumlah regulasi terkait pendidikan memiliki karakter khusus dan tidak dapat disederhanakan begitu saja. Misalnya Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, hingga Undang-Undang Kebudayaan. Dia tak memungkiri, guru masih merasa khawatir hadirnya RUU Sisdiknas. Mereka cemas hak dan tunjangan profesi yang selama ini dilindungi oleh undang-undang dapat melemah apabila kelak hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). &rdquo;Kalau hak guru hanya diatur lewat PP, kekuatan hukumnya tentu tidak sekuat undang-undang,&rdquo; tegas Dharmaningtyas. Selain persoalan hak guru, Dharmaningtyas juga menyoroti kerumitan tata kelola pendidikan nasional yang melibatkan banyak kementerian. Dia menilai, keberadaan berbagai kementerian seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Sosial kerap membuat regulasi tumpang tindih. &rdquo;Semakin banyak kementerian ikut mengatur, pendidikan kita makin sulit maju,&rdquo; papar Dharmaningtyas.

Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief menegaskan komitmennya terhadap perjuangan peningkatan martabat guru

Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, Guru jadi Motor Penggerak Masa Depan Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/4fa9528d-6365-4b98-825f-288aa1c6c5f5-396055405.jpg" alt="Guru saat memberikan materi di ruang kelas. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Guru saat memberikan materi di ruang kelas. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perumusan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) 2025 masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). LKBH Nasional PB PGRI menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses tersebut PGRI tetap berkeinginan agar RUU Sisdiknas sebagai UU omnibus law yang menyatukan berbagai aturan sebelumnya. PGRI meminta agar hak-hak guru dan dosen, khususnya terkait tunjangan profesi, tetap dipertahankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dia menjelaskan, tunjangan prestasi terlalu rumit. Barometernya sulit ditentukan, nilainya bisa berbeda-beda, dan itu akan menyulitkan. Sedangkan tunjangan profesi jelas. Sebab, kesejahteraan guru harus menjadi pijakan utama. &rdquo;Tapi yang terpenting, hak guru dan dosen tetap dihargai negara melalui tunjangan profesi sebesar minimal satu kali gaji pokok setiap bulannya,&rdquo; ujar Ketua LKBH Nasional PB PGRI Abdul Waseh Hasas. Dia menyatakan, PGRI menolak wacana perubahan tunjangan profesi menjadi tunjangan berdasar prestasi. Menurut dia, sistem tunjangan berbasis prestasi justru berpotensi menimbulkan kerumitan dan ketidakpastian besaran tunjangan bagi guru dan dosen. Menurut dia, pembangunan pendidikan tidak hanya bicara soal kurikulum atau metodologi, tetapi harus menyentuh aspek sumber daya manusia. Terutama kesejahteraan tenaga pendidik. &rdquo;Tidak mungkin sistem pendidikan bisa berjalan maksimal tanpa memperhatikan kesejahteraan guru,&rdquo; tandas Abdul Waseh Hasas. Dengan sikap tegas ini, lanjut dia, PGRI berharap suara guru dan dosen di seluruh Indonesia benar-benar didengar dalam proses legislasi. Sehingga kesejahteraan dan martabat profesi pendidik tetap terjamin dalam UU Sisdiknas 2025. Hal senada disampaikan Wasekjen PB PGRI Wijaya. Narasi keberpihakan kepada guru jangan selalu indah dipidatokan tetapi tidak ada keberpihakan di kebijakan dan implementasi di lapangan. Sebagai Guru yang telah menjalankan profesinya genap 20 tahun, Wijaya berharap RUU Sisdiknas yang masuk Prolegnas bisa menjadi bukti bahwa guru merupakan profesi yang menjadi pilar penyangga negara. &rdquo;Karena guru bermartabat, profesional, terlindungi, dan sejahtera, tidak bisa ditawar lagi,&rdquo; ucap Wijaya.

PGRI komitmen mengawal RUU Sisdiknas, berkeinginan agar sebagai UU omnibus law yang menyatukan berbagai aturan sebelumnya

Perjuangan Guru lewat Parlemen, Kawal RUU Sisdiknas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/WhatsApp-Image-2025-09-16-at-175753-3703098876.jpg" alt="LKBH Nasional PB PGRI komitmen mengawal proses perumusan RUU Sisdiknas 2025 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>LKBH Nasional PB PGRI komitmen mengawal proses perumusan RUU Sisdiknas 2025 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;LKBH Nasional PB PGRI menegaskan komitmen untuk terus mengawal proses perumusan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) 2025 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). PGRI meminta agar hak-hak guru dan dosen, khususnya terkait tunjangan profesi, tetap dipertahankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. &rdquo;Intinya kita kawal barang ini. PGRI tetap berkeinginan agar RUU Sisdiknas sebagai UU omnibus law yang menyatukan berbagai aturan sebelumnya. Tapi yang terpenting, hak guru dan dosen tetap dihargai negara melalui tunjangan profesi sebesar minimal satu kali gaji pokok setiap bulannya,&rdquo; ujar Ketua LKBH Nasional PB PGRI Abdul Waseh Hasas. Dia menyatakan, PGRI menolak wacana perubahan tunjangan profesi menjadi tunjangan berdasar prestasi. Sistem tunjangan berbasis prestasi justru berpotensi menimbulkan kerumitan dan ketidakpastian besaran tunjangan bagi guru dan dosen. &rdquo;Karena tunjangan prestasi ujung-ujungnya terlalu rumit. Barometernya sulit ditentukan, nilainya bisa berbeda-beda, dan itu akan menyulitkan. Sedangkan tunjangan profesi jelas, karena kesejahteraan guru harus menjadi pijakan utama,&rdquo; tandas Abdul Waseh Hasas. Menurut dia, pembangunan pendidikan tidak hanya bicara soal kurikulum atau metodologi, tetapi harus menyentuh aspek sumber daya manusia. Terutama kesejahteraan tenaga pendidik. &rdquo;Kalau kesejahteraan guru diabaikan, ibarat mobil mewah tapi sopirnya lapar. Tidak mungkin sistem pendidikan bisa berjalan maksimal tanpa memperhatikan kesejahteraan guru,&rdquo; ungkap Abdul Waseh Hasas. Dengan sikap tegas ini, lanjut dia, PGRI berharap suara guru dan dosen di seluruh Indonesia benar-benar didengar dalam proses legislasi. Sehingga kesejahteraan dan martabat profesi pendidik tetap terjamin dalam UU Sisdiknas 2025. Hal senada disampaikan Wasekjen PB PGRI Wijaya. Narasi keberpihakan kepada guru jangan selalu indah dipidatokan tetapi tidak ada keberpihakan di kebijakan dan implementasi di lapangan. Sebagai Guru yang telah menjalankan profesinya genap 20 tahun, Wijaya berharap RUU Sisdiknas yang nasuk Prolegnas bisa menjadi bukti bahwa guru merupakan profesi yang menjadi pilar penyangga negara. &rdquo;Karena guru bermartabat, profesional, terlindungi, dan Sejahtera, tidak bisa ditawar lagi,&rdquo; ucap Wijaya.

PGRI kawal RUU Sisdiknas 2025 bakal pertahankan tunjangan profesi guru dan dosen dalam UU Nomor 14 Tahun 2005, bukan berdasar prestasi

PGRI Kawal RUU Sisdiknas 2025: Pertahankan Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/JKT-1-MAKAN-BERGIZI-MENU-IKAN-FED-4215909148.jpg" alt="Ilustrasi siswa Sekolah Dasar. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa Sekolah Dasar. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti, mengungkapkan pihaknya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sekolah gratis bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pembahasan itu akan masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini tengah dalam proses pembahasan. "Keputusan MK untuk gratis pendidikan dasar, terutama SD-SMP, itu adalah keputusan yang sudah final dan mengikat. Maka segera harus kita atur di dalam RUU Sisdiknas maupun juga kita atur di dalam regulasi yang lain dan segera harus kita bahas dengan kementerian," kata My Esti, kepada wartawan, Selasa (10/6). Esti menyatakan, pihaknya akan segera memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membahas realisasi putusan MK melalui RUU Sisdiknas. Hal ini setelah MK mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. MK memerintahkan Pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun untuk masyarakat di sekolah swasta. "Kita memang harus segera memanggil Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk bisa mendiskusikan hal ini," ucap Esti. Meski demikian, Esti menyatakan kebijakan ini tidak dapat diimplementasikan pada 2025 karena belum ada alokasi anggaran. Namun, ia memastikan DPR akan segera membahasnya sehingga pelaksanaan putusan MK bisa diterapkan pada tahun ajaran 2026 mendatang. &ldquo;Karena memang anggarannya belum teralokasi pada tahun anggaran 2025, maka sulit bagi kami untuk mengatakan harus berjalan 2025,&rdquo; ujar Esti. Lebih lanjut, Esti menekankan RUU Sisdiknas akan mengakomodir agar kebijakan sekolah gratis tetap mengedepankan pendidikan yang adil, tetapi berkualitas. Mengingat putusan MK juga telah mengatur syarat-syarat sekolah gratis dari sisi kurikulum, standar pendidikan, dan lain-lain. &ldquo;Jangan sampai karena program sekolah gratis, akan melemahkan kualitas sekolah,&rdquo; papar dia. (*) &nbsp; &nbsp;

DPR bekerja sama dengan Kemendikdasmen siapkan RUU Sisdiknas untuk implementasi pendidikan gratis SD-SMP mulai 2026.

DPR dan Kemendikdasmen Siapkan RUU Sisdiknas untuk Implementasi Pendidikan Gratis SD-SMP 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi polemik di lingkungan pendidikan Indonesia sepanjang 2022. Pemerintah yang berusaha menggabungkan 3 perundang-undangan justru mendapat banyak kritik dari masyarakat. Musababnya karena RUU ini banyak kontroversi, seperti tidak adanya frasa madrasah, hingga tunjangan guru yang ditiadakan.  Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mencatat setidaknya ada 3 kejanggalan yang perlu dikritisi dalam proses penyusunan. ’’Banyak kejanggalan terasa, baik dalam konteks uji publik sebagai syarat formil maupun materilnya. Tak heran ragam organisasi pendidikan dan guru, asosiasi penyelenggara pendidian serta perguruan tinggi mengkritik,” kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim kepada JawaPos.com, Kamis (3/3).  Hal pertama yakni, P2G menilai penyusunan RUU Sisdiknas tidak sesuai waktunya. P2G beranggapan Kemdikbudristek seharusnya berkonsentrasi lakukan pemulihan dampak pandemi Covid-19 terhadap pendidikan nasional. Pandemi membuat pendidikan terpuruk selama dua tahun.  Aspek kedua yakni, proses uji publik yang dianggap janggal. Menurut, P2G pelibatan publik sangat minimalis dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Format uji publik oleh Kemdikbudristek terkesan administratif belaka.  Lebih lanjut, Satriwan menuturkan, dalam RUU Sisdiknas terdapat 19 Bab, 155 Pasal, dan 260 halaman Naskah Akademik (Nasmik). Dengan sistem uji publik seperti sekarang, maka prosesnya dinilai tidak dialogis karena keterbatasan waktu berbicara.  Kejanggalan terakhir yakni adanya pasal karet dalam RUU Sisdiknas tersebut. Salah satunya yaitu kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar dan menengah sesuai Pasal 78. Namun yang dimaksud adalah pembiayaan dasar, itu pun diberikan kepada satuan pendidikan yang memenuhi kriteria seperti Pasal 80.  ’’Pasal ini membuka lebar diskriminasi khususnya bagi sekolah swasta. Sehingga melegitimasi Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler yang terbukti tidak berkeadilan. Karena sekolah penerima dana BOS bersyarat minimal 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir. Sehingga sekolah kurang dari itu tak berhak,” ungkap Satriwan.  Sementara itu, Kemendikbudristek mengklaim  penyusunan RUU Sisdiknas, pelibatan publik dalam perancangan kebijakan adalah faktor penting kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan. Sebab, masyarakat adalah pihak yang sangat memahami kondisi nyata dan akan menghadapi dampak pelaksanaan suatu peraturan.  Untuk itu, dalam penyusunan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) merangkul berbagai pihak. Keterlibatan publik dirancang sebagai wujud keterbukaan informasi dan diharapkan menciptakan suatu wadah penyampaian aspirasi dan umpan balik yang konstruktif.  Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada lima tahap dalam proses pembentukan UU. Kelima tahap itu adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.  Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menjelaskan, pembentukan RUU Sisdiknas saat ini baru pada tahap pertama, yaitu perencanaan. Pihaknya pun telah melakukan serangkaian diskusi terpumpun dengan berbagai pemangku kepentingan.  ’’Kami sadar betul pentingnya masukan dari seluruh pihak, oleh karena itu kami melakukan pelibatan publik dari tahapan paling dini sesuai perundangan, yaitu tahapan perencanaan. Kami sangat mengapresiasi berbagai umpan balik, aspirasi, dan masukan berharga dari semua pemangku kepentingan, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis,” tutur dia dikutip, Minggu (27/2).  Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan, pemerintah bersikap transparan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Pemerintah akan terbuka dan melibatkan publik dalam prosesnya.  Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pelibatan pakar dan organisasi pendidikan serta akses kepada publik untuk mengunduh dan memberikan masukan atas naskah akademik dan naskah RUU Sisdiknas.  ’’Kami sangat transparan dan melakukan pelibatan publik dalam perencanaan RUU Sisdiknas. Bahkan lebih dari 90 lembaga dan organisasi pendidikan sudah kami temui dan akan terus kami gencarkan,” kata Nadiem, Sabtu (10/9).  Kemendikbudristek terus mendorong pelibatan masyarakat dan organisasi pendidikan untuk berpartisipasi dalam penyusunan RUU Sisdiknas. Mereka bisa memberikan masukan melalui laman resmi RUU Sisdiknas. ’’Seluruh informasi mengenai RUU Sisdiknas secara detail per pasal serta penjelasannya ada di dalam laman kita. Mari bersama-sama kita berpartisipasi dalam penyusunan RUU Sisdiknas,” imbuhnya.  Lebih lanjut, Nadiem menjelaskan, berbagai isu pendidikan yang menjadi masukan publik telah dituangkan dalam RUU Sisdiknas. Tanpa terkecuali mengenai Pendidikan Nonformal seperti kursus dan pelatihan. "Rancangan pengaturan Pendidikan Nonformal sudah tercantum dalam RUU Sisdiknas pada pasal 51, dan sudah ada penjelasannya di situ,” jelasnya.  Dia menambahkan, pada pasal 47 ayat (1) RUU Sisdiknas disebutkan bahwa jalur pendidikan nonformal terdiri atas layanan pengasuhan anak, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning, dan pendidikan keagamaan nonformal.  Selanjutnya, pasal 51 ayat (1) RUU Sisdiknas mengatur bahwa pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) bertujuan untuk pengembangan diri, karakter, budi pekerti, dan/atau budaya.  Pada penjelasan pasal 51 ayat (1) tersebut, menyebutkan bahwa kursus dan pelatihan sebagai contoh bentuk penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup. Selain kursus dan pelatihan, contoh lain penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup adalah balai latihan kerja, pusat pendidikan dan pelatihan dalam instansi pemerintah, pembelajaran/kuliah modular seperti Massive Open Online Courses (MOOC), pendidikan keaksaraan, dan pengembangan kompetensi profesional berkelanjutan oleh organisasi profesi. “Jadi jelas sudah tertuang di dalam RUU Sisdiknas,” papar Nadiem.  Nadiem mengatakan, RUU Sisdiknas adalah jawaban bagi keluhan banyak guru. Yakni terkait keluhan tunjangan profesi yang harus antre bahkan tidak mendapatkannya hingga pensiun. ’’Jadi sebetulnya, RUU Sisdiknas ini adalah kabar gembira bagi semua guru. Saya ingin sekali ketemu dengan semua guru, berbicara secara langsung dan menjelaskan betapa besarnya potensi RUU Sisdiknas untuk meningkatkan kesejahteraan para guru,” kata Nadiem, Selasa (13/9).  Nadiem menyampaikan, ada beberapa terobosan kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas. Pertama, RUU Sisdiknas menjamin guru-guru yang sudah menerima tunjangan profesi akan tetap menerimanya hingga pensiun.  Saat ini ada sekitar 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan profesi. Nadiem menegaskan bahwa para guru ini dijamin akan tetap menerima tunjangan profesi yang sudah diberikan hingga pensiun. Hal tersebut diatur dalam dalam pasal 145 ayat (1) RUU Sisdiknas. ’’Secara eksplisit, ini sudah ada jaminannya. Ada ketentuan transisi yang menjadi pengganti dari undang-undang yang dicabut. Jadi itu aman,” jelasnya.  Di sisi lain, masih terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi, sehingga belum menerima tunjangan profesi. Karena itu, jika RUU Sisdiknas ini diluluskan, mereka akan bisa langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG (pendidikan profesi guru) yang antreannya panjang.  Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo memastikan dalam RUU Sisdiknas guru mendapatkan tunjangan profesi baik ASN maupun non-ASN. ’’RUU Sisdiknas memastikan bahwa guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, baik ASN atau non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan profesi sampai pensiun,” katanya di Jakarta, Minggu (28/8).  Anindito mengatakan, untuk guru ASN yang belum mendapat tunjangan profesi, peningkatan penghasilan diberikan melalui pengaturan bahwa guru ASN yang sekarang belum tersertifikasi akan mendapat penghasilan, termasuk tunjangan sesuai UU ASN. Saat ini RUU Sisdiknas belum disahkan oleh DPR. RUU tersebut juga tidak masuk dalam prolegnas 2023. (*)

Kaleidoskop 2022: Polemik RUU Sisdiknas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220802_205449.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hafidz Mubarak A./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hafidz Mubarak A./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat tidak memasukkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dalam Program Legislasi Nasional    (Prolegnas) RUU Prioritas 2023. Sebagaimana diketahui, RUU Sisdiknas merupakan salah satu dari 38 RUU yang tak masuk Prolegnas 2023.  Keputusan tersebut diambil saat Baleg DPR menggelar rapat kerja bersama Menkum HAM Yasonna Laoly dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta  Saat itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menjelaskan mengapa RUU Sisdiknas tak masuk dalam Prolegnas. Salah satu alasannya lantaran RUU Sisdiknas terus menuai protes. DPR pun meminta agar Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali mengkaji RUU tersebut lewat dialog dengan pihak-pihak terkait.  Salah satu hal yang menjadi kontroversi dalam RUU Sisdiknas tersebut adalah absennya frasa 'madrasah' dalam Pasal 31 dan 32. Selain itu, Pasal 105 huruf a juga dianggap bermasalah karena tak memuat hak guru terkait tunjangan profesi.  Keputusan DPR untuk tak memasukkan R U U Sisdiknas ke Prolegnas ini pun menuai apresiasi dari sejumlah pihak. Langkah DPR itu dinilai tepat untuk membenahi sistem pendidikan di Indonesia. Keputusan ini menjadi awal untuk membuat peta jalan (Road Map) atau Grand Design Pendidikan Nasional. Road Map disusun dan dibuat oleh Panitia Kerja Nasional yang mewakili berbagai elemen dari seluruh Nusantara sebelum membahas RUU Sisdiknas.  Suara dukungan terhadap keputusan DPR itu juga datang dari Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Legiman. Dia mempersoalkan RUU ini salah satunya karena aspek tunjangan guru dan dosen yang tak dijelaskan secara gambling dalam RUU tersebut.  "Walaupun di situ dikatakan bahwa tentang tunjangan guru dosen itu akan ada secara otomatis. Namun itu masih ngambang kalau menurut saya itu masih mengambang dan tidak pro terhadap guru dan dosen apalagi dengan pengawas yang notabenenya itu pengawas adalah sebagai ujung tombak dari pada dunia pendidikan khususnya," tutur Legiman.  Oleh karena itu, dia menilai keputusan DPR untuk tak memasukkan RUU Sisdiknas ke dalam Prolegnas 2022 ini sudah tepat. RUU itu mesti dikaji dan direvisi ulang. "Sangat tepat, makanya saya mengapresiasi ketika DPR menunda. Itulah yang kami harapkan dari D P R untuk mendengar suara suara arus bawah," ungkapnya.  Sorotan terhadap kelemahan RUU Sisdiknas ini juga disampaikan oleh praktisi dan pengamat pendidikan, Dr. Salman Naning dalam hal absennya konteks madrasah dalam RUU Sisdiknas tersebut. "Jadi madrasah dalam konteks ini kenapa itu kok hilang. Walaupun katanya ada, pendidikan-pendidikan kita ya beda. Kita punya di madrasah, kita punya pendidikan   sekolah-sekolah MAN itu seperti di majelis ta'lim dan lain sebagainya. Tapi rumahnya berbeda dengan apa namanya dengan klausal madrasah itu sendiri," ujar Dr. Salman.  Dia pun mendukung DPR jika RUU Sisdiknas tidak dimasukkan dalam Prolegnas 2023. Menurutnya, membicarakan RUU ini memang tidak boleh tergesa-gesa. "Jadi kalau kita kalau bicara undang-undang tidak usah tergesa-gesa. UU harus diciptakan melalui pemikiran bersama. bukan hanya pemikiran segelintir orang yang ada di satu area saja," tuturnya. (*)

Sejumlah Tokoh Pendidikan Dukung RUU Sisdiknas Tak Masuk Prolegnas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Lestari-Moerdijat-black.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, pengaturan sistem pendidikan nasional harus berlandaskan amanat UUD 1945. Sebab, prinsip inklusi dan kesetaraan harus ditanamkan dalam pengembangan sektor pendidikan di tanah air.  "Pengaturan sistem pendidikan nasional harus menyeluruh agar prinsip-prinsip inklusi dan kesetaraan dalam pengembangan pendidikan nasional dapat direalisasikan," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi secara daring bertema Kesetaraan dan Inklusi RUU Sisidknas yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (28/9).  Menurut Lestari, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan bernegara yang diamanatkan pembukaan konstitusi UUD 1945. Karena itu, sebagai salah satu tujuan bernegara, sektor pendidikan harus mendapat perhatian serius semua pihak lewat berbagai dinamikanya.  "Seperti proses pembuatan kurikulum, peningkatan kesejahteraan guru dan lembaga, serta elemen pendukung lain yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di negeri ini," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari  Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengungkapkan, pendidikan inklusi adalah sebuah keniscayaan dengan mewujudkan pendidikan nasional yang lebih manusiawi, adil dan beradab.  "Diajukannya Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dalam pembahasan di parlemen," ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu,  Rerie juga menegaskan, bahwa hal itu merupakan momentum untuk merealisasikan sistem pendidikan yang lebih inklusif dalam cetak biru pendidikan nasional.  "Inilah saat yang tepat bagi kita untuk memperbaiki sejumlah aturan di sektor pendidikan agar lebih inklusif, karena setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang layak," ujarnya.  Menurut Rerie, pendidikan tidak terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan transfer pembelajaran. Sehingga, tambahnya, pendidikan dialektis penting untuk ditanamkan sejak dini. Sebab, dinamika dialogis dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, sangat dibutuhkan dalam upaya pembenahan sistem pendidikan untuk setiap anak bangsa.  Merespons hal itu, Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru mengungkapkan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif di tanah air masih banyak menghadapi tantangan.  Begitupun dengan kendala-kendala yang terjadi di lapangan dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, menurut Ratih, harus menjadi dasar pertimbangan para pemangku kepentingan untuk menyusun strategi dalam membangun sistem pendidikan nasional.  Lebih lanjut diakui Ratih, dalam draf RUU Sisdiknas ada sejumlah hal yang positif untuk mendorong sistem pendidikan yang lebih inklusif antara lain diakuinya guru pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai tenaga pengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan sejak dini.  "Tidak masuknya RUU Sisdiknas dalam Prolegnas 2023, antara lain disebabkan adanya tekanan publik yang berharap RUU tersebut lebih banyak mengakomodasi berbagai masukan masyarakat," jelasnya.  Diakui Ratih, banyak kritikan masyarakat terhadap RUU Sisdiknas karena antara lain RUU tersebut dianggap merendahkan martabat guru dan dosen, lebih liberal, dan mendorong pengelolaan perguruan tinggi berorientasi bisnis. Sejumlah penilaian masyarakat itu, tentunya konsekuensi dari kurang transparan dan partisipatifnya penyusunan RUU Sisdiknas itu.  Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek RI, Anindito Aditono berpendapat banyak hal positif dalam RUU Sisdiknas yang tidak dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat.  Karena sejatinya, ujar Anindito, urgensi kehadiran RUU Sisdiknas didorong adanya kesenjangan mutu pendidikan yang tinggi antardaerah, kualitas pendidikan rendah yang erat dengan budaya birokratis dan guru yang belum sejahtera.  "Pada asesmen nasional 2021 terungkap kesenjangan antara siswa kaya dan miskin dengan pola pengajaran yang sama berjarak 2-3 tahun. Selain itu capain pendidikan terendah sekolah di Jawa itu setara dengan capaian pendidikan tertinggi sekolah di luar Jawa," jelasnya.  Kehadiran RUU Sisdiknas, ujar Anindito, bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan tersebut. Upaya menghadirkan teknologi dalam pelaksanaan pendidikan, merupakan bagian dari solusi untuk menghilangkan kesenjangan yang ada.  "Fakta bahwa masih ada infrastruktur yang belum merata di setiap daerah, harus jadi perhatian bersama untuk segera direalisasikan agar kita mampu mengatasi kesenjangan di bidang pendidikan," paparnya.  Karena, jelas Anindito, dana pendidikan yang dikelola Kemendikbudristek hanya 3 persen dari 20 persen dana pendidikan yang dialokasikan pada APBN. Pendanaan sektor pendidikan, ujarnya, merupakan tanggung jawab bersama antar kementerian dan lembaga.  Hal senada juga diungkapkan Ketua Forum Rektor Indonesia, Panut Mulyono berpendapat Indonesia merupakan negara besar dari sisi luas wilayah, keragaman biodiversitas dan jumlah penduduk.  Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara besar yang makmur, jelas Panut, perlu sumber daya manusia yang cinta damai, menghargai perbedaan dan menguasai teknologi untuk mengolah sumber daya alam dengan bijak, lewat sistem pendidikan yang baik.  Panut juga menuturkan, upaya mengajukan RUU Sisdiknas saat ini untuk mengharmonisasi tiga undang-undang (UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen serta UU Pendidikan Tinggi) terkait kebijakan pendidikan nasional yang dinilai tidak selaras.  Panut menilai, dalam RUU Sisdiknas yang diajukan pemerintah guru dan dosen diposisikan sebagai pendidik profesional pada Pasal 108 dan 113. Namun, ujarnya, dalam RUU tersebut belum secara eksplisit mengatur tunjangan guru dan dosen. Termasuk mendorong pemerataan pendidikan, kesetaraan dan inklusifitas.  "Saya berharap, sejumlah pengaturan yang belum jelas di pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas itu dapat diperjelas pada aturan-aturan pelaksanaannya," ujarnya.

Prinsip Inklusi dan Kesetaraan Harus Ditanamkan Pada Sisdiknas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/logo-muhammadiyah.jpg" alt="Ilustrasi logo Muhammadiyah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Muhammadiyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak masuknya revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 disambut baik oleh banyak pihak. Semua sepakat, draf rancangan UU (RUU) Sisdiknas yang digagas pemerintah perlu direvisi. Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Alpha Amirrachman menyebut, DPR telah menggunakan nurani dan akal sehatnya saat menolak RUU itu masuk prolegnas. RUU tersebut dinilainya keliru sejak awal. ”Bahkan sejak dalam pemikiran para perancangnya yang sampai sekarang tidak pernah dibuka identitasnya oleh pihak Kemendikbudristek,” ujarnya dalam keterangan resmi kemarin (21/9). Kekeliruan itu, kata dia, dapat dilihat dari tak adanya peta jalan atau grand design yang dibuat terlebih dahulu sebagai konsep awal. Padahal, peta jalan atau road map tersebut penting untuk dirumuskan sebelum merancang perangkat peraturan atau undang-undangnya. ”Ibaratnya, merakit sebuah kapal besar sambil bersamaan meluncurkannya, tapi tanpa ada kejelasan awal mau dibawa ke mana arahnya, berbahaya sekali,” paparnya. Menurut dia, RUU itu cacat. Bukan hanya dari berbagai sisi substansi, tapi juga dari proses yang tidak transparan dan minim partisipasi publik. Lalu, dari sisi keterlibatan masyarakat, Kemendikbudristek juga menutup telinga dari saran untuk membentuk Panitia Kerja Nasional RUU Sisdiknas yang inklusif dan terbuka. ”Padahal, kami sudah memberikan saran ini sejak awal tahun, namun tidak digubris,” sambungnya. Senada, gagalnya RUU Sisdiknas masuk prolegnas juga disambut bahagia oleh organisasi guru seperti PGRI, P2G, IGI, dan lainnya.

Muhammadiyah Anggap RUU Sisdiknas Tak Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kembali-dianiaya-siswanya-pgri-usulkan-uu-perlindungan-guru_m_188864.jpeg" alt="Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) wadul ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Mereka meminta agar tunjangan profesi guru dan dosen tidak dihapus dari RUU yang tengah berpolemik tersebut.  Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi saat menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (20/9). Unifah mengatakan, pihaknya sengaja datang untuk menyampaikan kegundahan para guru mengenai penghapusan tunjangan profesi. ”Kami mengusulkan agar tunjangan profesi guru dan dosen tidak dihapus dalam RUU Sisdiknas,” ujar perempuan yang akrab disapa Uni tersebut.  Dia menegaskan, penghapusan tunjangan profesi itu bakal menjadikan guru dan dosen bukan pekerja profesional. Padahal, pengakuan profesi tersebut adalah dignity bagi mereka. ”Karena itu adalah sebuah profesi, penghargaan, bukan sekadar uangnya. Tapi, soal bagaimana penghargaan terhadap profesi guru dan dosen, itu penting banget,” ungkapnya.  Presiden, kata dia, memberikan tanggapan yang sangat positif. Jokowi bakal menindaklanjuti poin-poin terkait yang telah disampaikan oleh pihaknya. ”Itu membuat saya lega juga,” sambungnya.  Di sisi lain, Badan Legislatif (Baleg) DPR sepakat untuk tak memasukkan revisi UU Sisdiknas dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2022. Anggota Baleg DPR Ferdiansyah mengatakan, sejak awal RUU itu memang belum masuk prolegnas. ’’Dari awal masuk di long list 2020–2024,’’ kata politikus Partai Golkar itu.  Ferdiansyah yang juga anggota komisi X menjelaskan, kepastian revisi UU Sisdiknas tidak masuk prolegnas 2022 diambil dalam rapat baleg kemarin. ’’Jangan memindahkan kegaduhan ke DPR,’’ katanya. Ferdiansyah berharap pemerintah selaku pihak yang berinisiatif merevisi UU Sisdiknas mematangkan dan merapikan naskah akademiknya. Termasuk melibatkan seluruh pemangku kebijakan terkait serta membuka akses seluas-luasnya kepada publik. ’’Jadi, Menkum HAM menyanggupi supaya Kemendikbudristek merapikan dahulu,’’ tuturnya.  Setelah rapi, baru kemudian diusulkan ke parlemen. Lalu, dibawa ke rapat paripurna untuk diputuskan pembahasannya. Setelah itu, Presiden Joko Widodo mengirim surat presiden (surpres) yang menugasi menteri terkait dalam pembahasan revisi UU Sisdiknas. Jika sudah rapi, baru kemudian bisa dimasukkan ke usulan prolegnas 2023.  Sementara itu, pengamat pendidikan Indra Charismiadji tidak kaget ketika revisi UU Sisdiknas akhirnya tidak masuk prolegnas 2022. Sebab, dalam pembahasannya, tidak ada kajian akademik sama sekali. ’’Saya menyambut positif. Karena memang belum matang,’’ katanya.  Indra mengatakan, banyak sekali persoalan dalam revisi UU Sisdiknas. Di antaranya, soal dihapuskannya tunjangan profesi guru (TPG). Indra mengatakan, pemerintah beralasan ketentuan TPG diubah untuk mengatasi panjangnya antrean sertifikasi guru. Padahal, antrean terjadi karena keterbatasan anggaran pemerintah. ’’Sekarang masih ada 1,6 juta guru belum disertifikasi,’’ tuturnya.  Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengaku lega atas keputusan baleg tersebut. Menurut dia, hal itu harus jadi bahan evaluasi bagi Kemendikbudristek. Sebab, RUU Sisdiknas milik bersama yang akan dipakai untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia puluhan tahun ke depan.  ”Saya rasa sudah selayaknya Kemendikbudristek membuat Panitia Kerja Nasional RUU Sisdiknas sehingga dapat menyerap semua aspirasi stakeholder pendidikan,” tegasnya. Panitia, lanjut dia, dapat diambil dari seluruh unsur pemangku kepentingan pendidikan dan guru agar betul-betul representatif.  Dia juga meminta agar masukan publik betul-betul didengarkan. Bukan hanya ditampung untuk formalitas. (mia/wan/c6/oni)

PGRI Mengadu ke Jokowi, Minta Tunjangan Profesi Guru Tak Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/CORE.jpg" alt="Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah. (ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyatakan rencana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menghadirkan pembaruan wajib belajar 13 tahun dalam draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.  “Keputusan Kemendikbudristek melakukan pembaruan wajib belajar yang dari sebelumnya sembilan tahun menjadi 13 tahun merupakan terobosan baru dalam pendidikan nasional. Ditambah lagi dengan dimasukkannya Pendidikan Anak Usia Dini ke dalam jenjang pendidikan formal, maka bakal meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),” ujar Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah, di Jakarta, Selasa.  Dia menambahkan, pembaharuan tersebut bakal semakin memperkuat pemerintah dalam merealisasikan visi Indonesia Emas 2045. Inovasi tersebut, lanjut dia, nantinya akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.  “RUU Sisdiknas ini harus dilihat secara keseluruhan ada yang berdampak kepada ekonomi dalam jangka panjang. PAUD sebelumnya tidak masuk dalam wajib belajar tapi kini ditambahkan. Ini adalah pemikiran cerdas,” kata Piter.  Dalam draf RUU Sisdiknas, ketentuan wajib belajar 13 tahun diatur pada pasal 7 ayat 2 huruf a dan b yang menyebutkan bahwa wajib belajar pada pendidikan dasar bagi warga negara berusia 6 tahun sampai dengan 15 tahun. Adapun wajib belajar pada jenjang pendidikan menengah bagi warga negara berusia 16 tahun sampai 18 tahun.  Menurut Piter, kualitas SDM sangat menentukan terhadap tingkat produktivitas. Apabila kualitas SDM rendah, umumnya dicirikan dengan tingkat produktifitasnya yang kecil. Sebaliknya, SDM dengan pendidikan yang baik, maka bisa memperbaiki tingkat produktivitas sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi.  “Pendidikan itu menjadi elemen utama. Semua negara maju pasti dicirikan oleh perbaikan SDM,” kata Piter.  Ia mengatakan Indonesia saat ini tengah mengalami bonus demografi. Bonus itu baru akan terasa manfaatnya apabila struktur demografi di usia kerja diperkuat dengan SDM yang berkualitas. Apabila kualitas SDM tidak memadai, maka bonus tersebut menjadi bencana demografi. Generasi muda yang mempunyai kualitas baik akan menjadi berkat bagi perekonomian nasional.  “Kalau yang kita dapat SDM usia muda yang tak punya kualitas, maka akan jadi beban. Arah kita ini sekarang menuju bencana demografi di mana kalau dilihat dari segi pengangguran usia muda besar. Menganggur karena kualitas SDM tak memadai,” kata dia.  Dengan hadirnya wajib belajar 13 tahun dan masuk PAUD ke dalam jenjang pendidikan formal, Piter optimistis visi besar pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045 akan terealisasi.  “Harapannya, dengan perbaikan di usia wajib belajar ini, kita betul-betul bisa memperbaiki kualitas SDM. Kita tidak mungkin mencapai masa emas kalau kita sendiri tak bisa berhasil memperbaiki SDM,” kata Piter.  Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Ki Saur Panjaitan menambahkan, pembaruan wajib Belajar 13 tahun merupakan niat baik pemerintah untuk menghadirkan pendidikan lebih dini kepada masyarakat yang dimulai dari jenjang PAUD.  “Kami menyambut positif karena memberikan pendidikan sejak awal. Jangan sampai tidak siap peraturan UU yang di bawahnya dari ketentuan wajib belajar ini,” kata Ki Saur.  &nbsp;

CORE: Wajib Belajar Dalam RUU Sisdiknas Dinilai Berdampak Positif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU Sisdiknas

Berita Terkini