<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/SMI-PPSK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR mengesahkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022–2023 kemarin (15/12). UU PPSK atau yang disebut Omnibus Law Keuangan itu terbilang penting bagi sektor keuangan. Sebab, berbagai inisiatif termuat di dalamnya.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, dalam UU PPSK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapatkan tugas menjadi pengawas kripto. OJK akan mengawasi sektor keuangan secara menyeluruh, mulai perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, fintech, kripto, hingga koperasi.  "Terkait aktivitas transaksi kripto, disepakati pemindahan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, ke OJK. Hal ini dilakukan agar pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital dapat semakin kuat, khususnya dalam aspek perlindungan investor/konsumen," papar Menkeu di kompleks DPR Kamis (15/12).  Nanti OJK juga mendapuk seorang kepala eksekutif pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto yang merangkap menjadi anggota dewan komisioner.  Poin penting lainnya dalam UU PPSK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini memiliki mandat baru, yaitu sebagai penjamin asuransi. Sebagaimana diketahui, selama ini belum ada aturan penjamin polis asuransi.  "Ini adalah sebuah mandat yang berbeda sama sekali dengan lembaga penjamin simpanan dari perbankan yang relatif sudah sangat well established," tutur Menkeu.  Meski begitu, LPS tidak langsung menjadi penjamin asuransi seusai pengesahan UU PPSK. Mereka memiliki lima tahun masa persiapan untuk menjalani mandat baru itu.  "(Perlu waktu 5 tahun) itu karena ada dua yang harus disiapkan, yaitu industri dan LPS. Dengan begitu, kita nanti di dalam PP turunannya masih akan menangkap proses kesiapan industri dan LPS," ujarnya.

RUU PPSK Disahkan jadi UU, Kripto kini Diawasi OJK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/uu-ppsk-sah-TVP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) sebagai Undang-Undang (UU) dalam pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, pada Kamis (15/12).  "Selanjutnya kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (PPSK) dapat disetujui dan diterima menjadi undang-undang?," kata Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pemimpin sidang.  "Setuju," jawab peserta sidang diiringi ketukan palu Puan tanda persetujuan.  Sebelumnya, Pimpinan Komisi VI DPR Dolfie O.F.P menyampaikan bahwa semua fraksi di Komisi XI DPR RI telah menyepakati RUU PPSK dibawa ke rapat paripurna. Kendati demikian, ada beberapa catatan yang disampaikan sejumlah fraksi.  Salah satunya, Partai Keadilan Sejahtera yang menilai RUU PPSK merupakan satu langkah penting untuk mendukung peningkatan peranan sektor keuangan di dalam perekonomian dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di sektor keuangan.  Adapun catatan dari Fraksi PKS antara lain penambahan tugas LPS sebagai lembaga penjamin polis tidak boleh mengganggu program penjamin penjaminan simpanan yang telah ada. Pentingnya peranan Presiden untuk menjaga kesetaraan regulator dalam forum KSSK, pentingnya peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai penentu produk ataupun keuangan syariah.  Sementara itu, dari Partai Amanat Nasional berpandangan hadirnya RUU PPSK dapat menjadi harapan di sektor keuangan agar berfungsi lebih baik serta punya daya tahan terhadap guncangan internal maupun eksternal.  "Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai kehadiran RUU PPSK sangat penting utamanya dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta mengedepankan prinsip perlindungan kepada masyarakat," ujar Dolfie.  Ia juga memastikan seluruh mekanisme pengambilan keputusan sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan DPR RI tentang tata tertib rapat kerja Komisi XI.  "Bersama pemerintah memutuskan menyetujui hasil pembicaraan tingkat 1 terhadap RUU tentang PPSK untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui dan ditetapkan sebagai undang-undang dibentuk secara omnibus yang terdiri dari 27 bab dan 341 pasal," tandasnya.  &nbsp;

Paripurna DPR RI Sahkan RUU PPSK Jadi Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BI-ANTARA.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota partai politik dilarang menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI), hal ini tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang sudah disepakai Pemerintah dan DPR RI, pada beberapa waktu lalu.  "Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang: ... (c) menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik," bunyi draf RUU PPSK Pasal 47 yang dikutip JawaPos.com, Minggu (11/12).  Untuk diketahui, draf RUU PPSK ini mengacu pada dokumen telah mengalami perubahan pada Kamis (8/12) pukul 08.46 WIB.  Dalam hal ini, Gubernur BI dilarang berasal dari anggota parpol lantaran jabatan gubernur dan deputi gubernur senior dapat disetujui dan ditolak oleh DPR. Bahkan, jika usulan tersebut ditolak, maka Presiden wajib mengajukan calon baru.  "Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR," bunyi Pasal 41 Ayat (1).  Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan calon anggota Gubernur BI dilarang menjadi anggota parpol atau pengurus partai politik salah satunya guna menjaga independensi lembaga tersebut.  Selain itu juga dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi check and balance untuk menguatkan fungsi badan supervisi yang ada di Bank Indonesia.  "Sebagai bagian dari menjaga independensi dari lembaga-lembaga, calon anggota Gubernur Bank Indonesia, anggota dewan komisioner OJK dan anggota dewan komisioner LPS dipersyaratkan untuk tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik saat pencalonannya," ungkap Menkeu saat Raker dengan Komisi XI DPR, Kamis (8/12).  Sebelumnya, ramai diberitakan kader partai politik (parpol) diusulkan menjadi anggota Dewan Gubernur BI. Dalam hal ini, anggota dewan berencana menghapus Pasal 47 C yang isinya menyebutkan syarat Dewan Gubernur BI dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik.

RUU PPSK, Anggota Parpol Dilarang Jadi Gubernur Bank Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/InShot_20221211_144001209.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) akan lancar alias cepat diketuk palu pada saat sidang paripurna yang disebut bakal digelar Senin (12/12) mendatang. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Misbakhun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/12) lalu.  "Saya yakin dengan hanya PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang memberikan catatan, semuanya (pengesahan RUU PPSK) akan berjalan lancar karena tidak ada penolakan," kata Misbakhun.  Ia menambahkan, keyakinan ini juga disampaikan dengan dasar bahwa seluruh fraksi telah menerima RUU PPSK. Meskipun beberapa diantaranya menyatakan menerima dengan catatan.  "Hanya PKS yang menyatakan pandangan berbeda secara politik, walaupun itu juga hanya bersifat catatan. Sementara catatan dari fraksi lain merupakan hanya concern untuk melakukan lebih dalam pelaksanaan UU tadi akan bagaimana," imbuhnya.  Adapun catatan yang diberikan Golkar terhadap RUU PKS jika sudah disahkan, yaitu soal bagaimana mekanisme iuran industri ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  Sehingga, jelasnya anggaran tahunan OJK akan mengikuti siklus APBN. Dalam hal ini perlu disinkronkan waktu dan prosedur sehingga jangan sampai hal tersebut menimbulkan persepsi mengenai independensi OJK dalam melakukan pengawasan.  "Termasuk kita juga menginginkan bagaimana nanti transisi LPS sebagai lembaga penjamin simpanan perbankan dan lembaga penjamin polis itu berjalan dalam sebuah transisi yang bagus," jelas Misbakhun.  Sebelumnya, seluruh fraksi di Komisi XI DPR RI dan pemerintah secara cepat menyepakati RUU PPSK di tingkat pertama yang digelar Kamis (8/12). Lebih lanjut ia berharap, proses persetujuan RUU PPSK yang cepat pada tingkat 1 akan berlanjut di tingkat 2 atau paripurna.  "Kita ingin proses yang cepat ini akan berlanjut pada proses persetujuan tingkat 2, setelah paripurna kemudian dikirimkan kepada pemerintah untuk disetujui," lanjutnya.  Ia menerangkan, jika sudah disepakati nantinya akan diketahui kapan undang-undang baru itu atau omnibus law keuangan akan berlaku.  "Sekarang bolanya ada di pemerintah kalau disetujui pada 1 Januari, akan berlaku di 1 Januari. Kalau disetujui 2 Januari, ya 2 Januari. Kan sejak di tanggal itu ditetapkan oleh pemerintah ditandatangani oleh presiden dan masuk kepada lembar berita negara," tandasnya.

Tak Ada Penolakan Fraksi, Misbakhun Yakin RUU PPSK Segera Ketok Palu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/pembahasan-tahap-1-ruu-ppsk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat untuk membawa Rancangan Undang-udang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) pada sidang paripurna DPR pekan depan, Senin (12/12).  Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah RUU PPSK dalam Raker dengan Menteri Keuangan, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menkop UKM, dan Menkumham, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (8/12).  "Kita semua sudah setuju, pemerintah setuju, DPR setuju, kita sampai pada pengambilan keputusan tingkat satu. Apakah kita setuju dengan rencana Undang-undang P2SK?" tanya Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir.  Pertanyaan tersebut kemudian dijawab setuju oleh pemerintah dan anggota DPR yang hadir dalam rapat pengesahan tingkat satu itu. Bahkan, dari 9 fraksi yang ada, seluruhnya sepakat dengan beberapa catatan dari sejumlah fraksi.  Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hadirnya RUU PPSK akan menjadi tonggak bersejarah bagi reformasi sektor keuangan di Indonesia. RUU PPSK, kata Sri Mulyani, juga dinilai sebagai fondasi penting untuk mendorong perekonomian tanah air, menuju visi Indonesia Emas pada 2045.  "RUU ini penting bagi kita dalam memperkuat sektor keuangan Indonesia, sehingga dapat berjalan optimal dalam menjalankan peran intermediasi dan mendorong roda pertumbuhan ekonomi," jelas Sri Mulyani.  Ia juga berharap, produk hukum tersebut mampu menjawab persoalan di sektor keuangan seperti tingginya biaya transaksi, mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat, hingga memompa tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional.  "RUU PPSK ini diharapkan juga dapat meningkatkan sekaligus mengakselerasi rasio tabungan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk menunjang investasi dan aktivitas ekonomi," ucapnya.  Adapun beberapa poin penting yang ada di dalam RUU PPSK antara lain bakal diatur mengenai kegiatan usaha koperasi. OJK bakal mengawasi koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan, hingga pengaturan mengenai Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), seperti bursa kripto hingga bullion bank.

Pemerintah dan DPR Sepakat RUU PPSK Dibawa ke Paripurna Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Teten-Masduki.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyetujui koperasi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sesuai dengan usulan DPR dalam draf Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).  Pernyataan ini disampaikan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki yang ditemui JawaPos.com di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (22/11). Namun ia memastikan, pengawasan usaha simpan pinjam koperasi bisa memiliki kompartemen khusus di dalam RUU PPSK. Sehingga, secara pengawasan dilakukan berbeda dengan perbankan pada umumnya.  Teten menyebut, hingga saat ini pihaknya sedang mencoba melakukan pembahasan dengan Komisi XI agar ada kompartemen khusus untuk koperasi di dalam RUU PPSK.  "Karena koperasi simpan pinjam ini kalau pakai standar pengawasannya perbankan, disamakan. Ini nanti kurang cocok dengan koperasi yang selama ini menjadi alternatif pembiayaan untuk masyarakat kecil. Pengawasannya akan dilakukan secara khusus, tidak disamakan dengan perbankan," kata Teten.  Ia menjelaskan, RUU PPSK saat ini didesain dengan spirit agar seluruh sektor keuangan bisa diawasi OJK. Terlebih, dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan Kemenkop UKM tidak memiliki fungsi pengawasan keuangan.  Sebab, ujar Teten, koperasi bisa mengawasi dirinya sendiri oleh anggota, rapat anggota, atau badan pengawas yang berasal dari pengurus koperasi. Lebih lanjut ia membeberkan, pengawasan koperasi di bawah OJK dinilainya sangat penting karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman dari koperasi lantaran belum bisa mengakses bank.  Ditambah ada 30 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral. Ia mengatakan di situ lah kehadiran koperasi sangat diperlukan karena diharapkan mampu memberikan kemudahan pembiayaan kepada masyarakat.  "Kehadiran koperasi masih dibutuhkan. Tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan, di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel. Kalau ada koperasi bermasalah bisa diselesaikan seperti perbankan," tandasnya.

Pemerintah Setuju Koperasi Diawasi OJK, Teten Minta Hal ini

RUU PPSK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU PPSK