<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/8mHewgC5Yot2q4uNPlOHQySvFGVqDYu106z6VKu8-2814467288.jpg" alt="Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hj. Selly Andriany Gantina. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hj. Selly Andriany Gantina. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina menegaskan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja rumah tangga (PRT). Dia menekankan, pentingnya jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang tidak boleh hanya bersifat formalitas atau multitafsir. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR bersama Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan. Selly menyoroti Pasal 15 dan 16 RUU PPRT yang mengatur pembiayaan jaminan sosial. Klausul tersebut belum memberikan kepastian perlindungan yang memadai. &ldquo;Kalau pekerja migran domestik di luar negeri saja bisa mendapatkan bantuan dari Kemensos, seharusnya pekerja rumah tangga di dalam negeri juga memperoleh hak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi,&rdquo; kata Selly, Jumat (12/9). Dia mengungkapkan, masih banyak pekerja rumah tangga yang belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kondisi ini menunjukkan lemahnya mekanisme pendataan serta pengawasan pemerintah terhadap kelompok pekerja rentan tersebut. Selly juga menyoroti pentingnya aturan teknis mengenai pencairan jaminan sosial agar PRT benar-benar dapat mengakses manfaat yang dijanjikan. Pembahasan RUU PPRT menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola perlindungan sosial bagi pekerja domestik yang selama ini masih terpinggirkan.&nbsp; Selly berharap agar seluruh proses legislasi benar-benar mengakomodasi kebutuhan PRT, sebagai bagian dari implementasi sila keadilan sosial dalam Pancasila. &ldquo;Kita tidak bisa membiarkan mereka terlindungi hanya di atas kertas. Jaminan sosial harus dirasakan nyata oleh PRT,&rdquo; ucap Selly.

Fraksi PDIP menegaskan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga dalam Rancangan Undang-Undang PPRT

Fraksi PDIP Tegaskan Jaminan Sosial Seperti Kesehatan dan Ketenagakerjaan Harus Diakomodir RUU PPRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/JKT_Willy-Aditya-Jadi-Ketua-Komisi-XIII_Salman-Toyibi_03JPG-327334206.jpg" alt="Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Willy Aditya (kanan). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Willy Aditya (kanan). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sampai saat ini masih bergulir di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Padahal, Presiden Prabowo Subianto pernah melontarkan janji akan membereskan RUU PPRT dalam waktu tiga bulan, pada puncak acara Haru Buruh 1 Mei 2025. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengungkapkan sejumlah alasan di balik belum disahkannya RUU PPRT. Menurutnya, RUU PPRT sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga yang belum sepenuhnya diakui dalam sistem ketenagakerjaan nasional. "Kenapa Undang-Undang PPRT penting? Karena di dalam ketenagakerjaan kita, Undang-Undang 13/2003 itu sangat diskriminatif. Pekerja hanya mereka yang bergerak di sektor barang dan jasa, di luar itu tidak pernah diakui sebagai pekerja,&rdquo; kata Willy kepada wartawan, Senin (21/7). Willy menyebut, saat ini pekerja rumah tangga hanya dilindungi oleh peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker), bukan oleh undang-undang. Ia menegaskan, hak-hak pekerja merupakan hak asasi manusia yang seharusnya dijamin oleh hukum formal negara. Terlebih, RUU PPRT merupakan produk hukum lex specialis yang serupa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meski minimalis dan tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, RUU ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih substansial bagi pekerja rumah tangga yang selama ini luput dari perhatian publik. Namun, perdebatan masih muncul terkait domain RUU PPRT. Eksploitasi pekerja rumah tangga sering dianggap urusan domestik semata, bukan masalah publik. &ldquo;Ini dibentengi oleh tingginya dan tebalnya urusan domestik,&rdquo; ujar Willy. Ia tak memungkiri, pendekatan dialog dengan berbagai pihak menjadi penting agar substansi undang-undang tidak disalahartikan. Padahal, RUU PPRT telah diusulkan sejak 2004. Namun selama 20 tahun, nasibnya terombang-ambing. Angin segar sempat berembus ketika Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Hari Buruh 1 Mei 2025 menyatakan komitmennya mempercepat pengesahan RUU PPRT dalam waktu tiga bulan. Namun, Baleg DPR menyatakan target tersebut tidak realistis karena tidak memperhitungkan masa reses DPR yang berlangsung pada 25 Juli hingga 15 Agustus 2025. Selain itu, DPR juga tengah membahas sejumlah RUU lain seperti RUU BPIP, yang membuat pembahasan RUU PPRT harus antre. Meski demikian, Willy tetap meminta komitmen nyata dari DPR agar tidak hanya mendukung secara lisan namun juga dalam tindakan konkret. "Kalau mendukung kan jangan lain di bibir lain di hati. 1000 kata-kata tidak jadi apa-apa tapi satu tindakan bisa merubah apapun," tegasnya. Sebagai pimpinan komisi yang membidangi isu HAM, Willy menekankan pentingnya keadilan bagi pekerja rumah tangga melalui pembentukan undang-undang yang berpihak pada rakyat. Ia berharap RUU PPRT dapat menjadi tonggak progresif DPR periode 2024&ndash;2029. &ldquo;DPR kan rumah rakyat. Ini pertarungan politik, memang konsekuensi logis dari DPR. Tapi setidak-tidaknya, kita bisa belajar bahwa periode 2024 adalah periode paling progresif dari UU PPRT,&rdquo; pungkasnya.

Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, dorong Baleg percepat pembahasan RUU PPRT yang penting bagi perlindungan pekerja rumah tangga.

RUU PPRT Belum Juga Disahkan Usai Janji Prabowo Selama 3 Bulan, Ketua Komisi XIII DPR Dorong Baleg Percepat Pembahasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/20/uoWvX0WMZwsAXlvO7GaKHPF0QK5zwGOTFbH5Xjly-3578079715.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani di Istanbul, Turki. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani di Istanbul, Turki. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan soal progres pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ia menyatakan, DPR tidak akan terburu-buru membahas setiap aturan yang dibahas di parlemen. Tak hanya RUU PPRT, Presiden Prabowo juga sempat menyinggung RUU Perampasan Aset. Serta Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan RUU Pemilu yang saat ini tengah dalam pembahasan. "Mulai sidang ini kita sudah mulai melaksanakan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), artinya meminta pendapat masukan dari masyarakat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5). Ia memastikan, setiap elemen masyarakat akan dimintai pendapat dari setiap Rancangan Undang-Undang yang masuk ke dalam pembahasan. "Jadi, proses itu yang kita lakukan dulu. Bagaimana kemudian dari seluruh elemen masyarakat kita minta pendapatnya, masukannya, bagaimana meaningful participation itu sebanyak-banyaknya kita minta dulu," ujar Puan. Puan menyatakan, pihaknya akan meminta masukan seluruh pihak, di antaranya pemberi kerja, pelaku atau PRT itu sendiri, dan penerima pekerja. Menurutnya, langkah ini diambil untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam RUU PPRT ini. "Kita tidak hanya minta dari pelakunya saja, tapi kita juga minta dari penerimanya. Jadi ada 3 pihak yang harus kita minta masukannya, yaitu pemberi, pelaku dan penerima. Sehingga ada fairness yang nanti harus kita berikan keadilan dari semua pihak," jelas Puan. "Ketiga-tiganya itu harus kita minta masukannya. Nah itu perlu waktu untuk diminta pendapatnya," tambahnya. Terkait leading sector alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahasnya, Puan mengatakan saat ini belum ditentukan apakah RUU PPRT akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) atau Komisi IX DPR yang membidangi urusan ketenagakerjaan. "Sampai saat ini masih di Baleg. Nanti pada waktunya akan kita lihat dari masukan itu, apakah ini akan kita bahas di komisi atau di Baleg," ucap Puan. Puan mengatakan, hal yang sama juga berlaku untuk Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). "Ini juga sedang kita lihat situasi di lapangan ya. Bagaimana situasi di lapangan setelah hari-hari ini, apakah memerlukan hal yang lebih banyak pembahasannya sehingga perlu dilakukan pembahasan di Komisi, apakah hanya perlu dibahas di Baleg," paparnya. Tak hanya itu, Puan juga menanggapi soal pembahasan RUU Perampasan Aset yang mencuri atensi publik. Namun, Puan mengatakan DPR akan menyelesaikan RKUHAP terlebih dahulu sebelum membahas RUU Perampasan Aset. Terlebih, RUU Perampasan Aset tak masuk Prolegnas Prioritas 2025, karena masih perlu kajian atau pendalaman materi terlebih dahulu. "Memang sesuai dengan mekanismenya, kita akan membahas KUHAP dulu. Namun kita awalnya tidak akan tergesa-gesa. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya bagaimana,&rdquo; pungkasnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembahasan RUU PPRT dan RUU lainnya.

Presiden Minta RUU Perlindungan PRT Rampung dalam 3 Bulan, Ketua DPR Puan Tak Mau Terburu-buru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/JKT_Tuntut-Pengesahan-RUU-PPRT_Salman-Toyibi-3JPG-3859278376.jpg" alt="Peserta aksi melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR - MPR, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Dalam aksinya mereka menuntut pengesahan RUU PPRT di Bulan September 2024 ini. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peserta aksi melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR - MPR, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Dalam aksinya mereka menuntut pengesahan RUU PPRT di Bulan September 2024 ini. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, memastikan pihaknya berkomitmen untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Ia menegaskan, urgensi pengesahan RUU ini tidak hanya menyangkut kepentingan nasional, tetapi juga posisi Indonesia di mata dunia. Pernyataan ini juga sekaligus merespons tuntunan buruh pada momen Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, untuk mengesahkan RUU PPRT. &ldquo;Terdapat lima urgensi penyusunan RUU tentang PPRT sebagaimana dalam prolog saya tadi Bapak-Ibu sekalian. Perlindungan yang paling utama,&rdquo; kata Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5). Menurut Bob Hasan, RUU yang sebelumnya disusun pada periode 2019-2024 akan diperhalus kembali. Hal itu bertujuan agar isi dan semangat RUU PPRT mencerminkan dominasi politik hukum yang sedang berkembang. &ldquo;Kita masih tentunya harus memperbaiki kembali kemarin draft-nya kan sudah ada, draft ini akan kita lebih soft-kan agar betul-betul tujuan jadi dalam pembentukan undang-undang itu terkandung dominasi politik hukum,&rdquo; ucap Bob Hasan. Ia menekankan, politik hukum harus mencerminkan harapan masyarakat dan arah kebijakan nasional. Karena itu, ia menyebut ada lima urgensi RUU PPRT yang menjadi fokus utama dalam pembahasan lanjutan, bersamaan dengan pembaruan naskah akademik yang disesuaikan dengan perkembangan sosial dan politik terbaru. &ldquo;Kita akan memperbaharui, kita akan mutakhiran kembali, yang tentunya dipersesuaikan dengan periode 2024&ndash;2029 atau situasi 2024 ini,&rdquo; jelasnya. Urgensi pertama, kata Bob, terkait pentingnya menempatkan PRT sederajat dengan pekerja formal lainnya, khususnya dalam hal pengawasan dan perlindungan hukum. Sementara, urgensi kedua dan ketiga menyoroti dimensi global dan nasional. &ldquo;Pengesahan RUU PPRT dapat menjadi jawaban pemerintah atas pertanyaan dunia internasional, para PRT diharapkan mendapat jaminan keamanan dan hak kerja di dalam negeri,&rdquo; ujar Bob. &nbsp; Ia tak memungkiri, sorotan internasional terhadap perlindungan PRT di Indonesia sudah berlangsung lama. Karena itu, RUU PPRT adalah jawaban konkret atas tuntutan tersebut. Lebih lanjut, urgensi keempat dan kelima berkaitan dengan posisi pekerja migran Indonesia di luar negeri dan prinsip timbal balik. &ldquo;Bahwa Indonesia telah memiliki aturan untuk menjamin bekerja sebagai PRT melalui keamanan undang-undang tentang PPRT diharapkan Indonesia dapat menuntut negara lain untuk memperlakukan pekerja migran di Indonesia seperti yang negara Indonesia lakukan, adanya asas resiprositas,&rdquo; pungkasnya.

Baleg DPR RI berkomitmen untuk segera mengesahkan RUU PPRT, menekankan perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Baleg DPR Janji Segera Sahkan RUU PPRT, Bob Hasan Beberkan Urgensinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/JKT_Wakil-Ketua-DPR-Cucun-TInjau-UMKM-Fest-_Salman-Toyibi_06-2955231191.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan, pihaknya akan segera membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Hal itu sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan pada Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5). "Pemerintah dan DPR akan segera merampungkan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sudah dinanti selama 20 tahun," kata Cucun kepada wartawan, Kamis (1/5). Cucun juga menyambut baik harapan Prabowo untuk menghapus sistem kerja outsourcing. Menurutnya, itu sejalan dengan upaya DPR, mengingat RUU Ketenagakerjaan sudah masuk dalam agenda prioritas legislasi nasional (Prolegnas) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. "Revisi UU Ketenagakerjaan sudah masuk agenda prioritas karena tindak lanjut dari putusan MK kluster ketenagakerjaan," ujar Cucun. Ia mengamini, negara memiliki tanggungjawab untuk hadir secara aktif dalam menciptakan relasi kerja yang adil dan berkeadilan sesuai amanat konstitusi. Ia pun menjamin, DPR bersama Pemerintah dan stakeholder terkait akan memperjuangkan hak-hak buruh dalam setiap kebijakan dan regulasi ke depan. &ldquo;Baik dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR terus memperjuangkan hak-hak buruh maupun pekerja. Ini menjadi komitmen DPR untuk memastikan teman-teman buruh mendapatkan kesejahteraan,&rdquo; ucap Cucun. Lebih lanjut, Cucun pun menekankan pentingnya negara memastikan semua pekerja mendapat perlindungan dan terpenuhi hak-haknya. Termasuk bagi pekerja di sektor informal yang jumlahnya mencapai hampir 58 persen dari total pekerja di Indonesia. &ldquo;Kesejahteraan pekerja bukan hanya milik buruh pabrik atau pekerja kantoran, tapi juga milik para pengemudi ojek online atau tukang ojek, pedagang kaki lima, asisten rumah tangga, buruh tani, kuli bangunan, penarik becak, seniman, pekerja lepas/freelancer, dan seluruh rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari kerja keras mereka sehari-hari,&rdquo; papar Cucun. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Prabowo memerintahkan agar RUU PPRT dapat diselesaikan dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga bulan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5). "Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," ujar Prabowo saat menyampaikan pidato dihadapan ribuan elemen buruh. Berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, lanjut Prabowo, pembahasan RUU PPRT akan dimulai pada pekan depan. Ia berharap, RUU PPRT dapat disahkan DPR RI kurang dari tiga bulan. "Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco melapor ke saya, minggu depan RUU ini akan mulai segera dibahas, mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan UU ini akan selesai kita bereskan," pungkasnya.

DPR RI akan segera membahas RUU PPRT sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, demi perlindungan hak pekerja.

Pimpinan DPR Pastikan Segera Bahas RUU PPRT Sebagaimana Arahan Presiden Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/glXAXB5Z4zGn69Lu0rvOshd3MjSV01jcryL0hyjD-431327346.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam acara Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam acara Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta DPR RI untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Prabowo memerintahkan agar RUU PPRT dapat diselesaikan dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga bulan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam acara Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5). "Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," kata Prabowo saat menyampaikan pidato dihadapan ribuan elemen buruh. Berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, lanjut Prabowo, pembahasan RUU PPRT akan dimulai pada pekan depan. Ia berharap, RUU PPRT dapat disahkan DPR RI kurang dari tiga bulan. "Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco melapor ke saya, minggu depan RUU ini akan mulai segera dibahas, mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan UU ini akan selesai kita bereskan," ujar Prabowo. Tak hanta itu, Prabowo juga berharap DPR RI dapat membuat Undang-Undang pekerja pada sektor lainnya. Hal itu setelah dirinya menerima masukan dari Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat. "Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal kita segera membuat undang-undang itu," papar Prabowo. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan dibentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan mempunyai peran penting dalam mengamati setiap keluhan buruh yang akan disampaikan kepada presiden. "Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan biarkan mereka bekerja di PHK seenaknya. Bila perlu tidak ragu-ragu negara akan turun tangan," pungkasnya.

Prabowo Subianto minta DPR RI bahas RUU PPRT, target disahkan kurang dari 3 bulan, dukung perlindungan pekerja.

Presiden Prabowo Minta DPR Bahas RUU PPRT, Diharapkan Sah Kurang dari 3 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/02/WhatsApp-Image-2025-04-02-at-153347-1-4248417497.jpeg" alt="Ketua MPR Ahmad Muzan bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Ahmad Muzan bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan, bakal segera membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Menurutnya, RUU PPRT akan mulai dibahas usai peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025. Pernyataan itu disampaikan Dasco usai menggelar pertemuan dengan perwakilan serikat buruh di Kompleke Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4). "Setelah berdiskusi panjang dengan para pimpinan DPR, Ketua DPR Mbak Puan Maharani, setelah May Day, DPR akan memulai pembahasan Undang-Undang PPRT," kata Dasco. Pembahasan RUU PPRT merupakan salah satu tuntutan buruh pada perayaan May Day. Pasalnya, pembahasan RUU PPRT itu tidak berjalan selama hampir kurang lebih 20 tahun berlalu. Ketua Harian Partai Gerindra itu berjanji, DPR menjadi jembatan antara pemerintah dan buruh. Menurutnya, para serikat pekerja buruh dapat membangun kebersamaan dengan pemerintah dan DPR untuk memikirkan solusi permasalahan ketenagakerjaan saat ini. Lebih lanjut, Dasco mengklaim RUU PPRT merupakan hadiah dari parlemen kepada para kaum buruh. "Hadiah dari DPR untuk kaum pekerja," pungkasnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan RUU PPRT akan dibahas setelah Hari Buruh 2025, sebagai hadiah untuk buruh.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Pastikan DPR Bahas RUU PPRT Usai Hari Buruh

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ruu-pesantren-disetujui-baleg-partai-kabah-semringah_m_.jpg" alt="ILUSTRASI Rapat Paripurna mengesahkan RUU yang sudah disetujui oleh Baleg DPR RI." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Rapat Paripurna mengesahkan RUU yang sudah disetujui oleh Baleg DPR RI.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota DPR RI fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher berharap, Rancangan Undang-undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) bisa disahkan pada masa keanggotaan DPR periode sekarang. Mengingat, RUU PPRT telah masuk program legislasi nasional (prolegnas).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diteruskannya pembahasan RUU PPRT ke periode selanjutnya harus disambut positif untuk mewujudkan perlindungan yang komprehensif kepada para pekerja rumah tangga," kata Netty kepada wartawan, Senin (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"RUU PPRT akan masuk ke dalam daftar prioritas program legislasi atau prolegnas pada masa keanggotaan 2024-2029 dan harus segera disahkan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netty yang pada periode DPR periode 2019-2024 bertugas di Komisi IX itu berharap, seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan bisa memberikan pengawalan pada RUU PPRT. Mengingat, RUU yang merupakan inisiatif DPR ini sudah 20 tahun diperjuangkan namun belum juga terealisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pimpinan DPR periode ke depan harus serius memperjuangkan pengesahan RUU PPRT ini sebagai wujud komitmen negara dalam memberikan jaminan perlindungan bagi rakyatnya," ungkap Netty.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Netty, RUU PPRT akan memberi perlindungan yang komprehensif kepada para pekerta rumah tangga jika akhirnya disahkan. Belum hadirnya payung hukum bagi para pekerja rumah tangga membuat profesi pekerjaan domestik ini masih rentan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah saatnya negara hadir dan memberikan perlindungan hukum pada para pekerja rumah tangga yang jumlahnya mencapai 5 jutaan ini,"&nbsp;tegas Legislator dari Dapil Jawa Barat VII itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netty mengatakan, RUU PPRT sangat penting karena bisa mengisi kekosongan hukum perlindungan bagi PRT. RUU PPRT juga akan memberikan rasa aman bagi PRT yang kerap mengalami tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan data JALA PRT, terdapat 2.641 kasus kekerasan kepada pekerja rumah tangga 2018-2023. Mayoritas kasus berupa kekerasan psikis, fisik, dan ekonomi dalam situasi kerja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netty mengatakan, negara herus betul-betul hadir bagi para pekerja rumah tangga yang banyak menyumbang devisa dan pemasukan negara. "Mereka jelas-jelas memberikan kontribusi dalam proses pembangunan," jelas Netty.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Netty mengajak seluruh anggota DPR periode 2024-2029 untuk berkomitmen mendukung RUU PPRT. Sehingga ketika alat kelengkapan dewan (AKD) DPR periode ini sudah terbentuk nanti, bisa segera membahas RUU PPRT yang dinilai sangat dibutuhkan oleh para pekerja rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita berharap&nbsp; seluruh anggota dan pimpinan DPR RI terpilih periode 2024-2029 memiliki semangat yang sama dalam menilai pentingnya pengesahan RUU PPRT menjadi UU," tegas Netty.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Netty juga berharap masyarakat dan elemen negara lain yang fokus pada isu ini untuk tetap mengawal pembahasan RUU PPRT. "Masyarakat dan khususnya para pekerja rumah tangga harus terus&nbsp; mengawal pembahasan RUU tersebut," pungkas Netty.</div>

"Diteruskannya pembahasan RUU PPRT ke periode selanjutnya harus disambut positif untuk mewujudkan perlindungan yang komprehensif," katanya.

Legislator PKS Ingatkan DPR Periode 2024-2029 Komitmen Sahkan RUU PPRT

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/JKT_Tuntut-Pengesahan-RUU-PPRT_Salman-Toyibi-6JPG-2039570995.jpg" alt="Peserta aksi melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR - MPR, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Dalam aksinya mereka menuntut pengesahan RUU PPRT di Bulan September 2024 ini. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Peserta aksi melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR - MPR, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Dalam aksinya mereka menuntut pengesahan RUU PPRT di Bulan September 2024 ini. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah melewati berbagai kendala, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), akhirnya masuk dalam Program Legislasi (Prolegnas) Prioritas DPR RI Keanggotaan 2024&ndash;2029. "Melalui forum rapat paripurna ini kami meminta persetujuan terhadap usulan Badan Legislasi&nbsp;(Baleg) atas usulan terkait&nbsp;RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga masuk dalam prioritas Prolegnas pada masa keanggotaan DPR 2024&ndash;2029, apakah dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para anggota DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (30/9). Dengan demikian, pembahasan mengenai RUU PPRT akan dilanjutkan oleh DPR periode mendatang, yakni periode 2024&ndash;2029. Sebelumnya, Baleg&nbsp;DPR RI memastikan bahwa RUU tentang PPRT&nbsp;tidak disahkan oleh DPR periode 2019&ndash;2024. Kata Ketua Baleg DPR RI Wihado Woyanto, RUU itu akan dilanjutkan pembahasannya oleh DPR periode berikutnya. Menurutnya, pembahasan dilanjutkan karena RUU PPRT masih memerlukan pendalaman dengan pemerintah. "Tentunya dalam waktu yang singkat ini, yang hampir selesai masa periode kita sampai dengan Oktober atau akhir September ini, tentunya tidak memungkinkan kita untuk membahas lebih dalam lagi dan memutuskan lebih jauh lagi, karena memang ini masih perlu ada rapat-rapat dengan pemerintah, dan masih ada pendalaman-pendalaman lagi," kata Wihadi di Kompleks Parlemen, Senin, (23/9). Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditiya&nbsp;menyampaikan bahwa keberadaan RUU PPRT menjadi wujud komitmen pemerintah dan DPR dalam melindungi pekerja rumah tangga. "Political will-nya (kehendak politik) itu ingin memberikan perlindungan kepada mereka yang rentan, warga negara yang rentan. Yang pertama yang kita atur adalah masalah perlindungan," kata Willy. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015040009/komnas-perempuan-sebut-pengesahan-ruu-pprt-mendesak-guna-beri-pengakuan-dan-perlindungan-ke-prt">Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RUU PPRT Mendesak Guna Beri Pengakuan dan Perlindungan ke PRT</a> Ia mengatakan selama ini pekerja rumah tangga belum memperoleh perlindungan, karena mereka tidak memiliki status sebagai pekerja. Diketahui pada Maret 2023, DPR RI menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR. Presiden juga telah mengirimkan daftar inventaris masalah (DIM) RUU PPRT ke pimpinan DPR dan menunjuk kementerian yang mewakili pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR.

Dengan demikian, pembahasan mengenai RUU PPRT akan dilanjutkan oleh DPR periode mendatang, yakni periode 2024–2029.

RUU PPRT Akhirnya Disetujui Masuk Prolegnas Prioritas 2024–2029

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/Wakil-Ketua-DPR-Sufmi-Dasco-Dery-Ridwansah-1JPG-3260585872.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim, tiga Rancangan Undang-undang (RUU), yaitu Perampasan Aset, Hukum Adat, dan Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2024-2029. Menurutnya, tiga RUU itu selama ini telah menjadi&nbsp;concern&nbsp;(kepedulian)&nbsp;masyarakat, sehingga DPR akan segera merampungkan&nbsp;di periode berikutnya. <div>"Jadi kami sudah bahas bahwa dua rancangan undang-undang yaitu Perampasan Aset dan Hukum Adat memang belum pernah dibahas periode lalu, maka akan kami masukkan ke prolegnas untuk periode depan," kata Dasco di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (30/9). &nbsp;</div> <div>Untuk RUU PPRT, kata Dasco, DPR sudah pernah membahas sebelumnya sehingga sudah dalam tahap yang sedang berjalan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Dalam rangka menindaklanjuti kami akan&nbsp;carry over&nbsp;(membawa) pada periode depan, karena itu sudah ada tahapan selanjutnya untuk kemudian masuk ke dalam tahap pembahasan," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dasco menambahkan, DPR akan melakukan rapat paripurna pada hari ini (31/9).</div> <div>Rapat paripurna itu merupakan penutupan terakhir masa periode anggota DPR 2019-2024, sehingga para anggota dewan akan menuntaskan beberapa agenda yang masih belum tuntas.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kami akan paripurna 'kan dan kemudian pidato terakhir penutupan dari ibu Ketua DPR sebagai penutup akhir periode 2019-2024," ujar dia.</div>

Jadi kami sudah bahas bahwa dua rancangan undang-undang yaitu Perampasan Aset dan Hukum Adat memang belum pernah dibahas periode lalu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU PPRT

Berita Terkini