<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/CPNS-126082329.jpg" alt="Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)" width="100%">
<figcaption>Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Rancangan Undang-undang (RUU) Polri dan RUU Kejaksaan akan dibahas tahun ini. Hal itu merujuk pada daftar program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025 yang ditetapkan.</p> <p>"Kalau sesuai dengan agenda, iya (tahun ini)," ujarnya di Kantor Kemensesneg, Jakarta, Senin (21/4).</p> <p>Terkait isinya, Prasetyo belum bisa membeberkan. Dia beralasan, substansinya masih dalam pembahasan.</p> <p>"Bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," imbuhnya.</p> <p>Saat disinggung terkait kekhawatiran banyak pihak jika RUU itu membuat kewenangan Polri dan Kejaksaan makin dominan, Pras menolak untuk berkomentar.</p> <p>"Super power-nya di mana, wong kita isinya belum kita bahas kok," kata politisi Gerindra itu.</p> <p>Sebelumnya RUU Polri masuk dalam daftar RUU yang kini menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil usai pengesahan RUU TNI beberapa waktu lalu. Di periode DPR sebelumnya, RUU Polri menjadi sorotan terutama menyangkut soal wacana penambahan wewenang Polri untuk melakukan penyadapan dan kerja intelijen.</p> <p>Sementara RUU Kejaksaan, disoroti koalisi sipil karena diarahkan untuk memperluas kewenangan kejaksaan dan potensi tumpang tindih dengan kewenangan instansi lainnya.</p>

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan RUU Polri dan RUU Kejaksaan akan dibahas tahun ini, meskipun substansi masih dibahas.

Istana Pastikan RUU Polri dan RUU Kejaksaan Dibahas Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/08/IHSG-Ditutup-Turun-Dery-Ridwansah-4JPG-3460503646.jpg" alt="Layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (8/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (8/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di sepanjang perdagangan pekan ini, yang terhitung mulai Senin-Kamis, 14-17 April 2025 diprediksi akan tetap lesu.</p> <p>Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut bahwa IHSG masih akan fluktuatif selain efek perang dagang juga fundamental ekonomi Indonesia.</p> <p>Dari sisi domestik, Bhima menyebut pelemahan sisi dipengaruhi oleh lesunya permintaan atau daya beli masyarakat hingga penjualan ritel. Bahkan, pada saat momen Ramadhan dan lebaran pergerakan ekonomi pun belum memuaskan.</p> <p>"Jadi faktor eksternal satu hal, tapi yang membuat IHSG dan rupiah akan tertekan adalah soal performa ekonomi dalam negeri termasuk juga gaduh-gaduh soal transparansi dan juga penyusunan RUU," kata Bhima kepada JawaPos.com, dikutip Senin (14/4).</p> <p>"Minggu ini ada pembahasan RUU Polri juga, itu akan menambah dinamika dan persepsi risiko di mata investor," sambung Bhima.</p> <p>Di sisi lain, IHSG sebelumnya ditutup di level 6.262 pada akhir perdagangan Jumat, 11 April 2025 lalu atau melemah kurang lebih -3,9 persen dibandingkan pekan sebelumnya.</p> <p>Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan menyebutkan ada 2 sentimen global dan 1 sentimen domestik yang menjadi pemicu penurunan IHSG pada sepanjang pekan ini, terhitung 7-11 April 2025. Mulai dari sentimen global harga emas (gold) dan kebijakan tarif Donald Trump.</p> <p>Sementara itu terkait kebijakan tarif Donald Trump, pemerintahan Presiden Donald Trump kembali memberlakukan tarif impor tinggi, termasuk tarif sebesar 145 persen terhadap produk dari Tiongkok. David mengungkapkan, kebijakan ini memicu kekhawatiran akan perang dagang yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global.</p> <p>"Dampaknya terasa di berbagai pasar saham dunia, termasuk Indonesia, dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam hingga 7,9 persen pada 8 April 2025," ungkap David.</p> <p>Sementara itu dari domestik, David menyebutkan ada optimisme Pemerintah, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa dampak tarif AS terhadap ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengurangi pertumbuhan sebesar 0,3 hingga 0,5 poin persentase.</p> <p>Namun, dengan adanya penundaan selama 90 hari, pemerintah berencana untuk melakukan deregulasi, pemotongan pajak, dan pelonggaran kebijakan impor guna mengurangi dampak negatif tersebut. "Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menarik kembali minat investor," tutupnya.</p>

IHSG diprediksi lesu akibat perang dagang dan fundamental ekonomi Indonesia, simak analisis lengkapnya.

IHSG Pekan Ini Diprediksi Lesu, Tertekan Sentimen Perang Dagang Global hingga Gaduh Pembahasan RUU Polri

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/03/hikam-4051955622.jpg" alt="Hikam Hulwanullah" width="100%">
<figcaption>Hikam Hulwanullah</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>PENGESAHAN</strong>&nbsp;revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) baru-baru ini diikuti oleh wacana revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Menariknya, pengesahan dan perencanaan pembahasan dua undang-undang ini berlangsung saat masyarakat tengah sibuk mempersiapkan mudik Lebaran dan menikmati libur panjang. Sementara publik fokus pada momen kebersamaan dengan keluarga, pemerintah dan DPR RI justru terlihat "lembur" dalam mengesahkan revisi UU TNI diikuti ancang-ancang membahas revisi UU Polri.</p> <p>Pertanyaannya, mengapa revisi kedua undang-undang ini dilakukan secara berdekatan? Apakah ada urgensi yang mendesak atau justru terdapat tendensi tertentu di baliknya?</p> <p>Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjelaskan bahwa revisi UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia masih menunggu Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo sebelum dilakukan penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM). Namun, beberapa hal dalam naskah akademik revisi UU Polri yang diunggah di situs resmi DPR RI patut menjadi sorotan.</p> <p>Salah satu poin utama adalah penyisipan dua pasal baru, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B, yang mengatur penyelenggaraan tugas Intelijen Keamanan (Intelkam) Polri. Pasal ini memberi kewenangan bagi Polri untuk menyusun rencana dan kebijakan di bidang intelijen sebagai bagian dari kebijakan nasional.</p> <p>Sekilas, aturan ini tampak biasa dan dapat memperkuat Polri dalam menjalankan tugasnya. Namun, di sisi lain, hal ini berpotensi memperluas kewenangan Polri ke ranah yang sebelumnya menjadi domain institusi lain, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dalam bidang intelijen dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam aspek pertahanan dan keamanan.</p> <p>Potensi tumpang tindih kewenangan ini menjadi perhatian utama. Jika Polri diberikan keleluasaan lebih besar dalam intelijen, keamanan siber, dan tugas strategis lainnya, bagaimana koordinasinya dengan BIN dan TNI? Apakah pembagian peran akan tetap berjalan harmonis, atau justru memicu gesekan antar-lembaga? Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam naskah akademik revisi UU Polri, hak asasi manusia (HAM) tidak dijadikan sebagai teori dasar dalam penyusunan kebijakan baru. Padahal, sebagai institusi penegak hukum, Polri seharusnya mengedepankan perlindungan HAM dalam setiap aspek tugasnya.&nbsp;</p> <p>Perluasan kewenangan intelijen Polri ini dinilai tidak memiliki urgensi yang signifikan jika dibandingkan dengan praktik di negara demokrasi kuat lain. Di Inggris, misalnya, fungsi intelijen domestik ditangani oleh MI5 (Security Service), sementara MI6 (Secret Intelligence Service) menangani intelijen luar negeri, dan GCHQ (Government Communications Headquarters) mengelola intelijen siber.</p> <p>Kepolisian, baik Metropolitan Police maupun National Crime Agency (NCA), hanya berperan dalam investigasi dan penegakan hukum, bukan dalam perumusan kebijakan intelijen strategis. Selain itu, MI5 tidak memiliki wewenang untuk menangkap tersangka dan harus bekerja sama dengan kepolisian dalam tindakan hukum seperti penangkapan atau penggeledahan.</p> <p>Di Jerman, pemisahan serupa diterapkan antara polisi baik Bundeskriminalamt (Kepolisian Kriminal Federal yang menangani kejahatan berat seperti terorisme, narkoba, dan cyber crime), Landeskriminalamt (Polisi yang menangani kejadian serius di wilayah), dan Polisi Negara bagian. Fungsi intelijen domestik ditangani oleh Bundesamt f&uuml;r Verfassungsschutz (BfV), sementara intelijen luar negeri diurus oleh Bundesnachrichtendienst (BND).</p> <p>Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mengingat sejarah kelam Jerman di bawah Gestapo (era Nazi) dan Stasi (Jerman Timur), di mana kepolisian dan intelijen dilebur menjadi satu, menyebabkan penyadapan massal, represi politik, dan pelanggaran HAM berat.&nbsp;</p> <p>Dalam konteks Indonesia, reformasi kepolisian dimulai setelah diterbitkannya TAP MPR No. VI dan VII/MPR/2000, yang menegaskan pemisahan Polri dari ABRI (sekarang TNI) serta menekankan paradigma Civilian Police (Polisi Sipil). Perubahan ini menandai transisi dari model kepolisian yang bersifat militeristik menuju sistem yang lebih demokratis dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.</p> <p>Namun, meskipun reformasi struktural telah dilakukan, tantangan dalam membangun kepolisian yang profesional dan transparan masih besar. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah budaya militeristik yang belum sepenuhnya hilang. Meskipun secara kelembagaan telah menjadi institusi sipil, praktik di dalam Polri masih menunjukkan pendekatan otoriter dan hierarkis ala militer. Hal ini berdampak pada minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya merugikan kepercayaan publik terhadap institusi ini.&nbsp;</p> <p>Penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya pengawasan internal masih menjadi persoalan serius yang mencoreng citra Polri. Kasus kekerasan oleh aparat serta penggunaan kekuatan berlebihan dalam berbagai situasi terus terjadi, menunjukkan bahwa reformasi dalam mekanisme pengawasan belum berjalan optimal.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, dugaan keterlibatan oknum Polri dalam berbagai tindak pidana, seperti korupsi dan konflik kepentingan dalam penegakan hukum, semakin memperburuk citra institusi ini di mata masyarakat. Tidak heran jika survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri sering mengalami fluktuasi. Kasus-kasus kontroversial seperti skandal Ferdy Sambo serta pelecehan seksual yang melibatkan oknum mantan Kapolres Ngada, NTT menjadi contoh nyata bagaimana perilaku aparat yang menyimpang dapat menghancurkan kredibilitas kepolisian di mata rakyat.</p> <p>Dalam revisi UU Polri, seharusnya bukan hanya perluasan kewenangan yang menjadi fokus utama, tetapi juga perbaikan tata kelola kepolisian agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Reformasi Polri harus dimulai dengan peningkatan profesionalisme dan kode etik dalam tubuh kepolisian.</p> <p>Pelatihan dan pendidikan bagi anggota Polri perlu lebih menekankan pada penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pelayanan publik yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Penguatan mekanisme pengawasan juga menjadi aspek krusial yang tidak boleh diabaikan. Baik pengawasan internal maupun dari lembaga independen harus diperkuat guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kepolisian tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum.</p> <p>Selain itu, reformasi dalam sistem rekrutmen dan kesejahteraan anggota Polri juga harus mendapat perhatian. Transparansi dalam proses rekrutmen dan promosi jabatan harus dijaga agar kepolisian tidak mudah terjebak dalam praktik korupsi dan nepotisme. Peningkatan kesejahteraan anggota juga penting agar mereka tidak tergoda untuk menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi.</p> <p>Lebih jauh, Polri juga harus lebih aktif dalam melibatkan masyarakat dalam upaya menciptakan keamanan, misalnya dengan mengembangkan konsep community policing, di mana polisi dan warga bekerja sama dalam menjaga lingkungan mereka. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan hubungan antara Polri dan publik dapat semakin membaik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.</p> <p>Sebelum revisi UU Polri dibahas dan disahkan oleh DPR RI, seharusnya para wakil rakyat terlebih dahulu menyerap aspirasi dari berbagai kalangan, khususnya akademisi dan masyarakat sipil. Menjadikan judicial review sebagai solusi akhir atas kontroversi yang muncul setelah undang-undang disahkan bukanlah pendekatan yang ideal.</p> <p>Secara prosedural, mekanisme judicial review memang merupakan hak konstitusional yang dapat ditempuh oleh setiap warga negara, tetapi dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi (MK) sering kali hanya dijadikan sebagai tempat sampah konstitusional untuk mengoreksi produk regulasi yang sejak awal tidak matang dalam proses pembentukannya. Oleh karena itu, revisi undang-undang yang menyangkut institusi penting seperti Polri harus dilakukan dengan perencanaan yang matang serta melibatkan berbagai pihak agar tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari.</p> <p>Revisi UU Polri dan UU TNI yang dilakukan secara berdekatan menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Jika tujuan utama dari revisi ini adalah untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas tugas kepolisian, maka reformasi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada perluasan kewenangan. Polri harus tetap berpegang teguh pada paradigma Polisi Sipil yang profesional, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Reformasi sejati bukan sekadar menambah kekuasaan bagi kepolisian, tetapi lebih kepada membangun institusi yang akuntabel dan mampu mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat.</p> <hr /> <p><strong>*) Hikam Hulwanullah, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya</strong></p> <p>&nbsp;</p>

mengapa revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan secara berdekatan? Apakah ada urgensi yang mendesak atau justru terdapat tendensi tertentu

Ada Apa di Balik Revisi UU Polri?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/U2mUTtobPRaXjUh3ZtkNRTR942Gg6wsge9iPy9nj-2817110347.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani menutup masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, pihaknya belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Ia menyebut, draf RUU Polri yang beredar di media sosial bukan draf resmi.</p> <p>"Surpres (RUU Polri), saya tegaskan sampai saat ini belum diterima pimpinan DPR. Jadi yang beredar di publik atau beredar di masyarakat itu bukan Surpres resmi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3).</p> <p>Puan juga menegaskan, daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Polri yang beredar saat ini bukan draf resmi. Sebab, pimpinan DPR hingga saat ini belum menerima Surpres terkait RUU tersebut.&nbsp;</p> <p>"Jadi kami pimpinan DPR belum menerima Surpres tersebut. Jadi kalau sudah ada DIM yang beredar itu bukan DIM resmi," ujar Puan.</p> <p>Adapun, DPR baru menerima Surpres terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Hal itu disampaikan Puan dalam penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 hari ini.<br />&nbsp;<br />Surpres bernomor R19/Pres/03/2025 terkait penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas RKUHAP. Surpres mengenai RUU KUHAP tersebut akan ditindaklanjuti oleh Komisi III DPR, sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku.</p> <p>Puan menekankan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahas RKUHAP akan diputuskan pada masa persidangan selanjutnya. Sehingga, akan dibahas setelah masa reses mulai besok, 26 Maret hingga 16 April 2025.</p> <p>"Ini merupakan domain atau tupoksi Komisi III. Namun baru kami akan putuskan nanti sesudah pembukaan sidang yang akan datang," ujar Puan.</p> <p>Lebih lanjut, Puan menegaskan tidak ada tarik menarik antara Badan Legislasi (Baleg) dengan Komisi III DPR untuk membahas RKUHAP. Sebab, sampai saat ini memang belum ada keputusan AKD mana yang akan membahas RKUHAP, karena Surpres baru diterima sesaat sebelum DPR memasuki masa reses.</p> <p>"Tidak ada tarik menarik, baru diterima suratnya. Jadi memang karena ini sudah tutup masa sidang, dan kemudian baru diterima suratnya, karenanya kami baru membacakan,&rdquo; pungkasnya.</p>

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa draf RUU Polri yang beredar bukan draf resmi dan Surpres belum diterima.

DPR Belum Terima Surpres RUU Polri, Puan: Draf yang Beredar Bukan Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/royke-hingga-boy-rafli-ini-daftar-rotasi-para-jenderal-di-polri_c_235443.jpg" alt="Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16"><strong>JawaPos.com</strong> - Penolakan publik atas perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disahkan DPR RI, pada Kamis (20/3) masih belum reda. Namun, wacana pembahasan RUU Polri pun kini menjadi perbincangan hangat yang akan dibahas Komisi III DPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">RUU Polri termasuk ke dalam Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR. Pembahasannya sudah dilakukan sejak 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting khawatir revisi UU Polri berpotensi menjadikan Korps Bhayangkara lembaga super body. Hal itu tercermin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang saat ini diisi dari Kepolisian.</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015802884/bareskrim-polri-sambangi-kantor-tempo-selidiki-teror-kiriman-kepala-babi">Bareskrim Polri Sambangi Kantor Tempo Selidiki Teror Kiriman Kepala Babi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">"Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri-nya polisi, Sekjen-nya polisi, Wakil Menteri-nya juga keluarga polisi. Nah jadi kalau seperti itu sama, STPDN atau sekolah tinggi pemerintah dalam negeri bubarkan saja. Biar semua dari kepolisian. Ya kan?," kata Selamat Ginting dalam siniar&nbsp;YouTube Abraham Samad Speak Up bertajuk 'Selamat Ginting: RUU Polri Berbahaya Jadi Lembaga Superbody. Darurat RUU Polri &amp; RUU TNI', dikutip Minggu (23/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Ginting menjelaskan, polisi bukan militer, melainkan sipil yang dipersenjatai. Tapi bukan untuk membunuh, melainkan untuk melumpuhkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">"Tugas polisi itu apa si? Antara lain Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, bukan keamanan secara keseluruhan, karena namanya keamanan itu ada keamanan insani individu, keamanan keluarga, keamanan masyarakat atau keamanan publik, nah polisi disitu," tegas Ginting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">"Sebagaimana Pasal 30 UUD 45, dan UU Polri tahun 2002 harus dibatasi. Bukan keamanan dalam arti luas, bahaya, jadi ancaman kebebasan sipil dan demokrasi Indonesia," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">Karena itu, alumnus Universitas Mercubuana (UMB) itu menekankan DPR RI tidak biaa menerjemahkan kewenangan tugas Polri dalam arti luas. Ia menegaskan, harus ada batasan tugas Polri yang hanya pada sektor keamanan sipil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto" data-removefontsize="true" data-originalcomputedfontsize="16">"Bagaimana mungkin misalnya Pokja di DPR membuat draf UU tentang Polisi, menerjemahkan keamanan secara luas, itu itu saja sudah salah. Padahal namanya keamanan itu tadi ada juga keamanan dalam negeri. Itu lebih luas dari keamanan Kamtibmas, ada keamanan nasional, ada keamanan negara," pungkasnya.</div>

Wacana pembahasan RUU Polri pun kini menjadi perbincangan hangat yang akan dibahas Komisi III DPR RI.

Setelah RUU TNI, RUU Polri Akan Dibahas DPR yang Dikhawatirkan jadikan Lembaga Superbody

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/simak-nih-pengakuan-djarot-kepada-polisi-usai-diusir-dari-masjid_m_123438.jpeg" alt="Djarot Syaiful Hidayat" width="100%">
<figcaption>Djarot Syaiful Hidayat</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengingatkan, revisi Undang-Undang TNI dan UU Polri jangan sampai mengembalikan Indonesia ke masa seperti Orde Baru (Orba). Ia menekankan, partainya akan mengawal revisi dua UU tersebut agar tidak mengancam demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sampai ya perubahan di UU TNI dan Polri itu kembali lagi ke sistem pemerintahan yang otoriter, nanti jangan-jangan menjadi neo Orba. Karena terutama di UU Polri, itu Polri mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa. Ini perlu didalami," kata Djarot kepada wartawan, Minggu (28/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyatakan, tidak hanya PDIP yang berkepentingan mengawal revisi UU TNI dan Polri. Tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan hanya PDIP saja yang berkepentingan, tapi juga seluruh bangsa Indonesia tentunya berkepentingan. Kita tidak ingin sekali lagi kembali ke sistem pemerintahan yang otoriterian," ucap Djarot.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Entah itu otoriterian yang soft, lunak dengan cara melegalkan sumber kekuasaan, melalui rekayasa konstitusi, maupun yang hard atau keras. Jadi pemerintahan yang keras itu yg kita alami masa orba," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/politik/014660952/ada-indikasi-jokowi-cawe-cawe-lagi-lewat-penyaluran-bansos-di-pilkada-2024-djarot-saiful-hidayat-basa-jawane-cetho-welo-welo-gamblang-banget">Ada Indikasi Jokowi Cawe-cawe Lagi Lewat Penyaluran Bansos di Pilkada 2024, Djarot Saiful Hidayat: Basa Jawane Cetho Welo Welo! Gamblang Banget!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, revisi UU TNI dan Polri menjadi kekhawatiran banyak pihak, lantaran dianggap berpotensi memundurkan agenda reformasi. Masyarakat sipil dan berbagai organisasi mendorong agar revisi dua UU tersebut diarahkan pada profesionalisme.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini setelah DPR menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli lalu. Sehingga, DPR akan membahas revisi UU TNI dan Polri bersama pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Jangan sampai ya perubahan di UU TNI dan Polri itu kembali lagi ke sistem pemerintahan yang otoriter, nanti jangan-jangan menjadi neo Orba.

PDIP Ingatkan Revisi UU TNI dan Polri Tak Mengarah ke Neo Orba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/IMG_4924JPG-4043325568.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Revisi Undang-Undang (RUU) Polri bisa mengganggu kinerja lembaga antirasuah. Pasalnya, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa Polri bisa&nbsp;mengawasi dan membina teknis penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di kementerian/lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, independensi KPK sudah tidak bisa diganggung gugat. Meski berada di bawah kekuasaan eksekutif, KPK bekerja secara profesional dan independen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satu hal yang tidak bisa diganggu adalah persoalan independensi KPK sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU KPK," kata Alex dikonfirmasi, Selasa (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014722444/pelatihan-fesyen-design-digelar-buat-kreativitas-peserta-dalam-pemilihan-bahan-dan-warna">Pelatihan Fesyen Design Digelar Buat Kreativitas Peserta dalam Pemilihan Bahan dan Warna</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK dua periode ini menegaskan, indepensi KPK itu salah satunya terkait rekrutmen penyelidik dan penyidik. Ia menegaskan, KPK bisa mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hanya dalam pelatihannya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) lain, bisa Polri atau Kejaksaan Agung," tegas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, KPK tidak perlu meminta restu dari lembaga lain untuk mengangkat penyelidik dan penyidik. Bahkan, KPK yang justru diberi wewenang mengawasi kinerja APH lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam penanganan perkara korupsi justru KPK yang oleh UU diberi kewenangan untuk mengawasi kinerja APH lain," ucap Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Alex mengingatkan untuk tidak membolak-balikan aturan yang ada saat ini. "Jadi jangan dibolak balik," pungkas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014722385/dijuluki-sat-set-4-zodiak-ini-terkenal-karena-kecerdasan-dan-kecepatannya-dalam-berpikir">Dijuluki Sat Set, 4 Zodiak Ini Terkenal karena Kecerdasan dan Kecepatannya dalam Berpikir</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur sebelumnya menyatakan bahwa peran Polri ke depan akan memiliki kekuatan atau kewenangan yang luar biasa. Menurutnya, Polri dapat melakukan intervensi mulai dari tahap rekrutmen Penyelidik dan Penyidik KPK sampai dengan pelaksanaan tugas dari KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, PPNS yang tidak dipersyaratkan juga perlu persetujuan pelimpahan perkara, salah satunya Penyidik Lingkungan Hidup.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pada tahap rekrutmen, kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi pengangkatan untuk penyidik pegawai negeri sipil dan/atau penyidik lain yang ditetapkan oleh UU sebelum diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf n Revisi UU Kepolisian,&rdquo; ucap Isnur, Minggu (2/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Hal itu dinilai berpotensi membuat KPK semakin lemah. Sebab dalam mengangkat penyidiknya, KPK perlu mendapat rekomendasi pengangkatan dari kepolisian.</div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Revisi Undang-Undang (RUU) Polri bisa mengganggu kinerja lembaga antirasuah.

KPK Tak Ingin Revisi UU Polri Ganggu Independensi Kerja Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/rahmat-imran-disebut-sebagai-salah-satu-dalang-penyerangan-kantor-lbh_m_157947.jpeg" alt="Ketua YLBHI bidang advokasi Muhammad Isnur." width="100%">
<figcaption>Ketua YLBHI bidang advokasi Muhammad Isnur.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua LBH-YLBHI Muhammad Isnur menyebut bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia luput terhadap aturan pengawasan Polri. Padahal, di sisi lain RUU itu mengatur perluasan kewenangan polri.</p> <div dir="auto">Menurutnya, selama ini fungsi pengawasan terhadap Polri masih bekerja kurang baik. "Soal pengawasan (terhadap Polri) kita gak melihat problem pengawasan yang lemah itu mewujud di undang-undang ini," ujarnya kepada wartawan, Minggu (2/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mencontohkan kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan di dalam internal polri, seperti mantan Kadiv Propam Mabes Polri Ferdy Sambo terkait pembunuhan hingga mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa soal narkoba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014717475/bahlil-janji-beri-pbnu-konsesi-tambang-batu-bara-raksasa-tak-lama-lagi-saya-akan-teken-iup">Bahlil Janji Beri PBNU Konsesi Tambang Batu Bara Raksasa: Tak Lama Lagi Saya Akan Teken IUP</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di kasus Sambo bagaimana justru internal melakukan tindakan yang luar biasa berbahaya. Di kasus misalnya Teddy Minahasa, di kasus yang banyak sekali," tegas Isnur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi harusnya penguatan pengawasan. Bukan bagaimana sekarang internal yang kurang efektif melakukan pengawasan diteruskan. Sekarang tidak ada penguatan kompolnas di sana," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, wacana RUU Polri tersebut mendapat respons dari sejumlah pihak. Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai RUU itu melengkapi problematika sebelumnya, yakni RUU Penyiaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014717469/sunpride-pecahkan-rekor-muri-untuk-pajangan-pisang-terbanyak">Sunpride Pecahkan Rekor MURI untuk Pajangan Pisang Terbanyak</a></strong>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, dua RUU tersebut menunjukkan bahwa negara tengah menguatkan dan memperluas kewenangannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Sementara masyarakat sipilnya dilemahkan. Salah satunya lewat RUU Penyiaran,&rdquo; cetusnya.&nbsp;</div>

Muhammad Isnur menyebut bahwa RUU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia luput terhadap aturan pengawasan Polri.

RUU Polri Perluas Wewenang Polisi tapi Tak Perkuat Pengawasan, YLBHI Singgung Kasus Sambo hingga Teddy Minahasa

RUU Polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU Polri

Berita Terkini