<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/IMG-20250916-WA0008-2450529579.jpg" alt="Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menggelar audiensi dengan para mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menggelar audiensi dengan para mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menggelar audiensi dengan para mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Parlemen menyerap aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan, keterbukaan menjadi kunci dalam proses dialog ini. Oleh karena itu, penting digelar Focus Group Discussion (FGD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, setiap pendapat dari mahasiswa tetap bernilai karena mencerminkan keberagaman cara pandang masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itulah Pancasila yang universal, luas, dan menjadi milik bangsa kita. Pandangan yang muncul dari mahasiswa adalah bentuk nyata bagaimana Pancasila dihayati secara beragam," kata Bob Hasan, Selasa (16/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baleg DPR mendapat banyak masukan dari mahasiswa tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini gambaran bahwa anak-anak hari ini ingin Pancasila yang relevan dengan realitas mereka. Tapi tentu juga penting untuk memahami landasan filosofis, sejarah, dan sosiologisnya," ucap Bob.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016581537/nasa-blokir-warga-tiongkok-dari-program-antariksa-persaingan-luar-angkasa-kian-memanas">NASA Blokir Warga Tiongkok dari Program Antariksa, Persaingan Luar Angkasa Kian Memanas</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mahasiswa menyampaikan pandangan berdasarkan apa yang mereka lihat, bahkan dari media sosial. Mereka melakukan klarifikasi, dan ini mencerminkan karakteristik masyarakat Pancasila yang berbeda dengan negara lain," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Edi Subowo menambahkan, penting melibatkan mahasiswa dalam pembentukan kebijakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mahasiswa sangat antusias dan masukan-masukannya sangat positif. Bahkan mereka berharap forum-forum seperti ini lebih sering hadir di kampus," kata Edi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">ia menilai forum diskusi ini menjadi ruang penting untuk mengembalikan fokus pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kebangsaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau terkait dengan nilai-nilai Pancasila, memang semenjak reformasi itu sudah bergeser. Karena itu kita harus fokus kembali untuk memasukkannya dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkas Edi.</div>

Baleg DPR RI menyerap aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP).

Gelar FGD dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel, Baleg Tampung Aspirasi Soal RUU Pembinaan Ideologi Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PEMBUATAN-PATUNG-GARUDA-PANCASILA-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pengerajin mengecat miniatur burung garuda di Kawasan Halim, Jakarta, Jumat (9/8/2019). Jelang HUT Kemerdekaan RI ke-74 jumlah pesanan Patung burung garuda pancasila naik hingga 25 persen, Patung tersebut dijual dengan harga Rp50 ribu - Rp1,5 juta tergan" width="100%">
<figcaption>Pengerajin mengecat miniatur burung garuda di Kawasan Halim, Jakarta, Jumat (9/8/2019). Jelang HUT Kemerdekaan RI ke-74 jumlah pesanan Patung burung garuda pancasila naik hingga 25 persen, Patung tersebut dijual dengan harga Rp50 ribu - Rp1,5 juta tergan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus ditanamkan dan diamalkan oleh setiap warga negara. Karenanya, perlu regulasi khusus yang menjadi payung hukum bagi pembinaan ideologi Pancasila yang berkesinambungan untuk  perkuat nasionalisme.  Menanggapi hal itu, Guru Besar Fakultas Universitas Padjadjaran (Unpad) Romli Atmasasmita mendukung pengaturan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) diatur daalam Undang-Undang (UU).  Romli mengatakan, pembinaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara penting untuk dilakukan bagi setiap warga negara, aparatur negara hingga pemerintah. Pengaturan PIP dalam UU nantinya lebih mengatur koridor pengamalan nilai-nilai Pancasila.  "Apalagi Pancasila adalah sumber dari segala hukum. Pembinaan Ideologi Pancasila itu penting untuk diatur dalam UU," kata Romli kepada wartawan, Jumat (10/7).  Menurut Romli, pengaturan PIP dalam UU harus memastikan untuk pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila agar tidak berpengaruh dari konflik pemikiran liberalisme dan marxisme, serta pengaruh kolonialisme yang antinasionalisme.  "Sehingga hukum yang akan diterapkan berdasarkan nilai Pancasila adalah yang mengutamakan perdamaian, musyawarah serta berbasis hukum adat," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OFdFLNRMpKk  https://www.youtube.com/watch?v=m18u_GdhvAc  https://www.youtube.com/watch?v=WrXe3krii-s

Perkuat Nasionalisme, PIP Penting Diatur Dalam UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Syarief-Hasan-ke-Sukabumi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan meminta presiden untuk secara tegas mengumumkan kepada masyarakat bahwa pemerintah menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Bukan malah menggantinya dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).  "Dengan adanya penolakan secara tegas itu maka RUU HIP tidak lagi dibahas bersama DPR,” kata Syarief Hasan usai bertemu Walikota Sukabumi Achmad Fahmi di Rumah Dinas Walikota, Sukabumi, Rabu malam (8/7).  Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi salah satu topik pembicaraan antara Wakil Ketua MPR dengan Wali Kota Sukabumi.  Syarief Hasan mengungkapkan, Wali Kota Sukabumi melaporkan bahwa setiap hari selalu ada demo dari berbagai unsur di masyarakat yang menolak RUU HIP.  “Saya menjelaskan kepada Wali Kota Sukabumi tentang perkembangan RUU HIP di Jakarta. Saya juga menjelaskan sedikit tentang pertemuan Pimpinan MPR hari ini dengan Presiden di Istana Bogor. Dalam pertemuan dengan presiden juga disinggung soal RUU HIP ini,” tutur Syarief Hasan.  Menurut Syarief Hasan, RUU HIP telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Bahkan menumbuhkan kembali polarisasi. Sebab banyak juga kalangan masyarakat yang menolak RUU HIP.  “Saya melihat RUU HIP ini justru menimbulkan polarisasi di masyarakat. Tentu kondisi seperti ini tidak baik. Karena itu, pemerintah harus mengakhiri kontroversi RUU HIP ini. Lebih baik perhatian kita curahkan pada persoalan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini,” katanya.  Syarief juga menyampaikan, persoalan RUU HIP ini kepada Presiden dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan Presiden di Istana Bogor, Rabu (8/7).  “Pada dasarnya kita mendorong RUU HIP ini ditolak saja. Saya minta presiden untuk menyuarakan penolakan itu. Tetapi Presiden menjawab masih akan mengkaji dan akan mengumumkan keputusan pemerintah pada tanggal 22 Juli nanti,” jelas politisi Partai Demokrat ini.  Pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 untuk merespons RUU HIP. Pilihan sikap pemerintah bisa dalam bentuk tidak mengeluarkan Surpres untuk pembahasan hingga batas waktu 20 Juli (60 hari), mengembalikan kepada DPR karena adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat, atau menyusun DIM yang mencoret semua materi RUU yang menjadi keberatan berbagai elemen masyarakat.  “Tetapi saya menyarankan dan minta kepada Presiden untuk secara tegas menolak RUU HIP. Kita menunggu respons dari presiden sampai tanggal 22 Juli. Kalau tidak ada respons dari pemerintah, artinya RUU HIP itu gugur,” ucap Syarief.  Selain RUU HIP, pertemuan silaturahmi Wakil Ketua MPR dengan Wali Kota Sukabumi juga membahas topik-topik lainnya, seperti soal perkembangan kota Sukabumi, wacana perubahan UUD NRI Tahun 1945, dan prestasi kota Sukabumi sebagai zona biru di era pandemi Covid-19.  Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menyebutkan, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin baru saja (Rabu pagi, 8/7) melakukan kunjungan kerja di Sukabumi memberikan apresiasi kepada kota Sukabumi sebagai zona biru di masa pandemi Covid-19 ini.

Wakil Ketua MPR Desak Jokowi Beri Pernyataan Tegas Tolak RUU HIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/di-kediri-ada-kampung-kebangsaan-kepala-bpip-indahnya-indonesia_m_.jpg" alt="Plt Ketua BPIP saat berkunjung ke Kampung Kebangsaan di Kediri, Jawa Timur, kemarin." width="100%">
<figcaption>Plt Ketua BPIP saat berkunjung ke Kampung Kebangsaan di Kediri, Jawa Timur, kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana pembentukan Rancangan Undang Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) sebagai payung hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendapat sorotan banyak pihak. Tak terkecuali dari kalangan akademisi.  Direktur Pusat Kajian Pancaila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menyatakan, pembentukan RUU PIP itu sebagai payung hukum BPIP itu sejatinya untuk perkuat Pancasila.  Dijelaskan Bayu, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, perlu pembinaan atau kegiatan untuk menanamkan serta menjaga nilai-nilai Pancasila agar ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen masyarakat, di dalamnya termasuk pejabat negara.  Karena selama ini, lanjut Budi, pengaturan mengenai pembinaan ideologi Pancasila diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Disitulah penting untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi BPIP sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan serta penguatan Pancasila sebagai ideologi negara.  "Tetap ada peluang pengaturannya ditingkatkan menjadi Undang Undang,"  kata Bayu dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (8/7).  Lebih lanjut Bayu menjelaskan, bila nantinya BPIP memiliki payung hukum berupa UU PIP, maka yang harus ditekankan adalah agar tidak ada upaya untuk memberikan tafsir tunggal terhadap nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati rumusannya oleh para pendiri bangsa.  "Pancasila sudah final. Sementara kegiatan pembinaannya harus dilakukan secara berkesinambungan," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_FksDI1ESzk  https://www.youtube.com/watch?v=Rnq-ctsPTFo  https://www.youtube.com/watch?v=iuTxQaTq2Q8

Puskapsi: RUU PIP Bisa Jadi Payung Hukum BPIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Ahmad-Basarah-Malang.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Ahmad Bsarah" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Ahmad Bsarah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, menanggapi terkait polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Sedari awal, PDIP disebutnya ingin agar RUU HIP bisa mengatur tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).  "Menginginkan hadirnya suatu undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum yang dapat mengatur wewenang, tugas, dan fungsi BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi bangsa," ujar Basarah dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (27/6).  Oleh karena itu, PDIP menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Kemudian materi muatan hukumnya hanya mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan tentang pembinaan ideologi Pancasila.  "Tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum undang-undang karena Pancasila sebagai sebuah norma dasar (grundnorm) yang mengandung nilai-nilai falsafah dasar negara bersifat meta-legal dan tidak dapat diturunkan derajat hukumnya menjadi norma hukum," katanya.  "Apalagi mengatur legalitas Pancasila dalam sebuah hirarki norma hukum apapun, karena sebagai sumber dari segala sumber pembentukan hukum, tidak mungkin legalitas Pancasila dilegalisir oleh sebuah peraturan perundang-undangan apapun," imbuhnya.  PDIP berpandangan jika tugas pembinaan ideologi bangsa itu diatur dalam payung hukum undang-undang, maka baik pengaturan atau pembentukan norma hukumnya maupun spektrum pengawasannya akan lebih luas dan representatif karena melibatkan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat serta melibatkan partisipasi masyarakat luas. Jika dibandingkan hanya diatur dalam payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) yang hanya bersifat politik hukum dan diskresi Presiden.  "Cara pengaturan lewat undang-undang seperti ini diharapkan dapat menghindarkan diri dari praktik pembinaan ideologi Pancasila di era Orde Baru yang bersifat top down dan indoktrinatif tanpa ruang partisipasi masyarakat luas," ungkapnya.  Bahwa dalam proses dan hasil sementara draft RUU HIP oleh Baleg DPR RI dinilai terdapat kekeliruan dan kekurangan harusnya dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena banyak anggota fraksi partai politik di dalam pembahasan RUU HIP di Baleg DPR RI yang juga harus kita hormati hak bicara dan hak suaranya.  Untuk itu, tugas semua adalah mendengarkan dan menindaklanjuti kritik, saran dan pendapat masyarakat luas, termasuk dari MUI, PBNU, Muhammadiyah, Purnawiraan TNI/Polri dan lain sebagainya. Itu demi perbaikan dan hadirnya sebuah RUU yang memang bukan hanya memenuhi azas legalitas formal. Tetapi juga memenuhi azas legitimasi dari masyarakat luas serta memenuhi kebutuhan hukum yang kokoh bagi tugas dan pembinaan ideologi bangsa.  PDIP menghormati sikap pemerintah yang telah menunda pembahasan RUU HIP ini, dan saat ini adalah momentum yang baik bagi semua pihak untuk saling mendengarkan dan bermusyawarah untuk sampai kepada permufakatan yang arif dan bijaksana.  "Yang didasarkan pada satu semangat menjaga dan melestarikan Pancasila warisan para Pendiri Bangsa kepada anak cucu kita agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri kokoh sepanjang masa," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XYYOimpmX78  https://www.youtube.com/watch?v=Ttt6j0l4nrc  https://www.youtube.com/watch?v=FTDuMDYXHio

PDIP Usul Nama RUU HIP Diganti dengan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila

ruu pip

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu pip

Berita Terkini

Gelar FGD dengan Mahasiswa UIN Sunan Ampel, Baleg Tampung Aspirasi Soal RUU Pembinaan Ideologi Pancasila

Perkuat Nasionalisme, PIP Penting Diatur Dalam UU

Wakil Ketua MPR Desak Jokowi Beri Pernyataan Tegas Tolak RUU HIP

Puskapsi: RUU PIP Bisa Jadi Payung Hukum BPIP

PDIP Usul Nama RUU HIP Diganti dengan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila

Download Aplikasi JawaPos.com