<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/hnw-mpr.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi perjuangan Ormas-Ormas Islam (seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) serta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).  Para ormas itu menyampaikan aspirasi dan koreksi khususnya terhadap klaster Pendidikan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. HNW juga mendukung keputusan Pemerintah dan DPR RI yang mengakomodasi tuntutan tersebut dengan mencabut klaster Pendidikan dari RUU Omnibuslaw Cipta Kerja.  "Apalagi salah satu pasalnya memuat ketentuan “pasal karet” yang dapat mengkriminalisasi penyelenggara madrasah atau pesantren," ujar HNW kepada JawaPos.com. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/09/2020/hnw-pencabutan-klaster-pendidikan-bukti-ruu-ciptaker-bermasalah/">HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah</a></li> </ul> Menurut HNW, hilangnya ketentuan tersebut sebagai konsekuensi logis dari dicabutnya Klaster Pendidikan di RUU Ciptaker, yang merupakan hasil perjuangan pihak-pihak dari luar dan dalam parlemen.  “Dari luar parlemen ada sejumlah ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU, sedangkan dari dalam parlemen, ada Anggota Badan Legislasi FPKS Dr Mulyanto dan Wakil Ketua Komisi X dari FPKS Dr Abdul Fikri Faqih yang sangat keras menyuarakan agar klaster pendidikan didrop dari RUU Ciptaker,” ujar Hidayat melalui siaran press pada Ahad (27/9).  Pencabutan klaster pendidikan dari RUU Ciptaker membuktikan bahwa penyusunan dan materi Omnibus Law RUU Ciptakerja banyak mengandung masalah, karenanya mengundang begitu banyak kritik dan penolakan, baik dari internal DPR maupun dari luar DPR.  Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu pun menunjukan contoh kasus, sejumlah ketentuan dalam Klaster Pendidikan RUU Ciptaker yang mengubah beberapa pasal dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang menjadi masalah. Yakni berbagai ketentuan yang kentara sekali bernuansa liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi pendidikan.  "Itu semua jelas tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia Merdeka, dan amanat UUD NRI 1945," katanya.  Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengungkapkan, penarikan klaster pendidikan dalam RUU Ciptaker itu memang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan DPR. Apalagi  RUU itu telah menghadirkan kekhawatiran yang meluas, hingga  kalangan pendidikan keagamaan (Islam) banyak yang resah, karena ada spirit sekulerisasi, liberalisasi dan materialisme dalam RUU tersebut, yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) UUD NRI 1945.  Misalnya, klaster pendidikan dalam RUU Ciptaker itu menghapus keberadaan dan peran lembaga “Raudhatul Athfal”, lembaga pendidikan keagamaan untuk anak-anak. Pencabutan itu diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Klaster Pendidikan Omnibus Law RUU Ciptaker. Selain itu, beberapa ketentuannya juga berbau pasal karet yang bisa “melar” hingga membahayakan lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren dan para pengelolanya.  Padahal Menurut HNW, sesuai ketentuan UU, baik UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) maupun UU Pesantren, maka  madrasah maupun pesantren termasuk dalam kategori lembaga pendidikan formal maupun non formal yang dikelola masyarakat. Hal ini menjadi masalah ketika diatur dalam aturan RUU Ciptaker dengan konsep omnibus law yang menjadi UU induk yang mencakup seluruh yang terkait dengan Pendidikan, baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di bawah Kementerian Agama.  Pasalnya, Klaster Pendidikan dalam RUU Ciptaker menghadirkan ketentuan pada Pasal 71 dan Pasal 62 ayat (1), yang bermuatan pengaturan “pasal karet” dan bisa mengancam sanksi hukum pidana selama-lamanya 10 tahun, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1 Miliar, bagi penyelenggara lembaga pendidikan formal dan non formal yang belum memiliki izin.  HNW mengkhawatirkan, apabila diatur dalam Omnibus Law, maka ketentuan itu akan berlaku umum sehingga bisa menyasar lembaga pendidikan formal maupun non formal yang berada di bawah Kementrian Agama yaitu pesantren atau  madrasah, serta para penyelenggaranya (Kiai dan Ustadz ), yag sebenarnya sudah memilik UU secara khusus, yakni UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.  “Padahal pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal atau non formal, sudah punya aturan tersendiri, dalam UU yang bersifat lex specialis, yaitu UU Pesantren," ujarnya.  UU tersebut, lanjut HNW, tidak mencantumkan sanksi hukuman pidana atau denda. Jadi wajar bila banyak pihak dikalangan Pesantren dan Madrasah yang resah akibat adanya pasal karet seperti itu, yang potensial jadi ancaman terhadap Pesantren, Madrasah dan para Pengelolanya.  Lebih lanjut, HNW juga menjelaskan, pada Rapat Kerja terakhir Komisi VIII dengan Menteri Agama, dirinya juga sudah menyampaikan secara langsung kepada Menag Fachrul Razi agar ikut aktif menyuarakan keresahan Pesantren dan Umat, ikut mengkoreksi, baik dengan mengusulkan pencabutan klaster Pendidikan dari Omnibus Law RUU Ciptaker.  "Bahwa Lembaga Pendidikan Keagamaan formal maupun non formal hanya merujuk kepada UU Pesantren, dan agar Pesantren tidak diatur dalam pasal karet seperti dalam klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja yang bisa multi tafsir dan dipakai untuk mengkriminalisasi Pesantren atau Madrasah dan Para Pengelolanya.  Karenanya HNW bersyukur, bahwa klaster Pendidikan dalam RUU Ciptaker disepakati untuk dicabut oleh Pemerintah dan Baleg DPR. Dan dengan dicabutnya klaster pendidikan dari RUU Ciptaker ini, maka  pasal karet yang bisa menyasar Pesantren dan para Pengelolanya, otomatis ikut dicabut.  Dengan demikian, aturan soal pendidikan umum dan pendidikan agama kembali kepada UU lex specialis-nya masing2, seperti UU Sisdiknas dan UU Pesantren, yang terbukti lebih baik, dan lebih sesuai dengan semangat reformasi dan konstitusi.  “Dengan demikian, akan amanlah lembaga pendidikan Agama dan penyelenggaranya (yakni para Kiai dan Ustadz) dari kemungkinan tersasar intervensi dan ancaman sanksi, akibat adanya “pasal karet” dalam Klaster Pendidikan RUU Ciptaker. Alhamdulillah!” pungkas HNW.

HNW Bersyukur, Pasal Pembuat Resah Pesantren dalam RUU Cipker Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hadiri-istighotsah-maruf-amin-singgung-tantangan-santri-milenial_m_.jpg" alt="Ratusan Ribu Santri menghadiri Istigosah Kubro yang digelar di GOR Delta Sidoarjo 28/10/2018, Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2018.((Boy Slamet/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ratusan Ribu Santri menghadiri Istigosah Kubro yang digelar di GOR Delta Sidoarjo 28/10/2018, Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2018.((Boy Slamet/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengasuh, pengelola, dan orang-orang yang selama ini mengabdikan dirinya di pondok pesantren begitu gembira. Kini pesantren sudah mendapat pengakuan besar dari negara, seiring dengan disahkannya UU Pesantren.  Kehadiran UU Pesantren bakal menjadi kado istimewa pada peringatan Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober mendatang. Apresiasi dengan kegembiraan atas UU Pesantren itu dilontarkan oleh Gus Jauharul Maknun, pengasuh Pondok Pesantren Al Aly Kalitidu Bojonegoro, Jawa Timur.  Gus Jauharul menyebut, UU Pesantran bisa menjadi dasar bagi negara untuk memberikan perhatian lebih besar kepada pesantren. Kehadiran negara akan semakin terasa bagi kalangan pesantren. Baik bagi santri maupun pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan.  “Hari Santri tahun ini akan semakin istimewa karena mendapat kado istimewa. UU Pesantren menjadikan pondok memiliki payung hukum yang lebih kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia,” kata Gus Jauharul kepada JawaPos.com, Jumat (27/9).  Gus Jauharul menambahkan, pesantren merupakan lembaga pendidikan asli Indonesia yang khas. Lembaga pendidikan itu memiliki karakter yang unik dan mengandung nilai-nilai unik keislaman ala Nusantara. Kekhasan, karakter, dan nilai-nilai pesantren ini diharapkan semakin kuat seiring telah disahkannya UU Pesantren.  “Kami yakin dengan hadirnya UU ini negara semakin hadir untuk pesantren. Para pengasuh pesantren pun akan mempunyai tambahan motivasi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pesantren guna menghasilkan alumni yang berwawasan luas dan beriman kuat,” jelas dia.  Menurut dia, para santri yang menjadi anggota DPR seperti dari Fraksi PPP yang sejak 2013 menginsiasi UU Pesantren perlu diapresiasi. "Saya yakin untuk mengegolkan UU ini penuh dengan rintangan, namun bertahun-tahun mereka bertahan sehingga UU Pesantren akhirnya disahkan.”

UU Pesantren Akan Jadi Kado Istimewa Hari Santri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pondok-Pesantren-Tazkia-Jawa-Pos-Photo-2.jpg" alt="Pondok Pesantren Tazkia." width="100%">
<figcaption>Pondok Pesantren Tazkia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengesahan RUU Pesantren oleh DPR mendapat respons positif dari pengelola pendidikan Islam. Dengan adanya UU itu pengembangan pesantren bisa lebih baik pada masa mendatang.  Optimisme itu diungkapkan oleh Pengurus Pusat Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (MADANI). "Terima kasih kepada semua pihak, terutama pada PPP (Partai Parsatuan Pembangunan) yang dari awal sudah menginsiasi dan mengawal UU Pesantren," ujar Ketua Umum PP Madani Idy Muzayyad di Jakarta, Rabu (25/9).  Idy berharap, dengan adanya UU Pesantren ini kementerian terkait dapat segera mengimplementasikannya. Supaya, manfaat dari UU tersebut dapat dirasakan langsung oleh kalangan pesantren. Bahkan pesantren yang notabene juga bergerak di bidang pesantren mendapat pengakuan dan perhatian lebih besar dari negara.  "Negara berkewajiban memberikan dukungan, baik menyangkut sarana prasarana maupun pembinaan terhadap sistem di dalam pesantren," ungkap Idy. Selama ini persantren terbukti menjadi salah satu pilar utama pendidikan di Indonesia. Pesantren mampu ikut membentuk karakter bangsa yang kuat.  “Banyak SDM yang dilahirkan pesantren mampu memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini. Diharapkan dengan disahkannya UU Pesantrean, lembaga pendidikan Islam ini makin banyak melahirkan kader berkualitas dan handal yang mampu bersaing di tingkat global.”

Pengelola Pesantren Menanti Perhatian Lebih dari Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rapat-Paripurna-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah (kedua kiri) dan Bambang Soesatyo (kiri) menerima tanggapan pemerintah dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) saat Rapat Paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Komple" width="100%">
<figcaption>Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah (kedua kiri) dan Bambang Soesatyo (kiri) menerima tanggapan pemerintah dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) saat Rapat Paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Komple</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren resmi disahkan pemerintah bersama DPR kemarin (24/9). Salah satu isu krusial dalam pembahasannya adalah soal dana abadi yang hasil pengelolaannya dibagikan ke pesantren. Namun, angkanya belum jelas.  Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsulrijal mengatakan, pihaknya pernah menyuarakan dana abadi pesantren. Besarannya sekitar Rp 5 triliun. Namun, nilai tersebut baru sebatas usul dan harus dibahas kembali antara pemerintah dan DPR. ’’Dana itu bukan uang cash yang kemudian dibagi-bagikan ke pesantren seperti dana abadi riset,’’ terang dia kepada Jawa Pos kemarin.  Dia menambahkan, dana abadi pesantren tidak dipegang Kementerian Agama. Pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. Karena APBN 2020 sudah disahkan, kemungkinan baru bisa diajukan kembali pada APBN 2021.  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menegaskan bahwa UU Pesantren pada intinya tidak mengintervensi kemandirian pesantren. Regulasi tersebut merupakan pengakuan pesantren sebagai bagian dari pendidikan nasional. Di dalamnya diatur tentang jaminan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan, dan lapangan pekerjaan bagi lulusan pesantren. ’’Memang ada dinamika selama pembahasan RUU Pesantren. Itu merupakan wujud dari sebuah demokrasi,’’ imbuhnya.  Saat dalam pembahasan, RUU Pesantren memang menuai penolakan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah pernah mengirimkan surat kepada DPR agar menunda pengesahan RUU tersebut. Alasannya, produk legislasi itu tidak mengakomodasi aspirasi seluruh ormas Islam serta dinamika pertumbuhan dan perkembangan pesantren. Mereka juga mengusulkan agar materi RUU Pesantren dimasukkan ke revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Kemarin Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menegaskan bahwa Muhammadiyah dan beberapa ormas Islam yang lain tetap menolak RUU itu disahkan. Dia menilai, pengesahan peraturan tersebut terkesan dipaksakan. Hal itu terlihat dari pembahasan. Seharusnya Komisi X DPR dilibatkan dalam pembahasan tersebut, bukan hanya Komisi VIII DPR. ’’Terlihat sekali siapa yang berkepentingan. Kan bisa disimpulkan,’’ tuturnya.  Mantan komisioner KPK itu menerangkan, pengesahan RUU Pesantren juga dikhawatirkan akan menyebabkan pemborosan anggaran. Sebab, dari aturan yang ada, bisa dibentuk kementerian yang mengurusi pesantren karena terpisah dari sistem pendidikan nasional. Karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya mengadakan pertemuan dengan ormas lainnya. Muhammadiyah dan ormas yang lain juga berancang-ancang untuk mengajukan judicial review terhadap UU baru tersebut.

Setelah RUU-nya Disahkan, Pesantren Bakal Terima Dana Abadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prabowo-pidato-indonesia-menang-bos-pks-di-dpr-bilang-begini_m_.jpg" alt="Ketua Fraksi PKS Jazuli Juweani mengapresiasi pidato" width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi PKS Jazuli Juweani mengapresiasi pidato</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) Islam diundang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) ke gedung DPR. Mereka hadir untuk menyampaikan aspirasi dan melaporkan isu-isu strategis terkait sejumlah RUU yang berkaitan dengan umat.  Dikatakan, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, forum itu bagian dari sinergisitas dan akuntabilitas Fraksi PKS dengan ormas-ormas Islam yang ada.  "PKS itu partainya umat, maka sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban Fraksi PKS di DPR untuk membangun sinergisitas dan akuntabilitas atas kerja-kerja PKS di parlemen khususnya terkait pembahasan sejumlah isu strategis RUU," kata Jazuli, Selasa (24/9).  Dalam forum itu, Jazuli juga memaparkan perjuangan Fraksi dalam RUU Pesantren, RUU KUHP, RUU Pertanahan, dan lain sebagainya. Meskipun, ada sejumlah usulan yang tidak atau belum terakomodasi sehingga fraksinya meminta penundaan pengesahan seperti RUU Pertanahan.  Jazuli juga menjelaskan, dalam RUU Pesantren yang akan disahkan dalam waktu dekat ini, fraksi sedari awal mengusulkan dan memastikan seluruh aspirasi ormas Islam agar semua jenis karakteristik pesantren masuk dan mendapat perhatian negara.  "Semuanya harus diperhatikan, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan. Alhamdulillah usulan pesantren "kitab kuning" model NU, pesantren "muadalah" model Gontor, atau model lainnya," katanya.  Dalam RUU KUHP, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, sejumlah pasal kesusilaan yang merupakan delik baru maupun perluasan dari KUHP saat ini berhasil diperjuangkan Fraksi PKS.  Selanjutnya, terkait RUU Pertanahan Fraksi PKS meminta penundaan pengesahan karena sejumlah ketentuan yang berpihak pada rakyat untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan belum kuat diakomodasi terutama kepada buruh tani, nelayan, UMKM. Termasuk di dalamnya percepatan pengakuan tanah hukum adat.  Sebaliknya atas nama investasi RUU cenderung berpihak pada pemodal dan swasta dalam penguasaan HGU, HGB, dan Hak Berjangka Waktu. Harapannya dengan pertemuan rutin dan reguler dengan ormas-ormas Islam ini Fraksi PKS berharap bukan saja menyerap aspirasi ormas dan tokoh umat tapi juga menyampaikan pertanggungjawaban atas amanah yang dititipkan kepada PKS.  "Ini karena PKS ini milik umat dan rakyat yang dinaungi ormas-ormas tersebut," pungkas Jazuli.

Bahas Sejumlah RUU, PKS Undang Ormas-Ormas Islam ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Gedung-DPR-.jpg" alt="Gedung MPR" width="100%">
<figcaption>Gedung MPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi VIII DPR melakukan rapat kerja bersama dengan Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin. Hal itu dilakukan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren. Dari rapat tersebut, Komisi VIII DPR dan pemerintah menyepakati RUU ini dilanjutkan ke rapat paripurna untuk selanjutnya disahkan menjadi UU. "Setuju RUU Pesantren dilanjutkan ke pengambilan keputusan tingkat II di paripurna sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ujar Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9). "Setuju," jawab peserta rapat. Dalam Raker tersebut ada sejumlah pasal yang menjadi perdebatan seperti Pasal 42 dan Pasal 49 yang ada dalam RUU Pesantren. Seperti pada pasal 42 yang menyebutkan: pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan. Menteri Agama, Lukman Hakim menginginkan supaya kata "dapat" dalam Pasal 42 tersebut dihapus. Sehingga akhirnya terjadi satu kesepakatan supaya kata "dapat' itu dihapus. "Sepakat Pasal 42 kata 'dapat' dicabut kemudian muncul kalimat pada 49 ayat 1 seperti yang sekarang," kata Ali. Selain itu, pemerintah juga menginginkan agar Pasal 49 terkait dana abadi pesantren dihapus karena keberadaan dana abadi itu akan menjadi beban bagi negara. Namun, Komisi VIII DPR tetap menginginkan adanya dana abadi tersebut. Setelah berdebatan panjang, akhirnya pemerintah dan Komisi VIII DPR sepakat adanya perubahan dalam Pasal 49 ayat 1 menjadi "pemerintah menyediakan dan mengeluarkan dana abadi pesantren bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan".‎

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Pesantren Dibawa ke Paripurna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemenhan-gelar-seminar-bareng-ulama-ini-kata-bos-pks-di-dpr_m_.jpg" alt="Ketua Fraksi Partai Keadlian Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengapresiasi, kehadiran alim ulama dan kiai dalam acara Seminar Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan Bela Negara di Banten." width="100%">
<figcaption>Ketua Fraksi Partai Keadlian Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengapresiasi, kehadiran alim ulama dan kiai dalam acara Seminar Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan Bela Negara di Banten.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Keadlian Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengapresiasi, kehadiran alim ulama dan kiai dalam acara Seminar Sosialisasi dan Evaluasi Kegiatan Bela Negara di Banten. Acara tersebut digelar oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). "Ini adalah bukti bahwa ulama, kiai, dan pesantren selalu terdepan dalam upaya bela negara sejak masa pra kemerdekaan hingga hari ini," tegas Anggota Komisi I DPR pada JawaPos.com. Menurut Anggota DPR Dapil Banten itu peran ulama, kiai dan santri sangat besar dan dominan dalam sejarah perjuangan bangsa. Karena itu melalui acara ini, pemerintah dan DPR berharap bisa mengokohkan mata rantai sejarah, bahwa yang memerdekakan Indonesia adalah ulama dan santri pejuang. "Mereka ada sebelum Indonesia merdeka dan terdepan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia," katanya.&nbsp; Sejak dulu, lanjut Jazuli, kecintaan ulama dan umat Islam pada&nbsp; NKRI tak perlu diragukan lagi. Termasuk lahirnya Pancasila dan Konstitusi yang merupakan hasil pemikiran, perenungan, dan istikhorohnya ulama. "Maka lahirlah kesadaran dalam konstitusi bahwa kemerdekaan Indonesia semata-mata atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Lalu lahirlah sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa dan empat sila lainnya senafas dengan nilai-nilai agama," paparnya.&nbsp; "Oleh karena itu, rasanya tidak berlebihan jika saya katakan ulama, kiai, dan santri merupakan tulang punggung kemerdekaan Republik Indonesia. Dan peran mereka hingga saat ini tidak pernah jeda meski tidak mendapatkan gaji dari negara," katanya.&nbsp;&nbsp; Atas dasar peran dan kontribusinya di atas, Jazuli yang juga merupakan Wakil Presiden Forum Parlemen Muslim Dunia ini berharap bangsa Indonesia terus menghormati dan memuliakan ulama. "Pemerintah terus menjadikan ulama sebagai suluh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendengarkan nasihat, aspirasi, bahkan kritik mereka dengan penuh hormat. Atas dasar itulah Fraksi PKS turut memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Pesantren di DPR," pungkas Jazuli. Diketahui, hadir dalam acara tersebut, Pejabat Direktorat Bela Negara Kemenhan, Kolonel Lily Limanovlava, Kabankesbangpol Pemprov Banten Ade Riyanto dan Kadiskominfo Sumardi. Turut hadir Tokoh Ulama Banten KH. Abdi Sumaithi. Seminar Bela Negara ini sendiri untuk pertama kali diselenggarakan di Provinsi Banten bertempat di D'Wiza Convention Hall, Serang Banten.&nbsp;

Kemenhan Gelar Seminar Bareng Ulama, Ini Kata Bos PKS di DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/janji-maruf-ke-ulama-anggarkan-rp-20-triliun-untuk-pesantren-di-apbn_m_.jpg" alt="Cawapres 01 Ma" width="100%">
<figcaption>Cawapres 01 Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin berjanji memperhatikan pendidikan pesantren. Dia mengusulkan anggaran Rp 10 triliun sampai Rp 20 triliun untuk pendidikan pesantren. Pernyataan itu disampaikan Ma'ruf saat menghadiri acara silaturahmi bersama alim ulama dan tokoh masyarakat Tanara di Pondok Pesantren An-Nawati, Tanara, Serang, Banten Selasa (19/2). "Itu sudah saya sampaikan sebelum saya ditunjuk sebagai cawapres," terang dia. Menurut dia, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 2.000 triliun lebih. Sebesar 20 persen diperuntukkan untuk pendidikan. 20 persen nominalnya sekitar Rp 400 triliun. "Apa tidak mungkin sekitar Rp 10 triliun sampai Rp 20 triliun bisa diperuntukan untuk pendidikan pesantren," kata dia. Mantan Rais Am PB NU itu mengatakan, Presiden Jokowi memberikan perhatian besar kepada pesantren, santri, dan ulama. Yang menetapkan hari santri adalah Jokowi. Itu berarti Jokowi cinta kepada santri dan ulama. Setelah ini akan disahkan RUU tentang Pesantren. Dengan peraturan baru itu, pesantren akan semakin mendapat perhatian. "Pesantren akan dapat dana dari APBN," ungkap mantan anggota DPR itu. Dia menegaskan bahwa Jokowi tidak hanya meminta dukungan ulama, tapi juga mengandeng ulama menjadi wakil presiden. Maka dia pun meminta masyarakat Banten mendukung pasalon Jokowi - Ma'ruf untuk meraih kemenangan pada pilpres 17 April mendatang.

Janji Ma'ruf ke Ulama, Anggarkan Rp 20 Triliun untuk Pesantren di APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/prihatin-lihat-kondisi-pesantren-maruf-amin-umumnya-jelek-jelek_m_.jpg" alt="Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma" width="100%">
<figcaption>Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma'ruf Amin menilai ulama memiliki tanggungjawab besar dalam memperjuangkan agama dan keutuhan bangsa. Selain itu, menyiapkan regenerasi untuk melanjutkan perjuangan pun tak boleh dilupakan. Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke Pesantren Bugen Al-Itqon, Semarang, Jawa Tengah, Senin (4/2). Di hadapan Pengasuh Pondok Pesantren tersebut, KH Ahmad Haris Sodaqoh beserta ratusan santrinya, Ma'ruf menekankan pentingnya kaderisasi dan peran pesantren menjaga keutuhan bangsa. Selain itu, Ma'ruf juga menyoroti ihwal keberpihakan anggaran pemerintah kepada pesantren. Menurutnya,&nbsp;selama ini pesantren berdiri secara mandiri alias minim bantuan. Alhasil, sarana dan prasarananya tertinggal jauh dibanding pusat pendidikan lain. "Sebelum urusan wapres-wapresan, saya sering meminta ke Pak Jokowi. Pesantren-pesantren NU itu enggak ada bantuan dari mana-mana. Nyatanya pesantren itu umumnya tidak bagus, jelek-jelek," kata Ma'ruf. Ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini kerap meminta kepada Presiden Jokowi agar diberikan alokasi dana dari APBN. Ma'ruf melihat anggaran sekitar Rp 400 triliun untuk pendidikan tidak mengalir ke pesantren. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Bank Syariah ini mengharapkan setidaknya dari 20 persen anggaran tersebut dikucurkan untuk pesantren. "Apa tidak mungkin Rp 10 triliun atau Rp 20 triliun diberikan kepada pesantren. Sementara ini kan beliau membantu dengan rusunawa dan CSR. Kalau nanti undang-undang Pesantren disahkan, (bantuan) pesantren akan masuk APBN," kata Ma'ruf. Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga menyambut baik hadirnya rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Agama yang kini tengah digodok DPR. Itu memungkinkan pemerintah membuat suatu direktorat jenderal kepesantrenan. Bahkan Ma'ruf ingin adanya kementerian urusan pesantren sebagai upaya meningkatkan pendidikan dan infrastruktur. "Pesantren ini akan dibangun kesetaraannya. Kemampuannya, keterampilannya, pendidikan vokasinya," jelasnya. Di tempat sama, Pengasuh Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon KH Ahmad Haris Sodaqoh mengatakan, pemerintahan Jokowi sudah banyak memberikan bantuan kepada pesantren. Namun, memang tidak bisa dipungkiri perlu ada instansi dan regulasi pakem yang melindungi pesantren. "Pemerintah sangat antusias terhadap pesantren. Lebih-lebih kalau ada mbah kiai (Ma'ruf, Red) ini di dalam. Lebih konkrit," tandasnya. Dalam acara ini, hadir juga Pengasuh PP Al-Itqon KH Sholahuddin Sodaqoh, Rais Suriah PBNU KH Said Asrori, Rais Suriah PBNU KH Taufiqqurrahman, Ketua PWNU Jateng KH Muzammil, Anggota DPD RI Ahmad Muqowam dan Anggota DPR RI Mujib Rahmat.

Prihatin Lihat Kondisi Pesantren, Ma'ruf Amin: Umumnya Jelek-jelek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-wakil-menag-sulit-sekali-mencari-kiai-yang-bisa-memimpin_m_.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bersama DPR menggodok RUU tentang pesantren dan pendidikan agama. Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar mengatakan, tantangan besar dalam peraturan tersebut adalah kurangnya jumlah kiai dan populasi pesantren yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. "Sekitar 82,2 persen pondok pesantren ada di Pulau Jawa. Kemudian 10 persen di Sumatera," katanya. Ketika populasi pesantren terbanyak berada di Jawa, ternyata Pulau Jawa saat ini kekurangan kiai. Khususnya kiai yang bisa memimpin pesantren. "Sulit sekali mencari kiai yang bisa memimpin ponpes," tutur mantan wakil menteri agama itu. Menurut dia, kiai yang bisa memimpin pesantren bukan sosok sembarangan. Kiai tersebut harus memiliki jiwa tabah dan sabar mendidik para santrinya. Juga, kiai yang produktif memberikan materi-materi keagamaan kepada masyarakat. "RUU pesantren harus ada semangat untuk melahirkan figur-figur (kiai, Red) teladan," katanya. Figur kiai yang mampu memimpin pesantren dengan menerapkan Islam yang inklusif dan moderat. Kemudian, memiliki jiwa pembela bangsa, tetapi tetap beragama dengan baik. Dirjen Bimas Islam Kemenag Muhammadiyah Amin mengatakan akan kembali menghidupkan program pelatihan calon dai muda. Dia menjelaskan, program itu&nbsp;tidak ada selama tiga tahun terakhir. "Tahun ini saya programkan lagi. Kuotanya 680 peserta," jelasnya. Amin berharap, program itu bisa mengatasi kekurangan kiai sebagaimana disebutkan Nasaruddin Umar. Dalam program tersebut, Kemenag menyiapkan anggarannya. Teknis seleksi dan pelatihan dilakukan bersama dengan Komisi Dakwah MUI. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, Kemenag tengah menyempurnakan draf rancangan RUU pesantren. Saat ini masih tahap pembahasan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga. "Ini dilakukan agar pemerintah punya kesamaan cara pandang dalam melihat rumusan-rumusan dan pasal-pasal yang ada di RUU," katanya.&nbsp;

Mantan Wakil Menag: Sulit Sekali Mencari Kiai yang Bisa Memimpin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu pesantren

Berita Terkini