<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anang-hermansyah-akan-ajukan-penarikan-usulan-ruu-permusikan_m_.jpg" alt="Anang Hermansyah, inisiator RUU Permusikan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anang Hermansyah, inisiator RUU Permusikan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan resmi ditarik dari program legislasi nasional (prolegnas) DPR. Namun, calon undang-undang itu bisa diusulkan kembali ke parlemen jika sudah selesai direvisi.  Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Totok Daryanto mengatakan, RUU Permusikan itu belum masuk pembahasan di DPR.  RUU tersebut juga belum ditetapkan di rapat paripurna sebagai RUU usulan DPR. Masih dalam tahap penyusunan.  Namun, kata dia, pihak pengusulnya ingin menarik RUU tersebut. Karena itu, akhirnya baleg mengeluarkannya dari prolegnas. Menurut dia, RUU itu ditarik karena timbul masalah di kalangan musisi.  "Para seniman belum satu persepsi. Mereka belum kompak sehingga timbul masalah," katanya.  Ada beberapa poin yang menjadi perdebatan di kalangan seniman. Misalnya, terkait hak-hak kreatif para seniman.  Mereka merasa ada pasal yang akan mengekang dan memasung kreativitas para seniman jika aturan itu diterapkan. "Ada delik pidana yang akan mengenai mereka. Itu yang akan memasung kreativitas mereka," ucap dia.  Selain itu, kata Totok, soal hak cipta masih menjadi perdebatan. Sejauh mana hak cipta diatur dalam RUU tersebut. Misalnya, hak cipta musik. Menurut dia, pasti ada orang yang paling besar perannya. Namun, setiap karya musik pasti dihasilkan banyak orang. Ada musisi dan penyanyi. "Bahkan, penonton juga terlibat. Kalau tidak ada penonton, bagaimana karya itu dihargai?" katanya. Royalti juga masih diperdebatkan.  Dia meminta para seniman membahasnya lagi dan menyatukan persepsi dalam menyusun RUU Permusikan. Jika sudah dilakukan perbaikan, RUU itu bisa diajukan lagi ke DPR untuk dimasukkan ke prolegnas. "Tentu nanti anggota DPR baru yang membahasnya," ungkapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/musisi-isu-musik-ini-bisa-jadi-seksi-untuk-digoreng_c_281347.jpg" alt="KONSER SHEILA ON 7: para musisi terusik dengan adanya draf RUU Permusikan." width="100%">
<figcaption>KONSER SHEILA ON 7: para musisi terusik dengan adanya draf RUU Permusikan.</figcaption>
</figure> Anang Hermansyah, inisiator RUU Permusikan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)  Secara terpisah, inisiator RUU Permusikan Anang Hermansyah menyambut positif kesepakatan DPR dan pemerintah untuk menarik RUU Permusikan dari daftar prolegnas prioritas 2019. Langkah itu sejalan dengan aspirasi dari stakeholder musik di Indonesia. "Kami apresiasi gerak cepat baleg dan pemerintah," kata dia.  Musikus asal Jember, Jawa Timur, itu menuturkan, pada 6 Maret lalu, sebagai inisiator RUU Permusikan dirinya mengirimkan secara resmi surat penarikan RUU Permusikan dari daftar prolegnas. Dalam surat tersebut, dia menyampaikan dua poin alasan penarikan RUU Permusikan. Yang pertama karena tanggapan dan masukan dari komunitas musik di tanah air terhadap sejumlah substansi materi RUU.  Alasan yang kedua, kata Anang yang juga anggota Komisi X DPR itu, stakeholder atau pemangku kepentingan musik di Indonesia berencana menggelar musyawarah besar (mubes) untuk menyamakan persepsi terkait persoalan yang terjadi. "Disepakati akan digelar mubes stakeholder musik di Indonesia untuk mencari titik temu atas persoalan yang muncul di sektor musik kita," tuturnya.  Sementara itu, pencabutan RUU Pemusikan disambut baik oleh komunitas musik. Gitaris Bonita and The Husband Petrus Briyanto Adi alias Adoy mengatakan, pencabutan itu telah menyelamatkan musik dan masyarakat dari kesesatan berpikir.

Stakeholder Musik Cari Titik Temu Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ruu-permusikan-ditolak-disarankan-segera-cabut-dari-baleg-dpr-ri_m_.jpg" alt="Diskusi mengenai RUU Permusikan yang dihelat dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional pada 9 Maret lalu." width="100%">
<figcaption>Diskusi mengenai RUU Permusikan yang dihelat dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional pada 9 Maret lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perdebatan perihal Rencana Undang Undang (RUU) Permusikan ternyata masih belum usai. Padahal, draft RUU tersebut kabarnya sudah dicabut oleh Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah. Pakar&nbsp;hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa RUU Permusikan memang sudah dibatalkan oleh Anang Hermansyah. Namun, bukan berarti sudah selesai karena pencabutan tersebut hanya bersifat personal. "Kalau dilihat dari prosedur penyusunan, RUU Permusikan ini dalam tahap perencanaan dan itu artinya memang belum mulai dibahas karena kalau pembahasan itu antara DPR dengan Presiden dan UU sudah jadi. Ini baru tahap perencanaan dan jauh dari final kalau misalnya dicabut dan sudah dicabut sama mas Anang tapi itu baru pencabutan personal," kata Bivitri dalam diskusi mengenai RUU Permusikan, belum lama ini. Oleh karenanya, Bivitri menyarankan untuk mencabut dulu RUU Permusikan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) apabila memang ingin benar-benar dihentikan prosesnya. Kemudian, disusun ulang mulai dari naskah akademiknya jika ingin dilanjutkan. "Menurut pendapat saya, ada baiknya dicabut dulu dari prioritas tahunan dan itu artinya dalam rapat penyusunan revisi tahunan di Baleg harus dicabut secara resmi. Kemudian, penyusunan RUU bisa di-stop dulu. Diitaap itu, teman-teman di industri musik bisa ngobrol bareng bisa satukan pendapat," lanjut Bivitri. Bivitri khawatir apabila belum dicabut dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI maka prosesnya akan terus dilanjutkan hingga sah menjadi Undang-Undang (UU). "Selama itu belum dicabut dalam prioritas tahunan, jadi dianggap masih ada sehingga badan keahlian DPR memang dianggap masih ada. Sehingga, badan keahlian DPR berkewajiban (memproses) karena mereka harus mengikuti instruksi anggota," tandas Bivitri. Diketahui, Anang Hermansyah sepakat mencabut usulan RUU Permusikan. Namun, menurutnya, harus ada proses yang ditempuh di DPR hingga draft RUU tersebut benar-benar dibatalkan.

RUU Permusikan Ditolak, Disarankan segera Cabut dari Baleg DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/musisi-desak-ruu-permusikan-segera-dikeluarkan-dari-porlegnas_m_.jpg" alt="Wendi Putranto mendesak agar RUU Permusikan segera dikeluarkan dari Prolegnas. Kemudian, naskah akademiknya disusun ulang." width="100%">
<figcaption>Wendi Putranto mendesak agar RUU Permusikan segera dikeluarkan dari Prolegnas. Kemudian, naskah akademiknya disusun ulang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perdebatan perihal Rencana Undang Undang (RUU) Permusikan ternyata masih belum selesai. Padahal, draft RUU tersebut kabarnya sudah dicabut oleh Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah. Memperingati Hari Musik Nasional yang jatuh hari ini, Sabtu (9/3), digelar diskusi mengenai RUU Permusikan. Hadir di antaranya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, musisi Wendi Putranto, Viky Sianipar, Kartika Jahja, dan Hafez Gumay, di kawasan Pasar Baru, Jakarta. "Menurut saya, RUU permusikan ini sudah nggak relevan karena Anang sudah menarik usulan RUU Permusikan. Sekarang, bolanya ada di tangan bapak DPR, Baleg DPR, Komisi X DPR RI yang harus membahas ini, mungkin di sidang Paripurna," kata Wendi Putranto. Namun, menurut Wendy, menarik usulan saja tidak cukup. Sebaliknya, harus segera ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Mengingat, masih banyak yang harus dibahas dari draft dari RUU Permusikan dengan kalangan musisi. "(Sikap) Kami sama saja untuk draf rancangan yang baru. Apalagi, ada pasal baru yang mengatur Dewan musik. Ini ngeri banget. Ini semacam lembaga yang nantinya berpengaruh dan sangat mengatur ekosistem musik Indonesia. Ini bakal kayak penguasa musik. Ini malah kami jadi lebih berhati-hati lagi," papar Wendi. Bagi Wendi, RUU permusikan tidak bisa direvisi dengan menambahkan atau mengurangi pasalnya. Melainkan harus disusun ulang naskah akademiknya. "Ini kayak tambal sulam draf RUU Permusikan saja. Kalau draf permusikan yang lalu, naskah akademiknya kan bermasalah. Setahu saya, kalau mau menyusun ulang RUU Permusikan yang baru seharusnya bikin naskah akademik yang baru. Naskah akademik itu sudah dibuat ulang belum? Karena kesannya kok buru-buru, 20 Februari dikeluarkan, dan cukup banyak hal mengagetkan," tegas Wendi.

Musisi Desak RUU Permusikan Segera Dikeluarkan dari Porlegnas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/soal-ruu-permusikan-anang-hermansyah-tunggu-munas_m_.jpg" alt="Anang Hermansyah dan Ashanty menyambangi Ahmad Dhani di Rutan Medaeng, Kamis (21/2)." width="100%">
<figcaption>Anang Hermansyah dan Ashanty menyambangi Ahmad Dhani di Rutan Medaeng, Kamis (21/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah tak banyak berkomentar ketika dikonfirmasi soal Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan. Yang jelas, RUU tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam musyawarah nasional (munas). Namun, Anang juga enggan memberikan bocoran materi pembahasan dalam munas. Termasuk tidak menyebutkan waktu dan tempat pelaksanaan munas. "Nanti, tunggu munas," kata Anang bersama istrinya, Ashanty usai menjenguk musisi Ahmad Dhani di Rutan Klas 1A Medaeng, Surabaya, Kamis (21/2). Saat bertemu Ahmad Dhani, Anang juga tidak membicarakan soal RUU Permusikan. Sekalipun keduanya sama-sama musisi. Anang menjenguk Ahmad Dhani untuk memberikan motivasi dalam menghadapi kasusnya. "Sebagai sesama musisi, saya sebagai sahabat ya saling menguatkan," ucap Anang. Sebelumnya, pelantun tembang Separuh Jiwaku Pergi itu telah membuat kesepakatan dengan para musisi Indonesia. Mereka membuat kesepakatan tentang tiga hal. Pertama, meminta DPR RI mencabut RUU Permusikan. Kedua, menggelar musyawarah musik Indonesia dengan semua musisi se-tanah air. Ketiga, soal pemetaan masalah dan solusi untuk dunia permusikan di Indonesia.

Soal RUU Permusikan, Anang Hermansyah: Tunggu Munas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anang-hermansyah-akan-ajukan-penarikan-usulan-ruu-permusikan_m_.jpg" alt="Anang Hermansyah, inisiator RUU Permusikan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anang Hermansyah, inisiator RUU Permusikan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anang Hermansyah akhirnya membuat kesepakatan dengan para musisi Indonesia setelah dua kelompok yang saling berseberangan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan duduk satu meja di markas besar Slank, di Jl Potlot, Jakarta, pada Selasa (12/2) malam lalu. Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup dan santai tersebut, kedua belah pihak kemudian sepakat dalam tiga hal menyangkut permusikan di tanah air. "Melalui diskusi yang mendalam, perwakilan KNTLRUUP, Anang Hermansyah, Glenn Fredly dan Slank, sepakat untuk meminta DPR membatalkan RUU Permusikan. Langkah ini jelas sejalan dengan amanah lebih dari 270 ribu penanda tangan petisi yang berada di balik barisan Tolak RUU Permusikan. Ini demi masa depan musik Indonesia yang lebih cerah lagi," ungkap Edy Khemod mewakili Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Pertama, mendesak DPR agar dengan segera melakukan pembatalan RUU Permusikan beserta seluruh proses yang tengah dijalankan di parlemen pada saat ini, sembari menunggu dilaksanakannya Musyawarah Musik Indonesia. Kedua, menggelar Musyawarah Musik Indonesia yang dihadiri para pemangku kepentingan dari Sabang sampai Merauke. Dengan agenda utama, di antaranya menyerap aspirasi sekaligus menyepakati atau tidak menyepakati dibentuknya aturan tertulis yang akan mengatur tata kelola industri musik Indonesia. Ketiga, Melakukan pemetaan ulang permasalahan yang sedang terjadi saat ini di industri musik Indonesia sebagai salah satu cara untuk mencari solusi terbaiknya. "Saya menangkap aspirasi dari teman-teman musisi terkait dengan RUU Permusikan ini untuk tidak dilanjutkan proses pembahasannya. Sebagai wakil rakyat, aspirasi ini tentu akan saya bawa ke Parlemen," jelas Anang Hermansyah. Oleh karenanya&nbsp;Anang mengatakan dalam kapasitasnya sebagai inisiator RUU Permusikan, dirinya akan mengajukan surat penarikan usulan RUU ini ke Pimpinan DPR. Sekaligus, dia&nbsp;bersama ekosistem musik akan melakukan audiensi ke Pimpinan DPR terkait hal tersebut. "Dalam kapasitas saya sebagai pengusul RUU Pemusikan, saya akan mengajukan surat penarikan RUU Permusikan ke Pimpinan DPR. Selanjutnya, agar dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku," tambah Anang. Di bagian lain, Anang juga meminta agar DPR bersama pemerintah untuk memfasilitasi Musyawarah Musik Indonesia menyangkut persoalan yang muncul di ekosistem musik. Namun demikian, Anang belum bisa memastikan kapan pembatalan tersebut diproses. Sebab, banyak proses yang harus dilalui. "Proses yang ada di parlemen hari ini harus melewati petinggi parlemen. Karena pembatalan kemarin tidak bisa semena-mena seperti itu, harus dipersiapkan dulu di badan legislasi karena yang menentukan kan badan legislasi," tandasnya. Secara terpisah, penggagas Konferensi Musik Indonesia (KAMI), Glenn Fredly juga setuju agar RUU Permusikan dibatalkan. Tetapi, harus ada formulasi baru untuk menciptakan industri musik yang lebih baik ke depannya. "Saya pribadi setuju untuk memohon men-drop semua proses RUU Permusikan inisiatif DPR ini, agar kita semua bisa mulai lagi dari awal dengan melibatkan semua komponen ekosistem musik dan bermusyawarah mencari bentuk kebijakan apa yang terbaik bagi kepentingan industri musik maupun non industri musik Indonesia nantinya," kata Glenn Fredly. Hal senada juga disampaikan drummer Slank, Bimbim. Dia mendukung diadakannya Musyawarah Musik Nasional guna menyerap semua stakeholder yang terkait di industri musik. Semua demi ekosistem musik yang lebih baik. "Setelah mempelajari dengan saksama RUU Permusikan, Slank sepakat dengan rekomendasi membatalkan RUU tersebut. Slank juga mendukung penuh diadakannya Musyawarah Musik Nasional untuk menyerap aspirasi para stakeholder industri musik dari berbagai daerah di Indonesia. Semua demi ekosistem musik Indonesia yang lebih baik," ujar Bimbim mewakili Slank yang menjadi penggagas pertemuan tersebut. Hadir dalam &ldquo;Konferensi Meja Potlot&rdquo; yang digagas oleh Slank dan manajemen tersebut, antara lain Anang Hermansyah, anggota DPR RI Fraksi PAN Komisi X dan juga Glenn Fredly yang mewakili Kami Musik Indonesia. Sementara dari Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan tampak hadir Edy Khemod, Endah Widiastuti, Ricky Siahaan, Ramondo Gascaro, Wendi Putranto, Che Cupumanik, Nadia Yustina, M. Asranur hingga Soleh Solihun. Para personel Slank sendiri juga hadir, di antaranya drummer Bimbim, gitaris Ridho Hafiedz, basis Ivanka, vokalis Kaka dan manajer Slank, Denny BDN. Selain Slank turut hadir pula di pertemuan tersebut para personel Kidnap Katrina lainnya selain Anang Hermansyah, yaitu drummer Massto, gitaris Koko, gitaris Damon Koeswoyo dan bassist Gorga.

Anang Hermansyah akan Ajukan Penarikan Usulan RUU Permusikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ada-9-pasal-bermasalah-pappri-ruu-permusikan-perlu-dirumuskan-lagi_m_.jpg" alt="Giliran Anang Hermansyah ajak PAPPRI diskusi mengenai RUU Permusikan. Ditemukan, ada 9 pasal bermasalah." width="100%">
<figcaption>Giliran Anang Hermansyah ajak PAPPRI diskusi mengenai RUU Permusikan. Ditemukan, ada 9 pasal bermasalah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Draft Rencana Undang Undang (RUU) Permusikan masih menjadi perbincangan para musisi. Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah kembali menggelar pertemuan diskusi bersama dengan PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi Pencinta Lagu dan Permusikan Republik Indonesia) di kawasan Matraman, Jakarta Timur , Senin (11/2). Dalam pertemuan yang digelar tertutup tersebut, Anang dan kawan-kawan mengajak para musisi untuk mengkaji ulang naskah akademik dari RUU Permusikan. "Apa yang masih kurang, kita sama-sama perbaiki. Kita dapatkan satu Undang-Undang (UU) Musik untuk kita semua, isinya dari kita untuk kita semua," kata Johnny William Maukar selaku Sekretaris Jendral PAPPRI, dalam jumpa pers di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Senin (11/2). Kemudian&nbsp;sebagai Kepala Bidang Humas PAPPRI, Bens Leo mengatakan, setidaknya ada 9 Pasal yang bermasalah dan membuat musisi resah dari RUU Permusikan setelah dibahas bersama. Untuk itu, mungkin perlu dirumuskan kembali. "Ada beberapa pasal yang dalam pasal itu kata harus dan wajib yang meresahkan berbagai pihak," kata Bens Leo. Begitu juga menurut Anang Hermansyah yang juga merupakan Ketua Harian PAPPRI. Dia mengatakan bahwa ada aturan dalam RUU Permusikan yang harus dikembangkan.&nbsp;Salah satunya mengenai aturan untuk memberikan upah minimum bagi pelaku musik.&nbsp; "Pemerintah akan memberikan apresiasi dan upah minimum, itu bagus. Itu ada hal yang menarik untuk dikembangkan," kata Anang. Dalam Pasal 37 RUU Permusikan memang disebutkan&nbsp;bahwa ada upah musisi. Sayangnya, upah minimum ditetapkan untuk musisi yang telah mengantongi sertifikasi. Perihal pasal sertifikasi musisi memang menjadi salah satu pasal yang dipermasalahkan oleh para musisi. Selain itu, ada juga pasal yang dianggap mengebiri kebebasan musisi dalam mencipta lagu.

Ada 9 Pasal Bermasalah, PAPPRI: RUU Permusikan Perlu Dirumuskan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/suaminya-masih-dihujat-ashanty-biar-allah-yang-membalas_m_.jpg" alt="Ashanty enggan menanggapi hujatan terhadap suaminya. Ashanty mengatakan biar Allah yang membalas." width="100%">
<figcaption>Ashanty enggan menanggapi hujatan terhadap suaminya. Ashanty mengatakan biar Allah yang membalas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pro dan kontra perihal Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan masih terjadi. Perdebatan pun masih terjadi di media sosial (medsos). Di antaranya, terjadi antara istri Anang Hermansyah, Ashanty dan Jerinx. "Seumur-umur aku sama Anang mana pernah baper sih. Pernah nggak berkoar-koar marah sama orang?Nggak pernah. Aku tuh nggak pernah. Aurel di-bully dari umur kecil, nggak pernah kan marah-marah. Dari mas Anang masuk DPR dibilang apa lah sama teman-temannya, aku nggak pernah balas," kata Ashanty saat ditemui di kawasan Cinangka, Depok, Jawa Barat, belum lama ini. Kepada awak media,&nbsp;Ashanty mengaku dirinya masih merasa terganggu dengan unggahan Jerinx yang mengait-ngaitkan dirinya dan keluarganya dengan RUU Permusikan. Namun, dia mengaku tak akan membalasnya. "Aku banyak dikirimin teman, kayaknya dia (Jerinx) nggak berhenti untuk ngata-ngatain kita. Aku bilang kalau kita punya Tuhan sih, kita pasti takut untuk ngatain orang atau ngatain orang yang nggak salah. Kalau kita diam, Insya Allah, mudah-mudahan biar Allah yang membalas," ujar Ashanty. Kembali, Ashanty menjelaskan bahwa RUU Permusikan dibuat tujuannya untuk kepentingan para musisi. Oleh karena itu, dia mengaku bingung jika ada pihak-pihak yang merasa keberatan lalu menyalahkan suaminya. "Dia (Anang) bersama musisi itu yang menginisiasi RUU Permusikan itu tujuannya cuma satu hak cipta. Supaya masa tuanya musisi nggak menderita, yang begitu-begitulah. Tapi, kalau dibilang kepentingan, kepentingan apa? Apakah terkait dengan tanda tangan Mas Anang disertifikasi, padahal itu sukarela," pungkas Ashanty.

Suaminya Masih Dihujat, Ashanty: Biar Allah yang Membalas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/diskusi-ruu-permusikan-dengan-musisi-malang-anang-masih-bisa-diolah_m_.jpg" alt="Anang Hermansyah." width="100%">
<figcaption>Anang Hermansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah saat ini menjadi perbincangan di kalangan musisi. Hal itu menyusul adanya Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan. Anang menegaskan jika RUU tersebut masih bisa diolah dan direvisi. "Memang masih bisa diolah, jauh lah (pengesahannya). Masih banyak yang diolah," ujarnya saat acara diskusi dengan sejumlah perwakilan musisi di Kota Malang, Jumat malam (8/2). Anang sendiri mengakui bahwa dirinya tidak sependapat dengan beberapa pasal yang ada di RUU tersebut. "Aku sendiri nggak suka dengan pasal 5, banyak pasal-pasal yang aku nggak suka. Tapi kalau diperbaiki bareng-bareng kan enak," jelasnya. Oleh karena itu, pertemuan dengan para musisi Malang tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan masukan. Sehingga RUU Permusikan bisa sempurna dan diterima para musisi Tanah Air. "Hari ini harus bisa hargai orang-orang yang tidak menghendaki (adanya RUU). Aku rasa aku tidak ingin bicarakan hal itu lagi. Kita chapter-nya, kepinginnya, bagaimana sih, ada masalah nggak sih dengan industri kita," tambah suami Ashanty tersebut. "Industri musik ini punya masalah nggak, kalau punya masalah ayo kita bedah bersama. Bagaimana peraturan-peraturan yang laku nanti dilakukan dan dibikin oleh pemerintah," lanjutnya. Dalam diskusi yang berlangsung selama hampir 3 jam tersebut, diikuti oleh lebih dari 20 musisi dari Kota Malang. Anang mengajak mereka untuk sama-sama membedah RUU Permusikan tersebut. Salah satunya tentang pasal lima yang menuai banyak polemik, serta sertifikasi musisi. Tak pelak, para musisi itu berlomba untuk menanggapi adanya RUU ini. Bahkan, Anang juga berencana untuk membawa aspirasi para musisi Malang ini ke Parlemen. "Itu aspirasi yang harus disampaikan. Apa saja, mereka tadi mau menuliskan dan mengirimkan ke aku," kata pria asli Jember tersebut. Menurutnya, keputusan itu nantinya ada di tangan Parlemen. "Itu nanti kan prosesnya ada di Parlemen. Seperti apa keputusannya, jadi hari ini masih berupa perjalanan menuju ke sana," terangnya. Meskipun masa jabatannya di Parlemen tinggal 6 bulan lagi, Anang mengaku masih akan memperjuangkan hal ini. "Cita-citaku hanya ingin bagaimana musik bisa sejahtera, pelaku musik sejahtera. Bagaimana pemerintah bisa memberikan fasilitas yang baik terhadap industri musik Indonesia.&nbsp;Banyak hal-hal yang harus dipikirkan menyangkut perkembangan dunia digital di dunia," papar mantan istri Krisdayanti tersebut.

Diskusi RUU Permusikan dengan Musisi Malang, Anang: Masih Bisa Diolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ruu-harus-akomodasi-perkembangan-musik_m_.jpg" alt="Musisi Glenn Fredly" width="100%">
<figcaption>Musisi Glenn Fredly</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan ini seharusnya disambut positif oleh musisi sendiri. Artinya, musik sudah menjadi perbincangan di ranah kebijakan yang dibuat legislatif. Saat ini momennya saya kira tepat. Ini harus betul-betul kita manfaatkan. Tapi, jangan sampai dipikir hal itu hanya inisiatif kami para musisi. Saya sempat heran ketika legislatif menanyakan draf RUU-nya sampai di mana. Anggota fraksi belum terima. Padahal, yang membuat RUU Permusikan itu mereka. Kami hanya mengusulkan sebaiknya apa saja yang dibahas dan harus dimasukkan sebagai poin dari RUU itu. Begitu prosesnya masuk ke legislatif, tentu itu sudah menjadi ranah mereka. Saya berharap, ketika dibahas sejak naskah akademik, RUU Permusikan bisa disosialisasikan dengan baik. Tapi, kenyataannya itu kemudian dibahas di internal DPR sendiri. Saya hanya ikut rapat dengar pendapat satu kali, setelah itu tidak tahu. Karena itu, saya cukup kaget ketika terima draf RUU itu muncul. Saya cuma bisa tertawa. Ini pasti bakal seru nanti. Jadi polemik yang panjang. Saya sendiri punya ekspektasi tinggi pada RUU itu. Kalau dibilang kecewa, ya iya lah. Saya tidak setuju dengan pasal-pasal karet yang ada di dalamnya. Setelah saya skimming dengan teman-teman musisi, kami sepakat ada banyak pasal yang harus dikaji ulang. Tapi, saya mendukung adanya RUU Permusikan ini karena sama aspirasinya. Kita ingin ada perbaikan dalam konteks bermusik. Persoalan besarnya sekarang adalah sentra data. Kita tidak punya sentra data yang terkoneksi dalam hal musik. Sementara musik dunia sudah mengarah ke sana. Kita lihat saja contohnya karya saya sendiri, harus bisa masuk ke semua platform digital. Harus dipikirkan bagaimana menyikapi perubahan di era digital ini. Kebutuhan masyarakat akan musik berubah dan terus berkembang. Otomatis akan berpengaruh pula pada pola bisnis musik. Saat ini kita punya banyak peraturan yang berhubungan dengan musik, dalam hal ketenagakerjaan untuk kesejahteraan musisi atau tentang kebudayaan. Tapi, apakah aturan yang sudah ada itu akan cukup mengakomodasi perkembangan musik yang ada? Apakah akan cukup kuat dalam konteks politik domestiknya sendiri? Artinya, kita harus lebih bijak dalam menyikapi itu dengan melihat perjalanan musik. Apalagi dengan fakta bahwa musik hanya 0,47 persen berkontribusi dalam produk domestik regional bruto (PDRB). Lebih kecil daripada sektor kreatif lain seperti fashion dan kriya. Bila demikian, berarti ada yang terlewat dalam tata kelola musik kita.&nbsp;

RUU Harus Akomodasi Perkembangan Musik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ruu-permusikan-memuat-banyak-terminologi-abstrak_m_.jpg" alt="Ilustrasi panggung musik: Konser Band Naif beberapa waktu lalu. RUU Permusikan memunculkan pro kontra di kalangan musisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi panggung musik: Konser Band Naif beberapa waktu lalu. RUU Permusikan memunculkan pro kontra di kalangan musisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan kembali menyuarakan sikap terkait rancangan peraturan tersebut. Mereka menyebut bila lolos sebagai undang-undang, kecil peluangnya bisa dibatalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, di MK ada perwakilan DPR yang merupakan inisiator RUU. Juru Bicara Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan Wendy Putranto menegaskan bahwa koalisi mereka memiliki dasar yang jelas untuk menolak RUU tersebut. "Kami ngobrol dulu dengan teman-teman yang pro dan kontra revisi. Tapi yang jelas, kita punya dasar-dasarnya menolak," jelas Wendy setelah diskusi di Kemang kemarin. Salah satunya adalah ketidakjelasan definisi dalam RUU tersebut. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menjelaskan, RUU tersebut terlalu banyak mencantumkan terminologi yang abstrak. Bila RUU itu lolos digedok DPR, ke depan para musisi bisa dirugikan. Misalnya, kata mendorong, memprovokasi, dan penistaan. Penafsiran terhadap kata-kata tersebut luas. Asfinawati menegaskan, tidak ada batasan atau tolok ukur jelas terkait tindakan provokasi atau penistaan sebagaimana yang diatur dalam RUU tersebut. "Seharusnya, ada definisi yang jelas seperti pencurian. Karena ini nanti dikenai hukum pidana," terangnya. Dia menyatakan siap mengawal para musisi yang tergabung dalam koalisi tersebut. Sebab, pembahasan RUU itu dinilai masih cacat. Meski sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas), masih ada kemungkinan untuk membatalkan pemberlakuannya. Asfinawati menjelaskan, secara prosedural, pencabutan UU setelah disahkan bisa dilakukan dengan mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meski demikian, masukan lebih baik diberikan ketika masih berbentuk RUU. Sebab, bila telah berbentuk undang-undang, musisi tidak bisa berharap banyak. Apalagi, dalam komposisi hakim MK, salah satunya adalah perwakilan DPR yang merupakan inisiator undang-undang. Koalisi tersebut menyatakan siap berdiskusi dengan para musisi yang pro dan kontra revisi RUU. Glenn Fredly sebagai perwakilan dari kubu yang pro diundang untuk diskusi lebih lanjut kemarin malam. Glenn menyatakan, salah satu motivasinya dalam mendukung RUU tersebut adalah agar ada keadilan untuk para musisi. Terutama untuk mendapatkan hak-haknya. Namun, dia mencatat, RUU yang dibahas saat ini tidak boleh ditunggangi kepentingan-kepentingan lain yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan industri musik. "Saya minta kepada teman-teman (legislatif) bagaimana menyosialisasikan RUU ini agar tidak hanya untuk kepentingan elite politik," jelasnya.&nbsp;

RUU Permusikan Memuat Banyak Terminologi Abstrak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu permusikan

Berita Terkini