<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/21/7BC5BE78-03FA-4792-901A-4CD551BDF933-3546219396.jpeg" alt="Andi Sukmono" width="100%">
<figcaption>Andi Sukmono</figcaption>
</figure> Syahdan! 143 juta orang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di media sosial, paling aktif dan disiplin bekerja selama 3 jam 45 menit per hari. Hasil analisis We Are Social dan Meltwater dalam Digital 2025 Global Overview Report. Sebagian patut diberi standing applause karena menolak status "buruh sukarela" hanya dengan kompensasi like, komen dan share, hingga berhasil menggapai cuan dari puluhan, ratusan, bahkan milyaran rupiah, setiap bulannya.&nbsp; Memang, banyak kegirangan pada media generasi ke empat ini. Misalnya, prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, justru ada dan nyata di sana&mdash; kesempatan dan peluang terhampar setara bagi siapa saja, dimana saja dan kapan saja, berdasar aset intangible yang melekat pada setiap individu. Sayang langgamnya dua sisi mata uang. Kegirangan yangpada sisi lain, dapat berupa kengerian, karena pendekatan palugada atau 'apa yang lu mau gua ada', langgas dihidangkecerdasan buatan (artificial intelligence) melalui algoritmayang sangat kompleks, diantaranya machine learning, deeplearning dan reinforcement learning.&nbsp; The Social Dilemma, film dokumenter yang rilis tahun 2020, membeberkan dengan wawasan mendalam sisi lain yang mengerikan itu, berdasar pengalaman bertahun-tahun para pelaku di balik berbagai platform global.&nbsp; Urgensi Redefenisi Penyiaran Tiga generasi media sebelumnya; cetak, elektronik dan online, mengacu pada keresahan Paul Johnson, jurnalis dan sejarahwan Amerika, mengidentifikasi praktek menyimpang media, &ldquo;tidak lebih&rdquo; dari tujuh dosa besar: Seven DeadlySins. Sengkarut pada media generasi empat ini jauh lebih kompleksdari Seven Deadly Sins. Fasilitas &ldquo;satu orang satu media&rdquo;mendisrupsi pola dan karakter media generasi sebelumnya, diantaranya perubahan distribusi satu arah dari produsen ke konsumen menjadi prosumer atau produsen sekaligus konsumen (user generated content), hilangnya batas antar media atau konvergensi media, dengan transformasi multiplatform, hingga ragam patologi sosial dengan segala turbulensinya, yang turut disemai algoritma. Misalnya meningkatnya perilaku seks bebas di kalangan anak/remaja, dan sesaknya ruang publik dengan ujaran kebencian. Rendahnya literasi digital dan empati sosial menyebabkan perilaku banyak pengguna dituntun oleh feedyang memberi asupan informasi atau konten berdasar interaksi sebelumnya.&nbsp; Bila seorang anak atau remaja pernah mencari konten seksual,maka ia akan mendapatkan konten serupa pada kunjungan berikutnya. Dalam konteks ujaran kebencian, bagaimana &nbsp;pengguna tidak terus &ldquo;menyala&rdquo; akibat sulutan provokasiberlimpah yang disajikan feed? Nah, bagaimana menjangkau semua perubahan fundamental itu dengan aturan penyiaran? Disinilah letak urgensi redefenisipenyiaran guna mangaransemen Undang-Undang (UU) Penyiaran yang lebih responsif, adaptif dan inklusif. Penyiaran berasal dari kata siar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), siar berarti memberitahu atau menyebarkan informasi kepada khalayak melalui berbagai media.&nbsp;Basis etimologi ini dapat dijadikan rujukan dalam redefenisipenyiaran, untuk kemudian fokus pada tujuan dan fungsi siaran. Apa pun medianya, jika bertujuan memberitahu atau menyebarkan informasi kepada khalayak, maka termasuk dalam ruang lingkup penyiaran. Mendasarkan regulasi pada cara atau teknis penyebaran siaran, hanya menciptakan tumpang tindih regulasi, serta kehilangan relevansinya dalam mengatur dan melindungi kepentingan publik, karena tidak selaras dengan pesatnya laju teknologi informasi dan komunikasi. Redefenisi penyiaran dapat menjadi peta sekaligus kompas dalam melahirkan UU Penyiaran yang komprehensif. Bukan sekedar penyesuain etimologi, tetapi fondasi penting dalam menjawab tantangan penyiaran yang telah beralih generasi.&nbsp; Konsekuensi Logis &nbsp; Salah satu konsekuensi logis dari redefenisi penyiaran adalah jalan progresif bagi stakeholder media/penyiaran, menyatukan lembaga otoritas media massa di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Dewan Pers yang tercantum dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Lembaga Sensor Film yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, merupakan lembaga otoritas media yang memiliki ruang lingkup yang sama&mdash; penyiaran. &nbsp; Jalan progresif ini bisa jadi riuh, dan berintang banyak polemik. Namun, selain alasan efisiensi dan efektifitas, integrasi antar lembaga otoritas media, hemat penulis, merupakan peluang yang lebih besar sekaligus cepat, dalam mengorkestrasi tata kelola penyiaran yang sehat, beradab, berkeadilan, berkelanjutan, dan berkedaulatan. Selain alasan efektifitas dan efisiensi Problem penyiaran yang telah beralih generasi, mendesak kita sebagai bangsa bergegas mengurai sekaligus menjawabtantangan berikutnya, utamanya kedaulatan digital, agar keluh miris &ldquo;ketergantungan yang berlebihan&rdquo; pada platform global,sebagaimana temuan survei Dewan Pers bersama Universitas Multimedia Nasional (UMN), bertajuk &ldquo;Lanskap Media Pers di Indonesia&rdquo; yang dipublikasikan pada 12 Juni 2024, juga dapat segera digerai. Untuk itu revisi UU Penyiaran diharap mencakup lebih dari sekedar kepastian hukum, keadilan regulasi, perlindungan publik, keberlanjutan industri media, dan transparansi algoritma. Tapi juga kedaulatan digital, yang dapat memastikan lingkungan informasi dan komunikasi yang sehat dan beradab bagi tumbuh kembangnya anak cucu kita. Bukan lagi carut marut palugada yang pekat dengan patologi sosial,beserta segala turbulensinya. Semoga! <hr /> *) Andi Sukmono,&nbsp;Ketua Umum Yayasan AYO Indonesia

Tiga generasi media sebelumnya; cetak, elektronik dan online, mengacu pada keresahan Paul Johnson, jurnalis dan sejarahwan Amerika.

Menyoal Kembali Revisi UU Penyiaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/30/FarhanJPG-18063275.jpg" alt="Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran awalnya bertujuan sebagai harmonisasi atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran awalnya bertujuan sebagai harmonisasi atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran awalnya bertujuan sebagai harmonisasi atas Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang memuat poin terkait dengan penyiaran. DPR menilai bahwa RUU tentang Penyiaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dibahas di lembaga legislatif tersebut.&nbsp; "Khususnya klaster penyiaran untuk pasal analog switch off," kata Farhan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis, (30/5). Dalam UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa penyelenggaraan penyiaran mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi dari teknologi analog ke teknologi digital, atau yang disebut dengan analog switch off. Selain itu, kata dia, RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform terestrial versus jurnalisme platform digital. Dengan begitu, RUU Penyiaran itu memuat peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). "Jadi, revisi UU yang ada ini atau draf RUU yang ada sekarang, itu memang memberikan kewenangan KPI terhadap konten lembaga penyiaran terestrial," katanya. Kini pembahasan RUU Penyiaran di DPR telah dipastikan ditunda berdasarkan pernyataan Badan Legislasi DPR RI. Ke depannya, dia meminta pembahasan RUU tersebut melibatkan publik agar hasilnya lebih sempurna. "Jika pintu revisi dibuka, wajar masuk juga ide-ide lain dalam revisi tersebut," kata legislator dari Dapil Jawa Barat I tersebut.&nbsp; Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa lembaganya menunda pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Supratman mengemukakan alasan penundaan pembahasan RUU Penyiaran karena lembaganya tidak ingin kemerdekaan pers terganggu. Menurut dia, pers adalah lokomotif dan salah satu pilar demokrasi yang harus dipertahankan. "Itu harus dipertahankan karena itu buat demokrasi," kata Supratman, Selasa (28/5).

DPR menilai bahwa RUU tentang Penyiaran merupakan sebuah kewajiban yang harus dibahas di lembaga legislatif. Namun jadi mengkebiri pers.

Dianggap Mengkebiri Kebebasan Pers, DPR Malah Klaim RUU Penyiaran untuk Harmonisasi UU Ciptaker

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/DPI-2920068053.jpg" alt="Dewan Periklanan Indonesia (DPI) menolak pasal-pasal pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau dalam RPP Kesehatan." width="100%">
<figcaption>Dewan Periklanan Indonesia (DPI) menolak pasal-pasal pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau dalam RPP Kesehatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Periklanan Indonesia (DPI) selaku konsorsium yang membawahi berbagai asosiasi di bidang periklanan dan industri kreatif menyatakan penolakan atas pasal-pasal pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sebagai aturan pelaksana Undang-undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Ketua Dewan Periklanan Indonesia (DPI) M Rafiq mengatakan, pihaknya menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan industri periklanan maupun industri kreatif sebagai pemangku kepentingan utama yang terdampak dalam merancang aturan dan pasal-pasal yang identik dengan pelarangan tersebut. "Kami sudah bersurat kepada pemerintah, sebagai inisiator regulasi, namun tidak mendapatkan respons apapun hingga saat ini," ujarnya dalam Konferensi Pers 'Pernyataan Sikap Dewan Periklanan Indonesia terhadap Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsorship Produk Tembakau pada RPP Kesehatan' di Jakarta, Selasa (28/5). Dengan mempertimbangkan besarnya dampak yang berpotensi muncul pada beleid tersebut, Rafiq bersama para anggota konsorsium DPI menuangkan permohonan dan masukannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau ulang pasal-pasal pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di RPP Kesehatan. Lebih dari itu, ia juga meminta agar regulasi tersebut tidak disahkan tanpa adanya pelibatan DPI sebagai perwakilan dari industri periklanan dan kreatif. "Rencana aturan yang masih menuai polemik ini nantinya dapat menghambat pengembangan industri ekonomi kreatif, yang telah menjadi komitmen kuat baik bagi pemerintahan saat ini dan pemerintahan selanjutnya di bawah Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran," tegasnya. Rafiq menjelaskan, iklan rokok sendiri sudah diatur dalam berbagai peraturan yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 guna memastikan komunikasi yang ditujukan oleh produsen hanya menjangkau konsumen dewasa (berusia 18 tahun ke atas). Selain itu, rambu-rambu tentang iklan rokok juga telah diatur dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI), yang mana seluruh peraturan dan ketentuan tersebut telah dipatuhi secara disiplin oleh pelaku industri kreatif. Rafiq memaparkan, sebelum pandemi Covid-19 melanda, jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif mencapai sekitar satu juta orang. Dan, pascapandemi tersisa 750.000 orang. "Kalau iklan rokok betul-betul dilarang seperti yang ada di draf RUU Penyiaran dan RPP Kesehatan, kami khawatir, kita kehilangan 100.000 lagi," jelas Rafiq. Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar mengungkapkan bahwa sejumlah aturan pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau tersebut akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri periklanan dan kreatif di Tanah Air, khususnya media pertelevisian. Pasalnya, iklan rokok telah menjadi kontributor utama pendapatan iklan media. Berdasarkan data Nielsen, iklan rokok termasuk dalam 10 besar kontributor pendapatan iklan media di Indonesia dengan nilai mencapai Rp 4,5 triliun. Angka ini hanya mewakili paruh pertama tahun 2021. Secara keseluruhan, iklan rokok menyumbangkan pundi-pundi hingga Rp 9,1 triliun terhadap pendapatan iklan media sepanjang 2021. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Media Luar-griya Indonesia (AMLI) Fabianus Bernadi turut menyesalkan adanya pengaturan media luar ruang untuk iklan produk tembakau yang mengharuskan jarak 500 meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Menurutnya, hal ini sangat sulit untuk dilaksanakan karena tidak adanya detil terkait penentuan jarak. Dia khawatir aturan terkait jarak ini akan menimbulkan multitafsir di lapangan sekaligus menjadi pekerjaan rumah baru bagi pemerintah. "Pengaturan iklan produk tembakau pada videotron yang diperlakukan seperti layaknya media penyiaran adalah contoh bahwa pembuat regulasi hanya ingin melakukan pelarangan tanpa memahami produk atau objek yang diatur. Hal-hal seperti ini terjadi karena tidak adanya komunikasi atau pelibatan pemangku kepentingan terdampak pada diskusi regulasi," tambahnya. Lebih lanjut Fabianus memaparkan sebanyak 44 persen anggota AMLI di seluruh Indonesia terancam gulung tikar dengan adanya aturan pelarangan iklan produk tembakau di RPP Kesehatan maupun RUU Penyiaran. Mirisnya, mayoritas dari persentase tersebut merupakan pengusaha kecil dengan skala bisnis menengah ke bawah. "Pemerintah harus memahami bahwa investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan media luar ruang turut meliputi pembangunan infrastruktur dengan nilai yang tidak kecil serta memperkerjakan karyawan dengan jumlah yang tidak sedikit pula," pungkasnya.

Rafiq memaparkan, sebelum pandemi Covid-19 melanda, jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif mencapai sekitar satu juta orang.

Dewan Periklanan Indonesia Sebut Jumlah Pekerja Industri Kreatif akan Susut 100 Ribu jika RPP Kesehatan Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/RUU-Penyiaran-Anjing-1729314064.jpg" alt="Jurnalis dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu atau wilayah Malang Raya, Jawa Timur menggelar aksi damai untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran ." width="100%">
<figcaption>Jurnalis dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu atau wilayah Malang Raya, Jawa Timur menggelar aksi damai untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran .</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jurnalis dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu atau wilayah Malang Raya, Jawa Timur menggelar aksi damai untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran yang salah satu pasalnya mengancam kebebasan pers. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang Raya Benni Indo&nbsp;di Kota Malang, menilai pasal yang menyebutkan adanya pelarangan eksklusif konten investigasi&nbsp;membatasi kebebasan pers. "Investigasi adalah roh dari jurnalisme. Pelarangan penayangan eksklusif konten investigasi sama dengan membatasi kebebasan pers," kata Benni,&nbsp;Jumat, (17/5). Para jurnalis tersebut tergabung dari berbagai organisasi pers&nbsp;seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang Raya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI). Benni&nbsp;beranggapan bahwa peliputan investigasi ini mampu memberikan informasi yang mendidik untuk masyarakat sehingga perlu mendapatkan dukungan. "Liputan investigasi itu harusnya didukung, bukan untuk dibungkam," katanya. Ketua PWI Malang Raya Cahyono menambahkan bahwa&nbsp;aksi damai&nbsp;di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang tersebut merupakan bentuk pernyataan sikap untuk menolak revisi UU Penyiaran. "Aksi damai ini menjadi sikap kami bahwa kami tegas menolak revisi UU Penyiaran. Kebebasan pers adalah kontrol demi hal yang lebih baik," kata Cahyono. Sementara itu, Ketua IJTI Malang Raya M.&nbsp;Tiawan menyebutkan terdapat sejumlah pasal yang menjadi kontroversi dalam RUU Penyiaran, salah satunya adalah Pasal 50 B ayat (2) huruf K yang dinilai bisa memunculkan multitafsir. Terlebih, lanjut dia, juga dicantumkan adanya pasal penghinaan dan pencemaran nama baik&nbsp;sehingga pasal tersebut berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam dan kriminalisasi terhadap jurnalis. Ia menambahkan bahwa jurnalis Malang Raya akan mengirimkan surat rekomendasi kepada DPRD di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang untuk diteruskan ke&nbsp;Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan. "Kami akan mengirim surat rekomendasi kepada DPRD se-Malang Raya&nbsp;agar rekomendasi itu diteruskan ke DPR RI," kata Tiawan.

Investigasi adalah roh dari jurnalisme. Pelarangan penayangan eksklusif konten investigasi sama dengan membatasi kebebasan pers

Jurnalis Malang Raya Kecam Keras  RUU Penyiaran yang Mengancam Kebebasan Pers

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beri-remisi-ke-susrama-jokowi-dinilai-berpura-pura-berantas-korupsi_c_279330.jpg" alt="I Nyoman Susrama, terpidana pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali ( Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa) yang mendapat remisi dari presiden. Keputusan ini dianggap mencederai kebebasan pers" width="100%">
<figcaption>I Nyoman Susrama, terpidana pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali ( Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa) yang mendapat remisi dari presiden. Keputusan ini dianggap mencederai kebebasan pers</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pers menolak proses Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang bergulir di badan legislasi DPR RI lantaran dianggap menghilangkan hak kebebasan pers. "RUU penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka tidak independen, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas," kata Ketua Umum Dewan Pers Ninik Rahayu saat jumpa pers di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa, (14/5).&nbsp; Ninik menjelaskan, ada beberapa unsur yang menyebabkan RUU tersebut menghambat kebebasan pers, terkhusus di dunia penyiaran. Pertama, lanjut dia, RUU ini menghambat insan pers Indonesia melahirkan karya jurnalistik terbaik lantaran adanya larangan membuat liputan yang bersifat investigatif. "Ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif, ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada dalam UU nomor 40 tahun 199 pasal 4. Karena kita sebetulnya dengan UU 40 tidak lagi mengenal penyensoran," tutur Ninik. Kedua, penyusunan RUU ini dinilai tidak melalui prosedur yang layak karena tidak melibatkan masyarakat untuk memberikan pendapat. Bahkan Dewan Pers merasa tidak dilibatkan dalam pembentukan RUU ini. Ketiga, RUU ini membuat lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang berurusan dengan pelanggaran pers di bidang penyiaran. Hal tersebut membuat kesan tumpang tindih kewenangan lantaran seharusnya Dewan Pers lah yang berwewenang menyelesaikan sengketa pers. Hal tersebut juga, lanjut Nanik, berseberangan dengan "roh" dari Perpres nomor 32 tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo. Perpres ini mengatur soal tanggung jawab perusahaan platform digital dalam penyediaan berita jurnalisme yang berkualitas di Indonesia. "Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di dewan pers, dan itu dituangkan dalam UU. oleh karena itu penolakan ini didasarkan juga, bahwa ketika menyusun peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu UU dengan yang lain tidak tumpang tindih," ucap Ninik. Jika RUU penyiaran ini terus bergulir dan akhirnya disahkan legislatif, Ninik melihat ada potensi media di Indonesia tidak akan kredibel dan independen dalam mengawal sebuah isu. Karenanya, Ninik dan seluruh jajaran persatuan wartawan yang mewakili setiap paltform menolak keras berguli-rnya RUU Penyiaran ini.

Dewan Pers menolak proses RUU yang sedang bergulir di badan legislasi DPR RI lantaran dianggap menghilangkan hak kebebasan pers.

Dewan Pers Tolak Keras Proses RUU Penyiaran Hilangkan Kebebasan Pers

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1799015774254156851" data-legacy-message-id="18f76350a9be4c33"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":zc" class="ii gt"> <div id=":zd" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/27/Pulang-Basamo-1217442964.jpeg" alt="Waketum Gerindra Sufmi Dasco melepas sebanyak 50 bus pemudik milik" width="100%">
<figcaption>Waketum Gerindra Sufmi Dasco melepas sebanyak 50 bus pemudik milik</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, penayangan jurnalisme investigatif tidak dilarang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran. Menurut Dasco, RUU Penyiaran hanya ingin meminimalisir dampak dari jurnalisme investigatif, sehingga ketentuan pelarangan jurnalisme investigatif terbuka untuk direvisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, seharusnya nggak dilarang, tapi impact-nya gimana caranya kita pikirin supaya kemudian jangan sampai, kan itu kadang kadang nggak semua kan, ada juga yang sebenarnya hasil investigasinya benar, tapi ada juga yang kemarin kita lihat juga investigasinya separuh benar, nah itu, jadi kita akan bikin aturannya, supaya sama-sama jalan dengan baik," kata Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasco menyatakan, pihaknya bakal berkonsultasi dengan sejumlah elemen masyarakat untuk menyempurnakan RUU Penyiaran. Khususnya, dengan media massa agar jurnalisme investigatif tetap berjalan dan dampaknya bisa diantisipasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengenai investigasi-investigasi kan ya namanya juga hal yang dijamin Undang-Undang, ya mungkin kita akan konsultasi dengan kawan-kawan bagaimana caranya supaya semua bisa berjalan dengan baik, haknya tetap jalan, tetapi impact-nya juga kemudian bisa diminimalisir," pungkas Dasco.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014478532/kutuk-serangan-di-moskow-wakil-ketua-dpr-sufmi-dasco-sampaikan-belasungkawa-mendalam">Kutuk Serangan di Moskow, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Sampaikan Belasungkawa Mendalam</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, salah satu ketentuan dalam UU Penyiaran yang menjadi sorotan publik yakni terkait larangan penayangan eksklusif jurnalistik atau jurnalisme investigatif. Bleid itu tertuang dalam Pasal 50B ayat 2 butir c dalam draf RUU Penyiaran yang menyatakan larangan penayangan eksklusif jurnalistik Investigatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV"> <div class="gB xu"> <div class="ip iq"> <div id=":zb">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Dasco menyatakan, pihaknya bakal berkonsultasi dengan sejumlah elemen masyarakat untuk menyempurnakan RUU Penyiaran.

Polemik RUU Penyiaran, DPR Klaim Jurnalisme Investigatif Tak Dilarang Tapi Dampaknya yang Diminimalisir 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/dorong.jpg" alt="ZAMAN BERUBAH: Komisioner KPI Irsal Ambia (kiri) dalam diskusi tentang RUU Penyiaran di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ZAMAN BERUBAH: Komisioner KPI Irsal Ambia (kiri) dalam diskusi tentang RUU Penyiaran di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran hingga kini tak kunjung dibahas DPR RI. Usia UU Penyiaran yang ada sekarang ini sudah 20 tahun. Karena itu, perlu dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman.  Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, RUU Penyiaran sudah diusulkan pada periode DPR RI sebelumnya. Namun, sampai sekarang memang pembahasannya belum selesai. Bahkan, masih banyak tahapan yang harus dilalui.  Kharis menambahkan, saat ini RUU Penyiaran baru masuk tahap persiapan akhir draf RUU yang ada di komisi I. Setelah draf selesai, komisi menyerahkannya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. "Posisinya masih di komisi I,” kata Kharis dalam sebuah diskusi bertema RUU Penyiaran untuk Kedaulatan Bangsa dan Negara di Media Center DPR RI kemarin (7/3).  Setelah selesai dibahas di baleg, draf RUU Penyiaran itu dibawa ke rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Berikutnya, DPR mengirim surat ke presiden untuk membahas RUU tersebut bersama pemerintah. Jadi, proses yang harus dilalui masih cukup panjang.  Sementara itu, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Irsal Ambia mengatakan, UU 32/2022 tentang Penyiaran sudah berusia 20 tahun. UU bersangkutan merupakan salah satu produk reformasi di bidang pers dan penyiaran. "Sudah saatnya dilakukan perubahan,” papar Irsal yang hadir dalam diskusi kemarin.  Menurut dia, banyak faktor yang menjadi alasan utama untuk memperbarui UU tersebut. Di antaranya, perkembangan teknologi yang berjalan sangat luar biasa. Teknologi penyiaran, teknologi komunikasi, teknologi telekomunikasi, dan teknologi lainnya berkembang pesat.  Irsal menyatakan, perkembangan teknologi telah mendisrupsi ruang penyiaran dan model-model penyelenggaraan penyiaran yang selama ini berjalan konvensional. "Semuanya berubah sangat drastis dengan keberadaan model dan sistem penyiaran berbasis internet, digital, dan sebagainya,” ungkapnya.

KPI Dorong Penuntasan Revisi Undang-Undang Penyiaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-ruu-penyiaran-atvsi-curhat-pada-ketua-dpr_m_186574.jpeg" alt="Ketua DPR, Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR, Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Pertemuan digelar dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. ATVSI menyampaikan sikapnya atas sistem penggunaan frekuensi untuk penyiaran dalam revisi UU tersebut. "Kami juga memaparkan kondisi dari industri penyiaran saat ini, khususnya industri televisi," ujar Sekretaris Jenderal ATVSI, Neil R Tobing di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/2) Menurut Neil, industri televisi saat ini berada di persimpangan jalan menuju digitalisasi televisi yang juga sudah dilakukan di beberapa negara tetangga. "Nah kami sampaikan apa concern kita," paparnya. Dia menambahkan, kompetisi industri televisi di Indonesia tertinggi di dunia. Ketatnya kompetisi itu karena jumlah pemain industri di Indonesia jauh lebih banyak ketimbang di negara lain. "Yang kedua, yang paling penting juga adalah kami mengusulkan model bisnis yang win-win bagi semua pihak yang berkeadilan, tidak dirugikan," ungkapnya. Menurut dia, penguasaan infrastruktur frekuensi penyiaran itu tidak harus oleh negara. "Jadi kalau DPR bilang berdasarkan Pasal 33 itu semua kekayaan dan semua infrastruktur dan sebagainya dikuasai negara, semuanya bukan hanya negara sebenarnya," katanya. Dia melanjutkan bahwa negara terdiri atas empat unsur, pemerintah, wilayah, kedaulatan dan rakyat. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), lanjut dia, merupakan rakyat. "Jadi diberi kesempatan juga untuk mengelola penyelenggara multipleksing. Jadi yang kita usulkan tadi, kalau Komisi I DPR mengusulkan single mux dikuasai oleh negara, kalau kita ini diselenggarakan bersama-sama oleh pemerintah oleh negara dan oleh swasta, LPS. Jadi itu sebenarnya intinya," pungkasnya.

Soal RUU Penyiaran, ATVSI Curhat Pada Ketua DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kpi-minta-dpr-segera-selesaikan-pembahasan-ruu-penyiaran_m_163943.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta DPR segera menyelesaikan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal itu diungkapkan Komisioner KPI Pusat Agung Suprio dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (21/10). "Kami berharap ruu penyiaran segera diselesaikan jika berbicara penyiaran yang lebih berkualitas," kata Agung. Agung mengatakan, perdebatan-perdebatan yang ada di DPR tidak akan merugikan kewenangan KPI sebagai pengawas konten dalam penyiaran. "Jangan sampai perdebatan merugikan kewenangan KPI, merugikan kualitas penyiaran," jelasnya. Perdebatan yang saat ini sedang menonjol adalah perdebatan konsep single mux atau multi mux dalam pengelolaan infrastruktur pertelevisian Konsep single mux yaitu hanya ada satu operator bagi seluruh stasiun tv. Sementara multi mux adalah konsep yang membuat setiap stasiun tv dapat mengelola infrastrukturnya sendiri. Menurut Agung, KPI tak mempermasalahkan penerapan single mux ataupun multi mux. Namun, KPI memberi catatan penting yang harus diperhatikan. Yakni, harus ada pembatasan dan dikawal dengan baik oleh DPR. Agung mengatakan, apabila DPR memilih single mux, maka harus ada pembatasan agar peran pemerintah tidak menjadi lebih dominan. Jika peran pemerintah lebih dominan, potensi untuk mengintervensi stasiun televisi akan lebih besar untuk dilakukan. Misalnya, bisa melarang menayangkan acara tertentu hingga pencabutan saluran tv swasta secara paksa. "Single mux pembatasannya pemerintah tidak menjadi dominan," ujar Agung. Sementara multi mux harus dilakukan pembatasan agar tidak terjadi dominasi oleh pemilik modal. "Kalau DPR memilih multi ini mesti ada peraturan turunannya. misalnya 30 persen dalam saluran mux itu hanya boleh dimiliki oleh pengelola mux. 70 persen itu orang yang tidak berapliasi dengan pengelola mux. Jadi menghindari adanya kekuatan (dominasi) dari pemilik modal," pungkasnya.

KPI Minta DPR Segera Selesaikan Pembahasan RUU Penyiaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu penyiaran

Berita Terkini