<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/hidayat-nur-wahid-capres-diusung-demokrat-tidak-akan-sama-dengan-pks_m_178683-640x421-640x421.jpeg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR yang juga Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, ada ketidaklaziman dalam aspek formalitas pembentukan undang-undang dalam persetujuan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).  Undang-undang itu merupakan usulan Presiden Joko Widodo dan disepakati oleh mayoritas fraksi di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) dan di Rapat Paripurna DPR RI.  Namun, dalam substansi dan intisari RUU itu kata HNW banyak yang bermasalah, sehingga masih terus mendapat kritikan dan penolakan publik. Termasuk menyoroti saat pengambilan keputusan tingkat I di Badan Legislasi (Baleg) dan tingkat II di Rapat Paripurna, draft utuh dan final RUU tersebut belum dibagikan ke semua fraksi.  Tetapi anehnya, semua fraksi di DPR sudah diminta untuk menyampaikan pendapatnya. Meski, pada saat pengambilan keputusan di Baleg, ada dua fraksi, yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat (FPD) menolak untuk meneruskan rapat paripurna, namun tetap saja RUU itu diteruskan untuk dibawa ke forum pengambilan keputusan tingkat II yaitu Rapat Paripurna DPR RI.  "Namun faktanya, lagi-lagi tidak ada draft akhir Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dibagikan sebelumnya kepada setiap fraksi maupun anggota DPR," ujar HNW di Jakarta, Rabu (7/10). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/10/2020/fahri-hamzah-omnibus-law-secara-otomatis-melanggar-konstitusi/">Fahri Hamzah: Omnibus Law Secara Otomatis Melanggar Konstitusi</a></li> </ul> Menurut HNW, pembahasan RUU ini sangat terburu-buru, dan bagaimana mungkin fraksi ‘dipaksa’ untuk menyampaikan pendapat mininya, dan bahkan pendapat akhir di rapat Paripurna, tetapi draft secara utuh RUU Ciptaker itu tidak dibagikan terlebih dahulu.  "Begitu terburu-burunya, sehingga jadwal pengesahan RUU dalam rapat paripurna DPR pun mendadak dimajukan, dari tanggal 8 menjadi tanggal 5 September. Ini menimbulkan tanda tanya besar, ada apa dibalik semua ini?" ujar HNW.  Karena tidak terpenuhinya asas transparansi dan kepatuhan pada aspek legal, HNW menilai, wajar sikap FPKS dan FPD, yang menolak melanjutkan pembahasan RUU tersebut ke Rapat Paripurna. Bahkan, ketika tetap dibawa juga ke Rapat Paripurna, wajar bila FPKS dan FPD menolak menyetujui RUU itu menjadi UU Cipta Kerja.  "Konstitusi menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dan kekuasaan legislasi berada di tangan DPR RI melalui fraksi-fraksi, alat kelengkapan dewan dan anggota-anggota DPR," ujarnya.  Seharusnya, lanjut HNW, setiap fraksi yang merupakan elemen penting di dalam DPR diberikan akses seluas-luasnya dalam pembahasan suatu RUU, termasuk menerima draft utuh RUU yang akan dibahas atau akan diputuskan, sebelum diminta menyiapkan dan menyampaikan pendapat mini maupun pendapat akhir.  "Itu yang sudah menjadi konvensi di DPR,” tuturnya.  Sesuai kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi dalam penyusunan rancangan undang-undang, setiap fraksi dikirimi draft naskah RUU secara utuh yang sudah disepakati dan selesai dibahas. Sehingga, pendapat mini apalagi pendapat akhir yang akan disampaikan pada pembicaraan akhir tingkat pertama (sebelum dibawa ke rapat paripurna) maupun pada tingkat akhirnya dalam rapat Paripurna DPR, dapat dilakukan secara benar, maksimal dan komprehensif.  “Selain hukum yang tertulis, kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan ini juga seharusnya menjadi pedoman dalam pembahasan/pengambilan keputusan terhadap Omnibus RUU Ciptaker. RUU ini memiliki dampak kepada lebih dari 78 undang-undang yang berlaku saat ini,” ujarnya.  Apalagi kebiasaan tersebut juga sejalan dengan Pasal 163 huruf c dan e Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pada pengambilan keputusan tingkat I terdapat acara pembacaan naskah akhir rancangan undang-undang dan penandatanganan naskah rancangan undang-undang.  Selanjutnya, dari segi substansi, kata Hidayat terdapat banyak intisari dalam RUU itu yang bermasalah, terutama terkait isu investasi asing yang seakan menjadi fokus utama RUU ini. “Masalah investasi di Indonesia sebenarnya bukan soal perubahan regulasi, tetapi mengenai merajalelanya KKN dan inefisiensi birokrasi. Itu seharusnya jadi prioritas yang difokuskan oleh Pemerintah,” tukasnya.  Karena itu, HNW menilai, RUU ini sangat condong kepada investasi asing dan banyak merugikan kepentingan kaum pekerja dari warga negara Indonesia, terutama para pekerja atau buruh.  “Faktanya RUU ini tidak melaksanakan perintah pembukaan UUD NRI 1945, agar negara memprioritaskan melindungi tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.  HNW juga menuturkan, RUU Ciptaker ini tidak memberikan kepastian hukum sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang dijamin oleh UUD 1945. Karena awalnya, RUU Ciptaker ini dihadirkan untuk memberikan kepastian hukum dan menyederhanakan peraturan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya.  “Disayangkan, rancangan tersebut tidak sesuai dengan tujuannya. Karena RUU ini justru mengamanatkan banyak ketentuannya untuk diatur dalam peraturan pemerintah (PP), sehingga membuat peraturan tidak menjadi sederhana, dan penuh spekulasi politik, kata putusnya tergantung kepada pemerintah pemilik kekuasaan politik. Suatu hal yang tak sesuai dengan prinsip Negara Hukum di Negara demokratis seperti Indonesia,” tukasnya.  HNW juga menyayangkan, sekalipun terdapat banyak masalah dan masifnya penolakan oleh banyak elemen bangsa, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah, Kongres Umat Islam ke VII, Serikat-Serikat Pekerja, para pakar, organisasi buruh, dan aspirasi konstituen, RUU tersebut tetap diambil keputusan akhir dalam rapat paripurna DPR. Sekalipun FPKS dan FPD tetap memegangi sikap semulanya yaitu menolak ditetapkannya RUU ini menjadi UU.  Apalagi, kata HNW, hingga rapat paripurna selesai, bahkan hingga saat ini, belum ada naskah UU Ciptaker resmi yang disampaikan ke fraksi-fraksi dan ke publik. Ia mengkhawatirkan hal itu justru akan menambah persoalan karena ada potensi bahwa draft akhir RUU tersebut berbeda dengan yang disepakati di Panja, karena tidak ada akses bagi Anggota DPR maupun publik untuk membaca draft RUU itu secara utuh.  Karenanya, HNW mendukung, bila Presiden Jokowi mempertimbangkan serius masalah ini, apalagi darurat kesehatan akibat pandemi korona, juga belum nampak kapan akan melandai. Sangat bijak bila Presiden Jokowi mempergunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengakhiri polemik dan menyelamatkan bangsa dan negara dari kegaduhan, dengan segera menerbitkan Perpu mencabut Omnibus Law RUU Cipta Kerja, agar semuanya dikembalikan ke UU existing saja.  Apabila langkah itu tidak diambil Presiden Jokowi, HNW menegaskan, dirinya bersama partainya mendukung bila warga Indonesia baik dari Sarikat Pekerja/Organisasi Buruh, organisasi Profesi, LSM, Ormas maupun individu yang dirugikan oleh UU Cipta Kerja itu, untuk mempergunakan hak konstitusionalnya dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).  "Hendaknya MK betul-betul melaksanakan kewajibannya dengan adil dan benar, demi terselamatkannya NKRI sebagai negara Pancasila dan negara Hukum," pungkas HNW.

HNW Blak-Blakan Soal Kejanggalan Proses Pembentukan UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Rapat-Paripurna-DPR-Sahkan-RUU-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Puan Maharani mendadak heboh di jagad media sosial. Hal itu karena dia dengan sengaja mematikan mikrofon Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan saat protes pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.  Kepala Badan Komunukasi Strategis Partai Demokrat, Ossy Dermawan mengatakan, dengan dimatikannya mikrofon milik koleganya tersebut, itu sudah menunjukan Puan Maharani tutup telinga terhadap aspirasi masyarakat yang menolak Omnibus Law.  "Jadi jika anggota DPR saja tidak mau didengar pandangannya, bagaimana Ketua DPR RI mau mendengarkan aspirasi dan harapan rakyatnya," ujar Ossy kepada wartawan, Rabu (7/10).  Sehingga Ossy mengeluhkan tindakan yang dilakukan oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut. Karena setiap aspirasi dari masyarakat seharusnya bisa didengar.  "Saya berpendapat, Puan Maharani tidak suka mendengarkan saran, pandangan, masukan bahkan kritik," katanya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/10/2020/demokrat-anggap-puan-maharani-telah-membunuh-suara-rakyat/">Demokrat Anggap Puan Maharani Telah Membunuh Suara Rakyat</a></li> </ul> Adapun momen dimatikannya mikrofon milik Irwan saat Fraksi Partai Demokrat terjadi pada Senin (5/10) kemarin. Saat itu Irwan memberikan interupsi terkait penolakannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan menjadi UU.  Di video tersebut tampak Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin berbisik kepada koleganya Ketua DPR Puan Maharani. Namun tidak terdengar apa yang mereka ucapkan. Barulah mikrofon tersebut dimatian oleh Puan Maharani.  "Menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau mau dihargai tolong hargai," kata Irwan yang seraya Puan Maharani mematikan mikrofon tersebut.‎

Demokrat: Puan Maharani Tidak Suka Mendengarkan Saran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/fadli-zon-terserah-orang-mau-pakai-baju-apa_m_.jpg" alt="Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon (Indopos/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon (Indopos/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, pengesahan RUU Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja, Senin, (5/10), memukul keras nasib buruh. Pasalnya, dibahas dalam waktu dan kondisi yang tidak tepat.  "Disebut tidak tepat waktu karena saat ini kita sedang berada di tengah-tengah pandemi. Prioritas utama mestinya isu kesehatan dan kemanusiaan seperti dinyatakan Presiden sendiri," ujar Fadli Zon kepada wartawan, Rabu (7/10).  Adapun Partai Gerindra adalah satu dari tujuh fraksi yang tidak mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disahkan menjadi UU. Sehingga sikap Fadli Zon ini berbanding terbalik dengan sikap partainya.  ‎Setidaknya hanya ada dua fraksi yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja tersebut disahkan menjadi UU. Mereka adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat.  Tingkat kematian dokter kita saat ini tertinggi di Asia. Setidaknya ada 130 dokter, menurut IDI, meninggal akibat menangani Covid-19 sejauh ini. Angka-angka ini tentu saja tak bisa disepelekan. Sebab, untuk menampung pasien, jumlah kamar di rumah sakit bisa ditambah dalam sekejap, tapi tak demikian halnya dengan tenaga kesehatan yang menangani.  "Artinya, ada hal lain yang jauh lebih serius untuk ditangani dibanding Omnibus Law," ungkapnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/10/2020/hari-ini-buruh-tetap-lanjutkan-lagi-mogok-nasional/">Hari Ini Buruh Tetap Lanjutkan Lagi Mogok Nasional!</a></li> </ul> Omnibus law ini juga tidak tepat sasaran, sebab kalau tujuannya adalah untuk mendatangkan investasi, apa yang jadi hambatan investasi dengan apa yang dirancang oleh Omnibus Law ini sama sekali tak sinkron. Memang yang disorot adalah perizinan dan aturan yang tumpang tindih.  Menurut World Economic Forum (WEF), kendala utama investasi di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, ketidakstabilan kebijakan, serta regulasi perpajakan. "Tapi yang disasar Omnibus Law kok isu ketenagakerjaan? Bagaimana ceritanya? Jadi, antara diagnosa dengan resepnya sejak awal sudah tak nyambung," ungkapnya.  Fadli mengatakan, bisa memahami kenapa saat ini masyarakat banyak yang gelisah dan marah terhadap Omnibus Law. Karena mereka melihat kalau kepentingan dan suara mereka sama sekali kurang diperhatikan.  "Kaum buruh, yang saat ini berada dalam posisi sulit akibat Covid-19, posisinya jadi kian terpojok," tuturnya.  Dalam catatannya, ada beberapa isu yang memang mengusik rasa keadilan buruh. Misalnya, skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari sebelumnya 32 bulan upah, kini menjadi 25 bulan upah. Kemudian, penghapusan UMK (Upah Minimum Kabupaten) menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi). Padahal, menurut data lapangan, besaran UMP ini pada umumnya adalah di bawah UMK.  "Sehingga, alih-alih meningkatkan kesejahteraan buruh, omnibus law ini belum apa-apa sudah akan menurunkan kesejahteraan mereka," pungkasnya.  &nbsp;

Fadli Zon: Buruh Makin Terpojok Akibat UU Omnibus Law Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Anggota-DPR-Fraksi-PDI-Perjuangan-Foto-Bersama-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Puan Maharani saat berfoto bersama usai pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Puan Maharani saat berfoto bersama usai pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengaku kecewa dengan ulah Ketua DPR Puan Maharani. Pasalnya, politikus PDIP itu yang sengaja mematikan mikrofon legislastor Demokrat saat sedang melakukan interupsi penolakan pengesahan UU Omnibus Lawa Cipta Kerja.  "Saya sangat menyayangkan tindakan-tindakan tidak demokratis di ruang sidang DPR yamg mana di sana bersidang para wakil rakyat," ujar Ferdinand kepada wartawan, Rabu (7/10).  Menurut Ferdinand, Puan Maharani itu bukan wakil partai tapi perwakilan dari rakyat. Itulah yang tampaknya kurang dipahami oleh pimpinan dewan hingga mematikan mikrofon saat wakil rakyat meminta interupsi.  "Mematikan mikrofon itu kan sama saja artinya mematikan suara rakyat yang diwakili oleh anggota DPR terlepas dia dari partai apa karena dia disitu sebagai wakil rakyat bukan wakil partai," tegasnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/10/2020/aziz-syamsuddin-berbisik-ke-puan-maharani-saat-drama-mikrofon-mati/">Aziz Syamsuddin Berbisik ke Puan Maharani saat Drama Mikrofon Mati</a></li> </ul> Ferdinand berujar, dengan mematikan mikrofon tersebut sama saja menghilangkan suara rakyat tanpa adanya alasan yang jelas. Sehingga tidak sepatutnya suara rakyat dibungkam oleh Puan Maharani.  ‎"Jadi kalau Puan mematikan mikrofon meski tidak memimpin sidang, itu artinya puan mematikan suara rakyat yang diwakili oleh Irwan dari Demokrat. Demokrasi semakin tidak sehat jika kekuasaan mengintimidasi demokrasi," ungkapnya.  Adapun momen dimatikannya mikrofon milik Irwan saat Fraksi Partai Demokrat terjadi pada Senin (5/10) kemarin. Saat itu Irwan memberikan interupsi terkait penolakannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan menjadi UU.  Di video tersebut tampak Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin berbisik kepada koleganya Ketua DPR Puan Maharani. Namun tidak terdengar apa yang mereka ucapkan. Barulah mikrofon tersebut dimatian oleh Puan Maharani.  "Menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau mau dihargai tolong hargai," kata Irwan yang seraya Puan Maharani mematikan mikrofon tersebut.‎

Demokrat Anggap Puan Maharani Telah Membunuh Suara Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-omong-kosong-perkuat-kpk-kalau-kasus-novel-tak-selesai_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Fraksi Partai Demokrat di DPR (FPD) Benny K Harman membeberkan alasan partainya walk out dari rapat paripurna yang mengagendakan pengesahan RUU Cipa Kerja (5/20).  Menurut Benny, dalam sidang DPR, keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat apabila semua anggota fraksi yang ada di rapat paripurna setuju. Di sidang ini, kan ada dua fraksi yang tidak setuju RUU Cipta Kerja disahkan. Sesuai mekanisme tatib, kasih kesempatan lobby dulu supaya ada kesamaan pandangan.  "Kalau lobby tidak dicapai, kita voting. Tapi, pimpinan sewenang-wenang, tidak memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan," ujar Benny kepada wartawan, Selasa (6/10).  Sementara alasan substansi, fraksi yang dipimpin Edhie Baskoro Yudhoyono itu sejak awal menolak RUU Cipta Kerja tersebut. RUU ini tidak punya urgensi apa pun di tengah rakyat Indonesia sedang menderita.  "Rakyat sedang kesusahan akibat Covid-19, kok tega-teganya pemerintah membuat rancangan undang-undang yang tidak relevan dengan kebutuhan dan kesulitan masyarakat saat ini, lalu mendukung pengesahannya di paripurna," tegasnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/10/2020/demokrat-sebut-puan-sudah-menghina-parlemen-dengan-mematikan-mikrofon/">Demokrat Sebut Puan Sudah Menghina Parlemen dengan Mematikan Mikrofon</a></li> </ul> Karena itu, tegasnya, sejak awal Fraksi Partai Demokrat meminta supaya pembahasan RUU di Badan Legisla (Baleg) ditolak. Tujuannya agar pemerintah dan DPR fokus pada penanganan Covid-19, dan nanti, memiliki waktu lebih luas untuk mendalami RUU.  "Supaya ada proses diskusi di tingkat Panja (Panitia Kerja) yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep. Ini kan sama sekali tidak. Dalam Panja, pembahasan RUU hanya ketok saja, ketok saja, tidak ada diskusinya," katanya.  Juga secara substansial, RUU Cipta Kerja ini lebih banyak mengakomodir kepentingan pebisnis. Sedang kelompok rentan seperti nelayan, petani, pekerja, UMKM sama sekali tidak diperhatikan.  "Hanya memberikan legalisasi, dekriminalisasi terhadap pebisnis-pebisnis yang selama ini melakujan perambahan hutan. Bagaimana kita menyetuji RUU seperti ini," ungkapnya.  Ditegaskan, ketika masuk kembali ke Panja setelah sebelumnya tidak turut serta dalam pembahasan, Fraksi Partai Demokrat juga meminta Klaster Ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Ciptaker.  Karena setelah melakukan analisa dan mendengar berbagai pandangan termasuk dari kalangan pekerja melalui pimpinan-pimpinan federasi buruh, Fraksi Demokrat  melihat hak-hak pekerja tidak diperhatikan dalam RUU ini.  Sebab, yang paling nyata adalah ketentuan tentang pesangon, misalnya. Pesangon itu sesuai undang-undang eksisting adalah 32 kali gaji. Ini dipotong, pengusaha hanya tanggungjawab 16 kali.  "Lalu pemerintah dikasih tanggungjawab 9 kali, itu pun mekanismenya asuransi. Bayangkan, duit dari mana pemerintah bayar itu, apalagi dalam situasi ekonomi sulit ini," tuturnya.  Menurut Anggota Komisi III DPR ini Fraksi Partai Demokrat sudah berusaha menyuarakan aspirasi para pekerja dan kalangan rentan melalui mekanisme yang berlaku dan argumentasi jelas. Tapi di Panja, suara Demokrat kecil. Kesempatan lobby pun sempit.  "Bagaimana pula kami mau lobby, pembahasannya main ketok-ketok aja. RUU ini dibuat hanya untuk melayani kepentingan dan keserakahan pengusaha-pengusaha yang menurut kami berada di lingkaran oligarki kekuasaan saat ini,"‎ katanya.  Benny berujar, jangan atas nama Covid-19 maka pengusaha, pebisnis ini memanfaatkan kondisi, memaksa DPR dan pemerintah mengesahkan undang-undang yang menguntungkan mereka.  "Bayangkan, setelah ini akan ada PHK habis-habisan dan dengan undang-undang ini, pesangon akan dibayar jauh lebih murah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kami terhadap rakyat, kami tolak RUU Cipta Kerja," pungkasnya.

Demokrat Walk Out, Benny Anggap Pimpinan DPR Sewenang-Wenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PhotoGrid_1601960150032-1.jpg" alt="Pekerja yang tergabung dalam Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Jakarta Timur, menggelar aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law di Kawasan Industri Pulogadung, Selasa (6/10). Forum Buruh Kawasan Pulogadung/Antara" width="100%">
<figcaption>Pekerja yang tergabung dalam Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Jakarta Timur, menggelar aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law di Kawasan Industri Pulogadung, Selasa (6/10). Forum Buruh Kawasan Pulogadung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, standar negara maju dalam berinvestasi sangat ketat terkait lingkungan hidup. Jika prinsip dasar tersebut diturunkan standarnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja maka sulit mengharapkan adanya investasi besar dari negara maju.  Bhima mengatakan, yang menarik dari pengesahan UU Cipta Kerja bukan hanya soal protes buruh. Investor kakap juga mengirimkan surat keberatan atas pengesahan UU Omnibus Law karena berdampak negatif bagi lingkungan hidup.  "Keluarnya dana asing dan nota protes dari investor itu tanda adanya ketidakpercayaan bahwa Omnibus Law adalah solusi menarik investasi dan pemulihan ekonomi di tengah resesi," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (6/10).  Seperti diketahui, sekitar 35 investor global yang mewakili investasi (AUM) senilai USD 4,1 triliun membuat surat terbuka kepada pemerintah Indonesia untuk menyikapi Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, regulasi yang baru saja disahkan pemerintah dan DPR dinilai akan merusak iklim investasi.  Aturan tersebut dianggap bakal melanggar standar praktik terbaik internasional yang ditujukan untuk mencegah konsekuensi berbahaya dari aktivitas bisnis. Hal itu akan menjadi kendala investor dari pasar Indonesia.  Surat itu juga terkait kerangka perizinan, pemantauan kepatuhan lingkungan, konsultasi publik, dan sistem sanksi yang diyakini akan berdampak parah terhadap lingkungan, hak asasi manusia dan ketenagakerjaan. Kekhawatiran inilah yang menjadi sumber ketidakpastian yang dihindari investor.  Robeco salah satu perusahaan yang menandatangani surat itu menyatakan para investor ingin memulai dialog dengan pemerintah Indonesia menyikapi aturan baru ini. Mereka menyatakan sebagai investor, sudah menjadi keharusan bagi mereka untuk mengikuti perkembangan regulasi untuk mengambil keputusan investasi yang tepat.  https://www.youtube.com/watch?v=cvb3TE-KyB0&ab_channel=jawapostvofficial

Investor Kirim Nota Protes, Pengamat: Tanda Tak Percaya Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Rapat-Paripurna-DPR-Sahkan-RUU-Cipta-Kerja-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/1</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Irwan mengaku kecewa berat dengan Ketua DPR Puan Maharani karena mikrofon miliknya sengaja dimatikan. Kejadian tersebut terjadi ketika Irwan memprotes pengesahan Undang-undang (UU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja, yang menurutnya tidak berpihak kepada para kaum buruh.  "Sebagai anggota DPR RI yang hak konstitusinya dijamin oleh UU sama dengan hak pimpinan dalam menyampaikan pendapat di sidang paripurna tentu saya sangat kecewa dan sedih," ujar Irwan kepada JawaPos.com, Selasa (6/10).  Irwan merasa dirugikan atas preseden buruk tersebut. Sebab, aspirasi rakyat yang ingin dia sampaikan tidak bisa tersampaikan di sidang secara jelas.  "Karena di samping sering dipotong oleh pimpinan sidang juga mikrofon saya dimatikan," tambahnya.  Irwan mengaku tidak mengerti alasan Puan Maharani mendadak mematikan mikrofon saat dirinya sedang interupsi. Padahal dia sedang menjalankan fungsi legislasi terkait aspirasi masyarakat yang meminta pengesahan UU Omnibus Law tersebut dibatalkan.  "Tentu ini ancaman buruk bagi demokrasi ke depan, apalagi hak berpendapat di parlemen dijamin oleh UU. Saya tidak tahu apakah ini masuk dalam kategori contempt of parliament (penghinaan terhadap parlemen-Red)," tegasnya.  Irwan berharap ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa yang menimpa dirinya tersebut. Sehingga tidak ada pembungkaman suara-suara dari masyarakat yang dibawa oleh para anggota dewan.  "Saya berharap kualitas demokrasi kita terus membaik ke depan dan tidak ada lagi insiden itu," ungkapnya.  Irwan berujar dirinya tidak akan melaporkan Ketua DPR Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait insinden dimatikannya mikrofon tersebut. "Tidaklah biar rakyat Indonesia yang menilai," pungkasnya.  ‎Diketahui, beredar video berdurasi 7 detik di media sosial saat Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon ‎Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan. Adapun momen dimatikannya mikrofon milik Irwan saat Fraksi Partai Demokrat terjadi pada Senin (5/10) kemarin.  Saat itu Irwan memberikan interupsi terkait penolakannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan menjadi UU. "Menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau mau dihargai tolong hargai," kata Irwan yang seraya Puan Maharani mematikan mikrofon tersebut.  https://www.youtube.com/watch?v=EqMVPJnaA1I&ab_channel=jawapostvofficial

Anggota F-PD Kecewa Mikrofonnya Dimatikan saat Protes RUU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Demo-Tolak-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Demonstrasi buruh dengan tuntutan menolak Omnibus Law, di sekitar gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam tuntutannya mereka ingin menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Foto: Dery Ridwansa" width="100%">
<figcaption>Demonstrasi buruh dengan tuntutan menolak Omnibus Law, di sekitar gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam tuntutannya mereka ingin menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Foto: Dery Ridwansa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya berupa melakukan penyekatan terhadap kelompok buruh yang hendak melakukan demonstrasi RUU Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPR RI. Penyekatan dilakukan petugas di titik masuk ke DKI Jakarta.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Konbes Pol Yusri Yunus mengatakan, penyekatan terhadap massa dilakukan secara humanis. Pendekatan secara baik-baik dilakukan untuk menggugah kesadaran masyarakat.  "Ada beberapa titik (dari luar Jakarta) yang turun, tapi saat kami dekati dengan humanis, bisa tertangani," ujar Yusri saat dikonfirmasi, Selasa (6/10).  Dia menjelaskan, penyekatan ini dilakukan untuk mencegah terjadi klaster baru Covid-19. Sebab, selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, tidak diizinkan membuat kerumuman massa.  Selain itu, Polda Metro Jaya juga sudah tegas menyatakan tidak akan mengeluarkan izin keramaian. "Karena dalam Pergub 88 diatur, kerumunan orang lebih dari lima kami bubarkan," jelas Yusri.  Atas dasar itu, antisipasi terhadap gelombang buruh dari luar daerah akan terus dilakukan. Para personel sudah disebar untuk melakukan penyekatan di daerah penyangga Jakarta seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang.  "Kami mengamankan tempat yang menjadi jalurnya titik yang krusial. Ada 9.236 personel yang kami turunkan sewilayah hukum Polda Metro Jaya secara gabungan antara TNI-Polri dan Pemda," pungkas Yusri.  https://www.youtube.com/watch?v=EqMVPJnaA1I&ab_channel=jawapostvofficial

Polisi Adang Buruh dari Luar Jakarta yang Hendak Demo di DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menko-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan wartawan usai pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipt" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan wartawan usai pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipt</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang disebut mampu menyejahterakan para buruh dan pekerja. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, regulasi tersebut dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan perumahan Indonesia.  Airlangga menekankan, melalui Undang-undang tersebut, pembangunan dan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan dikebut dan diperbanyak. "(Kebutuhan rumah) backlog perumahan masyarakat dalam UU ini akan dipercepat. Akan diperbanyak pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Airlangga dalam pidatonya saat Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10).  Airlangga menjelaskan, dalam UU Cipta Kerja pemerintah akan membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat, khususnya MBR. "Dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan," imbuhnya.  Selain itu, lanjutnya, pemerintah melalui regulasi ini juga akan membentuk bank tanah. Nantinya, bank tanah tersebut bertugas untuk redistribusi tanah untuk keperluan masyarakat.  "Bank tanah akan melakukan reformasi agraria. Redistribusi tanah kepada masyarakat," ucapnya.  Airlangga menambahkan, regulasi Cipta Kerja juga menjamin penggunaan lahan konservasi hutan yang sudah digunakan oleh masyarakat. Masyarakat diberikan izin legalitas untuk pemanfaatan lahan di hutan.  "Dapat manfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan pemerintah," tuturnya.  https://www.youtube.com/watch?v=U0OHnZ1sgYY&ab_channel=jawapostvofficial

Airlangga Klaim RUU Cipta Kerja Permudah Buruh Punya Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Demo-Tolak-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Demonstrasi buruh dengan tuntutan menolak Omnibus Law, di sekitar gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam tuntutannya mereka ingin menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Foto: Dery Ridwansa" width="100%">
<figcaption>Demonstrasi buruh dengan tuntutan menolak Omnibus Law, di sekitar gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam tuntutannya mereka ingin menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Foto: Dery Ridwansa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah Serikat pekerja buruh berencana melakukan mogok nasional mulai hari ini, Selasa hingga Kamis (6-8 Oktober) untuk memprotes Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin malam (5/10). Menanggapi rencana mogok masal ini, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengkhawatirkan keselamatan buruh di tengah pandemi Covid-19.  Agus mencermati potensi dilanggarnya protokol kesehatan, yang dapat membahayakan keselamatan pekerja. Jika keselamatan dan kesehatan pekerja terganggu, maka hal ini dapat mempengaruhi produktivitas industri.  "Kami mengingatkan kepada perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri agar mencegah aksi yang rencananya akan diikuti oleh banyak orang tersebut. Hal ini berisiko menyebabkan penularan virus korona," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (6/10).  Agus menyebut perusahaan sejauh ini telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, serta rutin melakukan sosialisasi kepada karyawan. Pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada perusahaan untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas para pekerjanya, baik itu di dalam maupun luar lingkungan kerjanya.  "Karyawan merupakan aset penting untuk menopang aktivitas dan produktivitas perusahaan, sehingga perlu dijaga kesehatannya dalam rangka mendukung roda ekonomi tetap berputar," tuturnya.  Agus menuturkan, dalam situasi dan kondisi saat ini, prioritas di sektor industri adalah kondisi kesehatan di lingkungan kerja serta produktivitas. Dua hal tersebut mendukung kondisi perekonomian yang diharapkan dapat terus membaik, setelah sebelumnya terdampak berat.  "Pemerintah terus berupaya mengambil kebijakan yang dapat mendukung dan memfasilitasi sektor usaha untuk terus dapat bertahan dan tumbuh, meskipun dalam situasi yang penuh tekanan," ucapnya  Agus mengungkapkan, RUU Cipta Kerja mendukung pelaku usaha dalam mengurus perizinan agar lebih cepat, sehingga meningkatkan investasi dan secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.  "Pekerja mendapatkan jaminan kesejahteraan yang sesuai dengan keahlian mereka, serta bisa memperoleh Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang mendukung mereka untuk kembali ke dunia kerja," tutupnya.  Seperti diketahui, buruh dari berbagai perusahaan yang tersebar di 25 provinsi dan 300 Kabupaten/Kota sepakat melakukan aksi mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Said Iqbal mengatakan, mogok dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.  https://www.youtube.com/watch?v=cvb3TE-KyB0&ab_channel=jawapostvofficial

Menperin Minta Pabrik Cegah Buruhnya Aksi Mogok Agar Tak Kena Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Berita Terkini