<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/WhatsApp-Image-2023-06-05-at-120624-1109647650.jpeg" alt="Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI kembali menggelar unjuk rasa terkait penolakan RUU Omnibuslaw di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (5/6)." width="100%">
<figcaption>Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI kembali menggelar unjuk rasa terkait penolakan RUU Omnibuslaw di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (5/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI kembali menggelar unjuk rasa terkait penolakan RUU Omnibus Law yang dinilai cacat hukum serta tidak sesuai dengan semangat tenaga kesehatan Indonesia. Aksi yang digelar di halaman Gedung DPR RI ini menuntut pemerintah dan juga legislatif untuk segera membatalkan rancangan UU tersebut. "Dalam draf RUU ini masih tampak tidak sungguh-sungguh untuk mereformasi sistem kesehatan khususnya sumber daya kesehatan yang hingga kini masih diskriminatif dalam pengaturanya," ujar Harif Fadhilah, Ketua Umum PPNI saat ditemui di Gedung Parlemen Jakarta, Senin&nbsp;(5/6). Harif mengatakan, sejauh ini RUU kesehatan menjabarkan tentang kualifikasi sumber daya manusia kesehatan dengan berbagai aspeknya adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan. Menurut dia, hal ini akan menimbulkan persoalan tersendiri di kemudian hari dengan adanya turunan regulasi dan kebijakan yang berbeda dari sisi porsi dan prioritas sebagaimana jauh sebelum penataan sistem kesehatan di Indonesia melalui Undang-Undang profesi masing-masing. "Kami juga melihat akan ada potensi mengurangi peran masyarakat madani dalam khasanah kesehatan di Indonesia, yaitu organisasi profesi. Apalagi organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah bagi yang seprofesi dan sebagai wahana menyalurkan aspirasi anggota kepada pemangku kepentingan agar terjadi peningkatan profesionalisme dan kondisi kerja yang baik bagi sebuah profesi," katanya. Harif memastikan, Organisasi Profesi Perawat PPNI yang selama ini konsisten dan terus menerus mendukung pemerintah untuk berkontribusi dalam peningkatan kompetensi profesionalnya dan juga mengadvokasi kesejahteraan agar para perawat dapat lebih tenang menjalankan kewajiban peran sebagai profesi pemberi pelayanan kepada masyarakat. "Jikalau perawat lebih nyaman dan tenang melaksanakan profesinya maka dampaknya akan kebaikan pelayanan kepada masyarakat," katanya. Berikutnya, kata Harif, RUU ini berpotensi memberi kemudahan perawat asing untuk bekerja di Indonesia dengan mengikuti kebijakan investasi. Dan apabila barrier teknis tidak ketat maka akan menjadi ancaman karena mempersemnpit kesempatan kerja lulusan perguruan tinggi keperawatan Indonesia. "Dan perlu diketahui juga bahwa jumlah lulusan Perguruan tinggi perawat di Indonesia sudah mencapai 65.000-75.000 pertahun. Dari semua hal tersebut di atas, yang sangat esensial menjadi suara perawat seluruh Indonesia adalah hilangnya kebanggaan sebagai profesi karena landasan profesinya sudah dicabut, bandingkan dengan profesi Insinyur, Advokat, Notaris, Psikologi yang ada Undang-undang tersendiri," katanya. "Karena itu, dengan tegas kami menolak subtansi RUU Kesehatan ini yang secara nyata-nyata telah mendegradasi profesi perawat Indonesia," jelasnya. Koordinator Lapangan Nasional DPP PPNI, Maryanto menambahkan bahwa aksi ini merupakan rangkaian aksi sebelumnya yang tetap akan dilakukan untuk mendesak pihak tertentu agar segera melakukan pelurusan atas RUU Kesehatan OBL. "Terutama kepada Menko Polhukam RI dan Menko Kemaritiman untuk memperhatikan aspirasi perawat agar UU No. 38 tahun 2014 tidak dicabut atau setidak-tidaknya berbunyi UU 38 tahun 2014 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan," katanya. Maryanto mengatakan, PPNI sebagai Organisasi Profesi yang mewadahi tenaga kesehatan terbesar dan vital dalam sistem kesehatan akan tetua menyuarakan penolakan substansi RUU Kesehatan Omnibuslaw yang terus berlanjut tanpa mengindahkan masukan, aspirasi atau pandangan yang telah disampaikan.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI kembali menggelar unjuk rasa terkait penolakan RUU Omnibus Law di depan Gedung DPR/MPR RI.

PPNI Gelar Aksi Damai di DPR, Tuntut Cabut Pembahasan RRU Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-21-at-15.39.04.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi DKI Jakarta, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah DKI Jakarta, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Wilayah DKI Jakarta, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Wilayah DKI Jakarta dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Wilayah DKI Jakarta, menolak RUU Kesehatan Skema Omnibus Law.  Ketua DPW PPNI DKI Jakarta, Ns. Jajang Rahmat Solihin mengatakan organisasi kesehatan telah diakui dan menjalankan fungsi serta peran berdasarkan amanah di beberapa Undang-Undang lex specialis bidang kesehatan (a.l UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No.36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan, UU No.4 tahun 2019 tentang Kebidanan).  Untuk itu, organisasi kesehatan secara tegas menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kes-Omnibus Law) dan mendesak RUU Kes-Omnibus Law tersebut segera dikeluarkan dari prolegnas DPR RI.  "Kami sudah punya Undang-Undang lex specialis menjabarkan unsur profesi di dalamnya. Apabila (RUU Kes-Omnibus Law) disahkan akan menghilangkan Undang-Undang itu," kata Jajang, Senin (21/11).  Penolakan itu bukan tanpa alasan, menurut Jajang, apabila RUU Kes-Omnibus Law disahkan akan menggerus kewenangan-kewenangan ataupun yang sudah tertera pada masing-masing profesi.  "Seperti yang saya sampaikan Undang-Undang Nomor 26, 36, 4, 38 tahun 2014 itu menggambarkan bagaimana kewenangan itu akan dihapuskan. Termasuk nanti kebijakan lainnya yang akan di generalisasi. Inilah kekhawatiran kami tentang adanya RUU Kes-Omnibus Law," terangnya.  Setelah pernyataan sikap, lanjut Jajang, PPNI bersama empat organisasi lainnya akan melakukan konsolidasi. Nantinya, apabila terus bergejolak, organisiasi kesehatan akan turun ke jalan berkaitan dengan rancangan RUU Kesehatan Omnibus Law. Pernyataan sikap ini juga sudah disampaikan ke Presiden RI hingga DPR RI.  "Kami berharap untuk RUU Kes-Omnibus Law ini tidak dibahas yang berkaitan dengan lex specialis yang sudah ada tentang profesi masing-masing," harapnya.  Meski demikian, PPNI mendukung penuh perbaikan atau transformasi sistem kesehatan yang komprehensif baik di bidang pendidikan maupun kesehatan yang telah dicanangkan pemerintah. Termasuk juga transformasi digitalisasi kesehatan dan pelayanan kesehatan seperti di puskesmas dan posyandu.  "Yang pasti kami mendukung penuh perbaikan birokrasi dalam setiap aspek pelayanan di bidang kesehatan dengan melibatkan organisasi profesi kesehatan sehingga profesional tetap terjaga dan keselamatan serta perlindungan masyarakat penerima pelayanan kesehatan tetap diutamakan," jelasnya.  Sementara itu, Sekretaris PPNI DKI Jakarta, Maryanto menambahkan bahwa penguatan UU tenaga profesi kesehatan sangat penting dan harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan juga DPR RI. Dia ingin profesi tenaga kesehatan mampu menjadi garda terdepan dalam menjalankan pelayanan terhadap pasien rumah sakit.  "Kita sudah katakan bahwa perawat itu adalah garda terdepan dalam melayani pasien. Karena itu kita perlu dilindungi dengan UU yang ada, bukan malah dilemahkan, dengan gugurnya 717 perawat menandai bahwa perawat adalah mencintai NKRI sepenuh hati tanpa bisa ditawar," pungkasnya.

PPNI Sampai IDI DKI Jakarta Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Mobil-Polisi-Dirusak-Massa-Dery-Ridwansah-5-1-1.jpg" alt="Satu unit mobil milik aparat kepolisian dirusak sejumlah massa di Jalan Pejompongan Raya, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2020). Aksi massa tersebut sebagai bentuk penolakan atas disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR pada Senin (5/10" width="100%">
<figcaption>Satu unit mobil milik aparat kepolisian dirusak sejumlah massa di Jalan Pejompongan Raya, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2020). Aksi massa tersebut sebagai bentuk penolakan atas disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR pada Senin (5/10</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluhkan belum beredarnya draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal, RUU ini sudah sah menjadi UU.  Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan memang masih ada proses penyempurnaan. Sehingga draf RUU tersebut belum final.  "Artinya memang draf ini dibahas tidak sekaligus final masih ada proses yang memang secara bertahap itu ada penyempurnaan," ujar Firman kepada wartawan, Kamis (8/10).  Anggota Baleg lain yang enggan menyebut namanya juga membenarkan draf RUU tersebut masih perlu perbaikan. Sehingga belum bisa diakses oleh publik. "Memang masih adanya beberapa perbaikan (typo-Red)," ungkap anggota Baleg tersebut. ‎ Diketahui, Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengaku aneh anggota dewan tidak menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada saat disahkan menjadi UU.  Didi mengaku sudah tiga periode menjadi anggota dewan. Namun baru kali ini pengesahan UU anggota dewan tidak membawa drafnya.  ‎"Tidak ada selembar pun naskah RUU terkait Cipta Kerja yang dibagikan saat rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020 tersebut. Jadi pertanyaanya, sesungguhnya RUU apa yang telah diketok palu kemarin tgl 5 Oktober 2020 itu. Jadi pimpinan DPR telah mengesahkan RUU yang sesat dan cacat prosedur," ujar Didi kepada wartawan, Kamis (8/10).  Menurut Didi, harusnya sebelum disahkan menjadi UU anggota dewan bisa dibagikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Sehingga ada keanehan dalam mengesahkan UU tersebut.  "Harusnya sebelum palu keputusan diketok, naskah RUU Cipta Kerja sudah bisa dilihat dan dibaca oleh kami semua," katanya.  ‎‎"Dalam forum rapat tertinggi ini, adalah wajib semua yang hadir diberikan naskah RUU tersebut. Jangankan yang hadir secara fisik yang hadir secara virtualpun harus diberikan," tambahnya.  Sementara, Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidawai juga mempertanyakan kenapa bahan draf RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan mejadi UU tidak segera dibagikan kepada anggota DPR dan publik.  "Jadi kenapa bahan ‎UU Ciptaker (cipta kerja-Red) yang sudah disahkan tidak juga dibagikan," katanya.

Baleg Akui Belum Adanya Draf Final Soal RUU Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Said-Iqbal-KSPI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menepis tudingan terkait dengan dirinya akan diangkat menjadi Wakil Ketua Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).  Kabar itu bermula usai ia menghadiri undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara beberapa waktu lalu. “Tidak ada apapun, tidak pernah ada pembicaraan tentang wamen,” kata Said Iqbal seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), di Jakarta, Selasa (6/10).  Ia mengatakan jika ada pemberitaan dirinya mengenai spekulasi ditawari wakil menteri oleh Presiden Jokowi, itu merupakan berita bohong. “Hoax tentang berita penawaran wamen,” tegas Iqbal.  Seperti diketahui, beberapa hari lalu Said Iqbal bersama Presiden Konferedasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, Jakarta.  Iqbal menuturkan pada pertemuan dengan Presiden tersebut menjelang pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR dan sebelumnya Iqbal bersama serikat pekerja lainnya secara tegas menolak RUU Cipta Kerja.  Permintaan buruh terhadap pemerintah dan DPR yaitu tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup.  Selanjutnya, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun. Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003.

Respons Said Iqbal Dikabarkan Diangkat Jadi Wamenaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Omnibus-Law-Kokoh.jpg" alt="Ilustrasi tarik ulur RUU Omnibus Law" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tarik ulur RUU Omnibus Law</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Baleg Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf menyesalkan proses pembahasan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja yang seolah terburu-buru. Dia menilai waktu pembahasan yang singkat tersebut berpotensi menimbulkan malpraktik di kemudian hari ketika UU tersebut diimplimentasikan.  Menurutnya, RUU dengan tebal sebanyak 1.028 halaman, berisi 174 pasal berikut turunannya, berdampak pada sekitar 74 UU eksisting, dan diselesaikan dalam waktu kurang dari setahun menunjukan bahwa pembahasan RUU ini seolah dipaksakan. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/10/2020/alasan-demokrat-dan-pks-tolak-ruu-omnibus-law-ditetapkan-jadi-uu/">Alasan Demokrat dan PKS Tolak RUU Omnibus Law Ditetapkan jadi UU</a></li> </ul> "Tuntutan waktu yang sangat singkat ini jelas tidak memberikan ruang memadai bagi fraksi-fraksi lain untuk mengkaji secara cermat terhadap setiap detail pasal yang ada dalam RUU ini. Padahal, RUU ini akan memberikan dampak yang signifikan di setiap lini kehidupan masyarakat,” ujar Bukhori kepada wartawan, Selasa (6/10).  Bukhori menambahkan, proses pembahasan yang berlangsung secara maraton dalam beberapa minggu terakhir ini membuat beberapa agenda rapat tim perumus dan tim sinkronisasi tertunda karena tenaga ahli Baleg DPR yang kewalahan. Pasalnya, kemampuan mereka tidak bisa dipaksakan untuk merampungkan kompilasi rumusan pasal yang mencakup hampir 80 UU.  “Mereka bekerja tanpa jeda. Pembahasan berlangsung hampir seharian penuh. Bahkan Jumat sampai Minggu mereka tetap bekerja untuk segera merampungkan RUU tersebut,” katanya.  Bukhori mengatakan, ‎terdapat sejumlah pasal krusial yang memerlukan pendalaman yang cermat mengingat adanya irisan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Misalnya, terkait perizinan berusaha, pengelolaan SDA, hingga ketenagakerjaan.  "Kesalahan langkah dalam merumuskan karena sikap ketergesaan akan mengakibatkan kerugian besar bagi rakyat di kemudian hari. Karena itu, PKS tidak ingin rakyat dirugikan sehingga kami menekankan kehati-hatian selama pembahasan,” katanya.  Fraksi PKS sendiri menyatakan penolakannya secara tegas terhadap pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di sidang paripurna. Terdapat sejumlah alasan atas sikapnya tersebut.  Pertama, pembahasan RUU Cipta Kerja sangat minim dari partisipasi publik sehingga masukan, koreksi, dan penyempurnaan RUU tidak bisa diperoleh secara optimal. "RUU ini tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak rakyat," tuturnya.  Kedua, tenggat waktu pembahasan yang singkat membuat proses pembahasan tidak optimal karena mengabaikan unsur kecermatan dan kehati-hatian. Ketiga, RUU Cipta Kerja gagal membaca situasi kebutuhan bangsa saat ini.  "Ketiga RUU Cipta Kerja membuka ruang bagi ancaman terhadap kedaulatan bangsa, potensi perusakan alam, dan sentralisasi kekuasaan di pemerintah pusat," pungkasnya.‎  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GFqArNZYAS8&amp;ab_channel=jawapostvofficial

PKS: Omnibus Law Buka Ruang Ancaman Kedaulatan Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Demo-Tolak-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Demonstrasi buruh dengan tuntutan menolak Omnibus Law, di sekitar gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam tuntutannya mereka ingin menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Foto: Dery Ridwansa" width="100%">
<figcaption>Demonstrasi buruh dengan tuntutan menolak Omnibus Law, di sekitar gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam tuntutannya mereka ingin menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Foto: Dery Ridwansa</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan Gedung MPR/DPR RI, jelang pengesahan Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sedikitnya, 9.236 personel gabungan dari TNI-Polri dikerahkan, agar tidak ada massa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen.  "Ada 9.236 personel yang kita turunkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya secara gabungan antara TNI-polri dan Pemda," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (5/10).  Yusri menegaskan, Polri tidak akan memberikan izin keramaian terkait munculnya aksi unjuk rasa untuk menolak Omnibus Law. Pertimbangannya, karena DKI Jakarta masih menerapkan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/10/2020/baleg-setujui-ruu-omnibus-law-dibawa-ke-paripurna-untuk-disahkan/">Baleg Setujui RUU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan</a>  "Saya tegaskan Polda Metro Jaya tidak mengizinkan atau tidak mengeluarkan izin keramaian atau STTP untuk kegiatan ini, karena kita ketahui bersama bahwa Jakarta Raya sudah betul-betul zona merah," tegas Yusri.  Polisi meminta agar masyarakat tetap kondusif. Karena saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.  "Kita mengharapkan tidak usah turun. tidak usah berkumpul ramai. Mari kita taati aturan peraturan kesehatan yang ada. Salah satunya adalah menghindari kerumunan. Karena ini bisa membuat klaster baru lagi nantinya," cetus Yusri.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KslOQ9Yp-xg&amp;ab_channel=jawapostvofficia

Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan jaga Gedung DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200803_204632.jpg" alt="Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI menyelenggarakan rapat paripurna pada Senin (5/10). Salah satu pembahasannya adalah pengambilan keputusan tingkat II, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja.  "Iya tadi sudah disepakati Bamus (Badan Musyawarah-Red)," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Achmad Baidowi kepada wartawan, Senin (5/10).  Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, rapat paripurna digelar cepat dari biasanya. Ini karena menurutnya, angka penularan virus Korona atau Covid-19 yang terus bertambah.  Adapun seharusnya DPR menutup masa sidang dengan menyelenggarakan rapat paripurna pada Kamis 8 Oktober 2020 mendatang.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/10/2020/baleg-setujui-ruu-omnibus-law-dibawa-ke-paripurna-untuk-disahkan/">Baleg Setujui RUU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan</a>  "Karena laju Covid-19 di DPR terus bertambah. Maka penutupan masa sidang dipercepat. Sehingga mulai besok tidak ada aktivitas lagi di DPR," katanya.  Diketahui, DPR dan pemerintah menyepakati seluruh hasil pembahasan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (3/10) malam.  Setelah fraksi-fraksi DPR, pemerintah, dan DPD menyampaikan pandangan, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetuk palu tanda persetujuan pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja. Selanjutnya, RUU Cipta Kerja akan disahkan di rapat paripurna DPR.  Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat menolak RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja tersebut disahkan menjadi UU.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rZXzREWOgDA&amp;ab_channel=jawapostvofficial

DPR Percepat Pengambilan Keputusan Paripurna RUU Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Demo-Tolak-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Demonstrasi buruh dengan tuntutan menolak Omnibus Law, di sekitar gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam tuntutannya mereka ingin menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Foto: Dery Ridwansa" width="100%">
<figcaption>Demonstrasi buruh dengan tuntutan menolak Omnibus Law, di sekitar gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (25/8/2020). Dalam tuntutannya mereka ingin menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI dan pemerintah. Foto: Dery Ridwansa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 32 federasi dan konfederasi buruh di Indonesia memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa secara nasional yang diberi nama mogok nasional. Belakangan, berbagai elemen serikat pekerja yang lain menyatakan dukungannya dan siap ikut serta dalam aksi serupa.  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, terdapat 10 isu yang diusung oleh buruh dalam menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Kesepuluh isu tersebut berkaitan dengan PHK, sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK dan UMSK.  Kemudian terkait pesangon, karyawan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja, cuti dan hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja kontrak outsourcing.  "Sepuluh isu tersebut telah dibahas oleh pemerintah bersama Panja Baleg RUU Cipta Kerja DPR RI selama 5-7 hari dan sudah menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI untuk dibawa ke dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-undang," ujarnya dalam keterangannya, Senin (5/10).  Menyikapi hal tersebut, pihaknya beserta puluhan federasi serikat buruh lainnya menyatakan menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan mogok nasional pada 6 sampai 8 Oktober 2020. Menurutnya, hal itu sesuai mekanisme Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.  "Mogok nasional ini rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10 ribu perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotif, baja, elektronik, farmasi, dan lain-lain," ungkapnya.  Selain aksi mogok nasional, kata dia, buruh juga akan mengambil tindakan strategis lainnya sepanjang waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, ada tiga isu harus diperiksa kembali yang tertuang kedalam pasal RUU Cipta Kerja karena dianggap merugikan buruh.  "Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya 3 isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," ucapnya.  Sementara, tujuh hal yang lainnya, pihaknya menolak keras dan tidak menyetujui hasil kesepakatan tersebut. Pertama, UMK bersyarat dan UMSK dihapus.  Menurutnya, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Karena UMK tiap kabupaten atau kota berbeda nilainya.  "Jadi tidak benar UMK di Indonesia lebih mahal dari negara ASEAN lainnya. Karena kalau diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam," katanya.  Said menilai, tidak adil jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. "Karena itulah di seluruh dunia ada upah minimum sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara," lanjutnya.  Kedua, menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut, nilai pesangon berkurang walaupun dengan skema baru yaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.  "Bisa dipastikan BPJS Ketenagakerjaan akan bangkrut atau tidak akan berkelanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pesangon dengan mengikuti skema ini atau dengan kata lain dibuat aturan baru skema pesangon untuk tidak bisa dilaksanakan di lapangan," imbuhnya.  Ketiga, PKWT atau kontrak seumur hidup atau tidak ada batas waktu kontrak. Keempat, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing.  Padahal sebelum, outsourcing dibatasi hanya untuk lima jenis pekerjaan. "Buruh menolak outsourcing seumur hidup," tegasnya.  Karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi siapa yang akan membayar JKP untuk karyawan kontrak dan outsourcing. Menurut Said, tidak mungkin buruh membayar kompensasi untuk dirinya sendiri dengan membayar iuran JKP.  Ia menyayangkan, keputusan DPR yang menyetujui status karyawan kontrak dan pekerja outsourcing seumur hidup. Menurut Said, itu berarti no job security atau tidak ada kepastian kerja bagi buruh Indonesia.  "Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 persen sampai 80 persen dari total buruh yang bekerja di sektor formal. Dengan disahkannya Omnibus Law, apakah mau dibikin 5 persen hingga 15 persen saja jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi?" ucapnya.  Kelima, waktu kerja dinilai tetap eksploitatif. Buruh menolak jam kerja yang eksploitatif. Keenam, hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang.  "Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang. Cuti panjang dan hak cuti panjang juga hilang," tambahnya.  Ketujuh, karena karyawan dikontrak atau outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang. "Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras. Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing," tuturnya.  https://www.youtube.com/watch?v=rZXzREWOgDA&ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Buruh Melawan RUU Cipta Kerja, Gelar Mogok Nasional 3 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Omnibus-Law-Kokoh.jpg" alt="Ilustrasi tarik ulur RUU Omnibus Law" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tarik ulur RUU Omnibus Law</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI dengan tegas menolak penetapan Rancangan Undang Undangan (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja pada pengambilan keputusan tingkat I atas hasil pembahasan RUU Cipta Kerja oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Sabtu malam (3/10) di Jakarta.  Anggota Baleg DPR Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyatakan arah dan jangkauan pengaturan RUU Cipta Kerja telah berdampak terhadap lebih dari 78 undang-undang. Fraksi PKS menyadari bahwa substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia.  "Sehingga diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materiil dari undang-undang tersebut sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang kita sepakati bersama," ujar Ledia di Gedung DPR, Sabtu (3/10).  Ledia menambahkan ada beberapa catatan Fraksi PKS DPR RI. Pertama Fraksi PKS memandang pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa pandemi Covid 19 ini menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi, dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja.  Kedua, banyaknya materi muatan dalam RUU ini semestinya disikapi dengan kecermatan dan kehati-hatian. Pembahasan DIM yang tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan.  "Padahal Undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang, bagi bangsa ini," ungkapnya.  Ketiga, lanjut Ledia, Fraksi PKS memandang RUU Cipta Kerja ini tidak tepat membaca situasi, tidak akurat dalam diagnosis, dan tidak pas dalam menyusun resep. Meski yang sering disebut adalah soal investasi, pada kenyataannya persoalan yang hendak diatur dalam Omnibus Law bukanlah masalah-masalah utama yang selama ini menjadi penghambat investasi.  "Contoh ketidaktepatan ini adalah formulasi pemberian pesangon yang tidak didasarkan atas analisis yang komprehensif. Hanya melihat pada aspek ketidakberdayaan pengusaha tanpa melihat rata-rata lama masa kerja pekerja yang di-PHK. Sehingga nilai maksimal pesangon itu semestinya tidak menjadi momok bagi pengusaha," ungkapnya.  Keempat, secara substansi Fraksi PKS menilai sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU Cipta Kerja adalah ancaman terhadap kedaulatan negara melaui pemberian kemudahan kepada pihak asing.  "Termasuk juga ancaman terhadap kedaulatan pangan kita RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhap tenagakerja, atau buruh melaui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Terutama pada pengaturan tentang kontrak kerja, upah, dan pesangon," sebutnya.  RUU Cipta Kerja memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dalam pasal 37 RUU Cipta Kerja terkait perubahan UU Kehutanan, ketentuan penyediaan luas minimum 30 persen untuk fungsi kawasan hutan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dihapus. RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sangat besar bagi Pemerintah namun kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan menciptakan sistem pangawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum administratifnya.  "Seyogyanya apabila pemerintah bermaksud untuk mempermudah perizinan maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem peradilan administrasi yang modern," ujar Ledia.  "Kami Fraksi PKS menyatakan menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai UU," tegasnya.    Sementara terpisah, anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menegaskan partainya menolak RUU tersebut disahkan menjadi UU. Alasannya ada lima butir. Pertama, Fraksi Demokrat berpendapat RUU Cipta Kerja tidak memiliki urgensi dan kepentingan memaksa di tengah krisis pandemi ini. Prioritas utama pemerintah pada upaya penanganan pandemi Covid-19.  "Khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran Covid-19 serta memulihkan ekonomi rakyat," tegas Hinca.  Kedua, RUU Cipta Kerja ini membahas secara luas beberapa perubahan UU. Karena besarnya implikasi dari perubahan tersebut, maka perlu dicermati satu per satu, hati-hati, dan lebih mendalam, terutama terkait hal-hal fundamental, yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.  Apalagi masyarakat sedang sangat membutuhkan keberpihakan dari negara dan pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi dewasa ini. Tidak baik jika memaksakan proses perumusan aturan perundang-undangan yang sedemiklan kompleks secara terburu-buru.  "Alih-alih menghasilkan aturan yang komprehensif, justru bisa menghasilkan aturan yang serampangan, tumpang tindih dan melawan logika akal sehat masyarakat," ungkapnya.  Ketiga, harapannya RUU ini di satu sisi bisa mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun di sisi lain, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan apalagi dipinggirkan.  Demokrat menghendaki hadirnya UU di bidang investasi dan ekonomi yang memastikan bahwa baik dunia usaha maupun kaum pekerja mendapatkan kebaikan dan keuntungan yang sama. Sehingga mencerminkan keadilan yang sejati. Sementara itu kaum penganggur yang jumlahnya cukup banyak diharapkan juga memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan.  "Tetapi, RUU ini justru berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita. Sejumlah pemangkasan aturan perizinan, penanaman modal, ketenagakerjaan dan lain yang diatasnamakan sebagai bentuk reformasi birokasi dan peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan. Tapi justru berpotensi menjadi hambatan bagi hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan," tuturnya.  Keempat, RUU Cipta Kerja dipandang Demokrat telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila utamanya sila keadilan sosial ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neo-liberalistik. Kelima, selain cacat substansi, RUU Cipta Kerja ini juga cacat prosedur. Fraksi Partal Demokrat menilai, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Cipta Kerja ini kurang transparan dan akuntabel.  "Pembahasan RUU Cipta Kerja ini tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society yang akan menjaga ekosistem ekonomi dan keseimbangan relasi tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4Y21Wce5C_g&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Alasan Demokrat dan PKS Tolak RUU Omnibus Law Ditetapkan jadi UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200803_204632.jpg" alt="Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan rapat kerja bersama dengan pemerintah. Rapat dilakukan untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja, agar dibawa ke rapat paripurna pada 8 Oktober 2020.  Nantinya dalam rapat paripurna, RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja akan disahkan oleh para anggota dewan menjadi UU‎.  "Apakah RUU ini bisa disetujui untuk dibawa pada Tingkat II?," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Raker Baleg di Gedung DPR, Sabtu (3/10) malam.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/25/09/2020/soal-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-pks-bakal-banyak-pengangguran-baru/">Soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja, PKS: Bakal Banyak Pengangguran Baru</a>  Supratman mengatakan dari sembilan fraksi di DPR, ada dua yang menolak RUU tersebut dibawa ke dalam rapat paripurna. Itu adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat.  "Jadi ada tujuh fraksi menerima dan dua menolak, dan sesuai harapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bahwa komunikasi tetap terbuka sampai menjelang Rapat Paripurna DPR," katanya.  Adapun rapat Baleg DPR tersebut ‎dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah.‎  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EDP2gsyKfn4&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Baleg Setujui RUU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU Omnibus Law

Berita Terkini