<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jika-minol-dilarang-pendapatan-negara-berkurang_m_204238.jpeg" alt="Ilustrasi: minuman berakohol" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: minuman berakohol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Cholil Nafis meminta Panja Rancangan Undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) untuk tetap menggunakan kata ' Larangan'. Tidak diubah menjadi RUU Pengaturan Minol atau Pengendalian Minol.  "Nanti di pasal-pasalnya terdapat pembatasan-pembatasan atau pengecualian berdasarkan masukan-masukan dari golongan atau komunitas tertentu," jelasnya, Rabu (28/4).  Misalnya, minuman keras dilarang, kecuali di komunitas atau golongan tertentu. Kata dia hal itu diperbolehkan. "Tetapi pada dasarnya tetap saja harus menggunakan kata larangan, bukan pengaturan," terangnya.  Dikatakannya, saat ini sudah ada sejumlah daerah yang lebih maju dalam pelarangan keberadaan minuman beralkohol dengan adanya Perda Larangan Miras. "Oleh karena itu, di tingkat nasional pun harus memiliki Undang-undang Larangan Minol" katanya.  Ia menegaskan, tidak ada kompromi dengan kata larangan Minol untuk diubah menjadi pengaturan atau pengendalian di pembahasan RUU minol. Pemerintah harus tegas bahwa minuman beralkohol yang memabukkan itu bukan diatur, tetapi dilarang.  "Ini merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta umat yang mengeluhkan keberadaan minol, serta banyaknya mudhorot minol yang terjadi di tengah-tengah mereka," tandasnya.  Adapun, diketahui terdapat usulan bahwa RUU Larangan Minol diubah menjadi RUU Pengaturan Minol. Sebab, hal ini untuk menegaskan bahwa ini bukan melarang minol, hanya mengaturnya saja.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=u_CVVy_Uh_I

Ketua MUI Tidak Setujui Usul Kata Larangan di RUU Minol Diubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/pigi.jpg" alt="Peluncuran Sophia di Kupang tahun lalu. (DOK. TIMEX)" width="100%">
<figcaption>Peluncuran Sophia di Kupang tahun lalu. (DOK. TIMEX)</figcaption>
</figure><h3>Daerah-Daerah yang Akrab dengan Minuman Beralkohol (5-Habis)</h3> Semua ritual adat di NTT melibatkan sopi, jadi bukan tentang gaya-gayaan, apalagi mabuk-mabukan. Pemprov pun punya produk minuman sendiri yang dibanderol Rp 1 juta per botol.  INDRIA P., Surabaya-KRISTO EMBU, Kupang, Jawa Pos  ---  SOPI memang mengandung alkohol. Tapi, bukan efek memabukkannya yang dicari masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), melainkan dayanya untuk merekatkan manusia satu dan yang lain.  ’’(Sopi itu) organik. Bagian dari tradisi dan kearifan lokal. Bagian dari ritual,’’ kata Felix Nesi, sastrawan yang juga pembuat sopi, ketika dihubungi Jawa Pos Senin lalu (30/11).  Maka, sopi pun hadir dalam nongkrong-nongkrong di segenap penjuru NTT. Tidak terkecuali di Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, tempat lelaki 32 tahun itu tinggal. Baik yang melibatkan anak muda maupun orang tua.  Maka, kalau Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol yang isunya tengah beredar sampai memuat aturan melarang minuman tradisional seperti sopi, bagi Felix, itu jelas tidak bijaksana. Sebab, di NTT, ritual apa pun baru resmi atau sah kalau ada sopi.  ’’Pigi minta maaf saja bawa sopi satu botol,’’ ujar sastrawan yang mengantongi gelar sarjananya dari Universitas Merdeka Malang itu.  Semua ritual adat selalu melibatkan sopi atau moke, minuman tradisional lain yang berpusat di Sikka, salah satu kabupaten di NTT. Mulai yang sifatnya perayaan sampai penghiburan kepada warga yang berduka.  Misalnya, tapoin anah atau ucapan syukur saat anak lahir, hel keta’ atau ritual sebelum pernikahan, dan neka’ lelab atau acara adat sebelum pemakaman. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/03/12/2020/kuliahkan-anak-sampai-lulus-dari-hasil-cap-tikus/">Kuliahkan Anak sampai Lulus dari Hasil Cap Tikus</a></li> </ul> ’’Itu sudah turun-temurun dan harus dipertahankan,” kata Barthol Badar, salah seorang tokoh masyarakat NTT, kepada Timor Express.  Tidak hanya di Insana yang memang dikenal sebagai produsen sopi sejak 1965, masyarakat di desa-desa lain bahkan sampai di lereng pegunungan pun punya pemahaman yang sama.  Bahwasanya, sopi adalah tentang ritual. Bukan tentang gaya-gayaan. Apalagi mabuk-mabukan. ’’Tiap kali ada pembicaraan adat, harus ada sopi dan sirih pinang,’’ kata Dicky Senda. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/02/12/2020/congyang-itu-seperti-kekuasaan-kalau-lebihi-batas-ya-tumbang/">Congyang Itu seperti Kekuasaan, kalau Lebihi Batas ya Tumbang</a></li> </ul> Dalam semua ritual yang berhubungan dengan leluhur pun, wajib ada sopi. ’’Urusan denda adat, harus dudukkan satu botol sopi,’’ imbuh penggiat literasi yang tinggal di Desa Taiftob, Kecamatan Mollo Utara, Timor Tengah Selatan, itu.  Pada 19 Juni tahun lalu, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat juga telah meluncurkan Sophia. Pemerintah Provinsi NTT menggandeng Universitas Nusa Cendana (Undana) untuk memproduksi minuman tersebut. Juga pengusaha lokal untuk urusan tata niaga. Peluncuran Sophia itu diperkuat pula dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Khas NTT.  Harganya tidak tanggung-tanggung. Per botol Sophia ukuran 750 mililiter dipatok Rp 1 juta. ’’Ini minuman berkelas dan harus dijual dengan harga mahal,” kata Viktor dalam sejumlah kesempatan, seperti dikutip Timor Express. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/30/11/2020/di-desa-sukadana-menolak-minum-brem-dianggap-tidak-sopan/">Di Desa Sukadana, Menolak Minum Brem Dianggap Tidak Sopan</a></li> </ul> Rektor Undana Prof Fredrik L. Benu menerangkan, pihaknya mengeluarkan dua jenis Sophia, berwarna merah dan putih dengan kadar yang berbeda. ’’Kalau Sophia warna merah itu kadarnya 20 persen. Sedangkan yang warna putih itu kadarnya 40 persen,’’ ungkap Fredrik saat peluncuran Sophia.  Kini, Sophia mulai dijual di NTT, juga ke luar daerah. Namun, minuman lokal seperti moke dan sopi terus diproduksi masyarakat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/pigi_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SUDAH TRADISI: Felix Nesi memasak sopi di kampungnya di Insana, Timor Tengah Utara. (FELIX NESI FOR JAWA POS)  Sebab, minuman itu lebih dijangkau masyarakat menengah ke bawah. Dan, digunakan untuk urusan adat yang dilaksanakan setiap tahun.  Tapi, sopi tidak tersedia di desa tempat tinggal Dicky. Untuk memperolehnya, warga Taiftob harus membelinya ke desa lain di dataran rendah. Sebab, pohon lontar yang menjadi bahan utama memang tumbuh di dataran rendah.  Seperti di wilayah lain Indonesia, sopi di NTT pun diproduksi turun-temurun. Cara membuat dan resepnya diturunkan dari generasi ke generasi.  Felix yang menyebut dirinya sebagai sopimaker pun mewarisi resep dari leluhurnya. Itu dia tuliskan pada label sopi buatannya, Tua Kolo. ’’Fine drink from Nesi family recipe,’’ katanya sambil menunjukkan label yang dia maksud.  Lalu, apa yang membedakan sopi satu dan lainnya? ’’Akar-akar dan kulit kayu yang ditambahkan saat memasak sopi,’’ terang Felix. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01/12/2020/di-mana-adilnya-perajin-lokal-dilarang-minuman-impor-bebas-dijual/">Di Mana Adilnya, Perajin Lokal Dilarang, Minuman Impor Bebas Dijual</a> </li> </ul> Bumbu itulah yang menjadi ciri khas sopi produksi rumahan. Aroma dan rasa yang dihasilkan pun berbeda-beda sesuai takaran dan cara memasaknya.  Selain bumbu, menurut Felix, kunci penting lain dalam pembuatan sopi adalah bisa memanjat pohon lontar. Karena itu, dalam novelnya yang berjudul Orang-Orang Oetimu, dia memberikan porsi istimewa kepada Am Siki, sosok pembuat sopi yang jago memanjat pohon lontar.  Berbagai referensi menyebutkan bahwa ketinggian pohon lontar kira-kira 10–30 meter. Tapi, Am Siki bisa memanen bunga lontar (malai) dengan sangat cepat. Dia bisa mengiris malai dari dua belas pohon lontar hanya dalam waktu dua linting tembakau.  Padahal, peristiwa memanen lontar selalu melibatkan aksi panjat pohon. ’’Semua orang boleh memanjat pohon lontar siapa pun,’’ jelas Felix.  Bisnis sopi, menurut Felix, juga sangat menguntungkan. Petani tradisional yang hanya punya satu periuk bisa mendapatkan uang sekitar Rp 180.000 per hari dari sopi. ’’Sebulan bisa dapat Rp 5 jutaan,’’ ujarnya.  Itu jumlah yang cukup untuk membiayai sekolah anak dan makan sehari-hari. Felix sendiri mengaku lebih asyik dengan identitas barunya sebagai pembuat sopi sekembalinya dari residensi di Belanda tahun lalu.  Felix maupun Dicky menegaskan bahwa kebiasaan minum sopi sama sekali tidak melibatkan pemaksaan. Dan, hanya mereka yang sudah cukup umur yang boleh ikut minum hasil sulingan nira tersebut.  ’’Tidak harus minum,’’ kata Dicky tentang tata krama nongkrong bersama sopi di lingkungannya.  Mereka yang tidak mau atau tidak ingin minum sopi pun tetap bisa nongkrong dengan nyaman. ’’Bisa incip sedikit sebagai bentuk penghormatan. Atau, cukup jari tangan menyentuh gelas sopi sebagai bentuk hormat. Tidak perlu minum,’’ terang pentolan Komunitas Lakoat Kujawas tersebut.  Bagi masyarakat bertutur, lanjut Dicky, ritual selalu mengandung hal magis. Dan, sopi kadang menjadi media menuju kemagisan itu. ’’Setelah minum sopi, biasanya tetua adat menjadi lebih lancar kalimat dan bahasanya saat memimpin ritual,’’ ungkapnya.  Karena itu, menurut dia, sebaiknya bukan minuman beralkoholnya yang dilarang. Tapi, memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat agar minum secara bertanggung jawab. Secukupnya saja.  Felix juga mengaku tidak sanggup jika harus membayangkan Insana tanpa sopi. Ada terlalu banyak kenangan yang tercipta bersama cairan berwarna agak kekuningan tersebut sejak dia masih muda belia.  Bukan hanya Felix dan Dicky, sebagian besar masyarakat NTT pun sepertinya merasa demikian. Mereka sudah terlalu terbiasa dengan sopi dan kehangatan yang diciptakannya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Y6ag-eHy3kU

Pigi Minta Maaf Saja Bawa Sopi Satu Botol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miras-oplosan-merusak-jantung-hingga-gangguan-syaraf-pusat_c_204445.jpeg" alt="ILUSTRASI Minuman keras (miras) jenis oplosan sulit terpantau peredarannya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Minuman keras (miras) jenis oplosan sulit terpantau peredarannya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi mengatakan adanya Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol) sangat penting untuk melindungi generasi muda ke depannya. Menurut Baidowi, semangat itulah yang kemudian menjadikan Fraksi PPP untuk bisa mengusulkan RUU Minol untuk bisa dijadikan UU.’’Ini lebih pada pengaturan untuk melindungi generasi muda, melindungi generasi bangsa," ujar Baidowi dalam diskusi secara daring, Rabu (18/11). Baidowi mengatakan, kehadiran RUU Minol ini bukan serta merta atas dasar agama.  Dia Namun, dia juga menyatakan, agama Islam yang melarang mengenai minuman beralkohol hanya kebetulan sejalan dengan RUU Minol ini. ’’Apakah salah kemudian spirit yang baik itu kemudian kita implementasikan dalam bentuk pengaturan perudang-undangan,’’ katanya. PPP memahami mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Bahwa ada dalam suatu perayaan budaya yang membolehkan meminum alkohol ini. Sehingga dalam RUU Minol ini ada pengecualiannya. ’’Ada pengaturan tertentu misalkan terkait ada istiadt itu diperbolehkan, ritual keagamaan, terkait kepentingan medis, terkait kebutuhan ekspor atau kebutuhan yang lain itu diperbolehkan,’’ ungkapnya. Diketahui RUU Minol ini sedang dibahas di Baleg DPR. RUU ini diusulkan oleh tiga fraksi yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). RUU tersebut terdiri dari tujuh bab dan 24 pasal. RUU ini berisi berbagai aturan terkait minuman beralkohol, pengawasan, tata laksana, hingga sanksi bagi yang melanggar. Seperti dalam draf RUU Minol sanksi pidana bagi peminum minuman beralkohol diatur dalam Pasal 20. Bunyinya adalah: ’’Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta) dan paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah),’’ bunyi pasal 20 di draf RUU Minol. (*) &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=Stx2-Dd8Vg4 &nbsp; &nbsp;

Fraksi PPP DPR: UU Minol untuk Lindungi Generasi Muda Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-beras-impor-kok-lebih-mahal-dari-lokal_c_211759.jpeg" alt="Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo. (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengaku, fraksinya tidak sepakat Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.  Menurut Firman, belum sepakatnya Golkar terhadap dua RUU tersebut lantaran belum dianggap mendesak untuk bisa dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021.  "RUU Ketahanan Keluarga, sikap kami dari Fraksi Golkar sampai hari ini belum bersekapat, karena kami melihat belum menjadi satu undang-undang yang menjadi sangat urgen (mendesak-Red). RUU Larangan Minuman Beralkohol, ini juga kami Fraksi Golkar belum bersepakat," ujar Firman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/11/2020/yasonna-sebut-ruu-larangan-minol-belum-tentu-masuk-prolegnas-2021/">Yasonna Sebut RUU Larangan Minol Belum Tentu Masuk Prolegnas 2021</a></li> </ul> Firman juga mengatakan, RUU Minol pernah dibahas dalam periode sebelumnya. Namun sampai saat ini pemerintah juga belum memberikan sikapnya terkait RUU Minol ini. Sehingga Golkar menganggap RUU tersebut belum urgen dimasukan ke dalam prolegnas.  "Pemerintah sampai sekarang belum menyepakati terhadap RUU yang akhirnya masa jabatan selesai dan kemudian dari pemerintah belum memberikan respon," katanya.  Lebih lanjut, Firman juga menuturkan, Fraksi Golkar tidak sepakat RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama belum perlu dimasukan dalam Prolegnas 2021.  "Karena ini sensitifitasnya tinggi. Ini mohon betul-betul agar RUU yang kita sampaikan ini betul-betul mengacu pada asas kebhinekaan, keanekaragaman," paparnya.  Oleh sebab itu, Firman berharap, pimpinan Baleg bisa lebih melihat mana-mana saya RUU yang dinilai layak dimasukan dalam Prolegnas 2021. Jika masih adanya pro dan kontra kiranya RUU tersebut tidak dimasukan dalam Prolegnas.  "Tentunya nanti kami serahkan kepada pimpinan agar hal-hal yang bersifat agak sensitif, mohon diabaikan dulu atau ditunda dulu untuk dicari momen yang paling tepat," pungkasnya.

Golkar: RUU Ketahanan Keluarga dan Minol Belum Perlu Masuk Prolegnas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-3-4.jpeg" alt="Distribusi minuman beralkohol (minol) lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) dinilai rentan menambah korban jiwa akibat minuman oplosan (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Distribusi minuman beralkohol (minol) lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) dinilai rentan menambah korban jiwa akibat minuman oplosan (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumhan) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan, Pemerintah belum membahas soal kemungkinan memasukkan RUU Larangan Minuman Beralkohol, ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021. Menurutnya, karena RUU tersebut belum resmi menjadi usul DPR RI.  "Hingga saat ini kami masih belum membahas tentang kemungkinan dimasukkannya RUU Larangan Minuman Beralkohol ke Prolegnas 2021, yang akan segera ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPR," kata Yasonna dalam keterangannya, Senin (16/11).  "Kami mendengar Badan Legislasi DPR sendiri belum satu bahasa terkait RUU Larangan Minuman Beralkohol ini. Karenanya, Pemerintah masih dalam posisi melihat dulu bagaimana perkembangannya," sambungnya.  Yasonna meminta masyarakat tak perlu terlibat dalam polemik tak jelas tersebut. Mengingat RUU Larangan Minuman Beralkohol ini masih harus melewati proses panjang.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/11/2020/pks-tetap-perjuangkan-ruu-minol/">PKS Tetap Perjuangkan RUU Minol</a>  "RUU Larangan Minuman Beralkohol merupakan usulan atau inisiatif dari beberapa anggota DPR dan masih dalam pembahasan. Proses serta kajiannya masih panjang sebelum DPR mengambil keputusan apakah RUU ini akan dilanjutkan atau tidak," ucap Yasonna.  Untuk diketahui, RUU Larangan Minuman Beralkohol kembali dibahas di Baleg usai diusulkan oleh 21 anggota DPR RI dari fraksi PPP, PKS, dan Gerindra. RUU tersebut, pada saat ini baru dalam tahap penjelasan dari pengusul rancangan regulasi, untuk bisa dikaji oleh Baleg sebelum menentukan RUU Larangan Minuman Beralkohol bisa dilanjutkan atau tidak.  Seperti dilansir laman resmi DPR, RUU Larangan Minuman Beralkohol terdiri atas 7 bab dan 24 pasal. Namun, RUU tersebut masih menjadi wacana sejak pertama kali diusulkan pada 2015.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SrSUTMF2P7w

Yasonna Sebut RUU Larangan Minol Belum Tentu Masuk Prolegnas 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-3-4.jpeg" alt="Distribusi minuman beralkohol (minol) lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) dinilai rentan menambah korban jiwa akibat minuman oplosan (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Distribusi minuman beralkohol (minol) lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) dinilai rentan menambah korban jiwa akibat minuman oplosan (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejehtara (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan akan konsisten memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol). Diketahui RUU ini diusulkan oleh lintas Fraksi termasuk Fraksi PKS di dalamnya.  “Fraksi PKS memiliki pertimbangan matang mengusulkan regulasi yang mengatur lebih ketat dan tegas penjualan, peredaran, dan konsumsi minumal beralkohol di Indonesia baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis,” ungkap Jazuli kepada wartawan, Senin (16/11).  Pertama, secara filosofis tujuan bernegara melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Termasuk di dalam tujuan tersebut mewujudkan masyarakat yang sehat dan bermartabat.  Kedua, secara yuridis berbagai peraturan perundang-undangan telah membatasi dan mengawasi penjualan dan peredaran minuman beralkohol. Namun dinilai belum kuat menegaskan politik hukum untuk membatasi peredaran minuman beralkohol yang realitasnya semakin bebas dijual dan dikonsumsi masyarakat bahkan remaja hingga anak-anak.  "Ketiga, secara sosiologis minuman beralkohol atau minuman keras lebih banyak membawa mudhorot baik bagi kesehatan maupun dampak sosial seperti kejahatan atau kriminalitas," katanya.  Menurut Anggota Komisi I DPR ini, pada pembahasan pendahuluan di periode lalu prinsipnya semua fraksi setuju ada pembatasan penjualan dan peredaran minimal beralkohol. Dijual di tempat terbatas dan untuk kalangan atau tujuan terbatas.  Tapi realitasnya marak kita temui miras bisa dibeli atau diperoleh bebas oleh remaja bahkan dibuat sendiri dari bahan berbahaya. Pun maraknya kriminalitas umumnya berangkat dari penengguk miras.  “Melalui RUU ini kita ingin mempertegas aturan tersebut lebih ketat, lebih jelas, lebih memiliki kepastian hukum mulai dari jenis, pembatasan, hingga sanksi penyalahgunaan atau pelanggaran minuman beralkohol. Dan ini adalah kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kamtibmas,” pungkas Jazuli.  Diketahui RUU Minol ini sedang dibahas di Baleg DPR. RUU ini diusulkan oleh tiga fraksi yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).  RUU tersebut terdiri dari tujuh bab dan 24 pasal. RUU ini berisi berbagai aturan terkait minuman beralkohol, pengawasan, tata laksana, hingga sanksi bagi yang melanggar.  Seperti dalam draf RUU Minol sanksi pidana bagi peminum minuman beralkohol diatur dalam Pasal 20. Bunyinya adalah:  "Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta) dan paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)," bunyi pasal 20 di draf RUU Minol.

PKS Tetap Perjuangkan RUU Minol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/3000-tersangka-pembuat-miras-oplosan-india-ditangkap_c_283150-e1605340792358.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (<a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/11/2020/phri-setuju-batasi-minol-tapi-jangan-dilarang-total/">Minol</a>) harus dikaji secara saksama. Sebab, aturan itu bisa memengaruhi upaya memajukan pariwisata, terutama dalam mendatangkan lebih banyak wisatawan asing. Selain itu, regulasi tersebut dinilai berpotensi membuat tata perdagangan mihol lebih sulit dikontrol.  Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/12/08/2020/gapmmi-optimistis-kinerja-industri-makanan-minuman-membaik-kuartal-iii/">Gapmmi</a>) Adhi S. Lukman mengatakan, sebenarnya RUU tersebut adalah RUU lama yang diangkat kembali. Sejak awal, pengusaha mengimbau judul dari RUU adalah pengaturan, bukan pelarangan. ”Kalau pelarangan, konotasinya sangat negatif. Itu juga bertentangan dengan UU Cipta Kerja karena RUU sangat berpengaruh jelek untuk kepentingan target tourism Indonesia,” ujar Adhi kemarin (14/11).  Dia mengungkapkan, saat ini semua negara sedang bersaing untuk mendatangkan devisa dari asing. Salah satunya melalui wisatawan mancanegara. Indonesia juga perlu memosisikan diri dalam persaingan global tersebut. ”Indonesia tidak bisa berdiri sendiri karena ini kaitannya bagaimana kita menggulirkan ekonomi,” tambah Adhi.  Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menegaskan bahwa pelarangan yang dilakukan secara masif berpotensi menjadi bumerang. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kehadiran minuman beralkohol ilegal. ”Akan ada potensi (masuk, Red) minuman beralkohol selundupan dan itu tidak bayar pajak,” tegasnya.  Kemudian, ada banyak barang palsu yang tidak sesuai standar pangan. ”Itu akan berdampak ke konsumen. Kemudian, yang paling strategis, hilangnya pendapatan negara dan cukai,’’ imbuhnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/13/11/2020/ruu-minol-kembali-dibahas-konsumsi-minuman-beralkohol-bisa-dipenjara/">RUU Minol Kembali Dibahas, Konsumsi Minuman Beralkohol Bisa Dipenjara</a></li> </ul> Menurut dia, minuman beralkohol menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat tertentu. Dampak negatif yang berpotensi muncul memang perlu dihindari. Namun, Sarman menggarisbawahi, langkah terbaik adalah pengaturan, bukan pelarangan. ”Kita setuju edukasi yang ditekankan, gimana (konsumsi mihol, Red) diatur dari sisi tempat dan usia, misalnya. Itu paling penting. Pelaku industri dukung pengawasan dan pengendalian, bukan pelarangan,” tegasnya.  Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur Dwi Cahyono menambahkan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak devisa yang selama ini telah disumbangkan wisatawan mancanegara. ”Apalagi, pengusaha perhotelan dan restoran saat ini juga tengah dalam upaya memulihkan okupansi,” ujar Dwi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=cSlum87VtBo

Gapmmi Usul Pengaturan Minol, Bukan Pelarangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-3-4.jpeg" alt="Distribusi minuman beralkohol (minol) lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) dinilai rentan menambah korban jiwa akibat minuman oplosan (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Distribusi minuman beralkohol (minol) lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) dinilai rentan menambah korban jiwa akibat minuman oplosan (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada masa sulit seperti ini, dunia usaha sangat memerlukan iklim usaha dan investasi yang kondusif termasuk dari sisi kebijakan. Tekanan dan beban yang dihadapi dunia usaha termasuk industri sangat berat akibat dampak pandemi covid-19 yang berpengaruh pada turunya omzet penjualan, daya beli masyarakat membuat cashflow pengusaha semakin tertekan.  Komisaris Utama PT.Delta Djakarta Sarman Simanjorang mengatakan, hal ini juga dialami industri minuman berarkohol yang sangat terpukul seperti produsen bir sebagai dampak dari pembatasan operasional berbagai hotel, restoran, cafe bahkan di hiburan malam.  “Di Jakarta sudah 8 bulan tutup yang membuat penjualan anjlok sampai 60 persen, namun sejauh ini industri minol masih mampu bertahan dan tidak melakukan PHK,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (14/11).  Selain itu, lanjutnya, di tengah tekanan resesi ekonomi yang dihadapi saat ini, industri minol dikagetkan dengan berita bahwa DPR kembali akan membahas RUU Larangan Minuman Berarkohol yang 5 tahun lalu sudah pernah dibahas namun tidak ada kelanjutannya.  “Kami sangat berharap kepada DPR jika memang pembahasan RUU dilanjutkan, agar memperhatikan momentum yang tepat yaitu paska pandemi covid 19 saat ekonomi kita dalam kondisi normal,” tuturnya.  Menurutnya, di tengah tekanan resesi ekonomi saat ini kurang tepat membahas yang berkaitan dengan kelangsungan dunia usaha khususnya industri minol. Sebaiknya focus bersama melawan pendemi covid 19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.  Namun, kata dia, jika nantinya akan dibahas kembali industri minol siap memberikan masukan dan pokok pokok pikiran termasuk dari sisi judul agar tidak memakai RUU Larangan Minuman Beralkohol akan tetapi RUU Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sehingga arahnya edukasi.  Ia menyebut, keterlibatan industri Minol dalam perekonomian nasional sudah cukup lama hampir mencapai satu abad dan disana ada investor luar. Kontribusinya juga jelas baik dari disisi pajak maupun cukai alkohol yang mencapai Rp 6 triliun setahun.  Tenaga kerja mencapai 5.000 orang ditambah industri penunjang seperti pertanian, logistik, industri kemasan, distribusi dan jasa perdagangan, jasa hiburan, rekreasi, pariwisata dan budaya.  “Kami sangat mendukung kalau minol ini  diatur dan diawasi sehingga edukasi dan informasi kepada masyarakat selalu konsisten dilaksanakan akan bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol,” ucapnya,  Jika nantinya dalam RUU ini kesannya melarang, kata dia, maka dikhawatirkan akan terjadi praktek masuknya minol seludupan yang tidak membayar pajak, maraknya minol palsu yang tidak sesuai standar pangan serta maraknya minol oplosan yang membahayakan konsumen.  Selama ini sudah ada Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuma Beralkohol dan implermentasi dilapangan sudah berjalan efektif. Bahkan tahun tahun 2014 Menteri Perdagangan mengeluarkan Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dimana penjualan Minol sudah lebih tertata hannya ditempat tertentu.  “Dengan demikian sebenarnya urgensi RUU ini tidak mendesak, namun semuanya kembali kepada DPR,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fiZEUzzZbM8

Usul Manajemen PT Delta Djakarta Saat DPR Bahas RUU Minuman Berarkohol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/3000-tersangka-pembuat-miras-oplosan-india-ditangkap_c_283150-e1605340792358.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Mihol) terus memicu pro-kontra. Kalangan pengusaha yang bernaung dalam Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan mendukung RUU tersebut. Namun, harus ada pengecualian untuk tempat-tempat khusus.  Ketua PHRI Dwi Cahyono mengatakan, pada prinsipnya, pihaknya mendukung jika pemerintah ingin memperketat peredaran mihol dalam konteks membatasi peredaran umum dan pencegahan kejahatan akibat minuman keras.  Namun, ada aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, mempertahankan izin mihol di tempat tertentu, khususnya pariwisata. ’’Kalau itu tidak diatur dengan baik pasal demi pasal, disesuaikan dengan kebijakan daerah, dan segala macam khususnya untuk pariwisata, tentu akan sangat berdampak,’’ ujar Dwi kemarin.  Dwi menyatakan, sejak RUU tersebut ramai diperbincangkan beberapa waktu terakhir, banyak pihak seperti travel agent dan calon wisatawan yang menanyakan kepada PHRI. ’’Ada ketakutan, ini kalau minuman beralkohol tidak boleh, wisatawan asing nggak mau ke Indonesia. Mending ke Malaysia atau ke mana yang tidak dilarang (mihol, Red),’’ tambahnya.  Dwi sangat memahami bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya muslim. Namun, di sisi lain, wisatawan asing juga memberikan sumbangan devisa yang besar. Bagi wisatawan mancanegara, mihol menjadi fasilitas yang selalu dicari di tempat-tempat seperti hotel, restoran, dan kafe. ’’Karena bagi orang luar negeri, itu sudah jadi minuman sehari-hari. Maka, perlu dipikirkan detailnya supaya tidak ada kekhawatiran,’’ ungkapnya.  Menurut Dwi, aturan di sektor pariwisata saat ini sebenarnya cukup baik soal perizinan mihol. Salah satunya kewajiban melapor bagi tempat-tempat yang sudah mendapatkan izin, termasuk hotel dan restoran. Namun, di RUU yang baru diajukan, ada pasal tentang sanksi konsumsi dan distribusi yang belum diperjelas tata teknisnya. ’’Ini sebetulnya kan tidak jelas, tidak tersampaikan dengan baik informasinya. Jika seperti itu, akan menjadi ketakutan,’’ urainya.  Pada bagian lain, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan, RUU Mihol sangat penting dan mendesak. Sebab, konsumsi alkohol merupakan salah satu masalah yang berdampak buruk terhadap kesehatan, kejahatan, moralitas, dan keamanan.  Banyak tindak kejahatan dan kecelakaan lalu lintas yang fatal. ’’Dan berbagai penyakit bermula dari konsumsi alkohol yang berlebihan,’’ terang Mu’ti kepada Jawa Pos kemarin (13/11). Maka, konsumsi minuman beralkohol harus diatur secara ketat.  Guru besar pendidikan agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menuturkan, RUU Mihol minimal harus mengatur empat hal. Yaitu, kadar alkohol maksimal dalam minuman yang diperbolehkan, batas usia minimal yang boleh mengonsumsi, tempat konsumsi yang legal, dan tata niaga atau distribusi yang terbatas.  Tokoh asal Kudus tersebut menegaskan bahwa RUU Mihol bukan usaha islamisasi. ’’Banyak negara Barat yang mengatur sangat ketat konsumsi dan distribusi minuman beralkohol,’’ tandas mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/11/2020/ruu-minol-dikritik-polri-catat-223-kejahatan-terjadi-akibat-miras/">RUU Minol Dikritik, Polri Catat 223 Kejahatan Terjadi Akibat Miras</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/11/2020/mui-minta-pemerintah-dan-dpr-tutup-telinga-pada-yang-kontra-ruu-minol/">MUI Minta Pemerintah dan DPR Tutup Telinga pada yang Kontra RUU Minol</a></li> </ul> RUU tersebut masih menimbulkan perdebatan di internal DPR. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berpendapat bahwa perlu ada kajian lebih lanjut tentang pentingnya RUU tersebut. Sebab, aturan soal mihol sudah ada di undang-undang lain. Termasuk UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan. Yang dimaksud adalah halaman 264 pasal 12 ayat (1) yang mengatur tentang kegiatan penanaman modal. Di dalamnya diatur juga pelindungan pengembangan usaha koperasi dan UMKM yang mencakup pelindungan atas kegiatan usaha yang dapat membahayakan kesehatan. Di antaranya, obat dan minuman keras yang mengandung alkohol.  Mihol Bukan Komoditas Ilegal  Sementara itu, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai, pemerintah sebaiknya memfokuskan diri pada penegakan hukum dari peraturan yang sudah ada. Pasalnya, saat ini peraturan yang ada belum menyentuh pengawasan mihol yang dijual secara daring. Padahal, mihol tidak hanya dipasarkan secara langsung, tetapi juga lewat daring. Transaksi e-commerce tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi secara langsung. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan mekanisme pengawasan dan mengatur sanksi bagi pelanggar.  Di samping itu, perlu merumuskan peraturan yang mampu mengakomodasi perkembangan kehidupan masyarakat. Sebab, klaim-klaim di dalam RUU tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Baik naskah akademik maupun materi presentasi pembahasan di baleg. ”RUU Mihol ini terlampau menggeneralisasi permasalahan dan tidak didukung data empiris yang memadai,” ungkapnya.  Menurut klaim Baleg DPR dan Naskah Akademik 2014 sebagai landasan perumusan RUU Mihol tersebut, terdapat beberapa aspek yang dijadikan justifikasi mengapa RUU itu perlu segera disahkan. Yakni, filosofis, sosial, yuridis formal, dan upaya pengembangan hukum. Berkaitan dengan aspek filosofis, fraksi pengusul mengklaim bahwa larangan mihol hakikatnya amanah konstitusi dan agama.  Menurut dia, poin itu menjadi menarik. Sebab, mihol merupakan komoditas yang secara legal dapat dikonsumsi dan diperjualbelikan di Indonesia. Itu tampak pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2014, hingga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019. Semua regulasi itu memberikan payung hukum untuk pembatasan dan pengawasan mihol di Indonesia.  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 pun sudah ditegaskan bahwa mihol merupakan komoditas yang diperdagangkan dan berada dalam pengawasan.  ”Tidak ada larangan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa minuman beralkohol bertentangan dengan konstitusi,” ungkapnya. Selain itu, lanjut dia, rasanya kurang tepat jika sebagai negara hukum, Indonesia masih memberlakukan perundang-undangan yang cenderung mengabaikan aspek pluralitas keagamaan.  Pingkan melanjutkan, pada kenyataannya, konsumsi mihol di Indonesia relatif lebih rendah daripada negara lain. Itu pun masih didominasi minuman beralkohol tidak tercatat atau ilegal.  Beberapa penelitian CIPS terdahulu telah menyoroti masalah apa saja yang sebenarnya memiliki tingkat urgensi lebih tinggi. Penelitian dari Uddarojat, 2016; Respatiadi &amp; Tandra, 2018; dan Glorya &amp; Sigit, 2019 secara konsisten menemukan bahwa total konsumsi alkohol tercatat dan tidak tercatat di Indonesia pada 2016 tergolong rendah, yaitu 0,8 liter per kapita. Jumlah itu lebih rendah daripada Thailand dengan 8,3 liter, yang merupakan tertinggi di kawasan Asia Tenggara.  ”Jadi, permasalahannya bukan pada tingkat konsumsi alkohol masyarakat, melainkan tingkat konsumsi alkohol ilegal atau yang sering kali kita kenal dengan oplosan,” paparnya. Sejalan dengan data WHO, di Indonesia konsumsi alkohol tidak tercatat atau ilegal lebih tinggi daripada yang tercatat, masing-masing 0,5 liter per kapita dan 0,3 liter per kapita.  Sebagai informasi, RUU tersebut merupakan inisiatif Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra yang kali pertama diajukan pada 2012. Dalam prosesnya, pembahasan sempat mandek karena ada pro dan kontra dari berbagai pihak yang menyoroti dan mempertanyakan urgensi pembuatan RUU itu. Namun, DPR memutuskan memasukkan RUU Mihol ke daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 bersama 36 RUU lainnya dan melanjutkan pembahasan per 11 November 2020 seperti yang dilansir dari website resmi DPR.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=F1z-BQsHzvk  &nbsp;

PHRI Setuju Batasi Minol, tapi Jangan Dilarang Total

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG_20201105_143439-01-1.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono. Anita Permata Dewi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono. Anita Permata Dewi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang Minuman Alkohol (RUU Minol) tengah disorot publik. RUU itu banyak menuai kritik karena dianggap memuat aturan-aturan kontroversial, dan dikhawatirkan bisa disalahgunakan dalam implementasi di kehidupan sehari-hari.  Namun sepanjang 3 tahun terakhir aksi kejahatan yang dilatar belakangi oleh minuman keras (miras) ternyata cukup masif. Berdasarkan catatan Polri terjadi 223 tindak pidana.  "Data yang kami himpun dari Bareskrim Polri perkara pidana miras selama 3 tahun terakhir mulai tahun 2018 sampai 2020 sebanyak 223 kasus," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono, Sabtu (14/11).  Kasus yang paling menonjol akibat miras yakni pemerkosaan. "Setelah diperiksa (pelakunya) misalnya positif minum alkohol," imbuh Awi.  Sementara itu, jumlah kasus pengadaan miras oplosan selama 3 tahun terakhir berjumlah 1.045 kasus. Kendati demikian, Polri tak mau ikut campur dalam pembahasan RUU Minol. Sebab, hal itu menjadi kewenangan DPR RI dan pemerintah.  Sebagai informasi, saat ini RUU Minol ini sedang dibahas di Baleg DPR. RUU ini diusulkan oleh tiga fraksi yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).  RUU tersebut terdiri dari tujuh bab dan 24 pasal. RUU ini berisi berbagai aturan terkait minuman beralkohol, pengawasan, tata laksana, hingga sanksi bagi yang melanggar.  Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) khawatir RUU ini akan menjadi sarana kriminalisasi. Mereka menyebutkan bahwa RUU itu bersifat prohibisionis (prohibitionist) atau larangan buta. Sehingga bakal makin banyak orang yang terjerat pidana dan masuk bui. Dalam drafnya, pasal 7 mengatur bahwa setiap orang dilarang mengonsumsi alkohol golongan A, golongan B, golongan C, serta mihol tradisional dan racikan. Apabila melanggar, akan dihukum penjara antara 3 bulan hingga 2 tahun serta denda Rp 10–50 juta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mzsBzICRYCI

RUU Minol Dikritik, Polri Catat 223 Kejahatan Terjadi Akibat Miras

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu minol

Berita Terkini