<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/HSD-Indonesia-Carbon-Market-Executive-Rountable-1-3369204020.jpg" alt="Utusan Khusus Presiden&nbsp;RI Prabowo Subianto&nbsp;Bidang Iklim dan Energi,&nbsp;Hashim Djojohadikusumo di&nbsp;Climate Week NYC 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Utusan Khusus Presiden&nbsp;RI Prabowo Subianto&nbsp;Bidang Iklim dan Energi,&nbsp;Hashim Djojohadikusumo di&nbsp;Climate Week NYC 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesian Petroleum Association (IPA) menegaskan fokus strategisnya untuk membantu Pemerintah Indonesia memperkuat ketahanan energi dan mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi dalam negeri. Untuk mendukung pencapaian target produksi nasional, IPA menetapkan empat prioritas utama: kepastian hukum dan penghormatan terhadap kontrak, percepatan eksplorasi, peningkatan kemudahan berusaha, serta dukungan terhadap revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). &ldquo;Dengan berfokus pada empat area tersebut, IPA berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah guna memastikan industri hulu minyak dan gas bumi terus memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional,&rdquo; ujar Presiden IPA 2026, Kathy Wu, dalam Rapat Umum Tahunan Anggota IPA di Jakarta, Rabu (10/12). IPA menekankan bahwa kepastian hukum dan penghormatan terhadap kontrak merupakan pondasi penting untuk memperkuat kepercayaan investor. Hal ini sejalan dengan langkah advokasi IPA yang terus mendorong masuknya investasi baru ke sektor hulu migas Indonesia. Di sisi lain, percepatan eksplorasi dinilai sebagai elemen penting dalam mengejar target produksi yang ditetapkan Pemerintah.&nbsp; &ldquo;Kami berharap lebih banyak wilayah kerja yang dapat ditawarkan kepada investor dengan proses dan persetujuan untuk PSC baru yang dapat dipercepat, serta adanya kepastian yang lebih besar terkait perpanjangan kontrak PSC,&rdquo; tambahnya. IPA juga memberi perhatian pada peningkatan kemudahan berusaha, termasuk penyederhanaan perizinan dan optimalisasi koordinasi antar-kementerian. IPA menyambut positif hadirnya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menghadirkan mekanisme Service Level Agreement sebagai langkah maju dalam mempermudah iklim usaha di Indonesia. Selain itu, IPA menyatakan dukungan penuhnya kepada Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI dalam proses revisi UU Migas. Perubahan regulasi tersebut dinilai krusial untuk memperkuat daya saing sektor migas Indonesia di tingkat global. Dalam kesempatan yang sama, IPA mengumumkan bahwa Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, akan bergabung sebagai anggota Dewan Pengawas IPA untuk periode 2026.&nbsp; IPA menyampaikan apresiasi tinggi atas kesediaan Hashim memberikan arahan strategis serta pengalaman panjang di industri, yang diharapkan dapat memperkuat kontribusi anggota IPA dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional. Tak hanya itu, RUA juga menetapkan susunan Dewan Pengurus IPA untuk periode 2026, diantaranya adalah Kathy Wu sebagai presiden, Ronald Gunawan dan Wade Floyd sebagai wakil presiden, Yuzaini Md Yusof sebagai sekretaris, dan Kevin S. Moore sebagai bendahara.

IPA menyatakan dukungan penuhnya kepada Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI dalam proses revisi UU Migas.

Hashim Djojohadikusumo Resmi jadi Dewan Pengawas IPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/natuna-2779730801.jpg" alt="Proyek eksplorasi di perairan Laut Natuna Utara tengah digarap oleh Pertamina East Natuna, anak perusahaan hulu migas Pertamina. (dok. SHU)" width="100%">
<figcaption>Proyek eksplorasi di perairan Laut Natuna Utara tengah digarap oleh Pertamina East Natuna, anak perusahaan hulu migas Pertamina. (dok. SHU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kalangan industri minyak dan gas (migas) nasional menegaskan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas menjadi langkah paling mendesak untuk menarik investasi jangka panjang di sektor hulu. Tanpa kepastian hukum yang kuat, momentum kenaikan investasi yang mulai terlihat pada 2025 dikhawatirkan hanya menjadi dorongan sesaat. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal, menegaskan Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk kontrak jangka panjang dan upaya serius melakukan eksplorasi oleh pemerintah. Ia juga menyebutkan landasan kebijakan yang kuat merupakan daya tarik investasi di Indonesia. Tanpa itu, Indonesia akan tetap tertinggal dari negara lain, terutama bagi investor besar yang mengincar proyek jangka panjang dan berisiko tinggi. Upaya paling mendesak untuk menarik investor adalah pengesahan segera RUU Migas. Beleid ini disebutnya sudah lama terkatung-katung tanpa kejelasan. "Urgensinya sudah sejak lima tahun lalu, tapi belum juga keluar. Ini penting sekali dan harus keluar secepatnya," tegas Moshe, Kamis (20/11). Menurutnya, keterlambatan penetapan RUU Migas tidak semata-mata akibat pertimbangan teknis atau keberatan dari pihak investor. Hambatan ini lebih didominasi oleh masalah internal yang berlarut-larut di kalangan kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti perdebatan mengenai pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK). Moshe menegaskan identitas entitas penandatangan kontrak tidak menjadi isu utama bagi investor, asalkan pihak tersebut sah mewakili negara, investor tidak begitu peduli siapa yang menandatangani kontrak, entah dari BUMN seperti Pertamina atau SKK Migas. Fokus utama investor lebih kepada jaminan kepastian hukum yang melekat pada kontrak tersebut. Ia mengingatkan bahwa kontrak bagi hasil memiliki posisi yang sangat tinggi dan harus berada di level undang-undang. Aturan migas yang baru dinilai sangat penting dan harus segera dikeluarkan karena beleid yang lama sudah penuh cacat dan tidak lagi mampu memberikan landasan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pasar global. Meskipun diakuinya dampak investasi secara keseluruhan juga dipengaruhi oleh faktor geopolitik, kepastian hukum tetap paling utama. Lebih lanjut, dalam upaya menarik investor untuk lapangan marginal dan frontier, Moshe menekankan perlunya insentif tambahan. Ia secara khusus mengkritisi skema Kerja Sama Operasi (KSO) yang kini banyak diaplikasikan. "KSO itu investor dianggap kayak kontraktor aja," kata dia. Saat ini, skema yang ada dinilai baru mampu menarik minat investor berskala kecil dengan kapasitas finansial terbatas. Moshe menyarankan agar pemerintah menawarkan kontrak berjangka panjang sekitar 10 hingga 30 tahun guna memberikan kepastian dan menarik minat investor dengan kapasitas finansial yang lebih kuat. Dia juga meminta agar pemerintah mau berinvestasi dalam mengumpulkan data eksplorasi. Data ini kunci untuk menarik investasi karena bisa mengurangi risiko terhadap lapangan-lapangan yang ditawarkan kepada investor. "Bagaimana kita menurunkan risiko sehingga lebih menarik bagi investor. Karena investor kan kalau risiko tinggi, dia mundur. Risiko oke, ya masing-masing investor punya level risiko yang mereka bisa terima," katanya. Data SKK Migas mencatat, hingga Agustus 2025 investasi di hulu Migas tembus sekitar USD 8,9 miliar atau setara Rp 148,6 triliun (kurs Rp 16,699). Adapun target tahun ini ditetapkan sebesar USD 16,5 miliar sampai USD 16,9 miliar. Jumlah tersebut merupakan total investasi kegiatan hulu migas, baik capital expenditure, operational expenditure, eksplorasi maupun produksi. Tren investasi eksplorasi sendiri terus meningkat. Sejalan dengan Aspermigas, Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman, menilai momentum meningkatnya investasi hulu migas pada 2025 merupakan sinyal positif yang harus dijaga. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan investasi tersebut bisa bersifat sementara apabila revisi UU Migas tak kunjung rampung. "Namun, peningkatan investasi ini harus diimbangi dengan kepastian hukum dan regulasi yang jelas," ujar Yulisman. Yulisman menyebut, Komisi XII DPR RI berkomitmen mempercepat pembahasan RUU Migas bersama pemerintah agar beleid baru tersebut mampu memberikan kepastian hukum, mendorong investasi, sekaligus menyiapkan transisi energi yang berkeadilan. Pemerintah sendiri secara aktif menawarkan reformasi fiskal dan insentif kompetitif, seperti yang menjadi fokus utama delegasi Indonesia di Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2025. Langkah-langkah reformasi tersebut mencakup penyederhanaan birokrasi, penawaran bagi hasil yang lebih kompetitif, serta skema perpajakan yang lebih jelas untuk proyek-proyek non-konvensional.

Penyelesaian revisi UU Migas menjadi langkah paling mendesak untuk menarik investasi jangka panjang di sektor hulu.

Sudah Terkatung-katung Lama, Aspermigas Dorong segera Rampungkan Revisi UU Migas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/deforestasi-FWI-192843216.jpg" alt="Kegiatan menebang hutan diperkirakan makin masif untuk memenuhi proyek co-firing biomass." width="100%">
<figcaption>Kegiatan menebang hutan diperkirakan makin masif untuk memenuhi proyek co-firing biomass.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penggunaan energi fosil telah merusak hutan dan alam Indonesia. Pencemaran air, laut, udara, sungai, dan tanah akibat eksploitasi besar-besaran merupakan salah satu dampak nyata dari beroperasinya izin pertambangan. Hal ini mendorong urgensi transisi energi menuju sumber eneri yang lebih ramah lingkungan. Upaya transisi energi menjadi semakin penting mengingat kondisi cadangan sumber daya fosil di Indonesia semakin menipis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan cadangan minyak bumi nasional pada 2020 hanya akan bertahan sekitar 9,5 tahun ke depan. Indonesia yang menduduki peringkat 19 dalam cadangan migas secara global pun dihadapkan pada tugas mempersiapkan masa depan energinya. Sementara cadangan batu bara Indonesia terbilang melimpah. Proven potential mencapai 99,2 miliar ton, sedangkan proven reserve mencapai 35 miliar ton yang diperkirakan dapat bertahan lebih dari 62 tahun dengan asumsi tingkat produksi saat ini. Sayangnya, penggunaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi, terutama untuk pembangkit listrik menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang tinggi. Karenanya, upaya transisi energi menjadi semakin penting mengingat sumber-sumber energi fosil tersebut justru akan berkontribusi pada perubahan iklim. Pada workshop yang bertajuk 'Menavigasi Tantangan dan Peluang Transisi Energi Pasca Pemilu 2024' yang diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC), beberapa waktu lalu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menuturkan, saat ini pihaknya tengah menyusun RUU Migas yang dimaksudkan untuk mendukung peningkatan produksi migas, sekaligus memperhatikan aspek keberlanjutan. Terkait keberlanjutan ini, teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sedang dikembangkan. Teknologi ini diklaim mampu mengurangi emisi GRK dalam kegiatan produksi migas dengan menangkap karbon dioksida (CO2) dan menyimpannya di dalam reservoir bawah tanah atau memanfaatkannya untuk keperluan lain. Dalam kesempatan itu, Sugeng Suparwoto juga menyampaikan bahwa Komisi VII terbuka dengan berbagai masukan, terutama soal rancangan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang kemungkinan besar akan disahkan dalam beberapa kali sidang. "Kami terbuka dan koalisi ini bisa hearing di gedung DPR RI," kata Sugeng. Menyoal RUU EBET, Manager Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga mempertanyakan arah transisi energi yang dinakhodai Komisi VII DPR RI ini, melihat masih dimasukkannya bioenergi dalam draf rancangan beleid tersebut. DPR selaku pengusul RUU ini mestinya sudah cukup informasi mengenai potensi deforestasi yang timbul jika bioenergi dimasukkan ke golongan energi terbarukan dalam RUU EBET. Anggi menegaskan, bioenergi baik itu dari turunan komoditas sawit atau dari biomassa kayu dalam bentuk wood pellet, sangat erat kaitannya dengan hutan dan lahan. Komodifikasi sumber daya alam oleh konsesi menuntut tingginya permintaan akan lahan, yang justru akan menjadi driver deforestasi. Catatan FWI (2023), biomassa kayu yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan co-firing di 52 PLTU akan dipenuhi melalui pembangunan Hutan Tanaman Energi (HTE). Setidaknya saat ini sudah ada 31 konsesi HTE dan sudah merusak hutan alam Indonesia sebanyak 55.000 hektare (Ha). Jika kebijakan co-firing dan penggunaan biomassa kayu sebagai strategi bauran energi dan upaya pengurangan emisi dilanjutkan, maka justru diproyeksikan ada 4,65 juta Ha hutan alam yang akan terdeforestasi. "Bioenergi merupakan bagian dari bisnis yang justru akan menjadi driver deforestasi baru dari transisi energi. Transisi energi seharusnya meninggalkan energi fosil, proyek co-firing, dan komodifikasi sumber daya alam," kata Anggi dalam keterangannya, dikutip JawaPos.com, Selasa (5/3). Koordinator Divisi Perwakilan Parlemen IPC, Arif Adiputro menuturkan, pihaknya bersama sejumlah CSO telah bersepakat untuk tidak memasukkan konsep energi baru seperti gasifikasi batu bara, nuklir, dan termasuk co-firing dalam proses legislasi RUU EBET. "Karena hal tersebut menghambat proses transisi energi yang sebenarnya. Untuk itu, kami sering menyuarakan terus-menerus agar DPR dan pemerintah mengeluarkan unsur energi baru dari RUU EBET," pungkasnya.

"Transisi energi seharusnya meninggalkan energi fosil, proyek co-firing, dan komodifikasi sumber daya alam," kata Anggi Putra Prayoga.

Sedang Diupayakan Pemerintah dan DPR, Transisi Energi di Indonesia Diharapkan Benar-benar Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/WhatsApp-Image-2023-04-10-at-224730-949132100.jpeg" alt="DISKUSI JELANG BUKA PUASA: Dari kiri, Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong, pendiri Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto, dan Tim Energi Bimasena Suyitno Patmosukismo di Jakarta, Senin (10/4)." width="100%">
<figcaption>DISKUSI JELANG BUKA PUASA: Dari kiri, Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong, pendiri Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto, dan Tim Energi Bimasena Suyitno Patmosukismo di Jakarta, Senin (10/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi nasional dan kebutuhan energi membuat revisi UU migas untuk segera dituntaskan. Apalagi pemerintah menargetkan produksi migas pada 2030 sebesar 1 juta barel minyak bumi dan 12 miliar kaki kubik gas bumi per hari. Menurut pendiri Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto, urgensi RUU Migas diperlukan untuk memberikan sinyal positif bagi dunia usaha dan dalam rangka membenahi investasi dalam memperbaiki pengelolaan industri hulu migas nasional. Dalam perbaikan pengelolaan industri hulu migas terdapat tiga aspek yang saling terkait. Yaitu, kepastian hukum, kepastian fiskal dan keekonomian, serta kemudahan birokrasi atau perizinan. &ldquo;Akar permasalahannya berada pada ketiga aspek ini di level undang-undang,&rdquo; ujar Pri Agung Rakhmanto di Jakarta. Pendapat itu disampaikan Pri sela-sela diskusi dan Briefing Ke-2 IPA Convex 2023, Senin (10/4). Hadir juga anggota Tim Energi Bimasena Suyitno Patmosukismo dan Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong. Pri menyebut, UU No 22/2001 tentang migas yang masih digunakan saat ini telah meniadakan keistimewaan dalam pengelolaan migas. Di antaranya prinsip Assume and Discharge, pemisahan PSC dengan Keuangan Negara, serta Single Door Bureaucracy. Pada UU nomor 22/2001, pengelolaan keuangan kontrak PSC masuk dalam bagian dari pengelolaan keuangan negara karena pihak yang mewakili negara dalam berkontrak merupakan instansi pemerintah. Hal itu, berpotensi memunculkan berbagai dampak negatif, seperti persepsi yang cenderung negatif terkait besaran pengembalian biaya operasi (cost recovery), kaitan cost recovery dengan APBN, serta tereksposenya para pihak dalam kontrak PSC dengan hukum karena kerugian investasi migas dapat dianggap merugikan negara. Selain itu, pasal 31 UU Migas nomor 22/2001 mengatur bahwa perpajakan kontrak PSC mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku umum (lex generalis) sehingga para kontraktor PSC dikenakan ketentuan fiskal PSC non assume and discharge. Diakui Pri, memang ada upaya untuk memperbaiki hal tersebut oleh pemerintah, salah satunya melalui mekanisme restitusi pajak dan penetapan tarif 0 persen atas jenis pajak atau pungutan tertentu. Namun, secara teknis dan administrasi hal itu tetap dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan aspek fiskal bagi kontrak PSC. &ldquo;Hal ini tentu berpengaruh kepada iklim investasi migas Indonesia dan daya tarik investasi,&rdquo; ujar dia. Pri menilai kondisi industri hulu migas saat ini disebut sedang mengalami kondisi sunset. Tren pencapaian kinerja dan signifikansi sektor hulu migas terus menurun. Sebagai informasi, cadangan minyak bumi Indonesia yang terbukti saat ini tercatat hanya sekitar 3,95 miliar barel dengan rata-rata produksi sekitar 600 ribu barel per hari. &ldquo;Ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya sunset industry, yaitu menemukan lapangan besar migas dan lapangan migas yang sudah terbukti tersebut harus segera berjalan. Agar berjalan, tidak bisa dikerjakan secara business as usual. Untuk itu, RUU Migas diharapkan bisa mengakomodir permasalahan pada industri hulu migas saat ini,&rdquo; ujar dia. Sementara itu, anggota Tim Energi Bimasena Suyitno Patmosukismo menyampaikan, UU Migas yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi sektor migas, apalagi adanya era transisi energi dan target produksi migas 2030. Untuk itu, RUU migas harus disegerakan guna meningkatkan kembali peran industry migas bagi pertumbuhan ekonomi seperti pernah ada sebelumnya. &ldquo;Sektor hulu migas nasional pernah memiliki masa jaya sekitar 1972 hingga 1997. Pada periode tersebut, Indonesia tercatat memiliki cadangan minyak terbukti hingga 11,6 miliar barel lebih, dengan rata-rata produksi mencapai 1,3 juta barel minyak bumi per hari,&rdquo; kata dia. Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong menyampaikan empat usulan utama dari pelaku sektor hulu migas terkait RUU Migas. Keempat hal tersebut, yaitu: kepastian hukum, perbaikan fiscal, manajemen emisi CO2, dan institusi pengelola migas serta kemudahan perijinan. Menurutnya, kepastian hukum merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam persyaratan dan ketentuan kontrak PSC. Ketentuan-ketentuan yang ada agar diakui dan dihormati dari awal sampai akhir kontrak. Setiap permasalahan dan/atau perbedaan pendapat terkait dengan implementasi kontrak PSC, termasuk jika ada temuan audit oleh auditor negara, harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan dalam kontrak, bukan dibawa ke ranah hukum pidana. Dalam hal perbaikan fiskal, menurut Marjolijn, perlunya dikembalikannya penerapan prinsip Assume &amp; Discharge, dimana Kontraktor hanya diwajibkan membayar pajak-pajak langsung. Sedangkan pajak-pajak tidak langsung ditanggung atau dibayarkan oleh Pemerintah. Selain itu, ketentuan tentang konsolidasi biaya pada satu perusahaan yang memegang lebih dari satu wilayah kerja agar diperbolehkan sebagai pengurang pajak (tax deductibility). Konsolidasi ini berpotensi menstimulasi minat investor untuk melakukan eksplorasi migas di Indonesia. &ldquo;Kemudian pemberian fasilitas Tax Holiday, Branch Profit Tax (BPT) exemption ketika diinvestasikan kembali di Indonesia, fasiltas impor barang (materlist), serta insentif fiscal untuk kegiatan CCS/CCUS dapat menarik minat investasi yang lebih besar di sektor Migas,&rdquo; kata dia. Sementara untuk manajemen emisi CO2, IPA berharap ketentuan dalam RUU Migas dapat mendukung kegiatan penurunan emisi, termasuk kegiatan CCS/CCUS yang merupakan bagian terkait dari kegiatan hulu migas. Sehingga biaya atau pengeluaran-pengeluaran terkait CCS/CCUS merupakan bagian dari biaya operasi karena manajemen CO2 sudah menjadi bagian dari perijinan berusaha (license to invest). Sedangkan, terkait institusi pengelola migas, ia menyampaikan bahwa pelaku sektor hulu migas menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan pemerintah. Namun, dia berharap agar transisi dilaksanakan sebaik mungkin guna menghindari ketidakpastian bagi pelaku industri dan institusi tersebut diberikan kewenangan yang lebih luas dengan tanggung jawab langsung kepada Presiden. Institusi pengelola migas ini juga wajib bertanggung jawab dalam hal memperoleh seluruh izin yang diperlukan dalam kegiatan operasi hulu migas dari Kementerian atau Lembaga baik di pusat maupun daerah, sehingga kontraktor dapat fokus pada upaya mencari dan menemukan cadangan migas. &ldquo;Kami tidak mempermasalahkan siapa insitusi yang nantinya akan ditunjuk oleh pemerintah. Tetapi yang menjadi poin utama bagi pelaku industri adalah bagaimana institusi tersebut harus kuat untuk mendukung upaya eksplorasi yang dilakukan,&rdquo; kata dia. Dia mengakui, UU Migas yang sudah berumur lebih dari 20 tahun ini dirasakan kurang dapat memenuhi tuntutan investasi saat ini dan yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan perbaikan dalam beberapa hal seperti ketentuan fiscal dan kemudahan investasi lainnya agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi di sektor migas. &ldquo;Kita harus mengakui bahwa ada penurunan produksi migas dalam dua dekade terakhir. Dan, ini bisa diperbaiki jika keempat hal yang menjadi usulan pelaku industry tersebut dapat diakomodir melalui RUU Migas, sehingga ketahanan energi nasioanl dapat tetap terjaga,&rdquo; kata dia.

Urgensi RUU Migas diperlukan untuk memberikan sinyal positif bagi dunia usaha dan dalam rangka membenahi investasi dalam memperbaiki pengelo

Pengamat Sebut RUU Migas Sinyal Positif bagi Dunia Usaha untuk Industri Hulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/maman-IOG-Golkar.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman menargetkan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas (UU Migas) bisa terealisasi menjadi undang-undang paling lambat pada akhir 2022.  "Semua fraksi di DPR sepakat dan kita sudah bicara semua untuk menyelesaikan RUU Migas ini pada akhir 2022. Apapun caranya akhir tahun depan harus segera selesai," kata Maman dalam gelaran acara The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021), Bali, Senin (29/11).  Menurut Maman, RUU Migas harus segera terealisasi karena RUU ini juga menjadi jawaban problematika defisit anggaran negara. Sebab, produksi migas yang terus turun dari tahun ke tahun masih belum sebanding dengan angka konsumsi yang terus meningkat di Indonesia.  "Karena itu, kami mendorong RUU Migas segera terealisasi secepatnya. Namun, kita bukan hanya cepat saja. Sebab kalau hanya mengejar cepat tapi tidak bisa up to date terhadap tantangan kekinian negara kita percuma," ujar Maman.  Dijelaskan Maman, pembahasan RUU Migas yang terkesan tarik ulur karena pihaknya masih menunggu hasil kesepakatan global terkait masa depan industri migas dari pertemuan internasional COP26 dan G20 beberapa waktu lalu.  "Kami juga berharap pengesahan RUU Migas pada 2022 bisa mengurangi defisit negara dari subsektor migas dan memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri di tengah tren global terhadap energi bersih," paparnya.  Diketahui, sebelumnya, RUU Migas telah masuk dalam Prolegnas Prioritas pada 2018. Bahkan, legislator telah membawa RUU Migas ini ke paripurna pada awal 2019. Namun kembali molor hingga di tahun ini pun belum ada kejelasan.  Pemerintah telah mengeluarkan Surat Presiden terkait penugasan kepada kementerian yang ikut membahas, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian BUMN. Namun, pada saat itu Daftar Inventarisasi Masalah belum disertai, sehingga RUU Migas tidak bisa masuk tahap pembahasan.  Karena itu, kata Maman, untuk mempercepat realisasi UU Migas ini caranya dengan dengan memasukkan RUU Migas ke dalam daftar kumulatif.

Komisi VII DPR Targetkan UU Migas Rampung Akhir 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-momentum-lakukan-reformasi-istana-kaji-ruu-migas-versi-dpr_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas soal RUU Migas vesi DPR di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/1)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas soal RUU Migas vesi DPR di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah dirampungkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas akhirnya dibahas dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (23/1). Presiden Joko Widodo menegaskan RUU ini harusnya bukan saja mendorong peningkatan produksi migas, tapi juga mendukung penguatan kapasitas nasional, penguatan industri dalam negeri, dan investasi SDM kita di industri migas. "Tujuan pembentukan RUU ini seharusnya bukan saja mendorong peningkatan produksi migas," kata Jokowi. Beleid yang merupakan inisiatif DPR ini, kata Jokowi, harus bisa dijadikan momentum untuk melakukan reformasi tata kelola migas. Dia ingin RUU ini bisa menjadikan bisnis migas menjadi lebih efisien, lebih transparan, tidak berbelit-belit, sederhana, dan bisa berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. “Kita harus kaji dengan cermat dan hati-hati agar rancangan undang-undang ini tidak bertentangan dengan konstitusi," ujar Presiden. Untuk diketahui, wacana revisi Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 sudah dimulai di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, pembahasannya yang alot membuat draf selalu mentok di DPR. Rancangannya pun sudah bolak balik diajukan, dari beragam versi. Mulai dari versi DPR, pemerintah, maupun versi praktisi dan aktivis. Setelah dirampungkan DPR pada Desember 2018, barulah pembahasan beleid ini sampai di Istana Negara.

Jadi Momentum Lakukan Reformasi, Istana Kaji RUU Migas Versi DPR

ruu migas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu migas