<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/Screenshot_20251118_121416_YouTube-1-1269961392.jpg" alt="Sidang Paripurna DPR, Selasa (18/11) mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang. (YouTube DPR RI)" width="100%">
<figcaption>Sidang Paripurna DPR, Selasa (18/11) mengesahkan RUU KUHAP menjadi Undang-Undang. (YouTube DPR RI)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi disahkan dalam sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). KUHAP baru itu berisi 115 halaman yang mencakup 3 BAB dan 369 Pasal. Namun, pengesahan tersebut menuai kritik tajam dari Amnesty International Indonesia. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, menyebut revisi KUHAP sebagai suatu kemunduran besar dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. "Pengesahan revisi KUHAP hari ini menandai kemunduran serius dalam komitmen negara terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Alih-alih menjadi tonggak pembaruan hukum acara yang lebih modern dan berkeadilan, revisi ini justru memperlihatkan regresi yang mengkhawatirkan," kata Wirya kepada wartawan, Selasa (18/11). Menurutnya, terdapat sejumlah pasal bermasalah dalam KUHAP baru. Terlebih, draf KUHAP terakhir menunjukkan bahwa file tersebut dibuat pada Senin (17/11) pukul 18.15 WIB, kurang dari 24 jam sebelum disahkan dalam paripurna DPR. "DPR baru mengunggah draf KUHAP yang disahkan kurang dari 24 jam sebelum waktu pengesahan. Hal ini tentu sangat menyulitkan terjadinya partisipasi bermakna dengan masyarakat sipil," ujarnya. Amnesty Internasional yang tergabung ke dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menemukan sejumlah pasal-pasal bermasalah. Menurutnya, banyak ketentuan dalam revisi KUHAP yang membuka ruang penyalahgunaan wewenang aparat, khususnya kepolisian.&nbsp; Ia menyebut, KUHAP baru memberi kewenangan aparat untuk melakukan penangkapan dan penahanan tanpa persetujuan hakim. Ia menilai ketentuan ini mengulang pola kesewenang-wenangan yang terjadi dalam gelombang penangkapan massal pasca-demonstrasi Agustus 2025. "Ini adalah pelanggaran terhadap hak atas pembelaan dan peradilan yang adil (fair trial)," tegasnya. Berikut rincian pasal bermasalah dalam KUHAP baru: 1. Pasal 16 RKUHAP Pasal itu mengatur Operasi undercover buy (pembelian terselubung) &amp; controlled delivery (pengiriman di bawah pengawasan) yang sebelumnya menjadi kewenangan penyidikan dan hanya untuk tindak pidana khusus yakni narkotika dimasukkan secara serampangan dalam RUU KUHAP.&nbsp; Dalam RUU KUHAP kewenangan ini masuk ke dalam metode penyelidikan (menciptakan tindak pidana), dan bisa diterapkan untuk semua jenis tindak pidana, tidak punya batasan dan tidak diawasi hakim. Kewenangan luas tanpa pengawasan ini berpotensi membuka peluang penjebakan (entrapment) oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan tindak pidana dan merekayasa siapa pelaku yang memang menjadi tujuan tahap penyelidikan itu sendiri untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. 2. Pasal 5 RKUHAP Semua bisa terjerat pidana melalui pasal karet dengan dalih mengamankan khususnya pada tahap penyelidikan yang belum terkonfirmasi ada tidaknya tindak pidana.&nbsp; Bahkan, jika dibandingkan dengan Pasal 5 KUHAP yang berlaku saat ini, tindakan yang bisa dilakukan pada tahap penyelidikan sangat terbatas, tidak sama sekali diperbolehkan untuk melakukan penahanan.&nbsp; Namun dalam Pasal 5 RUU KUHAP, pada tahap penyelidikan, dapat dilakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan bahkan penahanan, padahal pada tahap ini tindak pidana belum terkonfirmasi. 3. Pasal 90 dan 93 RKUHAP Upaya paksa penangkapan dan penahanan sebagaimana saat ini membuka lebar ruang kesewenang-wenangan aparat karena tidak ada pengawasan oleh lembaga pengadilan melalui pemeriksaan habeas corpus, serta penyimpangan aturan mengenai masa penangkapan yang terlalu panjang (lebih dari 1&times;24 jam) dalam undang-undang sektoral di luar KUHAP.&nbsp; Aspek penting ini juga sama sekali tidak diperbaiki dalam RUU KUHAP (Pasal 90, 93). Tragisnya skema penahanan RUU KUHAP dibuat alternatif antara surat perintah penahanan yang praktiknya bisa dibuat penyidik sendiri atau melalui penetapan hakim. Skema ini terang-terangan mendorong penyidik menghindari pengawasan yudisial (Pasal 93 ayat 1). 4. Pasal 105, 122A, 132A, dan 124 Upaya paksa penggeledahan, penyitaan, dan pemblokiran bisa dilakukan tanpa izin pengadilan dengan alasan keadaan mendesak berdasarkan penilaian subjektif aparat (Pasal 105, 112A, 132A).&nbsp; RUU KUHAP juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyadapan tanpa izin hakim dengan dilandaskan pada undang-undang yang bahkan belum terbentuk (Pasal 124).&nbsp; Akibatnya, negara dapat memasuki ruang-ruang privat (komunikasi dan korepondensi pribadi) dengan semakin leluasa, dengan dalih untuk mengusut tindak pidana namun tidak jelas bagaimana perlindungan terhadap data pribadi yang telah dikuasainya. 5. Pasal 74a, 78, dan 79 RKUHAP Dalam Pasal 74a RUU KUHAP dijelaskan bahwa kesepakatan damai antara pelaku dan korban dapat dilaksanakan pada tahapan yang belum dipastikan terdapat tindak pidana (penyelidikan). Hal ini sangat dipertanyakan, bagaimana mungkin belum ada tindak pidana namun sudah ada subjek pelaku dan korban? Selain itu, hasil kesepakatan damai yang ditetapkan oleh pengadilan hanya surat penghentian penyidikan, sedangkan penghentian penyelidikan sama sekali tidak dilaporkan ke otoritas manapun (Pasal 79), ini menjadi ruang gelap di penyelidikan. RUU KUHAP gagal menjamin sistem check and balance oleh pengadilan dalam mekanisme keadilan restoratif (Restorative Justice/RJ) karena penetapan hakim untuk penghentian penyidikan hanya akan dianggap stempel, tanpa memandatkan kepada hakim untuk melakukan pemeriksaan secara substansial (judicial scrutiny) dan memberikan opsi menolak untuk menetapkan kesepakatan RJ yang tidak sesuai ketentuan, termasuk jika ada indikasi pemaksaan, pemerasan, atau penyalahgunaan lainnya oleh aparat (Pasal 78, 79). 6. Pasal 7 dan 8 RKUHAP Semua PPNS dan Penyidik Khusus diletakkan di bawah koordinasi Polisi. Hal ini menjadikan Polri lembaga superpower dengan kontrol yang sangat besar (Pasal 7 dan Pasal 8).&nbsp; Padahal selama ini mestinya polisi yang harus diawasi. Kepolisian masih memiliki banyak catatan masalah maladministrasi namun juga penyalahgunaan kewenangan, seperti beban tunggakan penyelesaian perkara setiap tahunnya dan belum optimal dalam menindaklanjuti laporan masyarakat untuk mengusut tindak pidana, praktik kriminalisasi, dsb.&nbsp; Selain itu, pasal-pasal yang menyangkut pemenuhan bantuan hukum dipengaruhi oleh ancaman pidana. Padahal seharusnya bantuan hukum merupakan hak yang tidak melihat latar belakang kasus maupun ancaman hukuman. 7. Pasal 137A RKUHAP Pasal-pasal dalam RKUHAP masih bersifat ableistik karena tidak mewajibkan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sehingga proses hukum berpotensi berjalan secara tidak setara dan diskriminatif. Pasal 137A membuka peluang penghukuman tanpa batas waktu terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual, dan secara implisit menempatkan keduanya sebagai pihak tanpa kapasitas hukum. Pasal ini berpotensi melegitimasi perampasan kemerdekaan dan pengurungan sewenang-wenang (arbitrary detention), karena penjatuhan sanksi tidak diposisikan sebagai putusan pidana sehingga tidak memiliki standar jelas terkait batas waktu, mekanisme pengawasan, maupun penghentian tindakan.&nbsp;

Amnesty International Indonesia mengkritik pengesahan RUU KUHAP baru, menyoroti pasal-pasal bermasalah yang berpotensi melanggar HAM.

Ini Deretan Pasal Bermasalah dalam KUHAP Baru: Dibongkar Amnesty International Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/IMG_20251117_091533-1-2627630803.jpg" alt="Ribuan personel mengikuti apel pengamanan aksi unjuk rasa di Jakarta, Senin (17/11/2025). (Humas Polres Metro Jakpus)" width="100%">
<figcaption>Ribuan personel mengikuti apel pengamanan aksi unjuk rasa di Jakarta, Senin (17/11/2025). (Humas Polres Metro Jakpus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sedikitnya 1.895 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi hari ini, Selasa (18/11). Pengamanan dikoordinir oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan difokuskan ke kawasan Monas serta Gedung Mahkamah Konstitusi. Aksi demonstrasi berlangsung bersamaan dengan pengesahan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Gedung DPR/MPR. "Kami ingin seluruh proses berjalan aman, tertib, dan saling menghormati," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Selasa (18/11) sebagaimana dilansir dari Antara. Menurut dia, 1.895 personel gabungan itu berasal dari unsur TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta. mereka dikerahkan untuk mengawal sejumlah aksi di Jakarta Pusat. Dia menyebutkan terdapat tiga fokus pengamanan pada hari ini. Yaitu unjuk rasa DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir, Jakarta Pusat, serta sidang Rapat Paripurna Pengesahan RUU KUHAP dan RUU Perkoperasian di Gedung DPR/MPR. Selain itu, ada pula unjuk rasa yang dilakukan oleh&nbsp;Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi yang bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi. "Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan humanis dan profesional," ujar Susatyo. Dia menegaskan seluruh personel di lapangan tidak dibekali senjata api guna memastikan suasana penyampaian pendapat tetap aman dan nyaman bagi seluruh peserta. Dia memastikan bahwa kepolisian hadir untuk memberikan ruang dan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Lebih lanjut, dia mengimbau para orator agar tetap bijak dan tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu ketegangan antarpeserta unjuk rasa. Dia mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban selama aksi berlangsung sehingga massa diimbau agar tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan atau merusak lingkungan.&nbsp; &nbsp;

Pengamanan dikoordinir oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan difokuskan ke kawasan Monas serta Gedung Mahkamah Konstitusi.

Polres Jakpus Kerahkan 1.895 Personel Gabungan, Amankan Demo Buruh hingga RUU KUHAP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/18/13JPG-3201555433-1012620741.jpg" alt="Ilustrasi Sidang paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. DPR Akan mengesahkan RUU KUHAP menjadi UU hari ini, selasa (18/11/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sidang paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. DPR Akan mengesahkan RUU KUHAP menjadi UU hari ini, selasa (18/11/2025). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPR RI akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).&nbsp; Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal menyatakan, pengesahan tetap berjalan setelah RKUHAP disetujui dalam pembahasan tingkat satu pada 13 November lalu. &ldquo;Kan sudah tingkat satu. Udah jadi,&rdquo; kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ia mengaku, pengesahan RKUHAP telah masuk agenda rapat pimpinan sehingga layak dibawa ke paripurna. Panitia Kerja (Panja) RKUHAP di Komisi III DPR sebelumnya telah menyepakati RUU KUHAP untuk dibawa ke paripurna dan disahkan menjadi undang-undang. Sebanyak delapan fraksi di Komisi III kompak memberikan persetujuan. Mayoritas fraksi menilai revisi KUHAP mendesak dilakukan karena aturan yang berlaku saat ini sudah berusia 44 tahun sejak pertama kali diterapkan pada 1981 di era Presiden Soeharto. Pembaruan dianggap penting untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan KUHP baru serta memperbaiki sejumlah aspek proses peradilan. Dalam revisi tersebut, beberapa substansi yang diatur antara lain penyesuaian hukum acara pidana dengan KUHP baru, perbaikan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut, penguatan hak-hak tersangka dan terdakwa, serta penguatan peran advokat dalam proses peradilan pidana. Namun, rencana pengesahan ini menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. Mereka menilai proses pembahasan RKUHAP cacat formil maupun materiil.&nbsp; Koalisi turut melaporkan 11 anggota Panitia Kerja RUU tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam UU MD3. Koalisi mempermasalahkan minimnya partisipasi publik dalam proses penyusunan RKUHAP. Selain itu, mereka menuding nama koalisi telah dicatut dalam proses penyusunan RUU tersebut tanpa persetujuan. &nbsp;

DPR RI akan mengesahkan RUU KUHAP di paripurna hari ini, meski menuai kritik dari berbagai pihak karena proses yang dinilai tak transparan.

Meski Tuai Penolakan, DPR Tetap Sahkan RUU KUHAP dalam Paripurna Hari Ini, 18 November 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/JKT_RDP-Korban-Kekerasan-Seksual-dengan-Komisi-III-DPR-RI_Salman-Toyibi_04-3499115821.jpg" alt="Pimpinan Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pimpinan Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan tingkat II atau rapat paripurna DPR RI. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno tingkat I yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11). Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memimpin jalannya rapat RKUHAP bersama Pemerintah. Dalam kesempatan itu, Habiburokhman menanyakan persetujuan terkait kelanjutan pembahasan RKUHAP tersebut. &ldquo;Kami mohon persetujuan, apakah RUU tentang KUHAP dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat. Setuju?&rdquo; kata Habiburokhman. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju, yang diiringi dengan ketukan palu oleh Habiburokhman. Tidak satu pun fraksi menyatakan penolakan saat menyampaikan pandangan terkait RKUHAP. Sehingga, delapan fraksi di DPR yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat seluruhnya mendukung agar RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna. Habiburokhman menegaskan, revisi KUHAP perlu segera dilakukan untuk menyesuaikan sistem peradilan pidana dengan perkembangan zaman. Menurutnya, perubahan ini penting guna memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka, korban, saksi, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak. &ldquo;Kemajuan teknologi informasi juga telah mengubah pola penegakan hukum. Karena itu, setiap pasal dalam RUU ini harus disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Komisi III DPR RI sepakat bawa RUU KUHAP ke rapat paripurna, delapan fraksi mendukung perubahan penting ini.

Tak Ada Penolakan dari 8 Fraksi, Komisi III DPR Bawa RUU KUHAP ke Rapat Paripurna

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:ra:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyoroti sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai mengancam prinsip-prinsip hak asasi manusia.&nbsp; Ketua PBHI, Julius Ibrani, menyampaikan pandangannya terhadap beberapa isu penting dalam pembahasan revisi KUHAP, terutama terkait mekanisme upaya paksa tanpa izin pengadilan, potensi rekayasa kasus dalam penyelidikan, hingga perlindungan terhadap saksi dan korban. &ldquo;Upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan izin atau penetapan pengadilan adalah bentuk tindakan represif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Tanpa kontrol yudisial, tindakan ini sangat rawan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum,&rdquo; kata Julius Ibrani dalam keterangan tertulis, Senin (14/7). &ldquo;Kami melihat adanya pasal-pasal dalam RKUHAP yang memberi wewenang luas dan subyektif kepada penyelidik, seperti pembuntutan, penyamaran, hingga pembelian terselubung dalam tahap penyelidikan. Ini harus dihapus karena berpotensi menjadi bentuk upaya paksa yang tidak diawasi pengadilan,&rdquo; sambungnya. Julis menjelaskan, ketentuan seperti Pasal 5 huruf d dan Pasal 16 RKUHAP secara nyata membuka celah tindakan penyelidik yang eksesif. Padahal penyelidikan seharusnya hanya bertujuan mengumpulkan informasi awal atas suatu peristiwa, bukan untuk melakukan tindakan koersif. &ldquo;Yang lebih berbahaya adalah penghapusan mekanisme keberatan atas penahanan. Ini mencederai prinsip due process of law. Tersangka, keluarga, dan kuasa hukum harus tetap punya ruang untuk mengajukan keberatan atas tindakan penahanan,&rdquo; ungkap Julius. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif tidak bisa diterapkan sejak tahap penyelidikan. Karena belum ada kepastian hukum mengenai terjadinya tindak pidana.&nbsp; &ldquo;Jika diterapkan, justru membuka ruang transaksional dan manipulasi dalam proses hukum,&rdquo; ucapnya. Dalam konteks perlindungan korban dan saksi, lanjut Julius, RKUHAP juga sangat tertinggal. Seharusnya mereka mendapatkan hak pendampingan hukum yang sama seperti tersangka, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual dan pelanggaran HAM berat. &ldquo;Kami juga menyoroti koordinasi penyidikan yang baru dilakukan setelah SPDP dikirim ke kejaksaan. Ini terlalu terlambat. Seharusnya koordinasi dimulai sejak laporan diterima agar ada kontrol lebih awal terhadap potensi penyimpangan,&rdquo; urainya. Sementara, terkait isu koneksitas militer juga harus diatur secara tegas. Semua prajurit TNI yang melanggar hukum pidana umum harus diadili di peradilan umum, bukan militer.&nbsp; &ldquo;Proses hukum di pengadilan militer sering tertutup dan minim akuntabilitas,&rdquo; terang Julius. Bahkan, kasus-kasus seperti salah tangkap Pegi Setiawan dan pengamen Cipulir harus menjadi pelajaran bahwa tanpa izin pengadilan dan pengawasan yudisial, tindakan upaya paksa sangat rentan melanggar HAM.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016291291/eks-penyidik-kpk-sebut-larangan-tersangka-korupsi-pakai-masker-tak-perlu-diatur-kuhap-cukup-regulasi-internal-kpk">Eks Penyidik KPK Sebut Larangan Tersangka Korupsi Pakai Masker Tak Perlu Diatur KUHAP, Cukup Regulasi Internal KPK</a> &ldquo;Ini harus dihentikan dengan revisi KUHAP yang benar-benar progresif,&rdquo; cetusnya. Karena itu, PBHI mendesak agar proses pembahasan RKUHAP dilakukan secara partisipatif dan terbuka, dengan melibatkan masyarakat sipil dan korban langsung dari penyimpangan proses hukum.&nbsp; &ldquo;Jangan sampai KUHAP yang baru justru mengabadikan praktik penyiksaan dan pelanggaran HAM,&rdquo; pungkasnya. </div> </div> </div> </div> <div class="panel mb-3 p-2"> <table class="table"> <thead> <tr> <th class="font-medium" colspan="2">&nbsp;</th> </tr> </thead> </table> </div>

PBH menyoroti sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai mengancam prinsip-prinsip HAM

PBHI Ingatkan Revisi KUHAP Tak Langgar HAM, Soroti Upaya Paksa Tanpa Izin Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/banyak-poin-yang-belum-jelas-ruu-sda-harus-diperinci-lagi_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR. Ahli Hidrologi menilai RUU SDA butuh sejumlah perbaikan dan penjelasan lebih rinci.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar&nbsp;Henry Indraguna mendorong&nbsp;DPR RI dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). RUU ini diketahui telah bertahun-tahun masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun tak kunjung disahkan. Henry menilai, KUHAP yang berlaku saat ini, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 sudah terlalu termakan waktu. Perlu pembaharuan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.&nbsp;Undang-undang ini mengatur tentang tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.&nbsp; Menurutnya,&nbsp;sistem hukum acara pidana Indonesia masih kental dengan model represif warisan kolonial dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip due process of law, serta perlindungan hak asasi manusia. &ldquo;RUU KUHAP adalah instrumen penting untuk mencegah penyiksaan, kriminalisasi, dan praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Kita tidak bisa lagi menunda reformasi keadilan. Jika negara ingin beradab, maka hukum acara pidananya pun harus beradab,&rdquo; kata Henry dalam keterangan tertulis, Senin (7/7). Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia&nbsp;menilai, RUU KUHAP mengandung sejumlah terobosan penting, seperti penguatan hak tersangka dan korban sejak awal proses hukum; perluasan kewenangan praperadilan termasuk atas penyitaan dan penggeledahan; pengakuan alat bukti digital dan elektronik secara formal; pengawasan proses penyidikan oleh hakim pemeriksa pendahuluan; dan akomodasi prinsip restorative justice dalam perkara-perkara tertentu. RUU KUHAP juga diharapkan bisa menjawab fenomena No Viral, No Justice. &ldquo;Keadilan tidak boleh bergantung pada media sosial. Keadilan adalah hak setiap warga negara. RUU KUHAP adalah fondasi agar aparat hukum bekerja dengan prinsip objektif dan berkeadilan, bukan berdasarkan tekanan publik atau kekuasaan,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa, akademisi, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat, hingga organisasi profesi, untuk bersama-sama mengawal pengesahan RUU KUHAP sebagai bagian dari reformasi hukum nasional. &nbsp;

DPR RI dan pemerintah didorong mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Sudah Lama Masuk Prolegnas, DPR dan Pemerintah Diminta Segera Sahkan RUU KUHAP

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r8:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/Komnas-HAM-Kritisi-RUU-KUHAP-812250670.jpg" alt="Konsultasi Publik Penyusunan Kajian Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) Berbasis HAM di Fakultas Hukum Ubaya, Kamis (22/5).(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Konsultasi Publik Penyusunan Kajian Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) Berbasis HAM di Fakultas Hukum Ubaya, Kamis (22/5).(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Komnas HAM RI menggelar konsultasi publik untuk menggali pandangan berbagai pihak terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Fakultas Hukum Ubaya, Kamis (22/5). Dalam seminar ini, sejumlah masalah krusial diangkat, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia dan kelompok rentan. Berikut tujuh catatan penting yang disoroti: 1. Dominasi Polisi dalam Proses Penyidikan&nbsp; RUU KUHAP dinilai masih memberi wewenang besar kepada kepolisian, khususnya dalam penggunaan upaya paksa seperti penangkapan dan penyadapan. Komnas HAM menekankan pentingnya pengawasan eksternal. &ldquo;Tidak bisa semua diserahkan ke penyidik. Harus ada mekanisme kontrol yang jelas agar wewenang itu tidak disalahgunakan,&rdquo; tegas Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Komnas HAM RI.&nbsp; 2. Restorative Justice Harus&nbsp;Mengedepankan Pemulihan Korban Mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) belum berpihak kepada korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak. &ldquo;Keadilan restoratif tidak boleh jadi alat pemaksaan damai. Korban harus mendapatkan pemulihan yang seutuhnya,&rdquo; ujar Abdul. 3. Kelompok Rentan Belum&nbsp;Terlindungi Disabilitas, perempuan, anak, dan lansia masih kurang mendapat perlindungan dalam proses hukum. RUU KUHAP perlu mengatur fasilitas seperti penerjemah, ruang pemeriksaan khusus, dan pendamping hukum. &ldquo;Jika KUHAP ingin inklusif, ia harus berpihak pada kelompok rentan,&rdquo; ucapnya. 4. Akses Bantuan Hukum Masih Terbatas Pasal bantuan hukum dalam RUU KUHAP hanya menyebut advokat. Peran paralegal belum diakui, padahal mereka sering menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan hukum, terutama di daerah terpencil. 5. Hak atas Peradilan yang Adil Belum Dijamin&nbsp; Banyak aduan soal ketidakadilan dalam pra-peradilan dan penahanan. RUU KUHAP juga belum mengatur dengan jelas soal hak atas sidang yang cepat dan transparan. &ldquo;Asas fair trial dan transparansi harus menjadi roh dari hukum acara pidana yang baru,&rdquo; ungkap Abdul. 6. Pengakuan terhadap Bukti Digital Masih Lemah&nbsp; RUU KUHAP belum menjabarkan legalitas alat bukti elektronik, termasuk hasil cloning data. Selain itu, perlu pengaturan soal kesaksian dari penyandang disabilitas mental agar tidak merugikan terdakwa. 7. Peran Komnas HAM Perlu Diperkuat Komnas HAM mengusulkan agar lembaga ini diberi kewenangan formal dalam penyidikan dan pelaksanaan restorative justice. &ldquo;Kami tidak hanya ingin jadi penonton. Komnas HAM harus dilibatkan aktif dalam penegakan hukum dan pemantauan pelanggaran HAM,&rdquo; tutur Abdul. Dengan tujuh catatan tersebut, Komnas HAM berharap revisi RUU KUHAP ke depan mampu menjadi instrumen hukum yang lebih adil, transparan, dan melindungi seluruh lapisan masyarakat. </div> </div> </div> </div>

Komnas HAM RI menggelar konsultasi publik untuk menggali pandangan berbagai pihak terhadap revisi RUU KUHAP

7 Catatan Kritis Komnas HAM terhadap RUU KUHAP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/16/Anggota_Komisi_III_DPR_RI_I_Wayan_Sudirta_saat_Rapat_Dengar_Pendapat_Umum_RDPU_Komisi_III_bersama_20250515174321-102476376.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR RI I Wayah Sudirta. (DPR/Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI I Wayah Sudirta. (DPR/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus mengatur tentang penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH). Alih-alih mengurangi kewenangan aparat seperti kepolisian dan kejaksaan, menurut dia, RUU KUHAP justru harus mendorong mekanisme pengawasan yang lebih tajam dan efektif terhadap APH. Baik secara internal maupun eksternal. &rdquo;Kita tidak akan pernah mereduksi kewenangan aparat penegak hukum, jaksa, polisi, tidak bisa. Tapi ada tapinya. Jika kewenangannya tidak direduksi, apa yang bisa kita lakukan? Pengawasan. Apalagi? Ya, pengawasan,&rdquo; kata Sudirta seperti dilansir dari Antara, Jumat (16/5). Menurut dia, selama ini keluhan masyarakat terkait pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penyidikan masih sangat tinggi. Pengawasan terhadap penyidik harus dilakukan secara menyeluruh dan tajam, karena keberadaan pengawas internal seperti wasidik (pengawasan penyidik) belum cukup menggigit. &rdquo;Harus dicari polisi-polisi terbaik yang ada di pengawasan penyidik. Itu untuk memastikan kerja-kerja polisi itu baik dan dapat dipercaya,&rdquo; ujar I Wayan Sudirta. Selain pengawasan internal, menurut dia, ada tiga bentuk pengawasan eksternal. Yang pertama adalah penuntut umum yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap berkas perkara yang dibawa ke pengadilan. &rdquo;Kalau berkasnya tidak lengkap, yang dipermalukan itu penuntut umum. Maka dia adalah pengawas garda terdepan bagi penyidik,&rdquo; ungkap I Wayan Sudirta. Lalu yang kedua kedua, kata dia, yaitu pengawasan oleh masyarakat yang dapat dilakukan melalui media, tokoh masyarakat, dan akademisi hukum. Menurut dia, transparansi di tubuh kepolisian akan membuka ruang kontrol dari publik. &rdquo;Dan yang ketiga, pengawasan luar biasa penting. CCTV di ruang penyidikan. CCTV itu tidak hanya membuat terang benderang prosesnya, tapi juga bisa menjadi alat evaluasi langsung terhadap pelanggaran yang terjadi,&rdquo; tandas I Wayan Sudirta. Dia mengingatkan, efektivitas CCTV juga tergantung pada ketegasan tindak lanjut. Karena jika ada pelanggaran yang terekam, harus ada kejelasan tindakan selanjutnya. &rdquo;Kalau memang bagus, beri penghargaan. Kalau melanggar, jangan didiamkan,&rdquo; tutur I Wayan Sudirta. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Prof. Dr. Suparji Ahmad menilai RUU KUHAP merupakan suatu keniscayaan bagi perubahan penegakan hukum di Indonesia. Hal ini mengingat KUHAP yang berlaku telah berusia 44 tahun dan tidak lagi mengakomodasi perkembangan teknologi, budaya hukum, berbagai putusan serta lainnya. Menurut Suparji, RUU KUHAP didasari kebutuhan filosofis untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif dan rehabilitatif yang kini menjadi esensi dalam KUHAP baru.&nbsp; "Sementara secara sosiologis, KUHAP lama tidak lagi relevan dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam mengakomodasi alat bukti elektronik. Adapun dari sudut pandang yuridis, banyak norma dalam KUHAP yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru,&rdquo; tegas Suparji. Suparji menekankan bahwa Rancangan UU KUHAP akan berdampak signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kehati-hatian, kecermatan, dan kepedulian terhadap rancangan ini menjadi krusial.&nbsp; &rdquo;Mengingat perubahan yang mendasar pada roh dan nilai-nilai yang diusung, metode penggantian KUHAP secara keseluruhan dianggap lebih tepat daripada sekadar revisi parsial. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dengan filosofi keadilan restoratif dan rehabilitatif,&rdquo; jelas Suparji Ahmad.&nbsp; Suparji menambahkan, Rancangan UU KUHAP berupaya mengakomodasi perkembangan zaman dengan memperbolehkan penyidik merekam proses penyidikan. Semangat yang mendasari adalah membangun mekanisme hukum acara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.&nbsp; Kekhawatiran penyalahgunaan rekaman perlu diantisipasi dengan memastikan penggunaannya hanya untuk kepentingan hukum. &rdquo;Kehadiran CCTV juga dipandang sebagai upaya mengontrol proses penyidikan agar tetap humanis dan menghormati hak asasi manusia,&rdquo; kata Suparji Ahmad.&nbsp; Salah satu poin mendasar dalam RUU KUHAP adalah penguatan peran advokat dalam melindungi kepentingan warga negara yang diperiksa. Semangat transparansi dan akuntabilitas juga ditekankan untuk mencegah tindakan represif selama proses penyidikan.&nbsp; Untuk itu, kata Suparji, RUU KUHAP diharapkan mampu meramu unsur predictability, fairness, dan keseimbangan. Sinkronisasi dan harmonisasi dengan hukum acara sektoral lain menjadi krusial untuk membangun kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih regulasi. Kejelasan mengenai batasan waktu penyelidikan dan penyidikan juga penting untuk menghindari ketidakpastian hukum.&nbsp; Di samping itu, dalam RUU tersebut menggaungkan keadilan restoratif yang dipandang sebagai tuntutan yang perlu diperkuat, mengingat implementasinya yang sudah berjalan di berbagai tingkatan penegak hukum dan relevansinya dengan konsep diversi dalam sistem peradilan anak.&nbsp; &rdquo;Selain efisiensi dan pengurangan beban lembaga pemasyarakatan, keadilan restoratif juga dianggap lebih sesuai dengan fungsi hukuman yang berorientasi pada penjeraan dan edukasi. Namun, implementasinya harus dipastikan dalam perspektif hukum, bukan transaksional,&rdquo; tandas Suparji.&nbsp; Menurut dia, RUU KUHAP akan berdampak luas pada kepolisian, kejaksaan, dan lembaga kehakiman. Pengetatan masa dan alasan penahanan akan memberikan kejelasan. Konsep criminal justice system yang terpadu perlu diimplementasikan dengan mekanisme saling kontrol, bukan saling membenarkan.&nbsp; DPR diharapkan mengakomodasi aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh, dengan tetap berpegang pada objektivitas dan rasionalitas. Sikap kenegarawanan para anggota dewan dan pemerintah dalam membahas RUU KUHAP sangat penting, mengingat undang-undang ini merupakan kontrak sosial. &rdquo;Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembahasan juga krusial,&rdquo; tutur Suparji Ahmad.&nbsp; Suparji menegaskan, selain political will, political commitment, dan political action, keinginan dari para ketua umum partai politik juga diidentifikasi sebagai faktor yang signifikan dalam proses legislasi. Fenomena dominasi partai dalam pengambilan keputusan di parlemen dapat memengaruhi dinamika pembahasan dan akomodasi kritik.

Komisi III DPR RI menyatakan RUU KUHAP harus mengatur tentang penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH)

Anggota DPR Sebut RUU KUHAP Perlu Atur Penguatan Pengawasan APH, Langkah Strategis Wujudkan Sistem Hukum yang Efektif dan Berkeadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/19/IMG-20250419-WA0001-3942892871.jpg" alt="Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI), Abdul Chair Ramadhan. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI), Abdul Chair Ramadhan. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Revisi Kitab Hukum Acara Pindana (KUHAP) masih bergulir di ranah legislasi. Meski begitu, sejauh ini masih ditemukan penolakan dari berbagai pihak, karena perubahan pasal di dalamnya dinilai tidak sesuai. Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI), Abdul Chair Ramadhan berpandangan, KUHAP&nbsp;selayaknya dilakukan perubahan. Sebab, sudah tidak relevan karena sudah hampir setengah abad digunakan. "Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) KUHAP oleh Komisi III DPR RI memang sudah selayaknya dilakukan terutama untuk merevisi atas hukum pidana formil setelah setengah abad kita gunakan," kata Abdul Chair, Sabtu (19/4). "Karena ada banyak problematika serius, seperti adanya praktik intimidasi dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan hingga perlakuan diskriminatif oleh aparat penegak hukum," imbuhnya. Dia menyampaikan, pembahasan RUU KUHAP dipandang cukup relevan dilakukan karena adanya urgensitas bagi kepentingan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. "Sejatinya, hukum pidana formil dimaksudkan tak hanya memastikan orang yang bersalah dihukum, namun juga harus melindungi orang yang tidak bersalah dari ancaman hukuman,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain, Abdul Chair menuturkan, hukum pidana formil juga harus mampu mengoptimalkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Keadilan prosedural dan keadilan substansial harus dapat dijelmakan dalam setiap jenjang proses hukum. "Dua keadilan tersebut adalah pilar bagi kepastian hukum. Tak dapat dikatakan ada kepastian hukum, jika tidak ada keadilan prosedural dan keadilan substansial. Dengan demikian RUU KUHAP menekankan pada pelaksanaan penerapan hukum pidana secara terarah dengan parameter yang jelas dan tegas. Peranan kontrol juga jadi bagian penting dalam RUU KUHAP," ungkapnya. Dia menyatakan ada titik taut antara penyelidikan dan penyidikan dengan penuntutan, di mana pertalian tersebut tak dapat dipisahkan. Menurutnya, dalam RUU KUHAP ini sudah ada usaha mengantisipasi adanya rekayasa dalam pemenuhan alat bukti dengan unsur-unsur delik yang disesuaikan. "Padahal, selama ini hak-hak tersangka sangat minimalis, namun kini hak-hak para tersangka telah diatur dengan terperinci seperti hak mendapatkan pendampingan dari advokad sejak awal pemeriksaan, termasuk adanya rekaman pemeriksaan untuk kepentingan keterbukaan (transparansi), dan juga hak untuk mengakses berkas-berkas pemeriksaan," kata Abdul Chair.&nbsp; Dengan adanya aturan demikian, maka proses penyidikan dapat dinilai sejak dini. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah ini menyatakan peranan advokat juga lebih aktif. RUU KUHAP juga memberikan hak bagi advokat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka yang jadi kliennya, selain melakukan permohonan praperadilan.

KUHAP selayaknya dilakukan perubahan. Sebab, sudah tidak relevan karena sudah hampir setengah abad digunakan.

Sudah Terlalu Lama Dipakai, Revisi KUHAP Dinilai Perlu Untuk Lindungi Orang Tidak Bersalah Dihukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/JKT_RDP-Korban-Kekerasan-Seksual-dengan-Komisi-III-DPR-RI_Salman-Toyibi_04-3499115821.jpg" alt="Pimpinan Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pimpinan Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pihaknya akan meminta masukan publik dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Hal itu penting, agar RKUHAP bisa jadi produk hukum yang mampu memfasilitasi proses penegakan hukum yang berkeadilan. "Kami minta masukan dari masyarakat dan Draft RUU KUHAP bisa diunduh di situs DPR RI atau dimintakan ke Sekretariat Komisi III DPR RI. Segala bentuk masukan bisa&nbsp;disampaikan langsung melalui Sekretariat Komisi III DPR RI," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (17/4). Habiburokhman menyatakan, ada urgensi untuk mengganti KUHAP yang berlaku saat ini, bukan hanya harus menyesuaikan KUHAP sebagai hukum formil dengan KUHP baru yang akan berlaku Januari 2026. Tetapi memang karena banyak hal yang harus diperbaiki dalam KUHAP. "Keluhan terbesar dari KUHAP yang berlaku saat ini soal minimnya perlindungan hak tersangka dan minimnya peran advokat. Sehingga banyak terjadi penahanan sewenang-wenang bahkan penyiksaan dalam penahanan," paparnya. Karena itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan ada beberapa poin pengaturan baru dalam RKUHAP sebagai perbaikan terhadap KUHAP yang berlaku saat ini. Pertama, dalam RKUHAP akan memperkuat dan mengakomodir perlindungan terhadap hak tersangka khususnya dalam BAB VI tentang Tersangka dan Terdakwa (Pasal 50- Pasal 68). Salah satu bentuk perlindungan hak tersebut tertuang dalam Pasal&nbsp;52 tentang hak tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pengadilan secara bebas. "Karena meskipun telah diatur, dalam beberapa kasus seringkali tersangka mendapat intimidasi dan perlakuan yang tidak sesuai oleh oknum-oknum tertentu sehingga membuat mereka memberikan keterangan dengan tidak bebas atau dengan paksaan," ujarnya. Menurutnya, selama ini pengaturan&nbsp;yang cenderung sangat umum dan luas seringkali menjadi hambatan&nbsp;pelaksanaan perlindungan hak terhadap tersangka. Ia pun memastikan, RKUHAP hadir melengkapi kekurangan yang sebelumnya menjadi gejolak&nbsp;di masyarakat berkaitan dengan perlindungan hak tersangka. "Bahkan ketentuan perlindungan hak-hak tersangka diatur ke dalam BAB VI khususnya pada bagian kesatu tentang Hak Tersangka dan Terdakwa. Jika saat ini hak-hak tersangka sangat minim diakomodir dalam KUHAP, maka RUU KUHAP&nbsp;melalui Pasal 134 mengatur lebih terperinci menjadi 17 jenis hak," paparnya. Lebih lanjut, Habiburokhman menekankan dengan diaturnya hak-hak bagi tersangka secara lebih komprehensif dan mendetail menjadikan ketentuan ini lebih implementatif.&nbsp;Beberapa bentuk hak-hak baru itu di antaranya, seperti mendapat pendampingan advokat sejak awal pemeriksaan (termasuk rekaman pemeriksaan untuk transparansi), hak mengakses berkas pemeriksaan, dan&nbsp;hak mengajukan mekanisme keadilan restoratif. "RUU KUHAP mengatur pelindungan hak tersangka secara lebih detail dan progresif, menjamin akses advokat sejak dini, transparansi dalam proses pemeriksaan, serta mengutamakan penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif," pungkasnya.

Habiburokhman menegaskan pentingnya masukan publik dalam penyusunan RKUHAP untuk perlindungan hak tersangka.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU KUHAP

Berita Terkini