<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PSX_20200702_201850.jpg" alt="Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan) didampingi Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak (kiri) memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di Gedung Komisi Kejaksan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Komisi Kejaksan meminta keterangan Novel Baswedan se" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan) didampingi Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak (kiri) memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di Gedung Komisi Kejaksan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Komisi Kejaksan meminta keterangan Novel Baswedan se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan turut mengomentari pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Menurut Novel, banyak masyarakat hingga akademisi menolak Omnibus Law karena akan banyak kerugian.  "Sekian banyak alasan yang disampaikan pemerintah soal perlunya UU Omnibus Law, sekalipun pakar dan banyak yang katakan akan rugikan masyarakat. Bila kemudian hari ternyata salah, lalu bagaimana?" kata Novel dalam keterangannya, Selasa (6/10).  Menurut Novel, langkah serupa juga pernah terjadi pada revisi UU KPK. Banyak akademisi dan masyarakat yang menentang revisi UU KPK, namun tidak juga diindahkan. "Terhadap UU KPK juga sama, dan setelah disahkan akibatnya buruk bagi KPK, dibiarkan saja," sesal Novel. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/10/2020/mui-sebut-dpr-tidak-seperti-wakil-rakyat-karena-sahkan-ruu-ciptaker/">MUI Sebut DPR Tidak Seperti Wakil Rakyat Karena Sahkan RUU Ciptaker</a></li> </ul> Setelah disahkan oleh Pemerintah dan DPR, lanjut Novel, masyarakat yang tidak menyukai UU KPK maupun UU Cipta Kerja yang pada Senin (5/10) kemarin baru saja disahkan diminta untuk melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Novel tak memungkiri, pengesaha UU Cipta Kerja rangkain dari revisi UU KPK.  "Seringkali dikatakan bila tidak sesuai JR ke MK. Lupa ya bila mensejahterakan masyarakat berantas korupsi dan sebagainya itu kewajiban pemerintah?" cetus Novel.  Novel menyesalkan sikap Pemerintah dan DPR yang tidak mendengar aspirasi rakyat. Dia pun lantas mempertanyakan keberpihakan Pemerintah tersebut.  "Aneh, pemerintah justru berhadapan dengab masyarakat yang seharusnya dilayani atas haknya. Memang pemerintah berpihak dan bertindak untuk siapa?," tegas Novel. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/10/2020/ahy-uu-ciptaker-ciptakan-masalah-baru/">AHY: UU Ciptaker Ciptakan Masalah Baru</a></li> </ul> Sebelumnya, keputusan pengesahan Omnibus Law menjadi UU, setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU tersebut. Selesai menyampaikan pandangannya, pimpinan sidang paripurna Aziz Syamsuddin pun langsung mengesahkan RUU Ombibus Law Cipta Kerja menjadi UU.  “Perlu kami sampaikan berdasarkan yang kita simak dan dengar bersama maka sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini bisa disepakati?,” tanya Aziz kepada anggota dewan yang hadir di Gedung DPR, Senin (5/10). “Setuju,” jawab kompak anggota dewan.  Setelah para anggota dewan menyatakan persetujuannya untuk RUU tersebut disahkan menjadi UU, Aziz pun langsung mengetok palu.  Diketahui, DPR dan pemerintah menyepakati seluruh hasil pembahasan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (3/10) malam.  Setelah fraksi-fraksi DPR, pemerintah, dan DPD menyampaikan pandangan, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetuk palu tanda persetujuan pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja. Selanjutnya, RUU Cipta Kerja akan disahkan di rapat paripurna DPR.  Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat menolak RUU tersebut dan melakukan walk out terkait persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=La6VgJ8t8hA&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Bahas RUU KPK, Novel Baswedan Sindir Pengesahan RUU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Yasonna-Laoly-Raka-Denny.jpg" alt="Yasonna Laoly di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Yasonna Laoly di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) menggelar Konferensi Negara Pihak dari Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti-Korupsi atau Conference of State Parties (CoSP). Acara yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly itu digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 16-20 Desember 2019.  Pada sambutannya Yasonna menjelaskan, pemerintah belum lama ini telah menetapkan Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai upaya meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi.  Revisi atas Undang-Undang KPK ini, lanjut Yasonna, memasukkan beberapa ketentuan baru antara lain memperkuat fungsi pencegahan KPK, memastikan kesesuaian proses hukum yang dilakukan KPK dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi.  "Sementara soal penegakan hukum, khususnya terkait kejahatan transnasional, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama internasional termasuk mengenai pemulihan aset," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (17/12).  Menurut menteri asal PDIP itu, tantangan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya dukungan dan kemauan politik, perbedaan sistem hukum, dual criminality dan keterbatasan waktu yang dihadapi oleh negara peminta bantuan kerjasama dari negara-negara lainnya untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang asetnya dilarikan ke negara tersebut.  "Karena itu, kami mengajak masyarakat internasional dan negara-negara pihak konferensi melakukan kerjasama secara lebih efektif dalam melaksanakan komitmen sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi UNCAC," katanya.  Yasonna juga menyampaikan komitmen yang kuat Indonesia dan memberikan dukungan terhadap posisi Bersama dari Group Asia - Pasifik, Gerakan Non-Blok dan Group 77 dalam memerangi tindak pidana korupsi.  Saat ini Indonesia pada tahap finalisasi penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang akan menggantikan KUHP peninggalan masa kolonial.  "Dapat diinformasikan, RUU KUHP disusun secara demokratis dengan mendengarkan masukan dari seluruh elemen masyarakat, sehingga KUHP yang baru merupakan representasi kehendak seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.  Sekadar informasi, CoSP UNCAC merupakan pertemuan tiap dua tahun antar negara yang menandatangani dan telah meratifikasi UNCAC di mana masing-masing negara memiliki kesempatan untuk menyampaikan keadaan dan/atau terobosan terkini dalam upaya memerangi korupsi termasuk kendala-kendala yang dihadapi.  Konferensi tahun ini bertemakan "United Against Corruption" atau Bersatu Melawan Korupsi dan merupakan konferensi yang ke-8 sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2006 di Amman, Yordania.  Untuk diketahui, terdapat 1 (satu) orang kepala negara dan setidaknya 36 (tiga puluh enam) orang menteri dari berbagai negara hadir sebagai Ketua Delegasi, termasuk Menkumham yang hadir selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia.  Pada Konferensi Tingkat Tinggi yang dihadiri 186 negara pihak dan sejumlah observer dari Organisasi Internasional serta NGO ini.‎

Hadir di UNCAC, Yasonna Singgung KUHP dan UU KPK yang Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/PPI-Belanda-Nur-Amalia-Gustyara-PPI-Kota-Den-Haag.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belanda (PPI Belanda) menggelar aksi penolakan terhadap RUU KUHP dan sejumlah undang-undang lainnya seperti RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, revisi UU Ketenagakerjaan, UU KPK, dan RUU Minerba. Lebih jauh, gerakan ini juga menjadi bentuk solidaritas mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Belanda terhadap kawan seperjuangan mahasiswa di Indonesia.  Aksi kali ini diberi tema 'Berani Bergerak Melawan Tirani'. Total ada 12 pernyataan sikap yang ditujukan kepada DRR RI dan pemerintah.  Pembacaan pernyataan sikap tersebut diadakan di depan kampus Institute of Social Studies (ISS) Den Haag pada Jumat (27/9) waktu Belanda. Pembacaan dipimpin oleh Sekjen PPI Belanda Atika Almira, dan dibacakan oleh masing-masing peserta aksi dari berbagai PPI kota di Belanda.  "Aksi ini merupakan bentuk respons dari terancamnya kehidupan berdemokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia atas diajukannya RUU KUHP dan rancangan UU lainnya," ujar Almira.  RUU lainnya yang dimaksud seperti RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, revisi UU Ketenagakerjaan, UU KPK, dan RUU Minerba. "Gerakan ini juga menjadi bentuk solidaritas mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Belanda terhadap kawan seperjuangan mahasiswa di Indonesia," tegas Almira.  Berikut 12 pernyataan sikap PPI Belanda yang ditujukan untuk DPR RI dan pemerintah:  1. Menolak pasal-pasal multitafsir dalam RKUHP yang melanggar hak asasi manusia dan privasi, serta mengancam demokrasi.  2. Menolak pengesahan RUU Pertanahan yang mengkhianati reforma agraria dan berpotensi menindas serta mengancam petani secara khusus dan masyarakat, juga kaum marjinal secara umum.  3. Mengecam segala macam bentuk tindakan dan UU yang mengancam independensi dan melemahkan peran KPK dalam memberantas korupsi, serta mendukung upaya-upaya untuk mengembalikan independensi KPK. Lebih jauh mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan untuk mengkaji ulang substansi UU KPK.  4. Menolak RUU Pemasyarakatan yang memberikan keringanan hukuman bagi koruptor.  5. Menuntut peninjauan ulang pimpinan KPK terpilih yang sarat akan kontroversi.  6. Menolak Revisi UU Ketenagakerjaan yang berpotensi menindas pekerja juga mendorong pemerintah untuk memperhatikan hak-hak serta kesejahteraan pekerja.  7. Menuntut pemerintah untuk menunda pengesahan RUU Mineral dan Batu-bara (Minerba) dan meninjau ulang UU Sumber Daya Air (SDA) yang berpotensi merugikan negara dan mengeksplotasi sumber daya alam.  8. Mendorong pemerintah untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan Papua secara komprehensif dan objektif, tanpa menggunakan tindakan represif yang mengandung unsur SARA.  9. Menagih janji reformasi kepada pemerintah mengenai penuntasan dan peradilan penjahat hak asasi manusia (HAM) juga menuntut reformasi TNI dan Polri, serta menolak dwifungsi TNI dan Polri.  10. Mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) demi melindungi penyintas kekerasan seksual dengan pemahaman mengenai kekerasan seksual yang lebih komprehensif.  11. Mendesak pemerintah untuk menangani kebakaran hutan Kalimantan dan Sumatera, dan lebih serius dalam menanggapi berbagai kerusakan lingkungan termasuk yang berkaitan dengan bencana iklim.  12. Mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepada rekan-rekan mahasiswa dan jurnalis.

PPI Belanda Keluarkan Pernyataan Sikap, Bacakan 12 Tuntutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Pengamanan-Sabik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan pasukan pengamanan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI mulai keluar dari Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (24/9) malam WIB. Pasukan langsung membentuk barisan di bawah Simpang Susun Semanggi. Mereka menutup total jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi.  Ruas tol dalam kota juga tertutup total. Pantauan JawaPos.com di lokasi, pasukan yang disiagakan yakni pasukan pemukul mundur lengkap dengan tameng dan tongkat. Selain itu ada juga mobil pengurai massa (raisa) juga disiagakan. Satu unit barakuda berjaga di belakang pasukan. Puluhan pasukan TNI mem-back-up di baris paling belakang.  "Badak 1 siap. Badak 2 siap," ucap komandan pasukan tersebut. "Kalau ada lemparan, teman-teman berlindung," teriak komandan pasukan.  Sementara itu, jembatan penyeberangan orang (JPO) Simpang Susun Semanggi juga disterilkan. Aparat polisi terlihat meminta warga yang berada di jembatan untuk segera meninggalkan lokasi. Aparat tersebut disiapkan untuk memukul mundur massa meninggalkan area demonstrasi.  Sebelumnya, aksi demonstrasi kembali digelar ribuan mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR, Selasa (24/9). Mereka menolak RUU KPK dan RKUHP yang sudah disepakati DPR dan pemerintah. Oleh sebab itu, ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengawal aksi demonstrasi itu.  Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Argo Yuwono menyebut pasukan yang disiagakan untuk mengamankan aksi demo sekitar 18 ribu. Padahal, pada hari pertama aksi di DPR hanya 5.500 personel. “Personel yang disiagakan 18 ribu,” tutur Argo saat dikonfirmasi, Selasa (24/9).

Ratusan Pasukan Gabungan PMJ Pukul Mundur Pengunjuk Rasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Mahasiswa-Berusaha-Terobos-Gerbang-DPR-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Aparat kepolisian bersiaga di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019). Aksi mahasiswa itu untuk menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aparat kepolisian bersiaga di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019). Aksi mahasiswa itu untuk menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi demonstrasi kembali digelar ribuan mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (24/9). Mereka menolak RUU KPK dan RKUHP yang sudah disepakati DPR dan pemerintah. Oleh sebab itu, ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengawal aksi demonstrasi itu.  Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Argo Yuwono menyebut pasukan yang disiagakan untuk aksi demo sekitar 18 ribu. Padahal, pada hari pertama aksi di DPR hanya 5.500 personel. "Personel yang disiagakan 18 ribu," tutur Argo saat dikonfirmasi, Selasa (24/9).  Personel yang diturunkan bukan hanya dari Polri, tapi ada unsur TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah personel yang diturunkan ini lebih banyak guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan semisal adanya pembobolan pagar Gedung DPR dalam aksi kemarin yang bertahan hingga malam.  Saat ditanya berapa estimasi massa yang akan ikut aksi, Argo tidak merinci. Dirinya juga tidak merinci dari univeritas mana saja dan dimana saja aksi akan dilakukan selain di depan Gedung DPR/MPR.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Mahasiswa-Tolak-UU-KPK-Dan-Pengesahan-RUU-KUHP-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mahasiswa dari sejumlah elemen mahasiswa se-Jabodetabek berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Aksi mahasiswa itu untuk menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com  Sementara itu, Dandim 0501/JP Bs Letkol (Inf) Wahyu Yudhayana mengatakan anggotanya yang ikut membantu pengamanan aksi mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR. "Kami siapkan 800 personel," ujar Wahyu.  Ia mengaku telah melakukan komunikasi dengan sejumlah elemen mahasiswa untuk bisa menyampaikan aspirasi dengan tertib. Mereka diminta tidak sampai melanggar aturan apalagi anarkis. Diminta mereka tak seperti aksi semalam yang sampai menjebol pagar Gedung DPR/MPR.  Mereka juga diminta tak kembali melakukan hal seperti memblokir jalan tol. Pasalnya hal tersebut bisa mengganggu aktivitas orang lain. Sehingga, diharap mereka bisa menghormati hak pengguna jalan yang lain. "Intinya kalau ada apa-apa silahkan dikomunikasikan ke saya. Nanti kita cari solusinya bersama," pungkasnya.  Diketahui aksi demonstrasi para mahasiswa yang menolak RUU KPK, RUU KUHP terjadi di daerah-daerah, salah satunya di Jakarta. Sekelompok massa mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, sempat bertahan meski hari sudah gelap. Mereka menunggu rekan mereka yang tengah beraudiensi dengan perwakilan anggota DPR.  Bahkan mereka mulai nekat memanjat pagar gedung DPR, terus bernyanyi dan berteriak memaksa diizinkan masuk ke gedung Parlemen. Situasi sempat rusuh saat terjadi aksi lempar-melempar di dekat pintu masuk kompleks MPR/DPR Senayan dan blokir jalan tol sebelum kondisi bisa dikendalikan.

18 Ribu Personel Kepolisian Bersiaga Jaga Demo di DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-Sambangi-PLN-Terkait-Pemadaman-Listrik-Dery-Ridwansah-5-.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap meminta supaya Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditunda pengesehannya. Hal itu karena masih adanya perbedaan pendapat di publik.  Jokowi mengatakan, selain Revisi KUHP ada juga yang ia tolak pengesahannya. Seperti, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP dan keempat adalah RUU Pemasyarakatan.  "Intinya tadi saya meminta agar pengesahan untuk RUU Pertanahan, yang pertama. Yang kedua, RUU Minerba, ketiga RUU KUHP, kemudian keempat RUU Permasyarakatan," ujar Jokowi di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9).  Jokowi mengatakan penundaan pengesahan ini dia sampaikan langsung kepada pimpinan, ketua fraksi dan juga anggota DPR yang menemuinya hari ini.  ‎"Saya bertemu dengan ketua DPR dan pimpinan DPR serta ketua fraksi dan ketua komisi, yang intinya tadi saya meminta agar pengesahan ditunda," katanya.  Alasan Presiden Jokowi supaya menunda pengesahan empat RUU tersebut, karena perlu adanya pengkajian dan mendegarkan masukan lagi dari pihak-pihak terkait. Hal i‎tu dilakukan supaya pasal-pasal yang akan disahkan oleh DPR tidak bertentangan dengan masyarakat.  "Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat," ungkapnya.  Jokowi menginginkan, RUU tersebut agar sebaiknya dibahas lagi oleh DPR periode 2019-2024. Bukan dikejar diselesaikan DPR periode 2014-2019 ini. Sehingga dia menginginginkan DPR perlu mandapatkan masukan-masukan dari masyarakat.  "Agar sebaiknya masuk ke dalam DPR RI di era berikutnya," pungkasnya.

Selain KUHP, Jokowi Juga Minta Empat RUU Ini Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/laode-ngeluh-kpk-kekurangan-jaksa-sudah-minta-belum-dikasih_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku lembaganya sedang kekurangan jaksa. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku lembaganya sedang kekurangan jaksa. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>KPK berusaha bertahan dan terus menjalankan tugas meski ada pengesahan revisi UU yang dianggap melemahkannya. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif memprediksi, dengan berlakunya UU tersebut, bakal ada perubahan signifikan terkait penindakan pelaku korupsi. KPK bakal menyiapkan tim transisi. Berikut wawancara Laode dengan wartawan Jawa Pos Debora Danisa Sitanggang Kamis lalu (19/9).  ---  Setelah pengesahan revisi UU, bagaimana kondisi dan kegiatan terkini di internal?  Setelah membaca revisi tersebut, saat ini kami menyiapkan dua tim transisi. Satu tim transisi untuk yang berhubungan dengan status kepegawaian. Kemudian, yang kedua adalah tim transisi untuk mengantisipasi kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam UU KPK yang baru, terutama dari segi penindakan.  Kondisi apa yang sekiranya bakal berubah di tubuh KPK?  Dalam UU yang lama, komisioner KPK itu adalah penyidik dan penuntut umum. Sekarang ini saya bisa menyidik, saya juga bisa menjadi penuntut umum. Kalau di UU baru, komisioner yang akan dilantik bukan penyidik dan penuntut umum. Sedangkan dewan pengawas tidak disebutkan juga status mereka itu sebagai apa, tetapi dimintai persetujuan untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan. Padahal, secara hukum, yang bisa melakukan perintah penyadapan, penggeledahan, dan penuntutan itu adalah aparat penegak hukum. KPK bisa kalah terus nanti kalau otorisasinya itu diberikan oleh dewan pengawas.  Bagaimana tentang OTT, apakah mungkin akan berkurang?  Kita belum tahu. Tetapi, kalau kita lihat, birokrasinya menjadi lebih panjang. Kalau sekarang itu, kita ada sistemnya. Misalnya, di setiap tindak pidana korupsi, ada penyelidikan terbuka, ada penyelidikan tertutup. Kalau penyelidikan tertutup itu jelas tindak pidana korupsi akan dilakukan dan dicurigai akan dilakukan lagi. Maka di situlah akan terjadi tangkap tangan. Tapi, itu berjenjang sampai dengan komisioner saja. Tidak ada otorisasi dari dewan yang lain. Sekarang akan ketambahan dewan pengawas.  Terkait perubahan status kepegawaian, langkah apa yang dilakukan KPK?  Kalau dilihat dari UU-nya, semua pegawai KPK akan menjadi ASN. Apakah itu penyelidik, penyidik, maupun pencegahan. Itulah yang kita siapkan. Pemerintah katanya akan menyiapkan waktu dua tahun untuk menyelesaikan konversi dari status pegawai KPK menjadi ASN. Menurut janji presiden dan menteri PAN-RB, tidak akan ada pengurangan take-home pay bagi para pegawai.  Selain revisi UU KPK, apa benar RKUHP juga bakal memengaruhi penanganan tipikor dan makin melemahkan KPK?  Dalam KUHP, dulu hukuman minimumnya (pelaku korupsi) empat tahun. Sekarang menjadi dua tahun saja. Bukan hanya KUHP. Sekarang ada UU baru tentang lembaga pemasyarakatan yang menyatakan bahwa surat dari KPK untuk terpidana korupsi tidak dibutuhkan lagi untuk keperluan remisi. Memang menurut saya pelemahan ini sistematis. Tapi, saya katakan lagi, kami ini adalah aparat penegak hukum, kami nggak bisa membikin UU. Jadi, kami hanya menjalankan.

Laode M. Syarif: OTT Pelaku Korupsi Diprediksi Berkurang Drastis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Djohermansyah-Bayu-Putra.jpg" alt="Presiden Institut Otonomi Daerah Prof Djohermansyah Djohan. (Bayu Putra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Institut Otonomi Daerah Prof Djohermansyah Djohan. (Bayu Putra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>SELAMA beberapa tahun ini, KPK mengungkap banyak korupsi yang dilakukan kepala daerah maupun jajarannya. Bagaimana nasibnya setelah pengesahan UU KPK? Berikut perbincangan wartawan Jawa Pos Bayu Putra dengan Presiden Institut Otonomi Daerah Prof Djohermansyah Djohan.  ---  Apa dampak pengesahan revisi UU KPK ini terhadap pemberantasan korupsi di daerah?  Selama ini, praktik korupsi di daerah itu masih marak. Data 2005–2019, kurang lebih 418 kepala daerah dan wakil kepala daerah kena kasus korupsi. Sebagian besar karena OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK. Bila undang-undang ini nanti banyak mengontrol KPK, mungkin dampaknya tidak bisa atau tidak banyak lagi OTT terhadap tindakan korupsi kepala daerah. ’’Kabar baiknya’’, jumlah kepala daerah yang terjerat korupsi berpotensi turun.  Apa sebetulnya yang membuat kepala daerah berperilaku koruptif?  Perilaku koruptif adalah risiko yang harus kita bayar dari pemilihan kepala daerah. Karena biaya pencalonan tinggi, ada kecenderungan mereka berupaya mengembalikan modal setelah terpilih. Problem ini belum bisa selesai kalau biaya tinggi pilkada tidak kita atasi. Setahun ke depan adalah masa tahapan pilkada. Ini masanya KPK proaktif untuk menjaga dan menindak. Kalau tidak bisa lagi dilakukan, akan sangat memprihatinkan.  Selama ini, KPK juga menyupervisi pemda dalam mencegah korupsi.  Apakah upaya supervisi ini nanti juga terdampak oleh UU yang baru?  Kalau undang-undang ini membuat KPK tidak bisa bekerja seperti biasanya, ada potensi dampak terhadap daerah binaan. Selama ini, KPK dipatuhi karena mereka punya power. Daerah binaan begitu kooperatif menjalankan saran dari KPK. Bila kepala daerahnya sudah tidak bisa diingatkan dan dibina, suatu saat dia akan di-OTT. Kalau power KPK hilang atau berkurang, bisa saja nanti daerah yang tadinya patuh menjadi tidak peduli. Di depan mengiyakan, tapi tidak dilaksanakan. Inilah yang kita khawatirkan.  Mengantisipasi lemahnya KPK nanti, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi di daerah?  Pertama, perbaikannya pada sistem pengawasan otonomi daerah. Ada model pengawasan internal pemda yang namanya inspektorat daerah. Sekarang inspektorat daerah dari struktur organisasi berada di bawah kepala daerah. Mungkin perbaikannya ke depan inspektorat ini naikkan satu tingkat ke atas. Untuk kabupaten/kota, diangkat oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Untuk di provinsi, diangkat oleh Mendagri.  Apakah bisa bila hanya mengandalkan inspektorat?  Istilah raja kecil untuk kepala daerah muncul karena daerah terlalu kuat wewenangnya. Dampak dari otonomi daerah yang seluas-luasnya. Aturan itu harus diperbaiki. Otonomi seluas-luasnya akan membuat Indonesia seperti negara federal. Seperti di Amerika Serikat yang punya negara bagian dengan kewenangan yang sangat luas. Seharusnya Indonesia sebagai negara kesatuan, bentuk otonomi yang sesuai adalah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Djohermansyah Djohan: Kepala Daerah Terjerat Korupsi Berpotensi Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/fahrul-muzaqqi.jpg" alt="FAHRUL MUZAQQI" width="100%">
<figcaption>FAHRUL MUZAQQI</figcaption>
</figure>DI DETIK – DETIK akhir masa jabatan pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, sejumlah rancangan undang-undang (RUU) dikebut untuk disahkan. Namun, di tengah riuhnya perdebatan berbagai isu tentang pengesahan RUU yang terkesan terburu-buru itu, tersirat betapa negara dikelola secara eksklusif di balik tembok kedap suara parlemen. RUU KPK bahkan telah disahkan Selasa (17/9) di tengah gelombang kritik dan penolakan publik.  Di sisi lain, konfigurasi politik pasca-Pilpres 2019 memang mengarah pada ketiadaan oposisi sehingga perdebatan di internal lembaga dewan menjadi ”sayup”. Di samping itu, bisa dipahami apabila proses legislasi di parlemen seolah kejar setoran, mengingat kinerja DPR periode 2014–2019 sejauh ini merupakan yang paling sedikit mengesahkan UU jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya di era reformasi.  Situasi niroposisi politik yang ditunjang dengan lemahnya daya serap para wakil rakyat terhadap aspirasi dari luar maupun tidak maksimalnya fungsi saling kontrol (checks and balances) di antara eksekutif dan legislatif potensial membawa negara pada jerembap instrumentalisasi negara.  Paradigma Piramida  Instrumentalisasi negara mengandaikan negara hanyalah alat kekuasaan kaum elite untuk mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Perspektif itu berkembang dari tradisi elitis dengan asumsi dasar bahwa masyarakat pada dasarnya terbelah menjadi dua kelompok besar yang membentuk piramida. Sekelompok kecil elite (ruling class) dengan kualitas tinggi dan sebagian besar massa (ruled class) dengan kualitas rendah.  Tiap kelompok itu memiliki aturan main tidak tertulis. Bagi kaum elite, status quo kekuasaan adalah aturan dasar. Bahwa kekuasaan hendaknya dipertahankan, bahkan dilipatgandakan. Mereka akan berkontestasi selagi tidak ada ancaman, tapi akan bersinergi apabila muncul ancaman bersama. Sementara itu, bagi massa, berlaku sebaliknya. Bahwa kekuasaan hendaknya dibagi-bagi (share of power) dan didistribusikan (distribution of power) sedemikian rupa sehingga pemegang kuasa sebisanya tidak menyalahgunakannya karena berlaku saling mengontrol di antara mereka.  Dalam konteks negara demokratis, perspektif itu memang kurang relevan untuk memahami konfigurasi kekuasaan yang telah tersebar. Termasuk di negeri kita pascareformasi. Di samping semangat penguatan sistem pemerintahan presidensial untuk menguatkan fungsi saling kontrol di antara eksekutif dan legislatif, juga terjadi polarisasi politik yang memunculkan dua kutub besar, setidaknya sejak 2014. Yakni, kutub koalisi pemerintah yang dimotori PDIP dan kutub oposisi yang digawangi Gerindra.  Dalam beberapa hal, ketegangan di antara dua kutub itu memang kontraproduktif. Misalnya, muncul permainan isu politik identitas demi kepentingan kekuasaan, berbagai kebohongan (hoax) yang tersebar, hingga politik personal yang mengarah pada pembunuhan karakter (character assassination).  Namun, di sisi lain, justru dualisme itu memaksa koalisi pemerintah untuk selalu berhati-hati dalam setiap pengambilan kebijakan. Begitu pula para wakilnya di lingkungan parlemen. Sementara itu, kubu oposisi selalu berupaya kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah maupun isu-isu yang berkembang di parlemen.  Konstelasi politik yang demikian seolah berubah drastis di pengujung masa jabatan mereka. Perdebatan di antara pemerintah maupun oposisi seolah menguap ketika membahas isu pemberantasan korupsi. Mereka bukan beradu argumen perihal perlu atau tidaknya UU KPK direvisi berikut data-data empiris yang menguatkan, melainkan manunggal bahwa UU itu perlu secepatnya direvisi tanpa mengindahkan gelombang aspirasi kritik dan penolakan dari media, aktivis, maupun lembaga-lembaga akademis. Hal tersebut juga tersirat pada isu agraria dan sumber daya alam dalam RUU Minerba.  Pembangkangan  Ada impresi yang tergambar dalam proses politik di parlemen dan eksekutif beberapa pekan terakhir. Hasrat status quo kuasa yang menghadapi ancaman bersama, telah mampu merangkai perbedaan kepentingan diantara mereka. Semua menjadi gerak langkah yang solid. Pada gilirannya, proses politik yang berjalan menempatkan kaum elite terpisah semakin jauh dengan massa. Keberadaan parpol sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi seharusnya bisa mendekatkan telinga para wakil rakyat terhadap konstituen.  Namun, agenda-agenda yang mengemuka di tataran partai politik justru jauh dari isu-isu yang berkembang dalam proses legislasi. Mereka lebih sibuk membincang proporsi kursi kabinet untuk periode mendatang maupun persiapan perebutan kursi kepala daerah dalam pilkada tahun depan.  Dalam taraf lebih jauh, situasi psikologis yang menjangkiti massa seperti saat ini dapat mengarah pada ketidakpercayaan (krisis legitimasi). Bahkan antipati terhadap politik. Mengutip Jurgen Habermas dalam bukunya, Legitimation Crisis (1975), politik lalu kembali kepada definisi sumirnya, yakni arena perebutan kekuasaan dari massa, oleh elite, dan untuk elite. Bukannya ruang diskursus antara elite dan massa untuk kebaikan bersama.  Apabila tidak ada langkah untuk memulihkan kepercayaan dari kalangan elite, implikasinya adalah sikap tak acuh, bahkan pembangkangan politik. Pembangkangan politik dalam ekspresinya dapat berupa ketidakpercayaan terhadap pemerintah, parlemen, aturan perundangan, partai politik, hingga dalam taraf ekstrem, yakni ketidakpercayaan terhadap demokrasi. Semua itu terjadi karena akumulasi kekecewaan bahwa ternyata demokrasi hanya selubung pembenar bagi kuasa elite oligarki.  Tentu saja hal itu tidak kita harapkan. Upaya-upaya perlu dilakukan, baik dari pihak elite maupun massa. Dari elite, misalnya, presiden dan DPR hendaknya lebih lebar membuka telinga, menangkap aspirasi-aspirasi yang muncul dari masyarakat, khususnya dari kalangan akademis. Sementara itu, dari massa, jalur-jalur konstitusional tetap harus dikedepankan apabila terdapat tuntutan untuk menginterupsi produk perundangan, misalnya melalui Mahkamah Konstitusi (MK).  Alhasil, demokratisasi yang telah dan tengah berjalan sejauh ini perlu kita jaga bersama sehingga tetap dalam koridor bahwa kekuasaan bukan untuk dimiliki dan dilipatgandakan, melainkan diabdikan bagi sebanyak-banyaknya rakyat. Wallahu a’lam. (*)  <hr />  *) Fahrul Muzaqqi, Dosen di Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya

Instrumentalisasi Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/wandi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SELASA (17/9) siang benar-benar menjadi hari kematian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ngotot mengesahkan Revisi Undang-undang KPK (RUU KPK). Meski, sudah tidak terhitung berapa banyak yang menentangnya.  Kematian ini memang bukan kematian dalam artian sesungguhnya. Bukan berarti lembaga antirasuah itu dibubarkan. Namun, dalam arti tugas dan kewenangannya yang dilucuti oleh pemerintah dan orang-orang yang mengaku “wakil rakyat”. KPK mati, karena praktis tak bisa lagi bekerja maksimal dalam tugasnya: memberantas korupsi. Sebab, tak punya lagi pedang tajam untuk menghunus para koruptor dan sekutunya.  Makin bikin geregetan karena gerak lakunya juga dibatasi agar tak leluasa dalam mencari koruptor. Itulah kenapa, sejak disahkannya RUU KPK, argumentasi yang digembar-gemborkan untuk menguatkan pemberantasan korupsi bisa dikatakan jauh panggang dari api. Sebab, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Pemerintah dan DPR hanya bersilat lidah membuat opini publik, agar dinilai berpihak pada rakyat. Padahal, sejatinya mereka telah melakukan pembohongan publik.  Di sisi lain, disahkannya RUU KPK tidak menyurutkan semangat untuk terus menyuarakan protes. Sebagai bentuk ungkapan duka cita, malamnya, ratusan pegawai lembaga antirasuah yang tergabung dalam Wadah Pegawai (WP) KPK, bersama koalisi masyarakat sipil, mahasiswa dan akademisi menggelar aksi teatrikal pemakaman KPK. Meski hanya sebagai bentuk simbolis, tapi itu harusnya menjadi tamparan bagi rezim Jokowi karena telah memberangus “anak kandung reformasi”.  Tak sedikit pegawai dan masyarakat yang ikut aksi tersebut meneteskan air mata. Tak berlebihan rasanya, karena kelompok masyarakat sipil dan pegawai yang selama ini turut berjuang membersihkan negeri ini dari penyakit kronis Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), merasa kehilangan dan patah hati.  Apa yang terjadi pada KPK, seperti kisah yang dialami oleh Wisanggeni. Orang yang digambarkan istimewa dalam tokoh pewayangan Jawa. Namun sebenarnya tak dikehendaki kelahirannya. Dia merupakan putra Raden Arjuna yang lahir dari rahim bidadari yang cantik jelita, Dewi Dresanala (Putra Bhatara Brahma). Meski dikenal tegas dalam bersikap, serta memiliki kesaktian luar biasa, Wisanggeni akhirnya tewas mengenaskan demi kemenangan putra Pandawa, dalam perang Bharatayuda.  Mengutip buku Bharatayuda: Ajaran, Simbolisasi, Filosofi, dan Maknanya dalam Kehidupan Sehari-hari karya Wawan Susetya, kelahiran Wisanggeni diawali dengan ketidaksukaan Dewasrani (Putra Bhatari Durga). Dia iri dengan kesuksesan yang kerap diraih Arjuna. Kedengkian makin menjadi setelah Arjuna dinobatkan menjadi raja di Karang Kawidodaren dan bergelar Prabu Kariti. Dewasrani makin panas ketika Arjuna mempersunting Dewi Dresanala.  Menurutnya, Arjuna dianggap tidak pantas dan tidak berhak mendapatkan semua itu karena dia adalah manusia biasa. Bukan sepertinya dirinya yang keturunan dewa. Untuk memenuhi hasratnya, Dewasrani meminta Bhatari Durga, ibunya, memisahkan kedua pasangan suami istri itu. Demi sang anak, Bhatari Durga pun meminta suaminya, Bhatara Guru (Raja Para Dewa) untuk menuruti keinginannya.  Bhatara Guru lantas meminta Bhatara Brahma untuk memisahkan Arjuna dan Dresanala. Tak kuasa menolak permintaan tersebut, Brahma pun mengiyakannya. Bhatara Brahma yang dikenal sebagai Dewa Api dan dewa yang menguasai segala racun, diam-diam mendatangi Pertapaan Kendhalisada. Itu adalah tempat di mana Arjuna menyembunyikan Dewi Dresanala. Tujuannya, mengugurkan kandungan Dewi Dresanala.  Namun, ketika sampai, dia mendapati kalau Dewi Dresanala sudah melahirkan. Lantaran sudah tidak mungkin menggugurkan, dia lantas memilih untuk membunuh cucunya yang masih merah, Dia lantas menggigit cucunya sendiri tanpa ampun. Namun ajaib. Bukanya tewas, bayi yang kelahirannya tidak diinginkan tersebut jutru tumbuh sehat. Atas gigitan sang kakek, sang bayi malah memiliki kekuatan berdaya tenaga api. Dikisahkan, siapapun yang mendekat, akan hancur lebur oleh kekuatannya.  Sang jabang bayi keturunan dewa tersebut, tumbuh menjadi pemuda yang sehat dan sakti mandra guna. Dia tumbuh dibesarkan oleh Batara Baruna (Dewa Penguasa Lauatan) dan Hyang Antaboga (Rajanya Ular yang tinggal di dasar bumi). Di jagat pewayangan, dia bisa terbang seperti Gatotkaca dan masuk ke bumi seperti Antareja serta hidup di laut layaknya Antasena. Wisanggeni berarti bisanya api. berasal dari wisa yang berarti bisa dan geni atau api.  Tak peduli siapapun pasti dibakar Wisanggeni. Musuh atau saudara, teman atau tetangga. Kriteriannya hanya satu, yang dibicarakan adalah kebenaran. Kebatilan adalah musuhnya. Karena kesaktianya dan dilindungi Sang Hyang Wenang, leluhur Bhatara Guru, Wisanggeni berhasil mengalahkan semua penduduk kahyangan. Tak seorang pun yang bisa mengalahkan dirinya.  Namun nahas, dia harus tewas menjadi tumbal, agar Pandawa memenangkan perang Bharatayudha. Barangkali karena itulah, kematiannya dikehendaki seluruh dewa-dewa di kahyangan. Tekad baja dan semangat kekuatan luar biasanya kelak akan dapat membinasakan Pandhawa yang menang atas Kurawa.  Dalam konteks kelahirannya, KPK memang anak kandung reformasi. Namun, kelahirannya seolah tidak dikehendaki oleh para pihak yang terganggu sepak terjangnya. Sebab, KPK punya banyak keistimewaan dan kewenangan. Terbukti, selama kurang lebih 17 tahun, lembaga antirasuah mampu menyeret dan menjebloskan para pelaku korupsi yang berasal dari pejabat atau penyelenggara negara. Mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.  Tercatat, untuk anggota DPR ada 70 orang yang pernah merasakan ''kibasan api'' KPK. Lalu, DPRD sebanyak 165 orang. Kepala daerah juga sama, jumlahnya 165 orang. Khusus untuk ketua umum partai politik, sudah ada 5 orang yang terjerat kasus korupsi. Mereka antara lain, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfie Hasan Ishaq, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharama Ali, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, dan yang terbaru Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy.  Selain para politisi, KPK juga sudah menngamankan pelaku korupsi dari sektor swasta. Mereka disinyalir bisa menggerakkan jaring-jaring penyelanggara negara. Prestasi yang rasanya mustahil dilakukan oleh lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Atas sepak terjangnya tersebut, banyak yang sangat terganggu.  Oleh karena itu, mereka ramai-ramai melucuti kekuatan lembaga yang kini dipimpin Agus Rahardjo cs. Tujuannya jelas, supaya kewenangannya menindak korupsi tak tajam lagi. Bahkan, kalau bisa dihilangkan.  Kali ini, melalui revisi undang-undang yang menjadi dasar KPK untuk menegakkan hukum. Setelah berkali-kali diserang, KPK benar-benar ''mati''. Ini karena lembaga antirasuah tersebut diminta pasrah menerima hasil revisi dengan dalih agar terciptanya stabilitas ekonomi. Akankah KPK bisa hidup dan perkasa lagi seperti Wisanggeni? Waallhua’alam Bissawab!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu kpk

Berita Terkini