<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Rapat-Paripurna-Terkahir-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Suasana Rapat Paripurna DPR Akhir Masa Jabatan 2014-2019 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Rapat Paripurna tersebut dengan Agenda Pidato Ketua DPR Penutupan Masa Persidangan Satu Sidang 2019 Dan Penutupan Masa Bakti" width="100%">
<figcaption>Suasana Rapat Paripurna DPR Akhir Masa Jabatan 2014-2019 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Rapat Paripurna tersebut dengan Agenda Pidato Ketua DPR Penutupan Masa Persidangan Satu Sidang 2019 Dan Penutupan Masa Bakti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR telah menyepakati adanya perubahan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Dari 50 kini menjadi 37 Rancangan Undang-Undang (RUU).  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sebelum memutuskan RUU tersebut, dirinya menanyakan kepada para anggota dewan yang hadir di rapat paripurna.  "Apakah laporan Badan Legislasi (Baleg) atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program legislasi nasional RUU ini dapat disetujui," tanya Dasco di ruang rapat paripurna, Kamis (16/7).  "Setuju," jawab kompak para anggota dewan.  Sementara terpisah, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan tidak menutup kemungkinan 37 RUU ini akan kembali dievaluasi apabila masih ada yang dianggap tidak sesuai.  "Terhadap pelaksanaan RUU Prioritas 2020 tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan evaluasi kembali," katanya.  Menurut Supratman, dari 37 RUU tersebut diharapkan antara DPR dan pemerintah untuk bisa melakukan rapat konsultasi. Itu dilakukan demi mencapai adanya kesamaan mengenai RUU yang telah diputuskan oleh DPR di sidang paripurna ini.  "Kami usulkan kepada pimpinan DPR sama dengan pemerintah untuk bisa melakukan rapat konsultasi. Sehingga ada kesepahaman dalam rangka pencapaian target legislasi ini," ungkap Supratman.  Adapun 37 RUU dalam Daftar Prolegnas Prioritas 2020 di antaranya:  1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentan Pemilihan Umum 2. RUU tentang Kitab UU Hukum Pidana 3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 4. RUU tentang Jabatan Hakim 5. RUU perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN 8. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara 9. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan 10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana 11. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan 12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional 13. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (carry over) 14. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI 16. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila 17. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 19. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat 20. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak 21. RUU tentang Ketahanan Keluarga 22. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol 23. RUU tentang Profesi Psikologi 24. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji) 25. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional 26. RUU tentang Cipta Kerja 27. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian 28. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 29. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi 30. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 31. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK 32. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law) 33. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 34. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. 35. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 36. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 37. RUU tentang Daerah Kepulauan‎.

Daftar 37 RUU Perubahan yang Masuk Prolegnas Prioritas 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/senat-uin-bandung-istimewa.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com –Senat Mahasiswa UIN Bandung bekerjasama dengan Voice Without Notice (VWN) Institute selenggarakan diskusi publik menyoal serangkaian Undang-Undang (UU) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai kontroversial, diantaranya UU KPK, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan. Dalam diskusi ini, Senat Mahasiswa UIN Bandung akan mengajukan judicial review UU KPK dan RUU kontroversial yang telah dibuat pemerintah dan DPR.  Diskusi yang dihadiri Wakil Rektor III UIN Bandung, Dr. H. Ah. Fathoni, M. Ag dan melibatkan 12 organisasi mahasiswa se-Bandung ini dilaksanakan kemarin (15/10) di Aula Fakultas Adab dan Humaniora Kampus UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. “Melalui diskusi ini, kami mendorong adanya Judicial Review atas poin-poin kontroversial pada UU KPK yang telah ditetapkan,” kata Umar Ali Muharrom, Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (17/10).  Umar menjelaskan diskusi ini merupakan bentuk kegelisahan segenap mahasiswa khususnya mahasiswa UIN Bandung atas beragam persoalan publik di Indonesia yang tak kunjung terselesaikan. Selain pengajuan adanya Judicial Review, Senat Mahasiswa UIN Bandung juga meminta Pemerintah untuk lebih mencurahkan perhatian dalam menyelesaikan persoalan bangsa, terutama terkait Kebakaran hutan dan Lahan (Karhutla), perampasan tanah petani, kriminalisasi buruh dan petani, dan beragam problem kebangsaan lainnya.  “Kebijakan Pemerintahan Jokowi di periode kedua nantinya harus lebih menunjukkan keberpihakannya kepada penyelesaian persoalan publik, terutama kelompok lemah dan marjinal seperti buruh dan petani. Jika tidak, akan meningkatkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambah Umar.  Dalam diskusi bertajuk ‘Terbentuknya Independensi Pengetahuan Mahasiswa UIN Bandung Terhadap Polemik Nasional (UU/RUU Kontroversial)’ ini menghasilkan beberapa poin rekomendasi, diantaranya menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk mengadakan pengkajian ulang terhadap semua RUU dengan melibatkan elemen mahasiswa, dan menjalankan prosesnya dengan lebih transparan dan akuntabel. Terkait UU Pesantren, Pemerintah diharapkan lebih memperjelas makna pesantren secara filosofis dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara.  Selaku Ketua Senat Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Umar pun turut mengimbau kepada segenap masyarakat Indonesia untuk bijak dalam menyampaikan aspirasi melalui saluran media dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Sementara bagi elemen mahasiswa, menurutnya penting untuk terus menjaga idealisme dan independesi mengingat mahasiswa adalah agen perubahan bagi generasi bangsa di masa depan

Senat UIN Bandung Ajukan Judicial Review UU/RUU Kontroversial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Pelajar-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ratusan Massa Pelajar melakukan Long March menuju Gedung DPR RI di Jalan Tol Dalam Kota untuk aksi unjuk rasa menutut dibatalkannya Revisi Kitab Hukum Pidana (RKUHP) di Pintu Masuk Pejalan Kaki Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). Aksi tolak RKUHP o" width="100%">
<figcaption>Ratusan Massa Pelajar melakukan Long March menuju Gedung DPR RI di Jalan Tol Dalam Kota untuk aksi unjuk rasa menutut dibatalkannya Revisi Kitab Hukum Pidana (RKUHP) di Pintu Masuk Pejalan Kaki Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). Aksi tolak RKUHP o</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua orang siswa Sekolah Dasar (SD) diamankan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Mereka dibawa ke kantor polisi lantaran ikut berdemonstrasi di depan gedung DPR RI Senayan, pada Senin (30/9) lalu.  "Banyak anak-anak yang terlihat seperti anak sekolah pada tergeletak tidur di trotoar depan Kejari dan seputaran terminal serta stasiun Tanjung Priok," kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi saat dihubungi, Rabu (2/10).  Saat ditemui petugas, anak-anak ini dalam kondisi kelaparan. "Diamankan ke Mapolres untuk diberi makan minum dan perlindungan lainnya," imbuhnya.  Dari sekelompok anak-anak ini, dua diantaranya merupakan pelajar SD. Mereka berasal dari luar daerah. "Ada yang dari Cirebon, Cikampek, Sumedang bahkan Kuningan. Saat mengamankan tersebut, ternyata ada dua anak SD yang juga abis ikut demo ini anak kelas 6 SD di Cikampek," kata Budhi.  Dua siswa SD yang diamankan yakni MJC, 11, dan RB, 13. Mereka datang ke Jakarta menggunakan kereta api.  Anak-anak ini mengaku datang ke Jakarta karena ada ajakan dari orang lain. Mereka dijanjikan sejumlah uang setelah melakukan demonstrasi. Namun, apa yang diharapkan tak terwujud. Pihak yang menjanjikan uang itu nyatanya menghilang.  "Katanya dibayar kalau udah nyampe sana, setelah nyampe sana nyari yang mau ngasih nggak ketemu. Makanya ada sebagian yang balik kanan, ada sebagian yang lanjut karena terprovokasi," jelasnya.

2 Siswa SD Asal Cikampek Diamankan Polisi Setelah Ikut Demo DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/krisdayanti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyanyi Krisdayanti menjadi salah satu sorotan publik saat hadir dalam pelantikan anggota DPR terpilih di Gedung DPR, Selasa (1/10). Sesuai warna partainya, ibunda Aurel Hermansyah itu tampil mewah meriah dengan kebaya merah.  Pada Pemilu 2019, Krisdayanti maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR) Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Ia mewakili daerah kelahirannya yaitu Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.  Busananya merupakan kebaya tradisional berjenis kutu baru. Kebaya tersebut memiliki ciri khas kain yang menghubungkan lipatan di bagian dada. Para ibu negara pun sering memakai kebaya jenis ini, mulai dari mendiang Tien Suharto, mendiang Ani Yudhoyono, dan Iriana Jokowi.  KD, sapaanya, menggabungkan kebaya kutu baru dengan kain kebaya bermotif parang. Tak hanya bawahannya, tetapi juga selendangnya bermotif parang cokelat yang sedikit berbeda motifnya dengan kain bawahannya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/krisdayanti-2-dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Krisdayanti mengenakan kebaya merah merekah di acara pelantikan anggota DPR 2019-2024, Selasa (1/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Penampilan klasik tradisionalnya juga semakin anggun dengan sanggul tradisional. Bak putri Solo, KD juga menghias lipstiknya dengan warna merah terang senada dengan busananya.  Tak lupa, dia menyelipkan aksesori di bagian dada dan aksesori melati di area kondenya. Penampilannya semakin elegan dengan sepasang giwang yang indah. Istri Raul Lemos itu juga terlihat menjinjing tas tangan berwarna merah.  Dalam wawancara di sebuah galeri furnitur di Jakarta baru-baru ini, KD memang sempat membocorkan busana yang dia akan pakai saat pelantikan. Saat itu KD menegaskan bahwa dia akan mengenakan busana nusantara.  "Sudah siapkan busana pokoknya, baju Indonesia. Warna merah. Merdeka!" tutupnya singkat kala itu.

Dilantik Jadi Anggota DPR, Krisdayanti Meriah dengan Kebaya Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/demo-ricuh.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan oknum pelajar yang akan mengikuti unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI Senayan, Jakartapada Senin (30/9) kemarin diamankan polisi. Saat dilakukan pemeriksaan, mereka mengaku mendapat bayaran Rp 40 ribu untuk mengikuti kegiatan tersebut.  “Betul (dibayar Rp 40 ribu, Red). Diamakan 114 orang,” ucap Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budhi Herdi Susianto saat dikonfirmasi, Selasa (1/10).  Meski begitu, Budhi menyampaikan belum mengetahui oknum yang membayar para pelajar ini. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman guna mengungkap faktanya. “Masih diselidiki (donaturnya, Red),” katanya.  Sementara itu, Polda Metro Jaya juga telah melakukan tes urine kepada para pelajar yang ditangkap. Hasilnya, lima orang dinyatakan positif mengonsumsi narkotika.  "Ada yang positif ganja dan sabu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono.  Saat ini, Kepolisian masih terus mendata jumlah pelajar yang diamankan terkait kerusuhan tersebut. Hingga Selasa dini hari, tercatat sudah 519 orang yang diamankan. Mereka terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja.  Ratusan pelajar ini ditangani oleh tiga direktorat berbeda. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) menangani 163 orang, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) 70 orang, dan Direktorat Narkoba 82 orang.  "Kalau untuk di Polres Jakarta Utara ada 36 orang. Jakpus ada 11 orang dan Jakbar ada 157 orang," pungkas Argo.  Sebelumnya, kelompok demonstran yang terdiri dari pelajar, mahasiswa dan buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Demo yang semula berjalan damai, akhirnya kembali berujung rusuh. Kerusuhan mulai bisa dikendalikan sekitar pukul 22.00. Massa di sejumlah titik seperti Jalan Gatot Subroto, Pejompongan, dan Senayan perlahan berhasil dibubarkan.

Ratusan Pelajar Dibayar Rp 40 Ribu Untuk Demo, 5 Positif Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/survei-polmark-sajikan-hasil-berbeda-politikus-nasdem-bilang-begini_m_.jpg" alt="Sekjen Nasdem Johnny G Plate ogah menanggapi lebih jauh soal hasi survei pilpres yang berbeda." width="100%">
<figcaption>Sekjen Nasdem Johnny G Plate ogah menanggapi lebih jauh soal hasi survei pilpres yang berbeda.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan 5 Ketua Umum partai koalisi pendukung pemerintah. Acara dilangsungkan di Istana Bogor, Senin (30/9) malam kemarin. Pertemuan berjalan santai sekitar 3 jam.  Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, pertemuan ini hanya sebatas konsolidasi antara Presiden dengan partai koalisi. Terlebih hari ini, akan ada pelantikan anggota DPR RI periode 2019-2024.  "Ya ketemu biasa. Kan kami selalu melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi dengan presiden," ujar Johnny saat dihubungi, Selasa (1/10).  Saat disinggung apakah pertemuan tersebut digunakan membahas Peraturan Perundang-undangan (Perpu), Johnny menampiknya. "Kami tidak bicarakan Perpu. Tidak bicarakan spesifik. Situasi terkini, termasuk UU legislasi atau payung-payung hukum di negara kita, diskusi. Termasuk KUHP kerjaan panjang yang perlu diselesaikan," imbuhnya.  Johnny menjelaskan, setiap partai punya sikap yang berbeda-beda dalam memberikan pendapat mereka. Pandangan diberikan berdasarkan stabilitas politik, ekonomi, komunikasi dengan negara sahabat, hingga situasi negara terkini. Seperti, gempa di Ambon, kerusuhan Papua dan masalah-masalah negara lainnya.  "Partai-partai politik tentu mengawal kebijakan-kebijakan negara di situasi global seperti ini," pungkas Johnny.  Sebagai informasi, 5 Ketua Umum Partai yang bertemu Jokowi yakni, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa. Sedangkan Sekjen yang hadir yakni, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen NasDem Johnny G Plate, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PPP Arsul Sani.

Jelang Pelantikan DPR, Jokowi Gelar Pertemuan Dengan 5 Partai Koalisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Pelajar-STM-menduduki-gedung-DPRD-Bali-menolak-RUU-kontroversial-Senin-siang-Marcel-Pampurs-Radar-Bali.jpg" alt="Pelajar STM menduduki gedung DPRD Bali menolak RUU kontroversial, Senin (30/9) siang. (Marcel Pampurs/Radar Bali/JPG)" width="100%">
<figcaption>Pelajar STM menduduki gedung DPRD Bali menolak RUU kontroversial, Senin (30/9) siang. (Marcel Pampurs/Radar Bali/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi demonstrasi menolak RKUHP dan UU KPK berlangsung di gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (30/9) siang. Bahkan puluhan siswa SMA dan SMK ikut dalam aksi tersebut.  Radar Bali (Jawa Pos Group) melaporkan, para pelajar yang nekat mengikuti aksi #BaliTidakDiam ini adalah para siswa dari STM Kuta Selatan dan SMA Dwijendra Bualu, Kuta Selatan. "Kami datang jauh-jauh dari Kuta Selatan untuk ikut aksi ini. Kami diberitahu oleh teman kami bahwa hari ini ada demo," kata seorang siswa berinisial DAY saat diwawancara di sela aksi.  Siswa kelas dua STM Kuta Selatan ini menjelaskan bahwa dia dan kawan-kawannya ikut dalam aksi ini sebagai bentuk solidaritas. Apalagi beberapa rekan siswa STM dan SMA di daerah lain juga ikut aksi turun ke jalan.  "Kami juga terpanggil. Karena anak-anak di daerah lain juga ikut demo," tambahnya.  Tidak sekadar ikut-ikutan, mereka mengaku paham apa yang mereka suarakan dalam aksi ini. Yakni, terkait beberapa RKUHP dan UU KPK.  Pemahaman ini, kata dia, karena mereka mengaku kerap membaca di media belakangan ini. Apalagi di media sosial sekarang ini sudah mudah ditemukan berita-berita terkait aksi penolakan ini.  "Kami baca di media sosial. Kami berharap ini bisa dipertimbangkan untuk dibatalkan," tandasnya. Dalam aksi tersebut para siswa ini lengkap memakai seragam putih abu.

Pelajar STM Ikut Geruduk DPRD Bali Tolak RUU Kontroversial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/ananda-badudu-sabik.jpg" alt="Musisi Ananda Badudu telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/9)." width="100%">
<figcaption>Musisi Ananda Badudu telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Subdirektorat Reserse Mobil (Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya melayangkan somasi ke musisi Ananda Badudu. Keputusan ini dibuat karena polisi tak terima atas pernyataan Ananda yang menyebut ada mahasiswa demonstran yang diperiksa secara tidak etis oleh penyidik.  "Kami akan mengirim somasi ke Ananda Badudu. Jangan seenaknya saja memberikan pernyataan habis itu kabur. Di sini kami sudah lama bekerja, sudah membangun karir. Terus nama baik institusi polri juga bisa hancur," kata Kanit IV Subdit Resmob AKP Rovan Richard Mahenu di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (30/9).  Rovan menegaskan bahwa pernyataan eks gitaris Banda Neira tersebut menyesatkan. Guna membuktikan pernyataannya, Rovan sempat menunjukan rekaman kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang menampilkan proses pemeriksaan mahasiswa.  "Jadi masyarakat dan rekan-rekan bisa melihat siapa yang berbohong. Jangan menyesatkan masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.  Rekaman CCTV ini memperlihatkan proses pemeriksaan mahasiswa Universitas Padjajaran, Hatif Adlirrahman dan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Ahmad Nabil Bintang. Kedua telah ditetapkan sebagai tersangka akibat kerusuhan demo di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). Saat diperiksa, keduanya didampingi oleh pengacaranya.  Atas dasar itu, Rovan menyesalkan pernyataan Ananda. Terlebih Ananda adalah seorang public figure yang perkataannya bisa memberikan pengaruh kepada cara berpikir masyarakat. "Begitu kejamnya pernyataan Ananda Badudu. Kami sebagai anggota Polri tidak terima," tekan Rovan.  "Kita sudah capek diadu sana diadu sini. Kalau memang ada bukti silakan tampilkan ke media," pungkasnya.  Sebelumnya, musisi Ananda Badudu sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya setelah secara mendadak dijemput polisi lantaran memberikan bantuan kepada para mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Saat meladeni wawancara dengan media setelah diizinkan pulang oleh polisi, Ananda tampak menitihkan air mata.  "Saya salah satu orang yang beruntung punya privilege untuk bisa segera dibebaskan. Tapi di dalam saya lihat banyak sekali mahasiswa yang diproses tanpa pendampingam, diproses dengan cara-cara tidak etis. Mereka butuh pertolongan lebih dari saya," ujar Badudu sambil menahan tangis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/9).

Sebut Mahasiswa Diperiksa Secara Tak Etis, Polisi Somasi Ananda Badudu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Bambang-Soesatyo-Ali.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima buah Revisi Undang-undang (RUU) dipastikan batal disahkan oleh DPR RI periode 2014-2019. Hal itu sampaikan oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam Rapat Paripurna penutupan masa bakti Anggota DPR periode 2014-2019 di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).  Bamsoet mengatakan, keputusan ini diperoleh setelah Badan Musyawarah (Bamus) beserta pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-komisi menggelar rapat bersama sesaat sebelum paripurna digelar. Di situ diputuskan bahwa penundaan pengesahan akan diselesaikan pada dewan periode mendatang.  Politikus Partai Golkar itu, menjelaskan, dalam bamus seluruh fraksi dan alat kelengkapan dewan mengerti urgensi pengesahan lima RUU tersebut. Sebab, proses perumusannya telah ditempuh begitu panjang.  "Namun seluruh fraksi juga memahami situasi sehingga menyetujui RUU tersebut ditunda dan di-carry over pada masa persidangan pertama pada periode yang akan datang. Apakah dapat disetujui?" kata Bamsoet.  "Setuju," jawab anggota DPR yang hadir.  Lima RUU yang ditunda yakni, RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batubara (Minerba), RUU Perkoperasian dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.  Diketahui, DPR RI hari ini rapat paripurna terakhir periode kepemimpinan 2014-2019. Ada tiga agenda yang rencananya akan dibahas, yakni pengambilan keputusan tingkat II tentang RUU perkoperasian, laporan pimpinan pansus terhadap hasil kajian pemerintah terhadap atas pemindahan ibu kota, serta pidato penutupan masa persidangan I tahun sidang 2019 dan penutupan masa bakti keanggotan DPR periode tahun 2014-2019.

Tok! 5 RUU Batal Disahkan oleh DPR Periode 2014-2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Faisal-Amir.jpg" alt="dok Istimewa" width="100%">
<figcaption>dok Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Faisal Amir yang menjadi korban kekerasan saat berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Senin (23/9) sudah mulai membaik. Kepada ibunya, Asma Ratu, Faisal mengaku dipukul oleh aparat keamanan hingga kondisinya kritis.  Asma menyampaikan, Faisal hingga kini masih berada di ruang Intensive Care Unit (ICU). Kondisi Faisal yang sebelumnya hilang ingatan, kini sudah berangsur pulih. Dia mencoba mengingat siapa yang menghantamnya saat unjuk rasa mahasiswa.  "Kenapa saya dioperasi? Saya dipukul, dipukul siapa? Aparat. Terus bagaimana pukulnya? Lupa," kata Asma menirukan percakapan dengan Faisal saat dihubungi JawaPos.com, Senin (30/9).  Asma menyatakan, meski anaknya sudah berangsur mengingat peristiwa mencekam pada Senin lalu, ia tidak mengetahui mengapa dirinya mengalami luka parah di bagian kepala. "Belum (sepenuhnya ingat, Red). Cuma dia bilang dipukul," terang Asma.  Faisal menitipkan salam untuk mahasiswa yang melakukan unjuk rasa terkait penolakan UU KPK, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan dan sejumlah UU kontroversial lainnya. Faisal menginginkan agar mahasiswa terus menyuarakan keresahan rakyat.  "Teruskan (perjuangan, Red) kata dia," ujar Asma menirukan kembali percakapannya dengan Faisal.  Terkait peristiwa ini, lanjut Asma, dirinya bersama tim kuasa hukum sudah melaporkan kejadian ini ke Komnas HAM. Dia berharap Komnas HAM dapat membantu apa yang telah dialami Faisal.  "(Komnas HAM, Red) akan menindaklanjuti dan saya tunggu. Saya akan tunggu janji mereka," tegas Asma.

Berangsur Membaik, Faisal Amir Akui Dihantam Aparat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ruu kontroversial

Berita Terkini