<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/z2_20240315_18580280-215616891.jpg" alt="Cuti ayah dapat memberikan ikatan lebih kuat antara orang tua dengan bayinya./Anastasiya Gepp/Pexels.com" width="100%">
<figcaption>Cuti ayah dapat memberikan ikatan lebih kuat antara orang tua dengan bayinya./Anastasiya Gepp/Pexels.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan memberikan hak cuti kepada ayah yang istrinya melahirkan atau keguguran. Namun, kebijakan itu memantik sorotan karena masa cuti tersebut hanya dua hari. Ketua Panja Pemerintah untuk UU KIA Lenny Nurhayati Rosalin mengakui aturan itu sempat memicu keluhan. Namun, durasi cuti tersebut telah dibahas oleh pihaknya bersama dengan sejumlah ahli dalam proses penyusunan draf RUU KIA. Hasilnya seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2) huruf a. Isinya menyatakan bahwa suami berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada masa persalinan selama dua hari dan dapat diberikan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan. &rdquo;Karena waktu kita membahas draf RUU ini juga banyak dokter yang menyatakan kalau lahir normal itu sebetulnya sehari saja sudah bisa pulang,&rdquo; ungkapnya. &rsquo;&rsquo;Jika melahirkan dengan operasi sesar, dua hari sudah bisa turun dari tempat tidur, gitu,&rsquo;&rsquo; lanjutnya. Kendati begitu, Lenny mengamini bahwa sebagian ibu mengalami masa-masa terberat justru setelah melahirkan. Misalnya, munculnya perasaan baby blues. Nah, di masa tersebut, istri sangat membutuhkan dukungan dari suami maupun keluarganya. Karena itu, dia menekankan, aturan cuti ayah tersebut masih bisa diperpanjang. UU KIA memberikan kesempatan bagi suami untuk mendampingi istri atau anak yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi pasca melahirkan. Termasuk, gangguan psikologis atau kerap disebut baby blues. Tentu, aturannya harus menyertakan surat keterangan dokter. &rdquo;Bahkan nanti perusahaan pun mungkin akan membuat dan menyelaraskan lagi peraturan perusahaannya dengan UU KIA ini sebagai sebuah proses,&rdquo; ungkapnya. Lenny berpesan, masa cuti harus dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Ayah yang cuti bekerja dengan alasan istri melahirkan harus menjalankan perannya dengan baik dalam membantu dan mendampingi istri. Bukan malah ditinggal keluar atau pergi memancing. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Nia Umar memberikan sejumlah catatan terkait RUU yang disahkan awal Juni 2024 ini. Nia mengaku menyambut baik aturan baru tersebut. Namun, muncul kekhawatiran jika nantinya aturan itu malah jadi bumerang bila isi atau pasal-pasalnya tidak tepat. Misalnya, soal menyusui yang disebut wajib dilakukan ibu. Padahal, menyusui adalah hak ibu dan anak yang tak terpisahkan dan wajib didukung oleh keluarga, lingkungan, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, pemuka agama, hingga pemerintah. &rdquo;Karena ada kadang-kadang, ada pakar hukum mengatakan kata-kata wajib itu berimplikasi pada sanksi. Kalau enggak dikerjakan kena sanksi. Padahal, menyusui itu hak ibu dan anak yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kewajiban, kewajiban kepada siapa? Ya pasangannya mendukung, keluarga dan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan harus membantu,&rdquo; paparnya. Sementara itu, hingga kemarin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum memberikan respons bagaimana pencatatan donor ASI. Sebelumnya, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kemenkes dr Lovely Daisy menyebut, ada beberapa bentuk olahan ASI yang mempunyai risiko tertentu lantaran dapat mengubah kandungan nutrisi. Ini juga dipengaruhi dari proses, tempat, dan lama penyimpanan. "ASI yang dibekukan di freezer mempunyai risiko menurunnya kandungan protein, zat gizi, dan zat aktif lainnya yang tergantung pada tempat dan lama penyimpanan,&rdquo; jelasnya. Daisy menekankan, terdapat rekomendasi terbaik dalam pemberian ASI. Yang paling utama adalah ibu sebaiknya menyusui bayi secara langsung. Cara itu dapat membangun ikatan batin antara ibu dan bayi. &rsquo;&rsquo;Selain itu, menyusui memberikan manfaat besar bagi ibu dan bayi. Antara lain meningkatkan daya tahan tubuh bayi, melindungi pencernaan bayi, dan meningkatkan kecerdasan,&rdquo; tuturnya. Manfaat kesehatan juga dirasakan ibu, yakni menurunkan risiko kanker ovarium dan payudara. Di sisi lain, pemerintah tengah mengejar target 90 persen balita dan ibu hamil terpantau kondisinya melalui bulan penimbangan serentak di 330.881 posyandu se-Indonesia. Hal itu disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy kemarin (13/6) setelah rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Muhadjir menyebut, pemantauan itu sebagai sensus untuk data di e-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM). Pemantauan ini sebagai salah satu cara untuk mengetahui lebih lanjut kasus stunting atau tengkes di Indonesia. Sebenarnya, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) sudah menyebut penurunan tengkes antara 2022 dengan 2023 sebesar 0,1 persen. Dari semula 21,6 persen menjadi 21,5 persen. Seolah pemerintah tidak puas dengan data ini, sehingga melakukan sensus. (lyn/mia/c17/oni)

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan memberikan hak cuti kepada ayah yang istrinya melahirkan.

RUU KIA Perbolehkan Suami Perpanjang Masa Cuti Ayah, Bisa Lebih dari 2 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/FotoJet-1-2234159707.jpg" alt="Ilustrasi Ibu bekerja yang berhak mendapatkan cuti melahirkan. (sehatnegeriku.kemkes.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ibu bekerja yang berhak mendapatkan cuti melahirkan. (sehatnegeriku.kemkes.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah tengah menyusun aturan turunan dari Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang baru disahkan DPR. Setidaknya ada tiga peraturan pemerintah (PP) dan satu peraturan presiden (perpres) yang akan mengatur secara detail implementasinya. Ketua Panja Pemerintah UU KIA Lenny N. Rosalin mengungkapkan, dua di antara tiga PP tersebut bakal berfokus pada penyelenggaraan KIA. Satu sisanya berfokus pada data ibu dan anak yang wajib dimutakhirkan secara berkala serta terintegrasi. Implementasi ini juga mengatur secara detail aturan cuti bagi ibu melahirkan, ibu keguguran, suami yang istrinya melahirkan atau keguguran, hingga donor air susu ibu (ASI). &rdquo;Dalam RUU-nya sebetulnya sudah disampaikan dan akan diperjelas di aturan turunan,&rdquo; ujarnya dalam media talk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) soal implementasi RUU KIA di Jakarta kemarin (12/6). Dia menerangkan, ibu melahirkan bakal diberi cuti selama enam bulan yang terbagi dalam dua sesi. Maksudnya, tiga bulan pertama seperti pada umumnya dan tiga bulan selanjutnya dengan catatan ada kondisi khusus. Kondisi khusus ini tidak hanya difokuskan kepada sang ibu, tetapi juga anak. Misalnya, anak mengalami masalah kesehatan setelah dilahirkan atau ibu mengalami gangguan kesehatan setelah melahirkan atau keguguran. &rdquo;Harus ada pembuktiannya. Harus ada surat dokter,&rdquo; tegasnya. Kemudian, ibu keguguran diberi waktu istirahat hingga 1,5 bulan dengan surat keterangan dokter. Kemudian, untuk upah, pada tiga bulan pertama, ibu melahirkan mendapat upah penuh. Begitu pula untuk bulan keempat. Namun, pada bulan kelima dan keenam, upah yang diterima hanya 75 persen. Lenny juga menyinggung poin waktu yang cukup dalam Pasal 4 ayat 3 di UU KIA. Waktu yang cukup ini mencakup waktu bagi seorang ibu atau ayah menemani buah hatinya di kondisi-kondisi tertentu seperti imunisasi. Menurut dia, ini hal baru dan akan diatur detail dalam PP. &rdquo;Ini tampak sepele, tapi penting. Sebelumnya, serikat pekerja memberikan masukan, &rsquo;Bu, kalau mau nganter anak imunisasi itu potong cuti tahunan, kali ini tidak demikian&rsquo;,&rdquo; jelasnya. Plt Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Indra Gunawan menuturkan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta dilibatkan dalam penyusunan aturan turunan itu. Salah satunya mengenai poin kondisi khusus untuk ibu/ayah pekerja. &rdquo;Yang diminta Kadin ini terkait dengan surat keterangan dokter. Karena disebutnya di Indonesia kan kadang mudah sekali mendapat surat keterangan dokter. Tapi, nanti secara teknis surat ini akan diatur detail di PP,&rdquo; paparnya. Dia juga memastikan bahwa aturan cuti hingga enam bulan untuk ibu melahirkan tidak akan merugikan perusahaan. Menurut dia, ini adalah investasi jangka panjang bagi perusahaan. Sebab, ketika hak-hak karyawan terpenuhi dengan baik, mereka akan lebih loyal kepada perusahaan. &rdquo;Dari Kadin malah sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting itu aturan detilnya bagi mereka,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(mia/wan/c14/oni)

DPR membahas PP yang berfokus pada penyelenggaraan KIA. Implementasi ini juga mengatur secara detail aturan cuti bagi ibu melahirkan.

Ibu Melahirkan Dapat Cuti 6 Bulan, 4 Bulan Pertama Terima Upah Full

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/07/IMG-20240607-WA0020-1420777285.jpg" alt="Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, mengatakan RUU KIA akan semakin meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh." width="100%">
<figcaption>Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, mengatakan RUU KIA akan semakin meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPR RI menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menjadi undang-undang. Hal ini disambut baik oleh Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri. Menurutnya, RUU KIA diyakini akan semakin meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh. &ldquo;Pengesahan RUU KIA menjadi udang-undang merupakan wujud konkret dari komitmen DPR dan Pemerintah untuk menyejahterakan ibu dan anak menuju Indonesia Emas,&rdquo; kata Indah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (6/6/2024). Putri mengatakan, Kemnaker merupakan salah satu bagian dari kementerian yang terlibat dalam pembahasan RUU KIA selain KPPPA, Kemensos, Kemendagri, dan Kemenkumham. Melalui keterlibatannya, Kemnaker memastikan bahwa pengaturan-pengaturan dalam RUU KIA tidak bertentangan dengan aturan-aturan ketenagakerjaan lainnya, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), maupun Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). &ldquo;Kami telah memastikan bahwa apa yang diatur dalam UU KIA tersebut terutama yang kaitannya dengan ibu yang bekerja yang melahirkan, menyusui, dan keguguran serta pekerja laki-laki yang istrinya melahirkan atau keguguran, tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja,&rdquo; jelasnya. Secara spesifik, beberapa pengaturan dalam UU KIA yang berhubungan dengan ketenagakerjaan adalah cuti melahirkan bagi ibu yang bekerja. Dalam UU KIA, setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya apabila terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Selama masa cuti tersebut mereka berhak atas upah yang dibayar penuh untuk 3 bulan pertama dan bulan keempat. kemudian 75 persen dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam. Selain itu, kata Indah, mereka yang mengambil cuti tersebut tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan aturan-aturan ketenagakerjaan. &ldquo;Ketentuan mengenai cuti melahirkan bagi ibu yang bekerja yang diatur dalam UU KIA merupakan bentuk penguatan dari ketentuan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, yang mana ketentuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan perubahan dalam UU Cipta Kerja,&rdquo; jelasnya. Selain ibu yang melahirkan, UU KIA juga mengatur hak suami untuk cuti pendampingan istri pada masa persalinan, yaitu selama 2 hari dan dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan. Bentuk pelindungan lainnya bagi ibu yang bekerja yang melahirkan adalah hak waktu istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan jika mengalami keguguran; serta kesempatan dan fasilitas yang layak untuk pelayanan kesehatan dan gizi serta melakukan laktasi selama waktu kerja. Ia menambahkan, selain penguatan pelindungan pekerja/buruh, UU KIA juga mempertegas aspek kesejahteraan pekerja/buruh melalui penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja. &ldquo;Adapun jenis fasilitas kesejahteraan pekerja tersebut bisa macam-macam, yang penting fasilitas kesejahteraan pekerja tersebut memang dibutuhkan oleh pekerja di perusahaan dan perusahaan mampu untuk menyediakannya,&rdquo; pungkasnya.

Kemnaker merupakan salah satu bagian dari kementerian yang terlibat pembahasan RUU KIA selain KPPPA, Kemensos, Kemendagri, dan Kemenkuumham.

Sambut Baik RUU KIA, Kemnaker: Tingkatkan Pelindungan dan Kesejahteraan Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/side-view-father-holding-kid_23-2150947686-01-3614976798.jpeg" alt="Ilustrasi ayah yang ideal bagi anaknya. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ayah yang ideal bagi anaknya. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPR baru saja mensahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Dalam UU KIA itu terdapat poin yang menyatakan bahwa suami mendapat cuti tambahan selama enam bulan. Dikutip dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan, saat ini ibu dan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, seperti tingginya angka kematian pada ibu pada saat melahirkan, angka kematian bayi serta masalah stunting. Semangat dari RUU KIA untuk menjamin hak-hak anak pada fase seribu hari pertama kehidupan, sekaligus menetapkan kewajiban bagi seorang ayah, ibu, dan keluarga. Pada RUU KIA terdapat beberapa aturan yang disahkan. Salah satunya adalah suami mendapat cuti tambahan untuk mendampingi istri melahirkan serta syarat-syarat yang tertuang di dalamnya. Pada pasal 6 ayat (2) menyatakan, suami mendapatkan hak cuti pendampingan istri. Pada poin (a) masa persalinan selama 2 hari dan dapat diberikan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan. Jika istri mengalami keguguran, maka mendapat cuti dua hari. Selain cuti sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 Ayat (2) suami mendapatkan hak cuti ketika memenuhi syarat berikut ini: 1. Istri yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran. 2. Anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau komplikasi. 3. Istri yang melahirkan meninggal dunia dan/atau anak yang dilahirkan meninggal dunia. Selama melaksanakan hak cuti pendampingan istri, suami berkewajiban menjaga kesehatan istri dan anak, memberikan gizi yang cukup, mendukung istri pada masa asi ekslusif selama 6 bulan. Suami mendampingi istri dan anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Dilansir dari laman DPR, RUU KIA dapat memastikan sejumlah hak yang diperoleh seorang ibu untuk menciptakan generasi emas sebagaimana visi Indonesia Emas 2045. Dalam menciptakan generasi emas tersebut perlunya dukungan dari awal proses kehamilan ibu hingga melahirkan nanti, serta mendorong kebutuhan gizi dan layanan kesehatan yang layak. Tak luput dari peran seorang suami atau ayah yang mendukung secara lahir maupun batin agar ibu dan bayi tetap terjaga dan terlindungi, serta terhindar dari segala macam gangguan secara fisik maupun mental.

Dalam UU KIA terdapat poin yang menyatakan bahwa suami mendapat cuti tambahan selama enam bulan. Lantas apa syarat untuk cuti tersebut?

Istri Melahirkan, Suami Dapat Cuti 6 Bulan, Apa Syaratnya?

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/Diah-pitalokaJPG-282497961.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang-Undang. Pengesahan RUU KIA itu diambil dalam rapat paripurna ke-19 pada masa persidangan V tahun sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU KIA, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan setuju dengan catatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum mengesahkan RUU KIA, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka menyampaikan laporan pembahasan RUU KIA. Dalam pemaparannya, politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, RUU KIA pada fase 1.000 hari pertama kehidupan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan selama enam bulan. Hal itu tertuang dalam Pasal 4 ayat (3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada fase 1.000 hari pertama kehidupan terdiri dari sembilan bab, 46 pasal, yang pengaturannya meliputi hak dan kewajiban, tugas dan wewenang penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi, pendanaan serta partisipasi masyarakat," kata Diah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diah mengutarakan, pihaknya menghimpun saran, masukan, dan kesaksian atas berbagai kondisi ibu dan anak di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masukan tersebut membuka mata kami bahwa pentingnya kesejahteraan ibu dan anak untuk dituangkan menjadi produk undang-undang dan pentingnya melahirkan generasi baru yang semakin berkualitas bagi Indonesia,&rdquo; tegas Diah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna kemudian menanyakan kepada seluruh peserta rapat apakah dapat menyetujui RUU KIA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sidang dewan yang kami hormati, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan, apakah RUU KIA pada fase seribu hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab mayoritas anggota dewan yang hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyatakan, hadirnya UU KIA merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam peningkatan kesejahteraan ibu dan anak. Ia mengharapkan, sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan dapat diwujudkan bersama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Rancangan undang-undang ini hadir dengan harapan masalah ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan dapat kita selesaikan untuk menyambut Indonesia Emas 2045,&rdquo; pungkas Bintang saat menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, dalam Pasal 4 ayat (3) UU KIA mengatur bahwa seorang ibu yang melahirkan berhak mendapatkan cuti paling singkat tiga bulan dan paling lama tiga bulan berikutnya, jika terdapat kondisi khusus.</div>

Delapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU KIA, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan setuju dengan catatan.

RUU KIA Resmi jadi Undang-Undang, Kini Ibu Melahirkan Bisa Cuti 6 Bulan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/suryaman-3556455842.png" alt="Ahmad Suryawan" width="100%">
<figcaption>Ahmad Suryawan</figcaption>
</figure> PUBLIK&nbsp;sempat diramaikan dengan pro-kontra substansi dari Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Terutama tambahan masa cuti bagi ibu melahirkan, dari 3 bulan menjadi minimal 6 bulan. Juga wacana untuk memberikan cuti bagi ayah yang istrinya melahirkan. Respons publik yang beragam ini menggambarkan bahwa niat baik pemerintah untuk memuluskan program Generasi Emas 2045, lewat peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menciptakan kualitas tumbuh kembang anak yang optimal, belum sepenuhnya ditangkap oleh masyarakat, terutama kalangan industri. Muncul kekhawatiran resistensi perusahaan dalam mempekerjakan perempuan yang dapat mengganggu produktivitas kerja. Titik temu antara tumbuh kembang anak yang optimal dengan masa cuti ibu melahirkan adalah pada pemahaman bagaimana proses perkembangan otak anak. Otak anak terbentuk sejak janin berada di dalam kandungan. Jumlah sel otak atau neuron mengalami peningkatan yang signifikan pada masa janin. Saat bayi lahir, berat otak anak masih setara 25 persen berat otak orang dewasa. Meningkat tajam hingga 80 persen pada usia 2 tahun, dan mencapai 95 persen saat usia 6 tahun. Bila anak sudah berusia di atas 6 tahun, praktis hanya 5 persen dari berat otak yang belum terbentuk. Perjalanan waktu ini menggambarkan betapa cepatnya perkembangan otak anak pada usia 2 tahun pertama, yang dikenal dengan &rsquo;&rsquo;periode kritis&rsquo;&rsquo; perkembangan otak anak. Pada masa setelah lahir, peningkatan berat otak disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah jaringan penghubung antarsel otak yang dinamakan sinaps. Jaringan sinaps terbentuk lewat mekanisme yang disebut experience-dependent synapse formation atau pembentukan sinaps yang bergantung ada atau tidaknya pengalaman yang diberikan kepada anak. Pembentukan sinaps sirkuit otak anak usia dini berjalan secara berurutan. Segera setelah lahir, terjadi pembentukan sirkuit otak untuk kemampuan penglihatan dan pendengaran, dengan puncaknya pada usia 3&ndash;6 bulan. Disusul kemampuan bicara-bahasa, dengan puncaknya pada usia 8&ndash;9 bulan. Pada akhirnya, sirkuit otak untuk kemampuan fungsi kognitif yang lebih tinggi dengan puncaknya usia 2&ndash;3 tahun. Dengan pola berurutan itu, maka ketika anak berusia 2 tahun pembentukan sirkuit otak untuk semua kemampuan anak telah mencapai puncaknya. Usia 3&ndash;6 bulan pertama adalah masa pembuka semua sirkuit otak yang akan digunakan sebagai dasar kemampuan anak sepanjang hidupnya nanti. Dua komponen utama untuk pembentukan sirkuit otak selama masa periode kritis adalah nutrisi dini dan stimulasi dini. Nutrisi dini terbaik adalah air susu ibu (ASI). Stimulasi dini merupakan pemberian rangsangan sensoris melalui berbagai kegiatan secara interaksi berbalas antara orang tua dan anak. Anak secara alami melakukan interaksi melalui ocehan, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Kemudian, orang tua merespons balik kepada anak melalui berbagai vokalisasi dan isyarat yang sama. Kegiatan interaktif dan responsif ini akan membangun dan memperkuat tatanan arsitektur sirkuit otak serta menciptakan kekuatan hubungan antara anak dan orang tua yang bertahan seumur hidupnya. Defisit pengalaman sensoris di usia dini berefek pada terjadinya defek dan atau disfungsi otak yang memicu gangguan atau penyimpangan perkembangan yang permanen. Demikian pula dengan gangguan pertumbuhan anak seperti stunting, yang umumnya diawali dengan kondisi growth faltering atau gangguan pertumbuhan. Terutama berat badan di usia 6 bulan pertama sejak lahir. Cuti ibu bersalin minimal 6 bulan merupakan salah satu langkah strategis pencegahan stunting lewat pemantauan pertumbuhan bayi secara mandiri oleh ibunya. Hal ini sangat penting. Sebab, untuk setiap bulan terjadinya stunting ketika anak masih berusia di bawah 12 bulan, maka akan berisiko terjadinya pengurangan potensi tinggi badan sebesar 0,5 cm pada saat dewasa. Narasi penjelasan di atas menggambarkan bahwa salah satu titik penentu keberhasilan pembentukan sirkuit otak anak adalah jaminan keberadaan ibu sebagai pengasuh utama. Ibu memberikan nutrisi dini terbaik dalam bentuk ASI eksklusif. Dia juga memberi stimulasi dini terbaik dalam bentuk pengasuhan interaktif yang berbalas. Bila dua hal itu diberikan dalam durasi minimal 6 bulan setelah dilahirkan, maka akan membuka dan mengawali rangkaian proses pembentukan sirkuit otak anak. Hasil akhir proses itu adalah terbentuknya otak anak dengan kemampuan cerdas berperilaku dan berperilaku cerdas. Potensi permasalahan masa cuti bersalin memang layak mendapat perhatian khusus. Menurut data World Population Prospects, saat ini Indonesia tidak termasuk negara yang mengalami resesi reproduksi karena total fertility rate (TFR) masih sekitar 2,15. Artinya, satu wanita rata-rata melahirkan 2 anak sepanjang masa reproduksinya. Jadi, diperkirakan dalam setahun akan lahir 4,8 juta bayi baru. Kontroversi tentang masa cuti ibu melahirkan akan produktif bila tak hanya berkutat pada lamanya waktu cuti. Konteks apa yang seharusnya ibu lakukan selama cuti layak untuk lebih dipahami masyarakat dan dunia usaha. Kita dapat memahami sepenuhnya mengapa negara maju tidak khawatir tentang kemerosotan produktivitas pekerja wanita yang diberi cuti melahirkan lebih dari 6 bulan. Karena mereka menarasikan cuti melahirkan bukanlah pemenuhan hak wanita semata. Namun, lebih jauh, sebagai strategi ilmiah untuk investasi keunggulan generasi bangsa. Usia anak tidak mungkin diputar kembali. Otak anak hanya punya sekali kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi, ketika anak masih di masa dini, tak boleh ada kesalahan sedikit pun dalam proses pembentukan otaknya. Kehilangan setiap momen tahapan tumbuh kembang anak usia dini dapat berakibat negatif permanen sepanjang hidup anak. Karena itu, ketika anak berada pada periode kritis perkembangannya: Gunakan, atau kehilangan selamanya.&nbsp;(*) <hr /> *) Ahmad Suryawan, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Bidang Ilmu Tumbuh Kembang Bayi dan Anak

Publik sempat diramaikan dengan pro-kontra substansi dari Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA).

Urgensi Cuti Bersalin Enam Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-25-at-14.08.18.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya mengatasi permasalahan ibu dan anak, di antaranya menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting. Sejalan dengan hal tersebut, DPR RI telah mengirimkan naskah Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) kepada Presiden RI.  “Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 menunjukkan Angka Kematian Ibu masih cukup tinggi, yaitu 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara, Angka Kematian Bayi pada 2017 sebesar 24 per seribu kelahiran hidup. Ini merupakan tantangan bagi negara kita,” ujar Bintang, Selasa (16/8).  Bintang menilai perlu adanya partisipasi dan kolaborasi antara Pemerintah dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan kesejahteraan ibu dan anak.  “Kami mencatat berbagai praktik baik terkait kolaborasi Pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk dalam kesejahteraan ibu dan anak. Tidak hanya yang ada di perkotaan, tetapi sampai ke perdesaan. Selain itu, tidak hanya ibu pekerja, namun ibu dan anak dengan berbagai kondisi kerentanannya," imbuhnya.  Menurut Bintang, negara wajib menjamin kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi setiap warga negara, terutama bagi ibu dan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  “Di sinilah letak pentingnya kita berdialog untuk menemukan gagasan solutif, sejalan dengan semangat dari RUU KIA. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, demikian pula kesejahteraan ibu dan anak tidaklah bisa tercapai tanpa kerja kita bersama,” imbuhnya.  Pemerintah dan seluruh pihak sepakat untuk mewujudkan RUU yang tidak diskriminatif dan tidak menimbulkan ketimpangan gender. “Berkenan dengan yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang hadir, pada dasarnya itu untuk menjadikan RUU ini menjadi lebih baik,” ujar perwakilan Ikatan Konselor Indonesia, Indah Sukmawati.  Saat ini, Pemerintah tengah menyusun DIM RUU KIA berdasarkan hasil dialog lintas sektor, termasuk lembaga masyarakat, akademisi, dan dunia usaha. DIM RUU KIA ditargetkan akan selesai dan diparaf oleh menteri perwakilan Presiden RI pada 26 Agustus 2022.

RUU KIA Sudah Dikirim ke Presiden, Ditargetkan Selesai Akhir Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ketua-DPR-Puan-Maharani-ist.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani menggelar ramah tamah dengan sejumlah kelompok perempuan di Ruang Pustakaloka Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani menggelar ramah tamah dengan sejumlah kelompok perempuan di Ruang Pustakaloka Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat mendukung para ibu memberikan ASI ekslusif kepada anak. Hal ini penting untuk menurunkan angka stunting atau gizi kronis di Indonesia.  “Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia mendukung para ibu agar dapat menyusui sejak dini, secara eksklusif, dan berkesinambungan demi menurunkan angka stunting pada anak, khususnya pada momen World Breastfeeding Week 2022,” kata Puan, Rabu (3/8).  Pekan Menyusui Sedunia yang dimulai sejak 1 hingga 7 Agustus 2022 berfokus pada penguatan kapasitas seseorang yang melindungi, mempromosikan, dan mendukung menyusui di berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, Puan mengingatkan, inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan memberikan perlindungan terhadap infeksi saluran cerna dan kandungan gizi yang diperlukan untuk mencegah stunting.  “Praktik menyusui yang optimal adalah kunci untuk menurunkan stunting pada anak di bawah usia lima tahun. Tentunya ini perlu dioptomalkan demi mencapai target global dan nasional dalam mengurangi stunting hingga 40 persen,” ujarnya.  Adapun tema pada Pekan Menyusui Sedunia 2022 adalah menyusui merupakan kunci dalam menentukan strategi pembangunan berkelanjutan pascapandemi Covid-19.  “Secara khusus saya mengapresiasi para ibu dan seluruh keluarga Indonesia yang terus berjuang untuk bisa melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan memberikan asupan ASI bagi bayi dan anak-anak di tengah ancaman penularan Covid-19,” ujar Mantan Menko PMK itu.  Lebih lanjut, Puan juga mengajak seluruh elemen bangsa menyuksesnya World Breastfeeding Week dengan mendukung para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya. Puan menyebut, menyusui merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi kesehatan anak dan ibu.  “Meneruskan menyusui setelah enam bulan hingga dua tahun bersama dengan pemberian makanan pendamping ASI adalah cara yang paling memadai dan paling aman untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan memastikan perkembangan kognitif dalam fase kritis kehidupan,” papar ibu dua anak itu.  Puan juga meminta para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mempertahankan perlindungan, promosi, dan dukungan untuk menyusui. Pasalnya, ASI telah terbukti sebagai langkah strategis yang mampu menyelamatkan nyawa serta menjadi fondasi bagi masyarakat sehat, cerdas, dan produktif.  “DPR sendiri terus memberi dukungan agar anak memperoleh haknya mendapatkan ASI ekslusif agar dapat memiliki tumbuh kembang yang baik, termasuk melalui Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA),” ujar Puan.  Dalam Pasal 9 RUU KIA, terdapat aturan yang memastikan setiap anak berhak mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan. Puan mengatakan, usul DPR menambah cuti melahirkan ibu pekerja dari 3 menjadi 6 bulan pun bertujuan agar anak mendapatkan ASI eksklusif.  “Aturan cuti 6 bulan ini diharapkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif untuk mendukung agar anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dapat memiliki tumbuh kembang yang baik sehingga dapat menjadi SDM yang unggul,” sebutnya.  Puan menambahkan, RUU KIA pun menjadi salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan stunting di Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia berada di urutan ke-5 dunia yang angka stuntingnya masih tinggi.  “DPR menginisiasi RUU KIA dengan harapan anak-anak Indonesia dapat menjadi generasi emas yang dapat memajukan bangsa ini. Oleh karenanya kami berharap dukungan semua pihak,” ucap Puan.  Terkait pemberian ASI sendiri, di Indonesia terjadi tren penurunan selama pandemi Covid-19. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2021, setidaknya 52,5 % atau hanya setengah dari 2,3 juta bayi berusia kurang dari enam bulan yang mendapat ASI eksklusif di Indonesia.  Selain itu, layanan konseling menyusui menjadi jauh lebih sulit diakses masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19. Survei nasional yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan tahun 2021 menemukan bahwa kurang dari 50 persen ibu dan pengasuh anak di bawah dua tahun yang menerima layanan konseling menyusui selama pandemi.  DPR pun mendorong agar seluruh pemangku kebijakan memastikan ketersediaan layanan konseling menyusui untuk semua ibu dan pengasuh bagi anak berusia di bawah dua tahun, baik secara tatap muka maupun melalui platform digital sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.  “Kami juga meminta pemerintah untuk melakukan penguatan kapasitas agar dapat menyediakan layanan konseling menyusui yang berkualitas dan mengumpulkan bukti untuk mendorong tindakan yang sangat tegas terhadap pemasaran produk pengganti ASI yang tidak tepat,” kata Puan.  “Perlu diingat, pemberian ASI tak hanya menjamin kesehatan tapi juga dapat membuat anak memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Maka dukungan kepada ibu agar dapat memberikan ASI kepada anaknya harus mendapat dukungan yang maksimal,” lanjut Cucu Proklamator RI Bung Karno itu.  Puan juga mengapresiasi ibu yang tetap berupaya memberikan ASI bagi anaknya meski menjadi suspek atau terkonfirmasi positif Covid-19. Ia mengimbau kepada ibu yang tengah menjalani isolasi mandiri untuk tetap memberikan ASI kepada anaknya dengan memperhatikan protokol kesehatan.  Tak hanya itu, bayi dan anak yang sakit maupun terkonfirmasi positif Covid-19 juga tetap harus mendapat asupan ASI demi meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Sosialisasi terkait hal ini dinilai harus terus dilakukan sehingga masyarakat tidak mendapat informasi yang salah.  “Perjuangan para ibu dan keluarga-keluarga Indonesia perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kebijakan terutama di perkantoran maupun sarana publik lainnya,” pungkasnya.

Pekan Menyusui Sedunia, Puan Singgung RUU KIA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Bermai-Sepak-Bola-Di-Jalanan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Sejumlah anak-anak bermain sepak bola di depan pelataran Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Rabu (13/7/2022). Kurangnya lahan bermain di ibu kota menyebabkan banyak anak-anak yang menggunakan ruang terbuka untuk bermain bola kendati tidak sesuai dengan p" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak-anak bermain sepak bola di depan pelataran Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Rabu (13/7/2022). Kurangnya lahan bermain di ibu kota menyebabkan banyak anak-anak yang menggunakan ruang terbuka untuk bermain bola kendati tidak sesuai dengan p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati setiap tanggal 23 Juli dijadikan pengingat bagi semua pihak untuk memenuhi hak-hak anak.  Menurutnya, pemenuhan hak anak akan menjadi jaminan bagi masa depan Indonesia.  “Hari Anak Nasional 2022 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan anak,” kata Puan, Kamis (21/7/2022).  Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menegaskan, Negara harus memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan hak-haknya. Puan merinci, mulai dari hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.  “Karena pemenuhan hak anak menjadi pijakan masa depan bangsa, khususnya hak atas kesejahteraan mereka,” tuturnya.  Menurut Puan, konstitusi UUD 1945 telah mengatur pemberian perlindungan dan jaminan hak asasi manusia (HAM), termasuk hak memperoleh kesejahteraan bagi anak. Untuk merealisasikan hal tersebut, DPR saat ini tengah menginisiasi Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA).  “RUU KIA digagas untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang akan membawa Indonesia semakin maju,” ujar Puan.  Lewat RUU KIA, Negara memiliki kewajiban memberikan penyelenggaraan kesejahteraan yang baik untuk ibu dan anak. Dengan memberi kesejahteraan bagi ibu, kata Puan, maka Negara juga memastikan terciptanya kesejahteraan untuk anak sebagai generasi penerus.  “Hadirnya RUU KIA bertujuan untuk mewujudkan rasa aman serta tenteram bagi ibu dan anak. Termasuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin,” ungkap mantan Menko PMK itu.  Lebih lanjut, Puan juga mengatakan, RUU KIA akan menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi ibu dan anak. Kemudian juga untuk melindungi ibu dan anak dari tindakan kekerasan, penelantaran dan segala tindak diskriminatif serta pelanggaran HAM lainnya.  “Dengan RUU ini, DPR berharap sistem penyelenggaraan kesejahteraan anak akan lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem kesejahteraan sosial nasional,” ujar Puan.  Menurut Puan, RUU KIA memungkinkan setiap anak Indonesia mendapat pendampingan dari keluarga. Puan pun menyoroti betapa pentingnya penyediaan fasilitas kesehatan yang terpadu bagi anak sejak ia masih berada dalam kandungan yang diatur dalam RUU KIA.  “Tentunya juga terkait hak mendapatkan ASI, hak mendapat sarana/prasarana penunjang di fasilitas umum seperti tempat bermain, hingga tempat penitipan anak di tempat kerja dan di lokasi penyedia layanan lainnya,” paparnya.  Dengan tema HAN 2022 ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’, Puan mengajak masyarakat untuk selalu memberikan perlindungan kepada anak. Salah satunya lewat dukungan terhadap RUU KIA yang sudah menjadi RUU Inisiatif DPR.  “Kita harus jaga sebaik-baiknya anak-anak yang akan menjadi generasi emas bangsa. Generasi unggul, Indonesia pun akan semakin unggul,” pungkas Puan.

HAN 2022 Harus Jadi Momentum Tingkatkan Kesejahteraan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ketua-DPR-Puan-Maharani-Hendra-Eka-4.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani (tengah) memberikan sambutan di di depan puluhan perempuan yang tergabung dalam Jaringan Pembela Korban Kekerasan Seksual saat beraudiensi di Gedung Nusantara IV, Jumat (22/4/22). Pertemuan dilaksanakan dalam rangka apresiasi karen" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani (tengah) memberikan sambutan di di depan puluhan perempuan yang tergabung dalam Jaringan Pembela Korban Kekerasan Seksual saat beraudiensi di Gedung Nusantara IV, Jumat (22/4/22). Pertemuan dilaksanakan dalam rangka apresiasi karen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) telah resmi menjadi RUU Inisiatiaf DPR. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, rancangan regulasi ini akan memberi jaminan kesehatan bagi ibu dan anak, khususnya dari kalangan yang kurang mampu.  “RUU KIA bertujuan mewujudkan rasa aman, tenteram bagi ibu dan anak. Lewat RUU KIA, Negara memiliki kewajiban meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin,” kata Puan, Senin (11/7).  RUU KIA pun diinisiasi demi mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Puan menjelaskan, RUU ini tak hanya mengatur soal penambahan cuti melahirkan bagi ibu pekerja dari 3 bulan menjadi 6 bulan serta adanya usul cuti untuk ayah.  “Setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang secara optimal. Jadi lewat RUU KIA kita akan pastikan anak mendapatkan hak-haknya. Termasuk juga bagi ibu yang mengandung hingga melahirkan dan merawat anak,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.  Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dibutuhkan asupan gizi seimbang dan standar hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya. Hal ini juga menjadi kewajiban Negara sebab anak-anak akan menjadi generasi penerus bangsa.  “RUU KIA mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan asupan makanan sehat dan gizi seimbang terpenuhi bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui serta anaknya,” ucap Puan.  Mantan Menko PMK ini menerangkan, RUU KIA mengatur terjaminnya pelayanan serta pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana bagi kesejahteraan ibu dan anak, termasuk dalam hal nutrisi. Puan mengatakan, Pemerintah juga wajib memberikan bantuan kepada ibu dan anak yang secara ekonomi kesulitan mendapat pemenuhan gizi baik.  “Selama ini telah tersedia layanan kesehatan dan pengobatan gratis dari Pemerintah, salah satunya melalui BPJS Kesehatan, tapi hal itu tidak cukup karena belum ada jaminan pemberian asupan makanan sehat dan gizi seimbang bagi ibu hamil, melahirkan, dan menyusui serta anaknya,” sebut ibu dua anak tersebut.  “Kita tahu banyak masalah malnutrisi terjadi di berbagai pelosok negeri. Masalah stunting juga masih banyak di Indonesia. Harus ada upaya tambahan yang perlu kita lakukan untuk membenahi persoalan ini, salah satunya lewat RUU KIA,” imbuh Puan.  Dalam Pasal 27 draf RUU KIA disebutkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan santunan kepada ibu dan anak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar.  Bantuan dan santunan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk makanan sehat dan gizi seimbang, bahan pokok penunjang, makanan pendamping air susu ibu (ASI) dan makanan tambahan. Selain itu, Pemerintah juga berkewajiban memberikan layanan kesehatan dan pengobatan gratis, dan/atau pemberian perlengkapan anak kepada masyarakat kurang mampu.  “Pemberian bantuan dan santunan dilaksanakan secara terukur dan tepat sasaran serta bersifat insidental dan/atau berkelanjutan,” tegas Puan.  Lewat RUU KIA, Pemerintah wajib merumuskan perencanaan serta melaksanakan kebijakan, dan program Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan KIA dalam APBN dan APBD, termasuk pada program pemenuhan gizi.  Dengan adanya RUU KIA, Puan berharap kebutuhan nutrisi Ibu dan anak dapat lebih terjamin. RUU KIA juga diharapkan dapat menurunkan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia.  “Ketika ibu dan anak sejahtera, generasi Indonesia pasti akan berkualitas. RUU KIA dibutuhkan dalam menyambut generasi emas Indonesia,” ucap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.  Lebih lanjut, Puan mengatakan RUU KIA mengatur pelibatan keluarga dalam pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak yang meliputi pemenuhan hak dasar keluarga, khususnya kebutuhan dasar ibu dan anak secara layak. Kemudian pembentukan tempat tinggal keluarga ramah anak, perlindungan ibu dan anak dari kerentanan keluarga, serta dukungan terhadap pemenuhan KIA.  “Kemampuan keluarga tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperkuat dan memberikan dukungan pembangunan keluarga sejahtera,” pungkas Puan.

Negara Wajib Beri Bantuan Gizi Bagi Ibu dan Anak Kurang Mampu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU KIA

Berita Terkini