<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/CPNS-126082329.jpg" alt="Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)" width="100%">
<figcaption>Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Rancangan Undang-undang (RUU) Polri dan RUU Kejaksaan akan dibahas tahun ini. Hal itu merujuk pada daftar program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025 yang ditetapkan. "Kalau sesuai dengan agenda, iya (tahun ini)," ujarnya di Kantor Kemensesneg, Jakarta, Senin (21/4). Terkait isinya, Prasetyo belum bisa membeberkan. Dia beralasan, substansinya masih dalam pembahasan. "Bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," imbuhnya. Saat disinggung terkait kekhawatiran banyak pihak jika RUU itu membuat kewenangan Polri dan Kejaksaan makin dominan, Pras menolak untuk berkomentar. "Super power-nya di mana, wong kita isinya belum kita bahas kok," kata politisi Gerindra itu. Sebelumnya RUU Polri masuk dalam daftar RUU yang kini menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil usai pengesahan RUU TNI beberapa waktu lalu. Di periode DPR sebelumnya, RUU Polri menjadi sorotan terutama menyangkut soal wacana penambahan wewenang Polri untuk melakukan penyadapan dan kerja intelijen. Sementara RUU Kejaksaan, disoroti koalisi sipil karena diarahkan untuk memperluas kewenangan kejaksaan dan potensi tumpang tindih dengan kewenangan instansi lainnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan RUU Polri dan RUU Kejaksaan akan dibahas tahun ini, meskipun substansi masih dibahas.

Istana Pastikan RUU Polri dan RUU Kejaksaan Dibahas Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/peras-sejumlah-kades-oknum-jaksa-gadungan-ini-diinterogasi-lalu_m_153339.jpeg" alt="Ilustrasi: Gedung Kejagung.(Dok.Jaksa Agung)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Kejagung.(Dok.Jaksa Agung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah aturan bermasalah dalam revisi Undang-Undangan Kejaksaan (UU Kejaksaan) mendapat sorotan dari akademisi dan praktisi hukum. Dalam diskusi publik yang berlangsung pada Kamis (20/3), mereka membeber beberapa aturan bermasalah tersebut.&nbsp; Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Valerianus Beatae Jehanu mengkritisi fungsi fungsi kewenangan intelijen bagi kejaksaan yang diatur dalam revisi UU tersebut. Dia menyoroti peran jaksa yang bisa mengawasi ruang media. Sementara dalam revisi itu tidak diatur fungsi pengawasan multimedia itu hanya dilakukan dalam konteks pro justitia atau tidak. &rdquo;Fungsi intelijen kejaksaan dalam penegakan hukum itu keliru karena harusnya hanya bisa dalam hal pro justicia,&rdquo; kata dia.&nbsp; Valerianus pun turut menyoroti masih lemahnya fungsi pengawasan terhadap Korps Adhyaksa dalam revisi UU Kejaksaan. Menurut dia, kondisi tersebut justru menimbulkan potensi impunitas bagi jaksa. Dia mencontohkan frasa pemeriksaan terhadap jaksa hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan dari jaksa agung. &rdquo;Kontrol kejaksaan semakin lemah karena memiliki imunitas, yaitu jaksa hanya bisa dipanggil dan diperiksa atas izin jaksa agung,&rdquo; imbuhnya. Dalam diskusi yang sama, Direktur Advokasi dan Kebijakan De Jure Awan Puryadi menyoroti sejumlah penambahan kewenangan bagi kejaksaan lewat revisi UU tersebut. Misalnya penambahan kewenangan baru bagi jaksa untuk melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset tindak pidana melalui pembentukan Badan Pemulihan Aset. Penambahan kewenangan baru tersebut tidak diikuti dengan penguatan pengawasan. Lebih lanjut, Awan menyampaikan bahwa penambahan fungsi intelijen bagi kejaksaan juga dia soroti.&nbsp; Menurut Awan,&nbsp; penambahan kewenangan tersebut sangat berbahaya dalam konteks penegakan hukum dan demokrasi. Dia&nbsp; khawatir kewenangan itu disalahgunakan oleh jaksa untuk memanggil pihak-pihak tertentu tanpa proses penyelidikan.&nbsp; &rdquo;Pernah kejadian, sebanyak 43 guru honorer yang jadi PNS diundang oleh kejaksaan Padang Sidempuan karena diduga ada informasi korupsi. Bupati, tiba-tiba dipanggil hanya berdasarkan informasi,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Tidak hanya itu, Awan juga mengkritisi definisi kejaksaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 yang tidak diubah. Menurut dia, efinisi kejaksaan pada UU tersebut melampaui pembagian kekuasaan. Yakni lembaga pemerintah (eksekutif) yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif).&nbsp; Kondisi itu dinilai bisa menimbulkan imunitas bagi jaksa. Dia pun mencontohkan kasus Jaksa Pinangki. Kejaksaan pernah mengeluarkan peraturan untuk memberikan pendampingan hukum, karena dianggap sedang melaksanakan tugas. &rdquo;Dalam UU Kejaksaan Tahun 2021, imunitas langsung legal, sah. Harusnya imunitas ini diberikan oleh yudikatif. Ini problem karena kejaksaan memberikan imunitas pada dirinya sendiri,&rdquo; bebernya.&nbsp;

Sejumlah aturan bermasalah dalam revisi Undang-Undangan Kejaksaan (UU Kejaksaan) mendapat sorotan dari akademisi dan praktisi hukum.

Akademisi dan Praktisi Hukum Beber Beberapa Aturan Bermasalah dalam Revisi UU Kejaksaan

<div id="m#msg-f:1823997057797842188" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/usut-kasus-korupsi-kajari-ini-klaim-selamatkan-uang-negara-rp-2-m_m_146174.jpeg" alt="Ilustrasi: Gedung Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823997057797842188-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div> JawaPos.com - Hak imunitas bagi jaksa menuai sorotan dari banyak kalangan. Termasuk diantaranya para pakar yang selama ini menggeluti hukum pidana. Mereka menilai hal itu dikhawatirkan bisa menjadikan jaksa super body. Padahal semua pihak dihadapkan pada prinsip kesetaraan di muka hukum atau equality before the law. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Jamin Ginting turut menyoroti hal itu. Menurut dia, imunitas bagi jaksa bisa membuat mereka kebal terhadap pelanggaran tindak pidana. Dia menilai hak imunitas yang dimiliki jaksa dalam sistem peradilan Indonesia menimbulkan kontroversi. Dengan hak imunitas tersebut, seorang jaksa dikhawatirkan mendapat kekebalan hukum. &rdquo;Hak imunitas Jaksa dalam sistem peradilan pidana yang saat ini kita diskusikan menuai kontroversi di publik. Karena dikhawatirkan Jaksa punya kekebalan ketika melakukan suatu perbuatan pidana,&rdquo; ungkap dia dalam keterangan resmi yang dikutip JawaPos.com pada Jumat (14/2).&nbsp; Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang (UU) Kejaksaan, kata Jamin, menyebutkan bahwa pemanggilan hingga penahanan terhadap jaksa hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan dari Jaksa Agung. &rdquo;Itu bisa diartikan aparat penegak hukum lain seperti polisi, hakim dan lainnya akan menundukan diri kepada jaksa agung,&rdquo; terang dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015641904/hukuman-harvey-moeis-diperberat-jadi-20-tahun-komisi-iii-dpr-sebut-tamparan-bagi-kejaksaan">Hukuman Harvey Moeis Diperberat jadi 20 Tahun, Komisi III DPR Sebut Tamparan Bagi Kejaksaan</a> Karena itu, Jamin menyampaikan bahwa hak imunitas tersebut bisa berdampak negatif karena rentan sebagai celah penyalahgunaan wewenang secara berlebihan. &rdquo;Bagaimana apabila terdapat jaksa yang melakukan dugaan tindak pidana, bisa jadi kabur jaksa tersebut apabila perlu ada izin jaksa agung terlebih dahulu,&rdquo; ujarnya. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan PERADI Serang, Shanty Wildaniyah menyebut, hak imunitas bagi seorang jaksa membuat rancu penegakan hukum di Indonesia. Dia menyampaikan, hak imunitas memang diperlukan ketika sedang menjalankan tugas dan profesi. Hanya, Shanty menyebut, tidak berarti hak imunitas digunakan untuk terlepas dari perbuatan pidana. &rdquo;Kalau melihat fenomena yang ada, lebih banyak advokat yang dikriminalisasi dibandingkan dengan jaksa. Sehingga terlihat urgensi hak imunitas itu tidak diperlukan,&rdquo; terang dia.&nbsp; Dengan berbagai potensi penyalahgunaan wewenang yang tinggi, lanjut dia, hak imunitas yang diatur dalam UU Kejaksaan lebih baik ditiadakan. &rdquo;Hak imunitas itu berpotensi memberikan kekebalan hukum terhadap jaksa yang menyalahgunakan wewenang. Lebih baik hak imunitas bagi jaksa dihilangkan,&rdquo; tuturnya. Anggota Masyarakat Hukum Pidana &amp; Kriminologi Indonesia, Basuki menambahkan, tidak adanya mekanisme yang detail dalam UU Kejaksaan berpotensi meningkatkan penyalahgunaan wewenang. Dia menilai, sampai saat ini belum ada suatu alasan khusus yang membuat hak imunitas jaksa sangat mendesak sehingga dibutuhkan untuk dihadirkan. &rdquo;Jaksa sudah difasilitasi oleh&nbsp; negara, jadi cukup jaksa bekerja dengan profesional berdasarkan aturan hukum,&rdquo; kata dia.&nbsp;&nbsp; </div> </div> </div> </div>

Dikhawatirkan bisa menjadikan jaksa super body. Padahal semua pihak dihadapkan pada prinsip kesetaraan di muka hukum.

Berpotensi Disalahgunakan, Hak Imunitas Jaksa pada UU Kejaksaan Disorot Banyak Kalangan

<div id="m#msg-f:1823899090381766258" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/peras-sejumlah-kades-oknum-jaksa-gadungan-ini-diinterogasi-lalu_m_153339.jpeg" alt="Ilustrasi: Gedung Kejagung.(Dok.Jaksa Agung)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Kejagung.(Dok.Jaksa Agung)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823899090381766258-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div> JawaPos.com - Gelombang kritik terhadap Revisi Undang-Undang (UU) Kejaksaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terus bermunculan. Terbaru, Haidar Alwi selaku pendiri Haidar Alwi Institute menyatakan bahwa revisi tersebut berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa atas nama asas dominus litis.&nbsp; Haidar Alwi pun mengambil contoh dari kasus yang belakangan ini ramai menjadi sorotan publik. Yakni keberadaan pagar laut di wilayah Tangerang, Banten dan kasus dugaan korupsi timah. &rdquo;Kasus pagar laut Tangerang dan kasus timah adalah dua contoh ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa,&rdquo; ungkap dia melalui keterangan resmi yang diterima JawaPos.com Kamis (13/2).&nbsp; Menurut Haidar Alwi, pada kasus pagar laut di Tangerang setidaknya ada tiga lembaga penegak hukum yang bekerja. Yakni, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan. Aparat kepolisian bertugas mengusut dugaan pelanggaran hukum pidana dalam kasus tersebut. Sementara KPK dan kejaksaan bergerak menangani dugaan pidana korupsi.&nbsp; &rdquo;Antara KPK dan Kejaksaan, dua lembaga penegak hukum menangani satu kasus korupsi jelas tidak efisien dan menyebabkan ketidakpastian hukum,&rdquo; terang dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015637833/website-kejaksaan-agung-diduga-diretas-hacker-komisi-iii-sebut-lindungi-data-paling-utama">Website Kejaksaan Agung Diduga Diretas Hacker, Komisi III Sebut Lindungi Data Paling Utama!</a> Karena itu, demi menghindari hal seperti itu terjadi dan berulang, dia menilai KUHAP yang masih berlaku saat ini mengatur pemisahan fungsi kewenangan lembaga penegak hukum. Polri dan PPNS sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pengadil. Sementara KPK sebagai lembaga ad-hoc diberi tugas khusus dalam pemberantasan korupsi memiliki fungsi penyidikan dan penuntutan. &rdquo;Kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana tertentu dalam UU Kejaksaan telah mengganggu keteraturan penegakan hukum tersebut. Padahal tindak pidana tertentu bukan hanya korupsi. Kini jaksa terkesan lebih KPK daripada KPK hingga menutupi fungsi utamanya sebagai penuntut umum,&rdquo; kata Haidar Alwi. Dia pun menambahkan, ketidakpastian hukum akibat kewenangan berlebih jaksa juga tampak pada kasus timah. Gembar-gembor kasus tersebut sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia bertolak-belakang dengan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada para pelaku.&nbsp; &rdquo;Bukan hanya merugikan pelaku dan keluarga karena terlanjur mendapatkan predikat koruptor terbesar, tapi juga merugikan hakim karena dicap pro koruptor,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Haidar Alwi khawatir, bila kewenangan berlebih jaksa atas nama asas dominus litis pada akhirnya dilegalisasi melalui Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP, bakal muncul berbagai persoalan dan&nbsp; terjadi kekacauan hukum yang lebih kusut dari yang sudah terjadi belakangan ini.&nbsp; &rdquo;Sudah semrawut masih mau diawut-awut jadinya makin kusut. Dan ini tidak sesuai dengan Asta cita Presiden Prabowo Subianto mengenai transformasi hukum,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;&nbsp; </div> </div> </div> </div> </div>

revisi tersebut berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebih jaksa.

Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Dinilai Berpotensi Munculkan Ketidakpastian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/peras-sejumlah-kades-oknum-jaksa-gadungan-ini-diinterogasi-lalu_m_153339.jpeg" alt="Ilustrasi: Gedung Kejagung.(Dok.Jaksa Agung)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung Kejagung.(Dok.Jaksa Agung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Revisi Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan masih menuai perdebatan. Banyak pihak mengkritisi rencana ini karena dianggap bisa menjadikan kewenangan kejaksaan berlebihan. Guru Besar Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, Achmad Gunaryo mengatakan, harus ada pengawasan terhadap pasal-pasal yang dianggap berisiko disalahgunakan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahlahgunaan jabatan oleh jaksa. Gunaryo menyampaikan,&nbsp;perilaku hukum diukur dari 3 hal. Yaitu Budaya Hukum, Struktur Hukum, Substansi Hukum. "Mari kita coba perbaiki semuanya. Pengawasan, pengawasan itu siapa? Masyarakat sipil," kata Gunaryo, Jumat (7/2). Dia menjelaskan, kewenangan terpusat harus diiringi oleh mekanisme pengawasan yang jelas. Sehingga peluang penyalahgunaan kekuasaan bisa dicegah. Oleh karena itu, Gunaryo mendorong dilakukannya judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Dengan begitu dapat dipisahkan dengan jelas batasan kewenangan kejaksaan. Sementara, Ketua Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Muhammad Farhan menambahkan, ada dua jenis pengawasan kepada kejaksaan. Yakni pengawasan internal dan eksternal. "Pengawasan internal diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-038/A/JA/12/2009, yang mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia,"&nbsp;pungkas Farhan.

Guru Besar Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, Achmad mendorong dilakukannya judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Cegah Penyalahgunaan Wewenang, Pakar Hukum Sarankan RUU Kejaksaan Dilakukan Judicial Review

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Logo-Jaksa.jpg" alt="Ilustrasi Kejaksaan. kejari-ppu.go.id/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kejaksaan. kejari-ppu.go.id/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyambut baik disahkannya sejumlah Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (7/12). RUU yang disahkan yakni tentang Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi di sejumlah daerah di Indonesia.  Adapun RUU yang disahkan menjadi Undang-Undang adalah RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.  Yasonna menyampaikan, untuk mewujudkan negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, penegakan hukum dan keadilan merupakan elemen yang vital dan sangat dibutuhkan, termasuk penuntutan terhadap para pelanggar hukum atau peraturan perundang-undangan.  “Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun dalam penegakan hukum, untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara,” ucap Yasonna.  Dia menegaskan, salah satu aspek penguatan yang diperlukan Kejaksaan RI adalah keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan keadilan retributif atau pembalasan.  “Perubahan Undang-Undang tentang Kejaksaan RI menjadi salah satu prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang didukung kepastian hukum yang didasarkan pada keadilan,” ungkap Yasonna.  Adapun pokok-pokok materi yang diatur dalam RUU Kejaksaan RI adalah penyesuaian standar perlindungan jaksa, pengaturan mengenai intelijen penegakan hukum, fungsi Advocaat Generaal bagi Jaksa Agung, penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan, penguatan SDM, dan kewenangan kerja sama Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum negara lain dan lembaga atau organisasi internasional.  RUU lain yang disahkan DPR RI adalah RUU tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bali, Pengadilan Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.  Kemudian RUU tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.  Serta RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.  Menurut Yasonna, pembentukan pengadilan-pengadilan tinggi itu adalah untuk mewujudkan pemerataan layanan hukum dan kesempatan memperoleh keadilan bagi masyarakat, serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.  Mengingat, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan maka letak geografis antardaerah saling berjauhan sehingga menimbulkan biaya yang besar bagi masyarakat pencari keadilan melalui lembaga peradilan.  “Dengan demikian pembentukan Pengadilan Tinggi diperlukan dengan tujuan memperhatikan dan memelihara identitas dan integritas badan peradilan, menjamin keseragaman dan kualitas layanan, menciptakan konsistensi dan stabilitas peradilan dalam rangka peningkatan kinerja peradilan,” pungkas Yasonna.

RUU Kejaksaan Sah jadi Undang-Undang, Pemerintah Jamin Kepastian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejagung-bantah-penyataan-polisi-soal-sp3-kasus-gunawan-jusuf_m_.jpg" alt="Kejagung RI" width="100%">
<figcaption>Kejagung RI</figcaption>
</figure>WACANA RUU Kejaksaan kembali muncul dalam pembahasan di DPR. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan RUU tersebut, agar masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas pada 2021 mendatang, bersama 9 RUU lain. Hal ini pun menuai pro dan kontra di kalangan akademisi maupun pegiat hukum.  Perkembangan kehidupan bermasyarakat telah memengaruhi paradigma pergeseran hukum, dari yang sebelumnya bersifat pembalasan dendam menuju keadilan restoratif. Sementara perubahan paradigma, bukan saja disebabkan oleh suatu proses legislasi, namun dapat juga berdasarkan oleh suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan MK tersebut memengaruhi tugas jaksa. Adapun beberapa putusan tersebut antara lain putusan MK Nomor 6-13-20/PII/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010, yang membuat kewenangan jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan harus melalui pengujian di sidang pengadilan.  Selanjutnya terdapat juga putusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, dimana penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh), hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.  Putusan ini mencerminkan penegasan asas dominus litis yang hanya dimiliki oleh jaksa. Asas dominus litis adalah asas yang memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai pengendali perkara dan satu-satunya institusi yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke tahap penuntutan atau tidak. Proses penuntutan dimulai dari penyelidikan sampai dengan Eksekusi. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ, kejaksaan juga dapat melakukan tindakan hukum lainnya dalam rangka penuntasan suatu perkara, antara lain penelusuran, pelacakan, perampasan, dan pemulihan aset, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan lain sebagainya.  Berdasarkan dominus litis, kejaksaan memiliki tugas utama menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (rechtmatigheid) dengan interpretasi yang bertumpu pada tujua, atau asas kemanfaatan (doelmatigheid), ketika suatu perkara dilanjutkan atau diperiksa pengadilan.  Dalam melakukan penuntutan, jaksa adalah unsur utama dalam sistem peradilan. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, jaksa harus melindungi dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan mendukung Hak Asasi Manusia. Jaksa juga mempunyai peran dalam melindungi masyarakat dari praktik budaya impunitas. Selain itu, jaksa juga berfungsi sebagai garda terdepan dari lembaga peradilan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/09/2020/revisi-uu-kejaksaan-tuai-polemik-ini-kata-pakar-hukum-ui/">Revisi UU Kejaksaan Tuai Polemik, Ini kata Pakar Hukum UI</a>    Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia telah meratifikasi konvensi seperti United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC), United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC). Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus menjalankan norma-norma dalam konvensi itu sebagai suatu ketaatan (compliance).  Norma-norma baru yang ada tersebut juga memengaruhi terhadap kewenangan, tugas, dan fungsi kejaksaan. Sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga harus taat (comply) antara norma yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam beberapa ketentuan yang dikeluarkannya.  Dari sekian pasal yang masuk dalam RUU Kejaksaan, ada beberapa pasal yang justru berbeda dari semangat naskah akademis. Pasal-pasal tersebut turut memancing polemik dalam lingkungan akademis maupun masyarakat pemerhati hukum. Hingga kini, badan legislasi dewan perwakilan rakyat masih melakukan harmonisasi RUU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.  RUU ini dianggap akan menimbulkan konflik kepentingan antara lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini dikarenakan adanya kewenangan baru yang dianggap mencaplok tugas lembaga penegakan hukum lain, dan cenderung mengarahkan lembaga ini seperti sebuah lembaga yang “super body”. Dengan adanya potensi tersebut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan, antara lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kepolisian.  Beberapa pasal yang dikahawatirkan memiliki potensi masalah antara lain Pasal 30 ayat 2, dan Ayat 5 yang mengatur tentang penyidikan,pengawasan,intelijen,pengamanan,dan penggalangan. Wewenang dan tugas jaksa dalam pasal tersebut dikhawatirkan menimbulkan masalah. Salah satunya adalah membuat kejaksaan memiliki wewenang dari hulu hingga hilir. Dengan adanya hal tersebut, maka dikhawatirkan adanya oknum kejaksaan yang menyalahgunakan kewenangan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.  Selain itu, fungsi pencegahan yang salah satunya diwujudkan dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sangat berpotensi bias dan diskriminatif. Ini karena kejaksaan juga bertindak sebagai pengawas dan penegak hukum. Pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara adalah sebuah diskriminasi.Diskriminasi ini berakar pada stigma yang ada dalam UU 1/PNPS/1965. Putusan MK 97/PUU-XIV/2016 menghapus diskriminasi.  Hal ini tertuang pada halaman 138, dimana mahkamah mengatakan ‘’hak dasar untuk menganut agama,yang didalamnya mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian dari Hak Asasi Manusia dalam kelompok hak-hak sipil dan politik. Dalam konteks Indonesia, pernyataan ini bukan lagi sekedar sesuatu yang bernilai doktriner, melainkan telah menjadi norma dalam hukum dasar. Oleh karena itu, mengikat seluruh cabang kekuasaan negara, sebab hal tersebut dituangkan secara normatif dalam Pasal 28E ayat 1 dan 2 serta pasal 29 UUD 1945.  Dalam Pasal Pasal 8 Ayat 5 UU Nomor 16 Tentang Kejaksaan RI, Dikatakan, jaksa yang diduga melakukan tindak pidana maka, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas ijin Jaksa Agung. Sementara, dalam RUU Kejaksaan yang baru, dalam Pasal 8 ayat 5, dikatakan bahwa dalam melakukan tugas dan wewenangnya,pemanggilan,pemeriksaan,penangkapan,dan penahanan jaksa dapat dilakukan sesuai ijin Jaksa Agung.  Dari bunyi perbandingan kedua pasal tersebut, terlihat sekali peran yang sangat besar dari seorang Jaksa Agung. Kewenangan tersebut sangat rentan disalahgunakan dan erat kaitannya politik hukum. Apalagi kita ketahui bersama, ada beberapa skandal hukum yang berpotensi turut melibatkan orang-orang besar dalam pusaran skandal Djoko Tjandra. Kemudian fakta masih ada beberapa oknum kejaksaan agung yang memiliki itikad tidak baik untuk melaporkan harta kekayaan kepada KPK.  Dari fakta tersebut, sebagai pemerhati hukum, saya tidak sepenuhnya percaya dengan RUU baru ini. Musababnya, bagaimana mungkin dapat efektif menindak perilaku korupsi, jika menghindari kewajiban melaporkan harta kekayaanya kepada negara?  Selain mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi, kita patut juga skeptis terhadap sikap Kejagung yang hingga kini belum juga menyelesaikan kasus tragedi kejahatan Hak Asasi Manusia pada masa lalu. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kejaksaan harus merefleksi kembali perjalanan lembaga itu dalam menegakaan hukum itu sendiri.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MC1cOcmE3xI

Skeptisisme Atas RUU Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64492_83591_KEJAGUNG3.jpg" alt="Kejaksaan Agung" width="100%">
<figcaption>Kejaksaan Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Rivai Kusumanegara menilai revisi Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2020 perlu dikaji ulang. Karena menimbulkan konflik kepentingan dan juga memasuki ranah pekerjaan advokat. “Konflik kepentingan disini adalah di satu sisi berperan menuntut tindak pidana, namun disisi lain dapat menjadi konsultan hukum kementerian atau Pemda hingga mendampingi dalam persidangan perdata dan tata usaha negara,” kata Rivai kepada wartawan pada Rabu (7/10). Menurutnya, hal itu bisa terjadi bila Jaksa bidang pidana khusus menuntut secara pidana sebuah Pemerintah Daerah. Namun, dalam rangka pembelaan Jaksa Bidang Perdana dan TUN menguji kewenangan Pemerintah Daerag berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan ke PTUN. “Kalau diibaratkan anatomi manusia, tangan kiri menuntut namun tangan kanan membela. Maka, timbul konflik kepentingan,” ujarnya. Konflik kepentingan ini, kata dia, juga bisa menyebabkan jaksa tergelincir seperti kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Jaksa TP4D di Jogja, yang berujung Jaksa Agung melikuidasi TP4P dan TP4D di tahun 2019. “Awalnya, mereka bertugas memberi konsultasi dan nasihat hukum bagi Kementerian dan Pemda dalam mengawal proyek-proyek Pemerintah,” ungkap dia. Oleh karena itu, Rivai meminta RUU Kejaksaan agar peran Jaksa Pengacara dibatasi sebatas mewakili Negara dan Pemerintah saja. Sehingga, Jaksa Pengacara Negara tidak dapat lagi menangani BUMN/BUMD maupun masyarakat. “Pelarangan menangani BUMN/BUMD dan masyarakat serta amanat pembentukan Kode Etik Jaksa Pengacara Negara sebaiknya dicantumkan dalam penjelasan Pasal 30 RUU Kejaksaan,” pungkasnya. Di samping itu, Rivai juga menyoroti soal fungsi jaksa sebaiknya disesuaikan dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) saja yang memperluas kewenangan jaksa hingga mensupervisi penyidikan. Namun konsekuensinya, jaksa tidak dapat lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan karena itu menjadi tugas Polri dan PPNS. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=O6exgxW4qHg&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Peradi Minta RUU Kejaksaan Dikaji Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Kajati-DKI-kena-OTT-KPK.jpg" alt="Jajaran Jamintel Kejagung berada di Kantor Kajati DKI Jakarta, Jumat (28/6/19 Malam. KPK melakukan OTT terhadap jaksa di Kajati DKI Jakarta. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Jajaran Jamintel Kejagung berada di Kantor Kajati DKI Jakarta, Jumat (28/6/19 Malam. KPK melakukan OTT terhadap jaksa di Kajati DKI Jakarta. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Hibnu Nugroho mengatakan jaksa tidak bisa mengambil alih fungsi penyelidikan dan penyidikan dari institusi Polri dalam perubahan atau revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004. Karena dalam membuat suatu peraturan apalagi Undang-undang itu harus ada ketegasan dan tidak menimbulkan multitafsir.  Ia melihat spirit dari UU Kejaksaan ini adalah menetapkan fungsi jaksa sebagai lembaga pengendali perkara atau asas dominus litis. Dalam pengendali perkara, jaksa ini bukan penyidik tapi bisa mengontrol perkara mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat penuntutan. Sehingga, perkara-perkara yang terjadi ada suatu kejelasan jangan sampai ada perkara di tingkat penyidikan hilang atau tidak terselesaikan.  “Ini paling tudak, jaksa itu bisa memahami dan mengetahui dimana, apakah punya kewenangan penyidik menghentikan atau tidak, apakah diteruskan atau tidak. Ini yang harus dipahami, menurut saya spirit dari UU itu. Jadi, bukan terus mengambilalih,” kata Prof Hibnu, Senin (5/10).  Prof Hibnu menegaskan jaksa tidak bisa mengambil alih kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Menurut dia, kewenangan penyidikan itu tetap ada di Kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi, kewenangan sebagai koordinasi hasil penyidikan itu yang harus diketahui jaksa.  “Jangan sampai ada suatu kesan ini mengambil alih fungsi polisi, tidak boleh. Jaksa itu sebagai penuntut umum. Tapi sebagai penuntut umum kan menerima berkas dari penyidik, bagaimana berkas penyidik itu betul-betul mempunyai nilai di dalam pembuktian. Disini perlu duduk bersama batasan kewenangan-batasan yang terjadi tadi,” ujarnya.  Karena, kata dia, sistem hukum di Indonesia itu due process the law yakni ada penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Di dalam pemeriksaan pendahuluan itu ada dua lembaga, yakni penyidik dan penuntut umum yang dinamakan pra penuntutan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  “Nah ini yang harus diselaraskan. Biasanya kalau RUU kan tambah kewenangannya, cuma penambahan itu jangan sampai menabrak dari kewenangan lembaga yang sudah ada,” jelas dia.

Pengamat Sebut RUU Kejaksaan Jangan Terkesan Ambil Alih Wewenang Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RDPU-Komisi-III-Dengan-Pansel-Capim-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih (tengah) memberikan paparan saat mengikuti RDPU bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). Rapat tersebut membahas hasil seleksi Calon Pimpinan KPK. Foto: Dery R" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih (tengah) memberikan paparan saat mengikuti RDPU bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019). Rapat tersebut membahas hasil seleksi Calon Pimpinan KPK. Foto: Dery R</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum bidang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih mengkritik revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 yang bertindak sebagai fungsi penyelidikan dan penyidikan. Menurut dia, jaksa seperti menyimpan dendam dengan KPK yang diberi fungsi penyidik dan penuntut.  Menurutnya, pemisahan antara penyidik dan kejaksaan (penuntut umum) itu tujuannya untuk melakukan pengawasan. Misalnya, kalau penyelidikan dan penyidikan di kepolisian itu supaya bagus berkas perkaranya tetap dipisahkan di kejaksaan.  “Jadi ini kaya balas dendam gitu ya, KPK menyidik dan menuntut. Terus disini nanti, penuntut juga bisa menyidik,” kata Yenti, Senin (5/10).  Dalam Pasal 1 Ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.  Maka dari itu, Yenti mempertanyakan bagaimana pengawasannya apabila penyidik dan penuntut jaksa dalam satu atap. Memang, KPK diberi wewenang sebagai penyidik dan penuntutan sehingga satu atap. Sekarang, kejaksaan harusnya penuntut tapi juga mau dapat penyidik.  “Padahal, filosofi awal untuk kontrol yang mana masing-masing supaya bagus agar tidak abuse terhadap orang yang diperiksa. Abuse itu bukan hanya memperberat, tapi juga jangan-jangan memperingan,” jelas dia.  Oleh karena itu, Yenti menyarankan dikembalikan lagi ke fungsi masing-masing sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Sebab, kejaksaan adalah dominus litis yakni sebagai penuntut umum mutlak dalam KUHAP. “Itu sudah cukup ya, artinya tidak usah serakah-serakahan. Dia (jaksa) sudah mutlak (penuntut umum), cuma dikurangi oleh penuntut di KPK,” ujarnya.

RUU Kejaksaan, Yenti Garnasih: Jaksa Ingin Seperti KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU Kejaksaan

Berita Terkini