<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/bpkh-3-3820291721.jpg" alt="Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (kanan). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (kanan). (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; DPR RI dan pemerintah sepakat mengubah Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Kesepakatan tersebut tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mengusulkan perubahan BP Haji menjadi Kementerian. "Bunyi DIM pemerintah sudah kementerian, dan kita senang saja kan memang usulan kita. Kita sudah mendesak presiden sebetulnya dijadikan kementerian," kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8). Marwan menjelaskan, Kementerian Haji akan memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersendiri yang berbeda dengan Kementerian Agama. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. "Tadi sepertinya sudah disepakati bunyi pasalnya, sehingga tidak mengakibatkan tumpang tindih. Dan itu bisa di klaster, ini urusan agama bidang ini, menteri agama yang ini, urusan agama khusus penyelenggaraan haji dan umroh. Dan ini sudah ketemu," jelasnya. Meski demikian, Marwan mengakui pembahasan belum menyentuh soal kelembagaan dan struktur kementerian baru tersebut. "Tadi belum ya, belum sampai ke strukturnya, karena belum dibahas bab kelembagaan. Tapi rumusan-rumusan yang ada di usulan DPR, kelembagaannya itu sampai di kabupaten saja strukturnya," ujarnya. Kesepakatan itu dinilai sesuai dengan aspirasi DPR yang sejak awal mendorong perubahan tersebut. "Tapi kalau frasa masih badan tentu masih dipertanyakan. Ini bunyi frasanya itu kementerian. Jadi sudah diuraikan nih. Satu, Menteri Haji dan Umroh, apa itu? Kemudian Kementerian Haji dan Umroh itu apa? Sudah dirumuskan tadi kayaknya sudah jelas arahnya," tegasnya. Sementara, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini adanya rencana perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji. Menurutnya, wacana tersebut telah diusulkan pemerintah bersama DPR. "Ada rencana seperti itu (BP Haji berubah jadi Kementerian Haji)," ucap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8). Prasetyo menuturkan, peningkatan status dari badan menjadi kementerian diperlukan untuk memudahkan koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi. "Nampaknya dibutuhkan untuk setingkat menteri, karena koordinasi dengan pihak Arab Saudi ini kan untuk kebutuhan kita semua ya, terutama umroh kita yang kalau dihitung setiap tahun tuh hampir mencapai 2 juta warga negara kita yang melakukan perjalanan umroh," jelasnya. Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan pembentukan Kementerian Haji murni merupakan usulan pemerintah. Usulan tersebut juga muncul dari hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji selama ini. "Ini kan bukan masalah makin besar, tetapi masalah kebutuhan setelah satu tahun kemarin dibentuk badan dan setelah pelaksanaan haji di situ kan ada evaluasi-evaluasi, catatan-catatan, yang ternyata memang ada sebuah kebutuhan untuk kita meningkatkan kelembagaan dari badan," pungkasnya.

DPR dan Pemerintah sepakat mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian, dalam revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

DPR dan Pemerintah Sepakat BP Haji jadi Kementerian, Masuk Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/Zf3rVCwKgI8rloWOsq68B851cM8V51wkBJu7ddMu-4156424650.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji. (PPIH Debarkasi Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji. (PPIH Debarkasi Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj turut buka suara ihwal Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umrah. Menurut dia, aturan mengenai pelaksanaan ibadah haji dan umrah tidak boleh terlalu kaku dan indonesiasentris. Khususnya soal kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Bila terlalu kaku, dia khawatir kuota yang diberikan tidak bisa dioptimalkan.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh Mustolih saat berdialog dalam Forum Legislasi yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dan Biro Pemberitaan DPR di Gedung DPR. Dosen UIN Jakarta tersebut menyampaikan bahwa, 90 persen penyelenggaraan ibadah haji berlangsung di Arab Saudi. Hanya 10 persen sisanya seperti pendaftaran, manasik haji, dan pengurusan dokumen dilakukan di Indonesia.&nbsp; &rdquo;Kalau UU Haji dan Umrah tidak ada relaksasi, tidak ada integrasi dengan taklimatul hajj, dengan aturan-aturan yang ada di Arab Saudi, maka siapapun yang mengelola dan menanggung jawabi ibadah haji akan rentan menghadapi proses hukum,&rdquo; kata dia sebagaimana keterangan resmi yang dikutip Rabu (20/8). Menurut Mustolih, draft Revisi UU &nbsp;Haji dan Umrah yang telah menjadi usul inisiatif DPR terlalu Indonesiasentris. Dia pun mencontohkan aturan yang mengatur kuota haji. Saat ini, kuota haji khusus diatur sebesar 8 persen. Tanpa frasa paling banyak maupun paling sedikit. Sehingga apabila diasumsikan kuota haji khusus sebesar 8 persen, kuota haji reguler 92 persen.&nbsp; &rdquo;Itu akan sulit diimplementasikan. Karena pasti dalam penyelenggaraan ibadah haji ada kuota yang tidak terserap, pasti. Karena (ibadah haji) menyangkut manusia. Bisa karena meninggal dunia, bisa hamil, bisa sakit, atau hambatan-hambatan lain,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Jika kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi tidak terserap, maka pemerintah atau penyelenggara ibadah haji melanggar aspek besaran kuota. Dia menyayangkan karena sampai saat ini poin tersebut belum dipahami secara utuh. Terlebih dalam draft Revisi UU Haji dan Umrah, DPR terlibat dalam penentuan kuota haji.&nbsp; &rdquo;Maka akan sangat birokratis, sementara dikejar waktu dalam penyelenggaraan ibadah haji. Seperti yang terjadi di tahun 2024, DPR sedang reses dan menghadapi pemilu, sementara pemerintah berjibaku menyelenggarakan ibadah haji,&rdquo; bebernya. Menurut Mustolih, frasa yang tepat untuk mengatur kuota haji khusus adalah minimal 8 persen. Sehingga nantinya penyelenggara haji bisa lebih fleksibel memenuhi kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Sebab, kuota tambahan bisa diberikan kapan saja dan harus segera dipenuhi. Dia pun mencontohkan pelaksanaan ibadah haji pada 2019 dan 2022, Indonesia mendapat kuota tambahan namun tidak bisa dioptimalkan karena waktunya sudah terlalu mepet.&nbsp; Dengan menggunakan frasa kuota haji khusus paling tinggi 8 persen dan kuota haji reguler 92 persen, maka rentan terjadi persoalan hukum karena bila penyelenggara haji tidak mampu menyerap kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi dan tidak sesuai UU. Lain hal bila frasa yang digunakan adalah paling sedikit 8 persen untuk kuota haji khusus. Pemerintah dan PIHK bisa saling mengisi untuk mengoptimalkan kuota haji. &rdquo;Beda jika dalam UU, kuota haji khusus frasa nya paling sedikit 8 persen. Maka ketika Arab Saudi memberikan kuota tambahan sementara pemerintah tidak siap mengisinya, teman-teman PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) bisa mengisi dengan haji khusus,&rdquo; ujarnya.&nbsp; &nbsp;

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menyampaikan pentingnya revisi UU Haji dan Umrah agar lebih fleksibel dalam pengaturan kuota.

Komnas Haji Dorong RUU Tak Terlalu Kaku dan Terlalu Indonesiasentris, Harus Fleksibel untuk Optimalkan Kuota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/XAt2Ht799YAKksImoYyQfYJcJY4o8W45eLGMRcW8-4113932382.jpg" alt="Ketua Tim 13 Asosiasi Haji dan Umrah M. Firman Taufik menyampaikan pandangannya mengenai RUU Haji dan Umrah yang tengah bergulir di DPR. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim 13 Asosiasi Haji dan Umrah M. Firman Taufik menyampaikan pandangannya mengenai RUU Haji dan Umrah yang tengah bergulir di DPR. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bergulirnya Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mendapat atensi banyak pihak. Termasuk dari kalangan asosiasi haji dan umrah. Mereka mengingatkan agar revisi tersebut tidak sampai mengabaikan ekosistem haji dan umrah yang sudah terbentuk di Indonesia.&nbsp; Ketua Tim 13 Asosiasi Haji dan Umrah M. Firman Taufik menekankan hal itu. Dikutip dari keterangan resmi pada Rabu (20/8), Firman menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sudah berlangsung sangat lama. Bahkan sebelum Indonesia meraih kemerdekaan. Saat itu, organisasi masyarakat (ormas) Islam yang menjembatani pelaksanaan ibadah tersebut. &rdquo;Sejak sebelum Indonesia merdeka, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sudah dilakukan oleh ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, serta tokoh agama dan pesantren. Itu menjadi cikal bakal terbentuknya ekosistem haji dan umrah yang sekarang berkembang menjadi industri,&rdquo; terang dia.&nbsp; Menurut Firman, industri haji dan umrah saat ini sudah melibatkan banyak sektor ekonomi. Mulai pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), konveksi, katering, transportasi, perhotelan, sampai bimbingan ibadah. Seluruhnya terlibat secara aktif. Mereka menjadi ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah secara nasional.&nbsp; &rdquo;Ketika pandemi Covid-19 terjadi dan ibadah umrah kembali dibuka, sektor ekonomi yang sempat terpuruk mulai bergerak lagi. Ini bukti nyata bahwa industri haji dan umrah memberikan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, Firman menegaskan bahwa, sangat penting untuk menjaga ekosistem yang sudah terbentuk tersebut. Sebab dalam ekosistem itu juga ada regulator, operator, supplier, dan user yang dalam hal ini adalah para jamaah. Dia menilai, ekosistem tersebut harus tetap lestari meski RUU Haji dan Umrah akan mengubah beberapa aturan. &rdquo;Jangan sampai revisi undang-undang justru merusak sistem ekonomi umat yang sudah berjalan baik,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Firman pun menyampaikan, UU yang ideal adalah UU yang mampu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada warga negara. Selain itu, UU tersebut juga harus adaptif terhadap dinamika dan tantangan ke depan. Untuk itu, dia berharap besar kepada para anggota DPR yang terlibat langsung dalam proses RUU Haji dan Umrah.&nbsp; &rdquo;Kami berharap para anggota DPR yang terhormat, memahami bahwa UU Haji dan Umrah sangat penting karena menyangkut hajat hidup umat dan dampaknya terhadap ekonomi nasional. Jika umrah mandiri dilegalkan melalui UU ini, maka potensial marketplace asing menguasai dan membunuh ekosistem ekonomi keumatan,&rdquo; terangnya.&nbsp; Lebih lanjut, dia membandingkan sistem penyelenggaraan haji reguler dan haji khusus. Menurut Firman, haji reguler hanya memiliki satu penyelenggara, yaitu pemerintah, dengan kuota 92 persen dan mendapat subsidi. Sementara haji khusus dikelola oleh swasta berlisensi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), tidak mendapat subsidi, dan kuotanya hanya 8 persen. Firman meminta agar ke depan harus ada transparansi dalam metode penyelenggaraan, pembiayaan, serta pelayanan ibadah haji dan umrah. Tujuannya tidak lain untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sebab, hal itu bukan hanya soal penyelenggaraan ibadah. Melainkan juga terkait dengan keberlanjutan ekosistem ekonomi umat.&nbsp; &rdquo;Jangan sampai undang-undang yang baru malah mematikan ekosistem yang sudah terbangun sejak lama,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Asosiasi Haji dan Umrah menekankan pentingnya menjaga ekosistem dalam revisi RUU Haji dan Umrah yang sedang berjalan.

Revisi UU Haji dan Umrah Masih Bergulir, Asosiasi Haji: Jangan Sampai Matikan Ekosistem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ruu-penyelenggaraan-haji-dan-umrah-disahkan-banyak-perubahannya_m_.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, dalam RUU ini terdapat sejumlah perubahan kebijakan. Seperti pelimpahan porsi bagi calon jamaah haji yang wafat." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, dalam RUU ini terdapat sejumlah perubahan kebijakan. Seperti pelimpahan porsi bagi calon jamaah haji yang wafat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementerian Agama (Kemenag) mengesahkan revisi undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pengesahan ini dilakukan pada sidang paripurna XV masa persidangan IV tahun 2018-2019. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, dalam RUU ini terdapat sejumlah perubahan kebijakan. Seperti pelimpahan porsi bagi calon jamaah haji yang wafat. "Jadi calon-calon jamaah haji yang wafat itu bisa dipindahkan ke ahli warisnya, suaminya, istrinya, orang tuanya itu ke anaknya," ujar Lukman di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (28/3). Sementara itu, bagi calon jamaah haji kategori lanjut usia (lansia) atau di atas 65 tahun akan medapat prioritas pemberangkatan. Namun, akan diatur dalam kuota tertentu. "Lalu bagi penyandang disabilitas. Jadi calon jamaah haji disabilitas juga mendapatkan prioritas, dan sakit permanen juga bisa dilimpahkan porsinya," imbuh Lukman. Dalam RUU ini juga diatur terkait jamaah haji furoda yakni calon jamaah yang mendapat kuota dari hadiah Kerajaan Arab Saudi. Kategori ini akan dimasukkan ke dalam kuota haji khusus. Sehingga dalam keberangkatannya mereka harus melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). "Undang-undang ini menyatakan secara tegas kuota haji khusus tidak lebih dari 8 persen dari kuota total nasional sebanyak 221&nbsp;ribu. Itu artinya dari yang selama ini yaitu 17&nbsp;ribu," tandas Lukman.

RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Disahkan, Banyak Perubahannya