<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/Ep2z75SZqYTziArNAgJDSdthnOGmTwQXI4xvShfa-631150861.jpg" alt="Ketua Umum METI periode 2022-2025, Wiluyo Kusdwiharto. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum METI periode 2022-2025, Wiluyo Kusdwiharto. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) meminta pemerintah untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Adapun RUU ini tengah dibahas di Komisi XII DPR RI dan diharapkan bisa segera diselesaikan. Ketua Umum METI periode 2022-2025, Wiluyo Kusdwiharto pun memberikan pesan mengenai hal ini kepada Ketua Umum METI saat ini, Zulfan Zahar, untuk segera memperjuangkan RUU tersebut.&nbsp; &ldquo;Yang harus diselesaikan oleh ketua umum baru yang pertama adalah UU EBT, karena saat ini undang-undang EBT sudah kita kawal hampir 3-4 tahun, tetapi sampai sekarang masih berupa rencana, RUU EBT. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan dengan adanya ketua baru, UU EBT ini bisa muncul, bisa terbit, disahkan pemerintah, disahkan DPR,&rdquo; kata Wiluyo di Jakarta, Sabtu (16/8). Dia menjelaskan, UU EBT akan sangat penting bagi sejumlah pihak yang berkeinginan membangun sektor EBT. Namun, hingga kini RUU ini masih mandek di Komisi XII DPR RI. &ldquo;Masih di DPR. Pemerintah sudah mengajukan ke DPR,&rdquo; ungkapnya. Wiluyo pun menyadari bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam penyelesaian RUU ini, seperti halnya mengenai regulasi, perizinan, financing, teknologi, hingga lokal konten. &ldquo;Saya rasa mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan segera bisa disahkan oleh pemerintah DPR dan menjadi acuan buat kita bersama untuk membangun EPT di tanah air,&rdquo; ungkapnya. Di sisi lain, dia juga menginginkan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dipecah menjadi Kementerian Energi dan Kementerian Pertambangan dan Sumber Mineral. Menurutnya, dengan ini lembaga tingkat kementerian yang secara khusus menangani masalah energi akan ada. &ldquo;Jadi energi itu menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi manusia saat ini. Tanpa energi kita bisa kolaps warga negara. Untuk itu perlu ada sebuah lembaga atau kementerian yang khusus menangani masalah energi,&rdquo; jelasnya. Dalam kesempatan berbeda, Ketua Dewan Pengawas METI 2022-2025, Rachmat Gobel, menjelaskan bahwa METI memang mempunyai konsen pada masalah energi terbarukan. Terlebih saat ini, Indonesia mengalami masalah lingkungan akibat dampak dari energi fosil.&nbsp; &ldquo;Sekarang ini banyak masih menggunakan fosil. Tapi kita punya potensi yang besar, termasuk panas bumi, air, dan lain sebagainya. Nah, ini sejalan dengan keinginan pemerintah di bawah pimpinan presiden menuju 2045. Kita kan ingin juga pertumbuhan ekonomi 8 persen. Energi terbarukan bisa memberikan kontribusi yang besar untuk membangun kemandirian energi,&rdquo; tukasnya. &nbsp;

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU Energi Baru dan Terbarukan.

METI Minta Pemerintah Selesaikan RUU EBT, Harap Tahun Depan Telah Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/pertamina-plts.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diskusi soal pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik dan ketersediaan infrastruktur kelistrikan sangat krusial. Saat ini, peningkatan bauran EBT khususnya melalui PLTS atap ini masih menghadapi persoalan yang cukup fundamental.  Sejumlah kalangan menilai implementasi suplai listrik dari PLTS atap belum siap secara fundamental meskipun sudah banyak peminat. Namun, menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagiom kesiapan Indonesia soal PLTS atap tergantung pelaku usahanya. Mau diatur tidak.  "Kan orang-orang kita paling nggak mau diatur," katanya dalam sebuah diskusi bertajuk 'Energi Surya Indonesia, Mau Dibawa Kemana?' kemarin (21/3).  Indonesia, tuturnya, belum siap terkait dengan implementasi PLTS atap. "Pengembangan PLTS Atap ini kan juga belum jelas strateginya antara yang solar sell, di atas atap, atau secara luas. Kemudian juga belum berbicara mau off grid atau on grid," lanjut Agus.  Lebih lanjut dia mencontohkan, Vietnam sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang gencar memakai PLTS atap akhirnya tumbang karena regulasinya sendiri. "Gara-gara tidak berjalan lancar secara fundamental lalu distop mulai 2021 hingga 2030. Siapa yang bayar untuk membangun baterai, transmisi dan lain-lain?" tanyanya.  Diketahui, selama kurun waktu 1 tahun yaitu periode 2019–2020, terjadi penambahan kapasitas hampir 8 GW untuk PV Rooftop dan hampir 8 GW untuk solar farm. Namun, hal tersebut meninggalkan persoalan baru bagi sistem kelistrikan Vietnam, dimana akhirnya pelanggan, investor dan Vietnam Electricity/EVN selaku offtaker harus menanggung pil pahit itu.  Selain berbagai masalah itu, intermintensi atau ketidakandalan cuaca diakui menjadi salah satu kelemahan pembangkitan listrik dari tenaga surya karena pemasang/pengusaha PLTS tidak bisa mengatur iradiasi matahari.  Intermitensi sebenarnya menggambarkan terputus-putusnya produksi listrik pembangkit listrik surya maupun angin yang sangat bergantung pada faktor cuaca.  Dengan demikian, kondisi ini mengganggu keandalan listrik sehingga kualitas layanan jadi tidak maksimal. "Masih banyak kendala terkait dengan implementasinya," kata Erlangga Bayu dari perwakilan Asosiasi Pembangkit Surya Atap.  Kendala tersebut, paparnya, juga terkait dengan sejumlah kebijakan, baik di daerah maupun tingkat nasional. Saat ini diketahui, masih dilakukan harmonisasi atas kebijakan tersebut karena dianggap belum matang bagi pemerintah dan pengusaha. "Sehingga implementasinya masih banyak hambatan," ujarnya.  Saat ini, pemerintah tengah mengharmonisasi pengusahaan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dengan merevisi aturan tentang PLTS atap. Hingga saat ini, upaya penurunan karbon juga telah dilakukan pemerintah Indonesia, target emisi yang tadinya 29 persen sudah dinaikkan menjadi 31,89 persen.

Regulasi Harus Pasti, Jangan Sampai PLTS Atap Bernasib seperti Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/spklu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat, terus meningkat. Untuk mendukung hal itu, PLN dan seluruh pihak berkolaborasi menyiapkan infrastruktur.  "PLN tidak bisa sendirian untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik ini. Kami membuka seluas-luasnya peluang kerja sama franchise SPKLU dan SPBKLU. Kami juga memiliki platform electric vehicle digital services (EVDS) pada superapps PLN Mobile yang memudahkan pengguna dan produsen kendaraan listrik berinteraksi," ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo Darmawan di Jakarta Selasa (21/2).  Di lain pihak, pemerintah Australia Barat dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk mengeksplorasi mineral kritis industri baterai dan kendaraan listrik. Penandatanganan dilakukan Selasa (21/2) di Perth, Australia Barat, sebagai tindak lanjut dari komitmen yang dibuat selama B20/G20 pada November 2022.  Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan, baterai dan EV yang berkembang pesat didorong meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim, teknologi transportasi, dan energi baru terbarukan. Kemitraan antara Australia Barat dan Indonesia dapat membuka peluang besar di sektor itu. Kedua negara memiliki kekayaan mineral yang melimpah untuk memproduksi baterai EV yang sangat dicari.  Australia pemasok utama lithium dan Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia untuk nikel. Keduanya merupakan komponen vital dalam baterai EV.  "Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk bersama-sama mengembangkan pabrik manufaktur baterai di Indonesia dengan memanfaatkan lithium Australia dan investasi yang menguntungkan sehingga dapat merealisasikan potensi cadangan nikel Indonesia dan tenaga kerja yang melimpah," papar Arsjad.  Dalam kerja sama itu, Kadin Indonesia dan Australia Barat akan menjalin kemitraan industri dalam rantai pasok mineral penting di kedua wilayah serta berbagi informasi tentang pembaruan hukum atau peraturan.

Genjot Ekosistem EV, PLN Tawarkan Franchise SPKLU dan SPBKLU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/BANK-MANDIRI-GEDUNG.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Mandiri" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Mandiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah gencar melakukan hilirisasi sumber daya alam. Selain memberikan nilai tambah, program itu diharapkan mampu menarik investasi langsung ke Indonesia. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk turut memacu penyaluran kredit ke industri hilir.  Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati menuturkan, bisnis di sektor industri hilirisasi atau pengolahan memiliki prospek positif ke depan. Eksposur perseroan ke sektor tersebut telah mencapai Rp 144 triliun hingga akhir 2022. Tumbuh 15,2 persen secara year-on-year (YoY).  Indah menekankan, sektor pengolahan tetap menjadi salah satu fokus pertumbuhan kredit Bank Mandiri tahun ini. Apalagi, portofolio manufaktur, termasuk industri hilir, telah menyumbang 15,4 persen dari total kredit perseroan. Mulai makanan dan minuman, farmasi, pengolahan logam (smelter), pupuk, kimia, sampai pakan ternak.  "Kami memandang sektor-sektor tersebut masih memiliki prospek yang baik ke depan. Seiring dengan pemulihan perekonomian Indonesia dan peningkatan demand global," kata Indah Minggu (19/2).  Dalam mendukung program hilirisasi, Bank Mandiri juga memberikan berbagai layanan keuangan. Termasuk kredit investasi, kredit modal kerja, bank garansi, serta kemudahan fasilitas lainnya. Strategi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang terus tumbuh positif.  Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menilai, strategi hilirisasi dapat menahan pelemahan ekspor dan surplus perdagangan di sektor manufaktur. Misalnya, hilirisasi nikel yang terbukti mampu membuat neraca perdagangan sektor manufaktur menjadi surplus dalam tiga tahun terakhir.  "Bahkan, ekspor besi dan baja pada 2022 menambah sekitar USD 4,90 miliar atau 25,7 persen terhadap peningkatan surplus perdagangan," ungkapnya kepada Jawa Pos.  Selain itu, hilirisasi sumber daya alam dapat menarik lebih banyak aliran investasi langsung ke Indonesia. Upaya menahan dana hasil ekspor (DHE) sumber daya alam, termasuk instrumen BI berupa term deposit valas dari DHE, juga dapat menghambat penempatan aset di luar negeri.

Mandiri Makin Getol Biayai Proyek Hilirisasi, Capai Rp 144 T 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PLTU-Suralaya-Cilegon-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sekretariat Tim Kerja Just Energy Transition Partnership (JETP) telah diresmikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Artinya, mereka siap bekerja merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi. Salah satu tugas enam bulan ke depan adalah menyelesaikan road map pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara.  Menteri ESDM menyatakan, memensiundinikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara tidak akan merugikan pemilik pembangkit. "Timeline penghapusan PLTU akan kami buat. Menunya sudah ada. Nanti dipilih mana-mana dulu yang paling applicable, paling implementable. Jika sudah dipensiunkan, akan diganti dengan pembangkit listrik dengan energi yang lebih bersih," ujar Arifin di Jakarta akhir pekan lalu.  Untuk menentukan PLTU mana yang akan dipensiunkan, Arifin mengungkapkan bahwa pemerintah memilih pembangkit di wilayah yang produksi listriknya berlebih dan konsumsi bahan bakarnya boros. "Kalau pembakarannya sudah tidak seperti awal, otomatis energi yang dihasilkan juga tidak lagi seoptimal pada awalnya," ungkap Arifin.  Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan USD 20 miliar atau sekitar Rp 302 triliun (kurs Rp 15.100) dalam program JETP dari sejumlah negara maju. Bentuk pendanaan itu beragam, mulai hibah, pinjaman, hingga bantuan. Memensiunkan PLTU merupakan bagian dari program ini untuk menurunkan emisi.  Selanjutnya, Arifin menegaskan, memensiunkan PLTU dan menggantinya dengan pembangkit yang lebih ramah lingkungan ini tidak akan merugikan pemilik pembangkit. Sebab, prinsipnya aset PLTU tersebut akan dibeli, kemudian dioperasikan dengan waktu yang lebih cepat untuk penghentiannya.  "Misalnya, masih tersisa 15 tahun, bisa dipercepat lagi tidak menjadi tiga tahun? Nah, tiga tahun itu kompensasinya apa? Kita akan melihat nilainya saat ini berapa dan saat tiga tahun berapa," jelas mantan Dubes RI untuk Jepang itu.  Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, PLN siap melakukan pembahasan intensif dalam merealisasikan program energi bersih dengan dukungan pembiayaan internasional. Dia menyebut BUMN kelistrikan itu sudah memiliki road map untuk retirement PLTU.  Serta, menggantinya dengan pembangkit yang bersumber dari energi domestik dan dipastikan jauh lebih rendah emisi. "Kami akan membangun investment planning yang komprehensif sehingga dengan suasana kebersamaan ini bisa mempercepat penurunan emisi karbon," ujarnya.  Dia juga menekankan bahwa upaya bersama ini tidak hanya akan berdampak pada penurunan emisi karbon secara global. Kolaborasi internasional ini justru menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global.

RI Dapat Pendanaan USD 20 M dari Sejumlah Negara untuk Pensiunkan PLTU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PLN-1.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan Pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) menilai skema power wheeling yang sempat menuai kontroversi dalam pembahasan di Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) memiliki potensi untuk bisa menarik investasi swasta untuk lebih aktif berpartisipasi dalam transisi energi.  "Skema power wheeling selayaknya menjadi salah satu opsi dalam upaya memastikan adanya suplai yang fleksibel dengan mekanisme Renewable Purchase Obligations (RPO)," kata Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang dalam keterangan di Jakarta, Kamis (16/2).  RPO merupakan kewajiban distributor listrik pusat untuk mengalokasikan sebagian listriknya bersumber dari energi terbarukan. Dengan adanya RPO, investor akan lebih mudah masuk karena adanya kepastian pasokan energi bersih sehingga transisi energi dapat terakselerasi dengan optimal.  Skema power wheeling merupakan mekanisme yang membolehkan perusahaan swasta atau Independent Power Producers (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual setrum kepada pelanggan rumah tangga dan industri. Penjualan setrum IPP dengan mempergunakan jaringan distribusi dan transmisi milik PLN melalui open source dengan membayar biaya (fee) yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.  Arthur juga menilai penggunaan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN oleh konsumen khususnya industri dan produsen listrik diyakini akan meningkatkan penetrasi EBT di dalam sistem kelistrikan umum.  Hal ini didorong oleh semakin tingginya permintaan konsumen industri akan listrik bersumber dari EBT, yang banyak disuarakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional seperti Nike, Adidas, Coca-cola, H&amp;M, Nestle dan lain-lain.  "Sebagai konsumen besar, tentunya PLN akan merespons dengan baik permintaan dari industri tersebut. Apalagi hal itu terkait dengan kelangsungan industri di tanah air. Pertanyaan berikutnya adalah sinergi apa yang dapat membantu PLN memenuhi 'demand' listrik EBT tersebut?" katanya.  Sebagai wadah pengusaha atau perusahaan pengembang listrik nasional di Indonesia, APLSI meyakinkan pihaknya memiliki kemampuan dan rekam jejak yang baik untuk menjadi bagian penting pembangunan suplai EBT. Terlebih permintaan untuk listrik dari EBT diproyeksi akan meningkat terus drastis.  PLN dan pemerintah sebagai regulator dapat mendukung transisi tersebut dengan memastikan aspek suplai atau penawaran senantiasa seirama. Ia juga menilai perlu adanya peninjauan kembali terhadap RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Listrik) dalam menjawab dinamika baru demand industri atas listrik EBT.  "Dinamika demand listrik EBT dari industri memerlukan fleksibilitas dalam pengembangan sisi supply yang seringkali menjadi tantangan bagi dunia industri," katanya.  Arthur juga menilai PLN dan IPP perlu melakukan diskusi dan koordinasi dalam upaya bersama pembangunan dan pengadaan EBT. Ini dilakukan guna memperoleh opsi terbaik untuk memberikan pelayanan terhadap permintaan pelanggan listrik akan target dekarbonisasi dari sektor industri.  Pemerintah sendiri telah memastikan skema power wheeling tidak masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto juga menyatakan bahwa skema bisnis power wheeling dikeluarkan dari draf RUU EBET.

Meski Kontroversial, Skema Power Wheeling Disambut Baik Asosiasi IPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230123-WA0018.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara bersama sejumlah tokoh mengirimkan petisi kepada Komisi VII DPR untuk mengawal agar skema power wheeling tidak masuk dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (EBT) yang saat ini tengah dibahas pemerintah dan DPR. Marwan mengatakan, petisi dibuat karena skema power wheeling dinilai kurang tepat. Pasalnya skema tersebut akan menimbulkan permasalahan baru pada sektor kelistrikan nasional.  "Jika skema power wheeling disahkan di dalam UU EBT, maka produsen listrik swasta (independent power producer/ IPP) bisa menjual listrik langsung ke masyarakat dengan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki dan dioperasikan PLN," kata kata Marwan, saat ditemui awak media, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1).  Ia menjelaskan, skema power wheeling menyalahi konstitusi dalam turunan Pasal 33 UUD 1945 yang tertuang dalam UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan. Menurutnya, penyediaan listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terintegrasi mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan diamanatkan dilakukan oleh PLN.  Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa skema power wheling akan merugikan negara sebab akan mengurangi kemampuan PLN untuk bertahan dari kondisi kelebihan pasokan listrik di Indonesia yang sangat besar dan tidak berimbang dengan konsumsi. "Faktanya sarana itu (transmisi) dibangun dalam rangka menyalurkan listrik oleh PLN. Saat ini pasokan listrik PLN sangat berlebih, over supply di Jawa itu sekitar 50 sampai 60 persen dan ini akan berlangsung mungkin 3 atau 4 tahun ke depan. Kemudian di Sumatera juga sekitar itu 40 sampai 50 persen," paparnya.  Selain itu, pemanfaatan jaringan PLN oleh IPP EBT melalui skema power wheeling juga akan menimbulkan masalah pada sisi konsumen. Harga listrik pembangkit berbasis EBT yang dibangun swasta tentu akan lebih mahal.  Hal ini tentu akan dibebankan ke konsumen. Sementara saat ini pemerintah belum memiliki pengaturan yang jelas terkait skema tarif yang akan diterapkan.  Marwan mengungkapkan, atas banyaknya masalah yang akan ditimbulkan oleh penerapan skema power wheeling maka sebaiknya pemerintah dan DPR tidak perlu lagi memaksa memasukkan skema tersebut ke dalam draf RUU EBT.  Untuk itu, meski dalam naskah akhir RUU EBET yang dikirimkan Pemerintah kepada DPR pada 29 November 2022, skema power wheeling sudah tidak lagi tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Namun dalam pembahasan lanjutan RUU beberapa minggu ke depan, berkembang informasi bahwa skema power wheeling akan kembali dibahas dan masuk dalam UU EBT.  "Hal ini menjadi perhatian masyarakat dan harus dicegah. Kami di sini hadir untuk mengawal agar skema power wheeling tidak kembali dibahas dan masuk dalam UU EBT," pungkasnya.  Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghapus pasal skema power wheeling dalam RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Keputusan itu diapresiasi oleh anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar.  Menurut Gunhar, skema power wheeling dinilai hanya merugikan negara dan berimbas pada akses listrik yang tidak merata. Apalagi, prioritas pemerintah saat ini meningkatkan rasio elektrifikasi, terutama bagi daerah terpencil.  "Untuk saat ini, tugas yang sangat prioritas bagi pemerintah adalah bagaimana mengaliri listrik ke daerah terpencil, di tengah kondisi oversupply listrik yang biayanya ditanggung negara, bukan skema power wheeling. Apalagi skema terebut melanggar UUD 1945, UU Ketenagalistrikan, dan keputusan MK," ujar Yulian Gunhar kepada wartawan, Selasa (24/1).  Lebih jauh Gunhar menurutkan, penerapan skema power wheeling berpotensi membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen.

Kawal Power Wheeling Tak Masuk RUU EBT, Marwan Cs Kirim Petisi ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Sutet-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Petugas melakukan perawatan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Jalan KH Noer Ali, Bekasi, Kamis (26/11/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petugas melakukan perawatan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Jalan KH Noer Ali, Bekasi, Kamis (26/11/2020). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghapus pasal skema power wheeling dalam RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Keputusan itu diapresiasi oleh anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar.  Menurut Gunhar, skema power wheeling dinilai hanya merugikan negara dan berimbas pada akses listrik yang tidak merata. Apalagi, prioritas pemerintah saat ini meningkatkan rasio elektrifikasi, terutama bagi daerah terpencil.  "Untuk saat ini, tugas yang sangat prioritas bagi pemerintah adalah bagaimana mengaliri listrik ke daerah terpencil, di tengah kondisi oversupply listrik yang biayanya ditanggung negara, bukan skema power wheeling. Apalagi skema terebut melanggar UUD 1945, UU Ketenagalistrikan, dan keputusan MK,” ujar Yulian Gunhar kepada wartawan, Selasa (24/1).  Lebih jauh Gunhar menurutkan, penerapan skema power wheeling berpotensi membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen.  Nantinya PLN pun menghadapi oversupply (kelebihan pasokan PLN) yang akan semakin melebar dengan dibolehkannya swasta menjual langsung listrik ke masyarakat.  “Penurunan pelanggan ini tidak hanya memperbesar kelebihan pasokan listrik yang harus dibayarkan PLN, tapi juga menaikkan harga pokok penyediaan (HPP) listrik," ujarnya.  "Dampaknya dapat membuat APBN membengkak untuk membayar kompensasi kepada PLN, sebagai akibat tarif listrik PLN di bawah HPP dan harga keekonomian,” sambung politikus PDIP itu.  Legislator asal dapil Sumsel II itu menilai bahwa power wheeling pada akhirnya juga merugikan rakyat karena mekanisme penetapan tarif listrik yang diserahkan kepada pasar.  Skema itu bisa dianggap sebagai bentuk liberalisasi kelistrikan yang melanggar Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, karena menyerahkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti listrik kepada pasar.  “Dengan diserahkannya tarif listrik pada mekanisme pasar, maka saat demand tinggi dan supply tetap, tarif listrik pasti akan dinaikkan, tanpa peduli kondisi ekonomi yang dihadapi rakyat,” tandasnya.  Gunhar berharap DPR untuk terus mengawal dan mengawasi penghapusan skema power wheeling dari RUU EBT.

Komisi VII DPR Sebut Skema Power Wheeling Berpotensi Membebani APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Untitled.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia didaulat menjadi tuan rumah gelaran World Hydropower Congress (WHC) 2023, yang akan diselenggarakan di Bali pada Oktober mendatang. Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di sela pertemuan International Renewable Energy Agency (Irena) di Abu Dhabi, UEA, Sabtu waktu setempat.  "Kongres ini merupakan kegiatan unggulan bagi para pembuat keputusan di dalam dan luar industri tenaga air untuk membantu memastikan ketahanan energi dan mencapai emisi nol bersih global. (Kongres) ini akan memberikan pernyataan kebijakan tingkat tinggi, rekomendasi, dan komitmen yang memengaruhi pertumbuhan global tenaga air yang berkelanjutan," katanya, dikutip dari Antara, Minggu (15/1).  Kongres WHC, lanjut  Arifin, membahas upaya promosi energi terbarukan dan pembangunan industri masa depan melalui PLTA, penanganan isu lingkungan dan sosial, serta pembangunan ketahanan iklim untuk mengatasi kekeringan dan banjir. "Hasil kongres ini akan dibawa ke Conference of Parties (COP) selanjutnya," ujarnya.  Dengan menjadi tuan rumah WHC, selain dapat mengangkat profil Indonesia di kancah internasional, juga sebagai langkah promosi bagi investor untuk pengembangan PLTA berkelanjutan. Menurut dia, kegiatan ini juga sebagai upaya menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap net zero emission dan memosisikan Indonesia sebagai pemimpin dalam memajukan PLTA berkelanjutan untuk menghentikan penggunaan batu bara.  Dalam kesempatan sama, Chief Executive Officer International Hydropower Association (IHA) Eddie Rich mengungkapkan latar belakang IHA menempatkan Indonesia sebagai prioritas utama menjadi tuan rumah kongres.  "Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan dan komitmen yang kuat terhadap transisi energi berkelanjutan, termasuk rencana menggunakan potensi besar tenaga air dan energi terbarukan lainnya untuk mendorong pembangunan ekonominya," katanya.  WHC merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan IHA setiap dua tahun. Tahun ini, WHC diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada 31 Oktober hingga 2 November 2023, dengan mengusung tema Powering Sustainable Growth.  "Acara ini ditargetkan dihadiri kepala negara, CEO, investor, pemimpin masyarakat sipil, lembaga keuangan internasional, dan media global, dari 100 negara," ungkap Menteri Arifin.  Sementara itu, Eddie menegaskan pemilihan tema kongres selaras dengan tema "Peta Jalan Sektor Energi menuju Net Zero Emissions".  "Kami memilih tema Powering Sustainable Growth karena kami membutuhkan kalimat yang sederhana, kuat, dan melekat dalam ingatan siapa pun bahwa PLTA adalah salah satu tulang punggung penyediaan energi berkelanjutan untuk pertumbuhan," tegasnya.  WHC telah digelar sebanyak delapan kali sejak 2007 yakni Turki (2007), Islandia (2009), Brasil (2011), Malaysia (2013), China (2015), Ethiopia (2017) dengan tema "Ensure Reliable and Resilient Water and Energy Systems in the World and to Spur Sustainable Development for All", Perancis (2019) bertema "The Power of Water in a Sustainable, Interconnected World", dan Kosta Rika (2021) dengan tema "Renewables Working Together in an Interconnected World".  Di Kosta Rika, WHC yang diadakan secara virtual dihadiri pembicara tingkat tinggi, antara lain tiga mantan perdana menteri (Tony Blair, Helen Clark, dan Malcolm Turnbull), Presiden Kosta Rika, Menteri Energi Amerika Serikat, Direktur Eksekutif IEA, Presiden COP26, para menteri, CEO, dan pemimpin masyarakat sipil.  IHA adalah asosiasi nonprofit, yang mana anggotanya berkomitmen dalam pengembangan dan pengoperasian PLTA yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Anggota IHA terdiri atas pemilik dan operator PLTA terkemuka, pengembang, perancang, pemasok, dan konsultan, yang beroperasi di lebih dari 120 negara.  Arifin pun mengapresiasi organisasi IHA yang turut serta dalam mengembangkan PLTA secara global. "IHA memiliki komunitas dan pengalaman dalam program modernisasi, mulai dari memperbaiki dan mengganti komponen hingga menerapkan teknologi inovatif, yang diperlukan untuk memperpanjang masa pakai pembangkit dan mempertahankan atau bahkan mengoptimalkan output tenaga air," jelas Arifin.  Eddie pun menyambut apresiasi pemerintah Indonesia untuk menjalankan WHC pada Oktober 2023."Saya berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia dan Perusahaan Listrik Negara atas keramahan dan dukungannya untuk acara WHC ini," ujarnya.

Indonesia Bakal jadi Tuan Rumah World Hydropower Congress 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/investasi-pembangkit-listrik-tenaga-sampah-indonesia-tiru-swedia_m_156484-640x421.jpeg" alt="Bauran EBT untuk pembangkit listrik masih berada di angka 12,4 persen pada 2018 (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bauran EBT untuk pembangkit listrik masih berada di angka 12,4 persen pada 2018 (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta pemerintah dan DPR untuk menghapus skema power wheeling yang ada dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). Menurut Syarief, skema itu meliberalisasi sektor kelistrikan yang justru bisa merugikan negara.  "Jika klausul tersebut diloloskan, ini sama dengan liberalisasi sektor kelistrikan yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebab listrik merupakan kebutuhan dasar rakyat yang harusnya dikuasai oleh negara," kata Syarief di Jakarta, Kamis (12/1).  Skema power wheeling merupakan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik. Melalui skema itu, produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) bisa menjual listrik langsung kepada masyarakat dengan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN.  Selain itu, skema power wheeling juga membuat aset yang semestinya bisa dimaksimalkan oleh negara malah justru harus berbagi dengan swasta. Kondisi tersebut bisa memberatkan PLN sebagai operator.  PLN merupakan perusahaan pelat merah yang selama ini lini bisnis utamanya adalah penjualan listrik dari investasi pembangunan infrastruktur. Dengan adanya skema power wheeling, infrastruktur yang dibangun oleh PLN memakai investasi internal maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) malah justru dinikmati oleh swasta.  "PLN juga akan kehilangan pasarnya karena swasta bisa langsung menjual listriknya ke masyarakat," kata Syarief dikutip dari Antara. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa tantangan PLN saat ini adalah mengatasi kelebihan pasokan atau oversupply.  Jika skema power wheeling diterapkan, maka hal itu akan semakin memperlebar kelebihan pasokan. Tak hanya kehilangan pangsa pasar, dampak dari oversupply PLN harus membayar take or pay (TOP) dimana selama ini TOP disubsidi oleh pemerintah.  Syarief menyampaikan bahwa skema power wheeling bisa membuat beban APBN menjadi lebih besar. Di satu sisi, dengan kehilangan pasar, maka pendapatan PLN akan berkurang yang berdampak pada penerimaan negara berupa deviden, setoran pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  "Meski berhasil diterapkan di negara lain, saya menilai skema itu belum tentu cocok diterapkan di Indonesia. Saya melihat lebih banyak mudaratnya jika kebijakan ini diterapkan di Indonesia," katanya.

Syarief Hasan Usul Skema Power Wheeling Dihapus dari RUU EBT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU EBT

Berita Terkini