<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/cilamaya-187570192.jpg" alt="Saat malam tiba, perahu-perahu nelayan kecil kini tak lagi berlayar dalam gelap. Cahaya putih terang dari lampu bertenaga surya kini menerangi. (dok. PNRE)" width="100%">
<figcaption>Saat malam tiba, perahu-perahu nelayan kecil kini tak lagi berlayar dalam gelap. Cahaya putih terang dari lampu bertenaga surya kini menerangi. (dok. PNRE)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ada pemandangan berbeda di perairan Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Saat malam tiba, perahu-perahu nelayan kecil kini tak lagi berlayar dalam gelap. Cahaya putih terang dari lampu bertenaga surya kini menerangi langkah mereka di lautan.&nbsp; Inovasi ini hadir lewat program Desa Energi Berdikari milik PT Energi Baru Terbarukan (Persero) atau Pertamina NRE. Program tersebut sebagaimana telah diresmikan langsung oleh Direktur Utama Pertamina NRE John Anis pada Selasa (4/11).&nbsp; Turut hadir dalam acara itu Direktur Utama PT Jawa Satu Power (JSP) Dwi Murray, Camat Cilamaya Wetan Ade Setiawan, Kepala Desa Muara Iyos Rosita, serta Ketua Kelompok Nelayan Muara Budiman. Desa Muara dipilih karena lokasinya berdekatan dengan wilayah operasional JSP.&nbsp; Melalui program ini, sebanyak 46 perahu nelayan kecil kini dilengkapi lampu penerangan tenaga surya (PLTS) 150 watt. Sebelumnya, para nelayan hanya mengandalkan senter sederhana untuk menerangi malam di tengah laut. Kini, teknologi bersih tersebut menjadi penolong nyata.&nbsp; Selain membantu aktivitas malam hari, penggunaan PLTS juga berdampak besar terhadap efisiensi energi. Setiap perahu mampu menghemat 1&ndash;2 liter bahan bakar per malam, atau lebih dari 20.000 liter per tahun jika sebelumnya bahan bakar digunakan untuk penerangan. Penghematan itu setara dengan pengurangan emisi karbon sekitar 45 ton CO₂ per tahun&mdash;setara dengan menanam lebih dari 2.000 pohon baru.&nbsp; "Tujuan utama kami dalam menjalankan bisnis di seluruh lokasi operasional adalah menciptakan manfaat. Ini semacam memberi kembali. Kami tidak bisa menjalankan bisnis sendirian, kami tetap membutuhkan dukungan lokal. Melalui harmoni itulah muncul sinergi," kata Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis.&nbsp; Tak hanya memberi fasilitas, Pertamina NRE juga membekali para nelayan dengan pelatihan pemeliharaan sistem PLTS, agar teknologi tersebut bisa dimanfaatkan berkelanjutan. Dengan begitu, masyarakat pesisir dapat lebih mandiri mengelola sumber energi mereka sendiri.&nbsp; Salah satu nelayan penerima manfaat, Rudi (45), merasakan langsung perubahan besar setelah menggunakan PLTS. Dia mengaku bisa lebih hemat saat melaut berkat adanya lampu bertenaga surya.&nbsp; "Alhamdulillah, sekarang kalau saya melaut, 1 liter bahan bakar bisa tahan empat hari karena kami pakai lampu bertenaga surya. Semoga nanti semua nelayan di sini bisa pakai juga, terutama yang kapalnya besar supaya bisa tambah lampu lagi," ujarnya.

Pertamina NRE hadirkan lampu bertenaga surya untuk nelayan Desa Muara, tingkatkan efisiensi energi dan kurangi emisi karbon.

Cahaya Baru di Laut Cilamaya, Pertamina NRE Terangi Harapan Nelayan dengan Energi Surya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/RMF-PNRE-2491845699.jpg" alt="Direktur Manajemen Risiko Pertamina NRE Iin Febrian. (ANTARA/PNRE)" width="100%">
<figcaption>Direktur Manajemen Risiko Pertamina NRE Iin Febrian. (ANTARA/PNRE)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertamina New and Renewable Energi (Pertamina NRE) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi pengubahan potensi energi hijau menjadi peluang emas bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Direktur Manajemen Risiko Pertamina NRE Iin Febrian mengatakan, keberhasilan transisi energi tak hanya bertumpu pada teknologi dan kebijakan, tetapi juga pada sumber daya manusia (SDM) yang berintegritas dan adaptif. "Karena itu, membangun&nbsp;risk culture&nbsp;menjadi kunci agar setiap individu memahami perannya dalam menjaga keberlanjutan bisnis," ujar Iin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/10). Sejalan dengan penekanan pada manusia dan budaya, Direktur Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero) Ahmad Siddik Badrudin menyoroti fungsi manajemen risiko sebagai pagar strategi. "Setiap inisiatif bisnis harus bergerak dalam koridor&nbsp;risk appetite&nbsp;perusahaan, mengantisipasi potensi risiko, dan menyiapkan&nbsp;risk treatment&nbsp;yang tepat agar risiko terkelola dan nilai bisnis bertumbuh," imbuhnya. Sementara itu, salah satu komitmen Pertamina terhadap energi dan ekonomi hijau tercermin dalam&nbsp;Risk Management Forum 2025: Turning Green into Gold, ajang kolaborasi untuk memperkuat budaya manajemen risiko dan menyinergikan langkah lintas fungsi demi percepatan transisi energi bersih. Tema "Turning Green into Gold"&nbsp;menjadi cara pandang Pertamina dan PNRE untuk mengubah tantangan pengembangan energi hijau menjadi peluang bernilai ekonomi. Tahun ini menandai penyelenggaraan ke-10&nbsp;Risk Management Forum&nbsp;di lingkup Pertamina&nbsp;dan edisi ke-3 oleh Pertamina NRE.&nbsp;Risk Management Forum 2025&nbsp;turut menggandeng sejumlah pihak terkait seperti Kementerian Investasi/BKPM, PT PLN (Persero), dan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Forum ini sekaligus wujud komitmen bersama antara pemerintah dan BUMN dalam mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Perencanaan BKPM Dedi Latip mengatakan pihaknya sedang menyinkronkan regulasi untuk mempercepat transisi menuju&nbsp;net zero emission. RUU Energi Terbarukan, kata dia, hampir rampung dan didorong segera disahkan agar pembangunan energi bersih melaju masif. "Indonesia punya potensi hidrogen, panas bumi, dan surya yang besar. Tugas kita memastikan potensi itu diimplementasikan, bukan sekadar dibicarakan," ujar Dedi. Dengan regulasi yang semakin jelas dan manajemen risiko yang kian matang, potensi energi hidrogen, panas bumi, dan surya di Indonesia berpeluang lebih cepat diwujudkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Forum ini juga menjadi ruang diskusi terbuka yang membahas berbagai hal, mulai dari regulasi, inovasi teknologi, hingga model komersialisasi, dengan tujuan agar setiap ide dapat segera bertransformasi menjadi eksekusi.

RUU Energi Terbarukan, kata dia, hampir rampung dan didorong segera disahkan agar pembangunan energi bersih melaju masif.

Pertamina NRE Pacu Potensi Energi Hijau, BKPM Berharap RUU EBET segera Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/pln-ip5-2320793741.jpg" alt="Ilustrasi proyek pembangunan Pembangkit EBT." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proyek pembangunan Pembangkit EBT.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 2025-2034, di Jakarta, Senin (26/5). RUPTL PLN 2025-2034 itu diklaim menjadi fondasi penting dalam upaya Indonesia mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. &rdquo;Komitmen Paris Agreement terkait transisi energi tidak lagi menjadi komitmen bersama dan beberapa negara keluar dari komitmen awal, namun kita harus konsisten untuk menjalankan ini dengan memperhatikan kemampuan kita dan tingkat ketersediaan energi dan keekonomian," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga 2034. Dari total ini, sekitar 76 persen kapasitas akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped storage. Jenis pembangkit energi terbarukan yang akan dikembangkan yaitu tenaga surya (17,1 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), hidro (11,7 GW), dan bioenergi (0,9 GW). Selain itu, energi baru seperti nuklir mulai diperkenalkan dengan pembangunan dua unit reaktor kecil di Sumatera dan Kalimantan, masing-masing berkapasitas 250 MW. Untuk mendukung distribusi dan keandalan sistem, pembangunan infrastruktur kelistrikan juga diperkuat. Pemerintah menargetkan jaringan transmisi sepanjang hampir 48.000 kilometer sirkuit (kms) dan gardu induk dengan kapasitas total 108.000 MVA, yang akan tersebar di seluruh Indonesia--dari Sumatera hingga Papua. "Semua desain ini, kalau jaringannya sudah mampu kita lakukan, tidak ada lagi masalah terhadap pembangkit yang kita akan bangun untuk energi baru terbarukan itu. Karena selama ini kalau kita bangun, tidak ada jaringannya, kasihan PLN bayar take or pay-nya 80 persen itu. Kita harus dukung penuh dengan memasang jaringan," urai Bahlil. Dari sisi investasi, RUPTL PLN itu disebut membuka peluang senilai Rp2.967,4 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, dan program listrik desa. Menariknya, sekitar 73 persen dari total kapasitas pembangkit direncanakan berasal dari skema kemitraan dengan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP), sementara sisanya akan dikelola oleh Grup PT PLN. Implementasi dari rencana penyediaan usaha tenaga listrik ini diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, salah satunya dengan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru. Peluang ini tersebar di berbagai tahap proyek, mulai dari perencanaan, konstruksi, hingga operasional, termasuk sektor manufaktur pendukung. EBT menjadi kontributor utama serapan tenaga kerja, sejalan dengan arah transisi menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan. Bahlil menegaskan, RUPTL PLN 2025-2034 juga memberi perhatian besar pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui Program Listrik Desa (Lisdes), pemerintah menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa yang belum teraliri listrik, dengan pembangunan pembangkit berkapasitas 394 MW dan penyambungan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga. Program ini ditujukan untuk memastikan seluruh warga, termasuk di pelosok negeri, bisa menikmati layanan listrik 24 jam penuh. "Bagi saya energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan yang harus kita lakukan dari Aceh sampai Papua. Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar di desa-desa yang belum ada listrik agar segera kita pasang. Jadi kita akan lakukan ini sampai 2029 selesai dan mulai dari sekarang bertahap kita lakukan," pungkas Bahlil. Paparan terbaru pemerintah tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak. Beberapa catatan datang dari pengamat menanggapi rilis RUPTL PLN. Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya mengkritik, masih besarnya porsi energi fosil dalam RUPTL terbaru menunjukkan rencana kelistrikan belum sejalan dengan visi pemerintah untuk berhenti menggunakan pembangkit fosil pada 2040, sebagaimana disampaikan saat KTT G20 di Brasil. "Ini akan memberi ketidakpastian bagi publik, lembaga keuangan, dan sektor swasta yang ingin beralih ke energi terbarukan. Dengan RUPTL seperti ini, komitmen Indonesia keluar dari ketergantungan pembangkit energi fosil di tahun 2040 mustahil tercapai," ujarnya. Menurut Tata, meski porsi energi terbarukan dalam RUPTL terbaru diklaim hingga 76 persen, porsi listrik hijau itu memasukkan pembangkit listrik tenaga nuklir 500 megawatt (MW) pada 2032-2033, masing-masing 250 MW di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selain itu, perencanaan listrik nasional juga memproyeksikan penambahan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar batu bara 6,3 GW dan gas 10,3 GW, setara 24 persen dari total tambahan kapasitas pembangkit. "Perlu revisi RUPTL dalam kerangka industrialisasi hijau, di mana industri energi terbarukan menjadi andalan untuk mendorong industri manufaktur Indonesia yang mengalami kemandekan sejak awal tahun 2000-an. Indonesia dapat seharusnya fokus pada pengembangan industri rantai pasok panel surya, baterai, dan kendaraan listrik yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," tegasnya. Senada, Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menambahkan, RUPTL 2025-2034 lebih banyak mengakomodasi kepentingan energi fosil baik batu bara dan gas. Langkah tersebut menjadi ganjalan bagi iklim investasi energi terbarukan di Indonesia. "Investor maupun pendanaan di sektor energi terbarukan dan pembangunan transmisi akan bingung dengan RUPTL, karena pemerintah tidak memiliki rencana yang ambisius dalam transisi energi. Misalnya mereka mau membangun industri komponen lokal panel surya dan baterai, ternyata arah pemerintah masih berkutat di instalasi pembangkit batu bara dan teknologi yang mahal. Ada ketidakpastian dari sisi investasi yang membuat daya saing Indonesia tertinggal," urai Bhima.&nbsp;

Kementerian ESDM mengumumkan RUPTL PLN 2025-2034 dengan target 76 persen dari EBT, membuka peluang investasi besar.

ESDM Umumkan RUPTL PLN 2025-2034, Porsi EBT Capai 76 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/Tetty-2621911092.jpg" alt="Anggota Komisi VII DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu mendukung adanya regulasi yang mendorong pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi VII DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu mendukung adanya regulasi yang mendorong pengembangan ekosistem hidrogen di Indonesia. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mempercepat transisi energi di Indonesia mendapat dukungan dari legislator. Akan tetapi, Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu mengingatkan, transisi menuju sistem energi bersih bukan hanya soal penggantian teknologi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi. "Transisi energi harus menjadi gerakan nasional yang berpihak pada rakyat, bukan hanya agenda teknologi," katanya, Rabu (7/5). Tetty menyoroti bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu energi bersih memang meningkat, terutama terkait manfaat seperti pengurangan polusi udara dan perlindungan lingkungan. Namun, ia juga menekankan pentingnya memperluas pemahaman publik agar manfaat sosial&mdash;seperti akses energi yang merata dan peningkatan kesehatan&mdash;juga menjadi bagian dari narasi transisi energi nasional. Ia mengingatkan bahwa transisi energi seharusnya membuka akses dan memperbaiki kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.&nbsp;Di sisi lain, tantangan transisi energi tidak bisa diabaikan. Kekhawatiran publik masih tinggi terhadap potensi konversi lahan hijau, biaya yang mahal, serta risiko kehilangan pekerjaan di sektor energi fosil seperti di daerah-daerah penghasil batu bara. Dalam hal ini, Tetty mendorong agar kebijakan yang diambil bersifat antisipatif dan berpihak pada kelompok rentan. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu hadir aktif, tidak hanya dengan regulasi, tetapi juga melalui investasi sosial dan infrastruktur yang menjangkau hingga pelosok. Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu melihat bahwa masyarakat sudah menunjukkan preferensi yang kuat terhadap energi surya, hidro, dan kendaraan listrik. Namun, pilihan ini lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan harga dan ketersediaan, bukan faktor keberlanjutan atau emisi. Karena itu, ia menilai perlu ada intervensi kebijakan yang menjamin keterjangkauan teknologi ramah lingkungan serta edukasi publik yang lebih luas dan terstruktur. Tetty menegaskan, DPR RI melalui Komisi XII telah mengagendakan pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). UU ini akan menjadi peta jalan transisi energi Indonesia. UU ini diharapkan &nbsp;diharapkan menjadi kerangka utama regulasi transisi energi yang berkeadilan.&nbsp; Legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Utara itu juga mendorong sinergi antara sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah agar proses peralihan energi ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan.

Christiany Eugenia Tetty Paruntu menekankan pentingnya keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi dalam transisi energi di Indonesia.

RUU EBET segera Dibahas, Komisi XII Ingatkan Proses Transisi Energi Tak Tinggalkan Kelompok Rentan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/1000699749-3544582220.jpg" alt="Hashim Djojohadikusumo. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Hashim Djojohadikusumo. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto tegas menolak skema power wheeling meski banyak konglomerat yang meminta untuk memasukkan skema tersebut dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Menurutnya, negara tetap perlu menjadi pengendali sistem kelistrikan nasional demi menjaga keandalan dan keterjangkauan listrik bagi seluruh masyarakat. "Saya tahu mengenai power wheeling banyak yang ingin. Banyak konglomerat yang minta power wheeling. Yang saya tahu ya. Jadi ini, Pak Prabowo sudah putuskan tidak. Negara jadi tetap pengendali (ketahanan energi nasional)," tegas Hashim dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2). Hashim menegaskan bahwa salah satu alasan utama pemerintah menolak skema power wheeling adalah potensi kekacauan dalam industri listrik. "Jika power wheeling diterapkan, industri listrik bisa menjadi seperti Wild West, di mana pihak asing berpotensi mendominasi sektor ini," ujarnya. Sebagai informasi, power wheeling merupakan langkah awal menuju liberalisasi sektor ketenagalistrikan, yang berpotensi mengurangi kontrol negara. Jika diterapkan, power wheeling dapat berdampak negatif terhadap keandalan listrik dan keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat. Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim menyambut baik penundaan Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) yang sempat memasukkan klausul power wheeling. "Prinsip penolakan power wheeling tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor energi. Jika terganggu, harga listrik bisa ditentukan oleh mekanisme pasar, yang berisiko merugikan masyarakat," kata Akmaluddin Rachim. Menurut Akmaluddin, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat. "Penundaan tersebut membuktikan bahwa pemerintah masih berpihak kepada rakyat dengan menjaga tarif listrik agar tetap terkendali dan tidak melonjak akibat penerapan power wheeling," jelasnya.

"Banyak konglomerat yang minta power wheeling. Yang saya tahu ya. Jadi ini, Pak Prabowo sudah putuskan tidak," kata Hashim.

Hashim Djojohadikusumo Blak-blakan Banyak Konglomerat Minta Power Wheeling: Pak Prabowo Sudah Putuskan, Tidak!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/SP-PLN-pw-553391070.jpg" alt="Ketua Umum DPP SP PLN (Persero) M. Abrar Ali. (dok. SP PLN)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP SP PLN (Persero) M. Abrar Ali. (dok. SP PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - SP PT PLN (Persero) mengapresiasi sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang dikabarkan menolak penerapan skema power wheeling sebagaimana disampaikan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam acara Economic Outlook 2025 di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (26/2) "Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas penolakan skema power wheeling sebagaimana disampaikan Pak Hashim sebagai Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi," ungkap Ketua Umum DPP SP PLN (Persero) M. Abrar Ali, dikutip Jumat (28/2). Menurutnya, penolakan skema tersebut merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap keberlanjutan fungsi PLN sebagai penyedia listrik bagi masyarakat. Abrar juga menyatakan, pihaknya sangat sepakat dengan pemikiran yang disampaikan Hashim, bahwa skema power wheeling bisa menggerus peran PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor listrik. Sehingga negara harus mempertahankan peran PLN sebagai pengendali listrik di Indonesia. "Kita sangat sepakat dengan pemikiran Pak Hashim bahwa PLN sebagai pengendali listrik di Indonesia, dan SP PLN juga mendukung komitmen pemerintah untuk mengembangkan tenaga listrik hingga 107 GW dalam 15 tahun mendatang. Dimana 75 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan 4,3 GW berasal dari nuklir. Namun yang patut diingat, PLN harus tetap sebagai pengendali listrik di Indonesia," tegas Abrar. Sebelumnya, penolakan skema power wheeling tersebut telah berulang disampaikan SP PLN. Skema power wheeling merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan serta tidak sesuai dengan konstitusi. Pemerintah diminta mengedepankan kepentingan masyarakat dan negara daripada kepentingan segelintir pengusaha. Bila power wheeling disetujui, maka pihak swasta diperbolehkan untuk memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung. Keadaan ini bisa melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dampaknya, harga listrik akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Abrar juga menegaskan, soal power wheeling harusnya dihapuskan dalam RUU EBET, karena memiliki nilai mudharat yang lebih besar dibanding manfaat yang akan diperoleh negara dan masyarakat. "Untuk soal power wheeling ini, sikap yang sangat bijak dan patriotik adalah dengan menghapusnya dalam RUU EBET, sehingga tidak ada lagi pembahasannya di DPR. Karena lebih besar mudharat dibanding manfaatnya bagi negara dan masyarakat. Kita tegaskan SP PLN akan terus bersuara menolak power wheeling karena sangat tidak Pancasilais, bertentangan dengan norma hukum dan konstitusi yang ada,&rdquo; tandas Abrar.

Menurutnya, penolakan skema tersebut merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap keberlanjutan fungsi PLN sebagai penyedia listrik.

SP PLN Lega Presiden Prabowo Subianto Tolak Skema Power Wheeling

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/transmisi-listrik-PLN-1-371691582.jpg" alt="ILUSTRASI Transmisi listrik PLN. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Transmisi listrik PLN. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mengingatkan para anggota Komisi VII DPR RI periode 2024-2029, yang baru dilantik, agar tetap konsisten melanjutkan program kerja komisi sebelumnya, yang menolak penerapan skema&nbsp;power wheeling&nbsp;dalam RUU EBET. Ketua Umum DPP Serikat Pekerja PLN Abrar Ali menanggapi pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 pada hari ini. Dia mengharapkan bahwa komisi ini dapat memahami beban negara dan kerugian masyarakat apabila skema tersebut dijalankan. "Jelas akan sangat merugikan, terlebih pada hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan energi listrik. Wakil rakyat itu berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, harusnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat juga," kata Abrar. Lanjut Abrar, pihaknya mengapresiasi sikap Komisi VII DPR periode sebelumnya (2019-2024) yang dengan tegas menolak skema&nbsp;power wheeling&nbsp;masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET). "Kita sangat mengapresiasi sikap anggota Komisi VII DPR RI periode 2019-2024, khususnya Pak Mulyanto dari Fraksi PKS yang dengan tegas menolak&nbsp;power wheeling&nbsp;masuk dalam RUU EBET. Kita harapkan sikap bijak dan patriotik demikian dilanjutkan Komisi VII yang baru ini," ujarnya. Power wheeling&nbsp;adalah skema yang memungkinkan pihak swasta dapat melakukan sewa jaringan listrik milik PLN atau disebut sebagai pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) dalam RUU EBET. Abrar menyampaikan pihaknya bersedia memberi masukan kepada Komisi VII DPR RI yang baru dilantik terkait efek buruk yang akan dialami negara dan masyarakat apabila skema&nbsp;power wheeling&nbsp;dilaksanakan. "Nilai mudharatnya, lebih besar dibanding manfaat yang akan diperoleh negara dan masyarakat. Sangat bijak dan patriotik apabila menghapusnya dalam RUU EBET, sehingga tidak ada lagi pembahasannya pada masa-masa mendatang," katanya. Anggota Komisi VII DPR periode 2019-2024, Mulyanto di akhir masa jabatannya pada September lalu, dengan tegas menolak pelaksanaan skema&nbsp;power wheeling&nbsp;masuk dalam RUU EBET. Menurut Mulyanto, skema tersebut merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan serta tidak sesuai dengan konstitusi. Pemerintah harusnya mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan segelintir pengusaha. Bila ketentuan&nbsp;power wheeling&nbsp;disetujui, maka pihak swasta diperbolehkan untuk memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung, bahkan dengan menyewa jaringan transmisi PLN. "Keadaan ini bisa melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dampaknya, harga listrik akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Listrik yang merupakan kebutuhan penting dan strategis bagi masyarakat, sesuai konstitusi harus dikuasai oleh negara," kata Mulyanto.

"Jelas akan sangat merugikan, terlebih pada hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan energi listrik," kata Abrar.

SP PLN Ingatkan Komisi VII DPR Periode Baru Konsisten Tolak Power Wheeling Masuk RUU EBET

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/31/pln-ebt-1559878181.jpg" alt="PT PLN (Persero) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan. (dok. PLN)" width="100%">
<figcaption>PT PLN (Persero) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan. (dok. PLN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim menilai penundaan pengesahan skema power wheeling yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi dan Terbarukan (RUU EBET) merupakan bukti perlindungan kepada masyarakat. "Penundaan tersebut bukti bahwa pemerintah masih ada keberpihakan kepada masyarakat berupa perlindungan tarif listrik yang berisiko naik akibat implementasi power wheeling," katanya, dikutip Jumat (27/9). Akmaluddin berharap, pemerintah dan DPR ke depan tetap jeli memandang potensi dan risiko implementasi power wheeling. "Jika masih terlalu berisiko, sebaiknya ditunda dulu," katanya. Akmaluddin menyoroti bahwa skema power wheeling dianggap sebagai langkah awal menuju liberalisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Skema ini dinilai berpotensi mengurangi kontrol negara atas sumber daya listrik dan berisiko melemahkan perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat utama energi listrik. Akibatnya, Akmaluddin menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali penerapan skema ini. Akmaluddin menegaskan, penolakan terhadap penerapan skema power wheeling karena skema ini memungkinkan pembangkit listrik swasta menjual listrik langsung kepada pelanggan. "Prinsip monopoli negara sebagai pembeli dan penjual tunggal (single buyer, single seller/SBSS) akan terganggu dan berisiko bagi masyarakat dan negara. Sebagai dampaknya, harga listrik kemungkinan akan ditentukan oleh mekanisme pasar," pungkasnya.

Skema ini dinilai berpotensi mengurangi kontrol negara atas sumber daya listrik dan berisiko melemahkan perlindungan terhadap masyarakat.

Pushep Apresiasi Penundaan Power Wheeling, Bukti Negara Lindungi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/JKT_Target-Pekerja-Aktif-BPJamsostek_MIFTAHUL-HAYAT-03-1041444811.jpeg" alt="Pekerja bersiap membersihkan kaca salah satu gedung bertingkat di Jakarta, Kamis (6/9/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja bersiap membersihkan kaca salah satu gedung bertingkat di Jakarta, Kamis (6/9/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan peraturan menteri terkait audit energi terhadap bangunan gedung sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam rangka konservasi energi. Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk mendorong efisiensi energi di sektor bangunan. Melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, kewajiban melakukan audit energi bagi bangunan akan diperluas. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 telah mengatur mengenai kewajiban konservasi energi melalui manajemen energi. Namun, melalui revisi terbaru ini, cakupan dan persyaratan audit energi semakin diperluas. Salah satu perubahan signifikan adalah penurunan batas konsumsi energi. Jika sebelumnya batasnya adalah 6.000 setara ton minyak per tahun, kini diturunkan menjadi 4.000 setara ton minyak per tahun. "Ini dilakukan supaya lebih banyak lagi bangunan gedung yang bisa didorong untuk melakukan efisiensi supaya target efisiensi energi ini tercapai," kata Hendra, dikutip dari Antara, Jumat (27/9). "Dengan penurunan ini juga nantinya akan ada lebih banyak objek yang akan dilaksanakan audit," tambah dia. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan utama dari perluasan aturan audit energi ini adalah untuk mendorong lebih banyak bangunan untuk melakukan upaya efisiensi energi. Audit juga akan berlaku untuk bangunan-bangunan gedung industri dan penyedia energi seperti PT PLN dan PT Pertamina. Ia mengatakan dengan melakukan audit energi, pemilik bangunan dapat mengetahui potensi penghematan energi yang dapat dilakukan, serta mendapatkan rekomendasi perbaikan sistem dan peralatan yang kurang efisien. "Kewajiban audit energi ini dilakukan dalam tiga tahun sekali, nanti (rekomendasi) itu harus diimplementasikan," ujarnya. Hendra mengatakan, Kementerian ESDM juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar audit energi ini dapat dilaksanakan pada seluruh bangunan pemerintah, baik pusat maupun daerah, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan baru mengenai konservasi energi. Berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2023, audit energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada pengguna energi dalam rangka konservasi energi. Pelaksanaan audit energi secara berkala dilakukan oleh auditor energi internal dan/atau auditor energi eksternal yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

Jika sebelumnya batasnya adalah 6.000 setara ton minyak per tahun, kini diturunkan menjadi 4.000 setara ton minyak per tahun.

Kementerian ESDM Siapkan Aturan Audit Energi Sektor Bangunan Gedung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/WhatsApp-Image-2024-09-25-at-204227-34494334.jpeg" alt="ILUSTRASI Panel-panel PLTS. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Panel-panel PLTS. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar energi terbarukan dari Universitas Indonesia Eko Adhi Setiawan menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diatasi sebelum skema&nbsp;power wheeling&nbsp;atau pemanfaatan bersama jaringan listrik dapat diterapkan di Indonesia. Dalam sebuah diskusi daring yang digelar IESR di Jakarta, Rabu (25/9), Eko mengatakan skema&nbsp;power wheeling,&nbsp;yang memungkinkan produsen listrik swasta (IPP) menjual listrik langsung ke konsumen, menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kompetisi dan mendorong penggunaan energi terbarukan. Namun, implementasinya dihadapkan pada sejumlah kendala kompleks. Tantangan pertama adalah kerumitan perhitungan tarif. Eko mengatakan penentuan tarif yang adil untuk&nbsp;power wheeling&nbsp;harus melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian ESDM, PLN, dan IPP. Proses ini dinilai sangat kompleks dan memerlukan regulasi yang jelas dan terperinci. Kedua, renegosiasi kontrak. Menurut Eko, perjanjian pembelian tenaga listrik (PPA) yang sudah ada antara PLN dan IPP umumnya sulit untuk diubah. Proses renegosiasi berpotensi menimbulkan konflik dan perselisihan. Permasalahan makin kompleks karena skema&nbsp;power wheeling&nbsp;disebutnya dapat mengurangi pendapatan PLN karena IPP dapat menjual listrik langsung ke konsumen. "Ini juga sulit bagi PLN karena mereka sudah ada kontrak PPA dalam jangka panjang. PLN harus mendapat bantuan dari pemerintah. ESDM harus turun tangan untuk mengatasi hal ini," kata Eko yang juga merupakan Associate Profesor Universitas Indonesia itu. Ketiga, kebutuhan modernisasi jaringan. Eko menjelaskan untuk mendukung&nbsp;power wheeling, PLN perlu melakukan modernisasi jaringan listrik secara signifikan, termasuk penerapan&nbsp;smart grid.&nbsp;Investasi yang besar dan pengembangan teknologi baru, menurutnya, sangat diperlukan untuk mengelola energi terbarukan yang bersifat intermiten atau tidak stabil karena sangat bergantung pada cuaca. Keempat, ekspansi jaringan transmisi dan distribusi. Eko menuturkan bahwa perluasan jaringan transmisi dan distribusi, terutama di daerah terpencil, akan membutuhkan investasi besar yang harus ditanggung oleh PLN dan pemerintah. Tantangan kelima adalah kompleksitas regulasi dan mekanisme transaksi. Pemerintah, kata dia, perlu menyusun regulasi baru yang mengatur tarif, audit, dan mekanisme perdagangan yang adil dan efektif. Perubahan besar dalam kebijakan energi juga diperlukan untuk mendukung transaksi listrik di luar monopoli PLN. Eko lebih lanjut mengatakan bahwa ada resistensi dari PLN dalam penerapan skema&nbsp;power wheeling.&nbsp;Ia memahami apabila PLN melihat skema ini&nbsp;sebagai ancaman terhadap model bisnis mereka yang saat ini mendominasi jaringan transmisi dan distribusi. "Dan itu wajar karena mereka (PLN) sudah memiliki kontrak PPA dalam jangka panjang," pungkasnya. Pemanfaatan bersama jaringan listrik atau&nbsp;power wheeling&nbsp;adalah mekanisme yang memungkinkan pihak pemilik pembangkit listrik untuk menyalurkan listrik ke konsumen dengan menggunakan jaringan transmisi yang sudah ada dan dimiliki pihak lain. Dalam konteks pasar ketenagalistrikan Indonesia, PLN sebagai pemilik jaringan listrik merupakan pemangku kepentingan utama dalam penerapan mekanisme ini, selain dari konsumen dan pemilik pembangkit listrik. Konsep&nbsp;power wheeling&nbsp;menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) di DPR RI. Namun, hingga saat ini, RUU tersebut belum disahkan karena belum tercapainya kesepakatan mengenai mekanisme pelaksanaan&nbsp;power wheeling.

Konsep power wheeling menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU EBET

Berita Terkini