<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG20200910103259-1.jpg" alt="Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo. Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo. Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - TMC Polda Metro Jaya mendadak menjadi sorotan masyarakat usai mengunggah konten yang dianggap membela omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. Unggahan tersebut termuat di akun Instagram @tmcpoldametro.  Unggahan tersebut memuat sejumlah klarifikasi pasal kontroversi yang termuat di omnibus law tersebut. Di antaranya terkait upah mininum pekerja yang dihapuskan yang dipastikan hoax, upah buruh dihitung per jam juga dianggap hoax.  Kemudian jaminan sosial hilang di omnibus law ini pun disebut hoax, status karyawan tetap dihilangkan dianggap hoax, perusahaan bisa melakukan PHK kapanpun juga dianggap hoax, dan lain-lain.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/20201007_110400.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Unggahan TMC Polda Metro Jaya memuat sejumlah klarifikasi pasal kontroversi yang termuat di omnibus law tersebut. Di antaranya terkait upah mininum pekerja yang dihapuskan yang dipastikan hoax, upah buruh dihitung per jam juga dianggap hoax. (Istimewa)  Dikonfirmasi unggahan tersebut, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo membenarkannya. Menurutnya unggaham tersebut hanya bertujuan mencegah masyarakat termakan berita bohong.  "Untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat agar tidak termakan oleh berita-berita hoax yang tidak benar," kata Sambodo saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (7/10).  Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menambahkan, tugas Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila masyarakat terpapar hoax dan berakibat pada kerusuhan, tentu menjadi tugas Polri untuk mencegahnya.  "Polisi berbuat baik menyampaikan ke publik agar waspada dengan hoax. Itulah bagian dari tugas preemtif polisi. Ya untuk nangkal hoax," jelas Argo.

Penjelasan Polri Soal TMC PMJ Unggah Konten Bela Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200803_204632.jpg" alt="Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan penolakan atas masih adanya pasal yang mengatur komersialisasi pendidikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah disahkan oleh DPR pada Senin (5/10) kemarin.  "Ternyata masih ada pasal yang memberi jalan luas kepada praktik komersialisasi pendidikan. Dengan kata lain, UU Ciptaker menjadi jalan masuk kapitalisasi pendidikan," terang Koordinator P2G Satriwan Salim kepada JawaPos.com, Selasa (6/10).  Dia pun menilai bahwa DPR telah menjebak atau melakukan prank terhadap dunia pendidikan. Sebab, sebelumnya dikatakan bahwa klaster pendidikan ditiadakan dalam draf RUU Ciptaker.  "Masih bertahannya pasal yang akan menjadi payung hukum kapitalisasi pendidikan, menjadi bukti bahwa anggota DPR sedang melakukan 'prank' terhadap dunia pendidikan, termasuk pegiat pendidikan," ungkap dia. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/10/2020/mui-sebut-dpr-tidak-seperti-wakil-rakyat-karena-sahkan-ruu-ciptaker/">MUI Sebut DPR Tidak Seperti Wakil Rakyat Karena Sahkan RUU Ciptaker</a></li> </ul> Sebagaimana yang tercantum dalam paragraf 12 pasal 65, peraturan itu dinilai merupakan sebuah upaya kapitalisasi di dunia pendidikan. Maka dari itu, pihaknya menolak dengan tegas hal tersebut.  Di mana di pasal tersebut dijelaskan bahwa perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha. Di pasal yang sama pada ayat kedua pun juga dinyatakan bahwa pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.  "Artinya pemerintah (eksekutif) dapat saja suatu hari nanti, mengeluarkan kebijakan perizinan usaha pendidikan yang nyata-nyata bermuatan kapitalisasi pendidikan, sebab sudah ada payung hukumnya," tutur Satriwan. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/10/2020/bahas-ruu-kpk-novel-baswedan-sindir-pengesahan-ruu-ciptaker/">Bahas RUU KPK, Novel Baswedan Sindir Pengesahan RUU Ciptaker</a></li> </ul> Sebelumnya, Ketua Umum PP Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) Cahyono Agus menyampaikan bahwa pihaknya terkejut mengenai draf final yang disahkan itu masih mengatur pendidikan, yang notabene sebelumnya dinyatakan dikeluarkan. Untuk itu, pihaknya akan membawa persoalan ini ke Mahakamah Konstitusi (MK) atas perlakuan negara dan wakil rakyat yang dinilai semena-mena.  "Kami akan memperjuangkan melalui judicial review ke MK. Sebelumnya, insan Tamansiswa juga terlibat aktif dalam menolak UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) dan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) yang keduanya dibatalkan oleh MK, serta revisi pasal 55 ayat (4) yang menghilangkan kata 'dapat' dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)," jelas dia.

P2G Sebut Dunia Pendidikan Kena 'Prank' DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PSX_20200702_201850.jpg" alt="Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan) didampingi Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak (kiri) memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di Gedung Komisi Kejaksan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Komisi Kejaksan meminta keterangan Novel Baswedan se" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan) didampingi Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak (kiri) memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan di Gedung Komisi Kejaksan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Komisi Kejaksan meminta keterangan Novel Baswedan se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan turut mengomentari pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Menurut Novel, banyak masyarakat hingga akademisi menolak Omnibus Law karena akan banyak kerugian.  "Sekian banyak alasan yang disampaikan pemerintah soal perlunya UU Omnibus Law, sekalipun pakar dan banyak yang katakan akan rugikan masyarakat. Bila kemudian hari ternyata salah, lalu bagaimana?" kata Novel dalam keterangannya, Selasa (6/10).  Menurut Novel, langkah serupa juga pernah terjadi pada revisi UU KPK. Banyak akademisi dan masyarakat yang menentang revisi UU KPK, namun tidak juga diindahkan. "Terhadap UU KPK juga sama, dan setelah disahkan akibatnya buruk bagi KPK, dibiarkan saja," sesal Novel. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/10/2020/mui-sebut-dpr-tidak-seperti-wakil-rakyat-karena-sahkan-ruu-ciptaker/">MUI Sebut DPR Tidak Seperti Wakil Rakyat Karena Sahkan RUU Ciptaker</a></li> </ul> Setelah disahkan oleh Pemerintah dan DPR, lanjut Novel, masyarakat yang tidak menyukai UU KPK maupun UU Cipta Kerja yang pada Senin (5/10) kemarin baru saja disahkan diminta untuk melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Novel tak memungkiri, pengesaha UU Cipta Kerja rangkain dari revisi UU KPK.  "Seringkali dikatakan bila tidak sesuai JR ke MK. Lupa ya bila mensejahterakan masyarakat berantas korupsi dan sebagainya itu kewajiban pemerintah?" cetus Novel.  Novel menyesalkan sikap Pemerintah dan DPR yang tidak mendengar aspirasi rakyat. Dia pun lantas mempertanyakan keberpihakan Pemerintah tersebut.  "Aneh, pemerintah justru berhadapan dengab masyarakat yang seharusnya dilayani atas haknya. Memang pemerintah berpihak dan bertindak untuk siapa?," tegas Novel. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/10/2020/ahy-uu-ciptaker-ciptakan-masalah-baru/">AHY: UU Ciptaker Ciptakan Masalah Baru</a></li> </ul> Sebelumnya, keputusan pengesahan Omnibus Law menjadi UU, setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU tersebut. Selesai menyampaikan pandangannya, pimpinan sidang paripurna Aziz Syamsuddin pun langsung mengesahkan RUU Ombibus Law Cipta Kerja menjadi UU.  “Perlu kami sampaikan berdasarkan yang kita simak dan dengar bersama maka sekali lagi saya memohon persetujuan di forum rapat paripurna ini bisa disepakati?,” tanya Aziz kepada anggota dewan yang hadir di Gedung DPR, Senin (5/10). “Setuju,” jawab kompak anggota dewan.  Setelah para anggota dewan menyatakan persetujuannya untuk RUU tersebut disahkan menjadi UU, Aziz pun langsung mengetok palu.  Diketahui, DPR dan pemerintah menyepakati seluruh hasil pembahasan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (3/10) malam.  Setelah fraksi-fraksi DPR, pemerintah, dan DPD menyampaikan pandangan, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetuk palu tanda persetujuan pengambilan keputusan Tingkat I RUU Cipta Kerja. Selanjutnya, RUU Cipta Kerja akan disahkan di rapat paripurna DPR.  Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat menolak RUU tersebut dan melakukan walk out terkait persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=La6VgJ8t8hA&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Bahas RUU KPK, Novel Baswedan Sindir Pengesahan RUU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200803_204818.jpg" alt="Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi sebuah UU pada Senin (5/10) kemarin dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021. Hal ini pun menimbulkan kecaman hampir dari seluruh kalangan masyarakat.  Majelis Ulama Indonesia (MUI) salah satunya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas mengatakan pihaknya sangat kecewa atas perlakuan pemerintah dan DPR yang tega mengesahkan RUU tersebut di tengah pandemi ini.  "Dengan disahkannya RUU Cipta kerja ini maka saya terus terang sangat-sangat kecewa. Karena DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital daripada membela kepentingan rakyat banyak," ungkap dia dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Selasa (6/10).  Dia menuturkan tidak paham lagi apa yang dipikirkan oleh DPR sebagai wakil masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi suara rakyat, namun pada kenyataannya tidak seperti itu.  "Saya tidak tahu mengapa anggota DPR kita sekarang bisa seperti ini. Jadi kesan bahwa dunia perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oleh oligarki politik semakin tampak dengan jelas," imbuhnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/10/2020/ahy-uu-ciptaker-ciptakan-masalah-baru/">AHY: UU Ciptaker Ciptakan Masalah Baru</a></li> </ul> "Sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya karena takut oleh pimpinan partainya, mereka itu akan di PAW (pergantian antar-waktu) sehingga akhirnya para anggota DPR tersebut lebih mendengarkan keinginan pimpinan partainya dari pada mendengarkan keinginan rakyatnya," sambung dia.  Anwar melanjutkan, yang lebih menyedikannya lagi, dengan biaya politik yang sekarang ini sangat mahal, sementara oligarki politik tidak punya uang banyak untuk membiayai kegiatan-kegiatan politik mereka masing-masing. Alhasil mereka pun terpaksa meminta bantuan kepada para pemilik kapital atau sebaliknya.  "Sehingga bak kata orang bijak, bila hal seperti itu yang terjadi, maka yang meminta-minta dan atau yang diberi bantuan tersebut tentu akan bisa di perintah-perintah dan ditawan oleh yang memberi bantuan atau oleh para pemilik kapital tersebut," ujar dia.  Kata dia, dari sudut pandangnya, hal itu terjadi dalam rapat kemarin. "Saya lihat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini situasi seperti itulah yang sangat-sangat tampak oleh saya, sehingga UU ini benar-benar kelihatan lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas," pungkasnya.  Seperti diketahui, sebelumnya pra-pengesahan RUU, salah satu anggota Fraksi Demokrat, yaitu Irwan Fecho hendak menyuarakan pendapatnya untuk diminta penundaan pengesahan dalam rapat kemarin.  Akan tetapi hal tersebut tidak diterima, khususnya dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Ketua DPR Puan Maharani dengan mematikan mikrofon ketika Irwan berbicara. Tindakan mematikan mikrofon itu tidak hanya sekali, Sekretaris Fraksi Demokrat Marwan Cik Hasan sebelumnya juga merasakan hal yang sama.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EqMVPJnaA1I&amp;ab_channel=jawapostvofficial

MUI Sebut DPR Tidak Seperti Wakil Rakyat Karena Sahkan RUU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/airlangga-Bondan-humas-ekon.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) telah disetujui dibawa ke sidang paripurna.  Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan, dari hasil pendapat dan pandangan para fraksi, ada ada 7 fraksi yang menerima. Sedangkan 2 fraksi lainnya menyatakan menolak.  Rapat yang berlangsung sekitar pukul 21.14, dan selesai sekitar pukul 23.00 tersebut mendapat restu dari mayoritas anggota Baleg DPR. Adapun 7 Fraksi yang menerima RUU Cipta Kerja adalah PDI-P, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN. Sedangkan yang menolak adalah Fraksi Demokrat dan PKS.  Perwakilan Fraksi Partai Demokrat di Baleg DPR, Hinca Panjaitan memandang RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi yang memaksa di tengah krsisi pandemi. RUU ini berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air.  "Sejumlah pemangkasan aturan perizinan, penanaman modal, ketenagakerjaan, dan lain-lain yang diatasnamakan sebagai bentuk reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan menurut kami justru berpotensi menjadi hambatan bagi hadirnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan," jelasnya.  Sementara, perwakilan dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah menilai, pembahasan RUU Cipta Kerja tidak tidak tepat membaca situasi, tidak akurat dalam diagnosa. Sebagai contoh, formulasi pemberian pesangon yang tidak didasarkan atas analisa yang komprehensif hanya melihat pada aspek ketidakberdayaan pengusaha.  Terkait penolakan tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tetap membuka pintu komunikasi dengan fraksi Demokrat maupun PKS. “Masih ada waktu dialog dan kami bisa menjelaskan apabila diperlukan kami siap hadir di fraksi PKS, atau di fraksi Demokrat sambil kita menunggu rapat paripurna," ucapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-nrUCfK5baw&ab_channel=jawapostvofficial

2 Fraksi Tolak RUU Ciptaker ke Paripurna, Airlangga Buka Pintu Dialog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi langkah Pemerintah dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) yang mencabut klaster pendidikan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebelumnya pemerintah dan Baleg juga menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan. Langkah bersama Baleg dan pemerintah ini menurut Hidayat sesuatu yang baik, karena mau mendengar aspirasi publik.  “Semua itu membuktikan bahwa penyusunan dan materi Omnibus Law RUU Ciptaker banyak mengandung masalah. Karena itu sebaiknya pembahasan RUU itu dihentikan saja, agar tidak menghadirkan masalah-masalah lain yang lebih serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di kemudian hari,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (25/9).  HNW menunjukan sejumlah ketentuan dalam Klaster Pendidikan RUU Ciptaker yang mengubah beberapa pasal dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang bermasalah. “Nuansa pengaturannya sangat kentara sekali bernuansa liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan, yang tidak sesuai dengan cita-citabIndonesia Merdeka, dan amanat UUD NRI 1945,” ujarnya.  Hidayat menambahkan, konsep pengelolaan pendidikan dengan liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi dalam RUU Ciptaker itu menuai banyak kritik baik dari anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, maupun ormas dan organisasi pendidikan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama bahkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).  “Alhamdulillah dan terima kasih, kritik dan masukan masyarakat untuk mencabut klaster pendidikan dari RUU Ciptaker ini, akhirnya didengarkan dan dikabulkan,” tambahnya.  HNW mengungkapkan, penarikan klaster pendidikan dalam RUU Ciptaker itu memang seharus dilakukan. Apalagi RUU itu telah menghadirkan kegaduhan, jika dikaji dari sisi pendidikan keagamaan (Islam). Karena di sana ada nuansa sekulerisasi, liberalisasi dan materialisme yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) UUD NRI 1945.  Misalnya, klaster pendidikan dalam RUU Ciptaker itu menghapus keberadaan dan peran lembaga “Raudhatul Athfal”, lembaga pendidikan keagamaan untuk anak-anak. Pencabutan itu diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Selain itu, beberapa ketentuannya juga berbau pasal karet yang bisa membahayakan lembaga pendidikan keagamaan dan pengelolanya, seperti madrasah dan pesantren.  Apabila merujuk kepada UU, kata Hidayat maka baik madrasah maupun pesantren itu termasuk dalam kategori lembaga pendidikan formal maupun non formal. Masalahnya, klaster pendidikan dalam RUU Ciptaker, yakni Pasal 71 dan Pasal 62 ayat (1), bermuatan pengaturan pasal karet yang bisa mengancam sanksi hukum pidana dan denda bagi penyelenggara lembaga pendidikan formal dan non formal, termasuk pesantren dan madrasah.  “Padahal pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal atau non formal, diatur dalam UU yang bersifat lex specialis, yaitu UU Pesantren, yang sama sekali tidak mengatur hukuman pidana atau denda. Jadi wajar, jika banyak Pesantren dan Madrasah yang resah akibat adanya pasal karet itu. Karena pasal tersebut, potensial jadi ancaman sanksi pidana maupun denda itu terhadap mereka” ujarnya.  Pencabutan terhadap klaster pendidikan dari RUU Ciptaker, ini kata Hidayat berarti aturan soal pendidikan dan pendidikan agama kembali kepada aturan dan UU semula, yang terbukti lebih baik dan lebih sesuai semangat reformasi dan konstitusi. “Dengan demikian, bisa tenteramlah lembaga pendidikan agama dan penyelenggaranya (yakni para kiyai dan ustadz) dari kemungkinan tersasar ancaman sanksi, akibat adanya pasal karet itu,” ujarnya.  Meski begitu, HNW menilai pencabutan klaster pendidikan dan penundaan klaster ketenagakerjaan dari RUU Ciptaker belum menjawab masalah utama dan belum cukup mengakomodasi desakan kelompok atau organisasi kemasyarakatan selaku stakeholders dari bangsa ini. Pasalnya, kuapabila diperhatikan lebih seksama, penolakan dari banyak kelompok atau organisasi kemasyarakatan (Ormas), di antaranya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), bukan hanya terkait dengan klaster pendidikan, melainkan seluruh RUU Ciptaker yang dinilai bermasalah. Hal tersebut sudah berulangkali disampaikan.  “Jadi, apabila DPR RI dan Pemerintah peka terhadap masukan dari masyarakat, seharusnya seluruh pembahasan RUU Ciptaker dihentikan, bukan hanya menunda klaster ketenagakerjaan dan menghentikan pembahasan Klaster Pendidikan yang hanya bagian kecil dari RUU itu,” ujarnya.  HNW menambahkan, ada juga ketentuan dalam RUU Ciptaker yang sangat bermasalah karena akan menabrak prinsip negara hukum yang dianut oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ketentuan itu misalnya, Pasal 170 RUU Ciptaker, yang memungkinkan pemerintah mengubah undang-undang yang telah disepakati oleh DPR RI dan Pemerintah dengan hanya melalui peraturan pemerintah (PP).  Padahal, Pasal 5 UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah dibuat untuk melaksanakan UU, bukan untuk mengubah UU. Anehnya menurut UU tersebut, pembuatan Peraturan Pemerintah bisa dilakukan oleh Pemerintah yang dinyatakan “dapat” berkonsultasi cukup dengan Pimpinan DPR, tidak perlu atau tidak harus dengan DPR sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat yang oleh UUD NRI 1945 diberi kekuasaan membuat UU.  “Pasal itu jelas tidak sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945, sekaligus men-downgrade serta merampas kewenangan konstitusional DPR dalam proses legislasi. Kalau penyimpangan ini dilegalkan jadi UU, maka Indonesia akan diubah dari Negara Hukum dan Demokrasi berbasiskan Konstitusi, menjadi Negara berbasiskan kekuasaan dan kepentingan eksekutif,” ujarnya.  Mempertimbangkan semua itu, HNW mengingatkan apabila pemerintah sebagai inisiator tetap tidak mencabut keseluruhan Omnibus Law RUU Ciptaker, maka hanya akan menguras energi bangsa, yang mestinya fokus bersama-sama atasi covid-19. Pasalnya, ketentuan-ketentuan dalam RUU ini ini akan terus menerus dikoreksi dan dikritisi secara bersama-sama, bukan hanya oleh anggota Baleg DPR RI yang pro Rakyat, tetapi juga oleh seluruh kelompok atau organisasi kemasyarakatan (Ormas).  “Tentunya mereka adalah orang-orang yang ingin Indonesia sebagai negara hukum yang betul-betul mementingkan dan menomorsatukan kemaslahatan bangsa dan negaranya sendiri, bukan kepentingan investor asing. Dan tentunya mereka juga berharap, dengan koreksi dan kritikan tersebut, Pemerintah betul-betul melaksanakan Pancasila dan UUD NRI 1945 secara baik dan benar,” pungkas HNW.

HNW: Pencabutan Klaster Pendidikan Bukti RUU Ciptaker Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200803_204632.jpg" alt="Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai daerah yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/8/2020). Aksi ini berkaitan dengan penolakan rencana pani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencabut klaster pendidikan dari draf omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Pencabutan tersebut diusulkan kepada panitia kerja dan telah diputuskan dalam rapat kerja pembahasan RUU Cipta Kerja, Kamis (24/9) kemarin.  "Pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI telah sepakat mengeluarkan klaster pendidikan dari draf RUU Cipta Kerja," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud Ainun Naim dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).  Kemendikbud mendengarkan aspirasi dan masukan dari pemangku kepentingan pendidikan, organisasi pendidikan, dan masyarakat terkait usulan mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.  "Hal ini keputusan yang baik. Kami menjaring dan mengapresiasi masukan dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat, dan sebagian besar meminta agar klaster pendidikan tidak dimasukan dalam draf RUU Cipta Kerja," jelas Ainun.  Ainun mengatakan berbagai kalangan berpendapat jika klaster pendidikan tetap masuk dalam draf RUU Cipta Kerja, tidak banyak memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. "Berbagai masukan masyarakat sangat baik untuk bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia," ujarnya.  Dia pun mengajak masyarakat bersama-sama mengawal pengembangan pendidikan nasional. "Kami terbuka akan masukan dari masyarakat. Pendidikan ini milik kita bersama. Mari bersama-sama kita majukan pendidikan di Indonesia," tutupnya.

Draf Omnibus Law RUU Ciptaker Klaser Pendidikan Resmi Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Ruang-Belajar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sejumlah anak sekolah melakukan kegiatan belajar di ruang taman belajar di Perumahan Permata Depok Regency, Ratu Jaya, Cipayung, Depok, Rabu (19/08/2020). Warga berharap pemerintah kota Depok dapat merealisasikan kebutuhan kuota internet untuk kegiatan be" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak sekolah melakukan kegiatan belajar di ruang taman belajar di Perumahan Permata Depok Regency, Ratu Jaya, Cipayung, Depok, Rabu (19/08/2020). Warga berharap pemerintah kota Depok dapat merealisasikan kebutuhan kuota internet untuk kegiatan be</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak pencabutan klaster pendidikan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker). Pasalnya, perampingan UU tersebut dianggap telah keluar dari substansi pendidikan.  “Semua substansi terkait pendidikan, termasuk yang merubah UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Kedokteran harus dicabut, karena sudah melenceng dari hakikat pendidikan dalam konstitusi kita,” ujarnya, Minggu (6/9).  Bahkan disebut bahwa ada unsur pemaksaan pendidikan yang menjadi lebih liberal di dalam RUU Ciptaker dengan merubah pasal-pasal di dalam UU yang mengurusi pendidikan tersebut.  “Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin konstitusi kita, masa depan bangsa ini jangan dipertaruhkan hanya segelintir pasal dalam RUU Ciptaker,” ucapnya.  Dia secara tegas menolak segala bentuk justifikasi atas liberalisasi pendidikan, apalagi dikuatkan dengan perundangan seperti di dalam RUU Ciptaker.  “Bahkan Preambui konstitusi UUD 1945 kita langsung menyebut soal kewajiban pemerintah, salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, bukan melepasnya secara komersil,” terangnya.  Selanjutnya, kewajiban pemerintah juga tertulis dalam Pasal 31 UUD 1945. Di mana disebutkan bahwa pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.  "Sementara UUD 1945 Pasal 31 ayat 5 menyebutkan, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia," tegasnya. (*)

Komisi X Minta RUU Ciptaker Klaster Pendidikan Dicabut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU Ciptaker

Berita Terkini