<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/AqYwI66SHbPHlBcRoK8Ki6FMqBjgUDCTGIwxzEhG-3500832813.jpg" alt="Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; DPR RI resmi membedah Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Rapat dengar pendapat umum (RDPU) digelar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (9/7), melibatkan sejumlah pakar dan tokoh nasional ternama. Tujuannya? Menggali masukan penting untuk memperkuat posisi BPIP sebagai lembaga strategis penjaga ideologi bangsa. Dipimpin langsung Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, rapat ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dua tokoh yang hadir dalam forum tersebut adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin, eks Menteri Agama RI. Bob Hasan menegaskan pentingnya proses penggalian perspektif secara menyeluruh agar RUU BPIP benar-benar menjawab kebutuhan bangsa. &ldquo;Rapat dengar pendapat hari ini bertujuan untuk memperoleh masukan yang komprehensif dari berbagai perspektif, baik hukum, sosial, maupun kebangsaan, guna memastikan RUU BPIP ini benar-benar menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan negara,&rdquo; ujar Bob Hasan. Ia menambahkan bahwa RDPU ini tidak hanya untuk menggali isi substansi, tetapi juga menyasar persoalan dalam penerapan nilai Pancasila di tengah masyarakat. &ldquo;Tujuan akhirnya adalah memperkuat ketahanan negara melalui pembinaan ideologi yang lebih sistematis dan terlembaga,&rdquo; tegasnya. Bob juga memastikan Baleg akan memproses RUU BPIP dengan pendekatan serius dan mendalam.&nbsp; Sementara itu, Prof. Jimly Asshiddiqie mendukung penuh RUU ini. Ia menilai kehadiran BPIP sebagai lembaga ideologis negara sangat penting dan perlu diperkuat lewat dasar hukum yang jelas. &ldquo;Maka badan yang mengurus ini, saking pentingnya, harus diatur dengan benar, sebagaimana kejaksaan dan Komnas HAM memiliki undang-undang tersendiri. BPIP juga harus diatur melalui undang-undang,&rdquo; tutur Prof. Jimly. Ia juga menegaskan, meski tidak harus diatur dalam konstitusi, lembaga seperti BPIP wajib memiliki penguatan hukum lewat UU. Soal nama undang-undangnya? Bagi Prof. Jimly, itu bukan perkara utama. &ldquo;Yang terpenting adalah undang-undang ini segera disusun dan ditetapkan. Inisiatifnya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu dan sudah saatnya direalisasikan,&rdquo; imbuhnya. Sebagai catatan, RUU BPIP telah masuk Prolegnas Prioritas 2025 dan kini tengah memasuki tahap awal pembahasan. Jika disahkan, RUU ini diyakini akan memperkuat posisi BPIP dalam membumikan nilai-nilai Pancasila ke seluruh penjuru negeri.

DPR RI sedang membahas RUU BPIP dalam RDPU, melibatkan tokoh nasional untuk penguatan ideologi Pancasila.

Pembahasan RUU BPIP Hadirkan Pakar Hukum hingga Tokoh Nasional, Prof Jimly: Penting Untuk Diperkuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/GM-FKPPI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan ABRI (FKPPI) mendukung penuh pembahasan draft RUU BPIP yang sudah dikirimkan pemerintah ke DPR. Namun, sebelum dibahas, mereka minta agar diberikan kesempatan kepada semua elemen bangsa untuk memberikan masukan.  Hal tersebut disampaikan Waketum GM FKPPI R Agoes Soerjanto saat beraudiensi terkait Pancasila dan RUU BPIP bersama Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) di Jakarta, Kamis (23/9).  Hadir dalam kesempatan itu Waketum GM FKPPI R Agoes Soerjanto dan Sekjen Ari Garyanida. Rombongan GM FKPPI disambut Ketua BPIP Yudian Wahyudi dan Wakil Ketua BPIP Haryono.  Dalam audiensi itu, Agoes mengaku mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mengokohkan kembali implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut dia, pembinaan mental ideologi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab segenap komponen bangsa.  "Karena itu, kami mendukung penuh upaya pemerintah untuk memberikan payung hukum yang kokoh dalam upaya pemantapan idiologi melalui pengusulan RUU BPIP yang telah diajukan ke DPR pada 16 Juli lalu," ujar Agoes dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Agoes juga menuturkan, sebaiknya soal RUU BPIP itu agar segera dibahas setelah ada masukan-masukan dari berbagai elemen bangsa. “Tujuannya bukan hanya untuk memenuhi azas legalitas tapi juga untuk memenuhi azas legitimasi dari masyarakat,” kata Agoes.  Dalam kesempatan itu, Agoes juga mengaku mendapat pencerahan dalam pertemuan tersebut. Bahwa tugas dan tanggung jawab pemantapan dan pembinaan mental ideologi bangsa tidak boleh terhenti oleh pergantian setiapnera kekuasaan pemerintah.  “Presiden boleh selalu ganti, tapi tanggung jawab pembinaan Pancasila harus dilestarikan sepanjang masa," ujarnya.  Sementara itu, Sekjen PP GM FKPI Ari Garyanida mengaskan, jati diri kader-kader GM FKPPI telah dididik dengan jiwa korsa untuk selalu setia dalam mengawal ideologi bangsa sampai kapanpun.  “Kami jadi sangat paham bahwa BPIP tugas utamanya melindungi NKRI dari ancaman ideologi komunis, liberalisme/kapitalisme dan radikalisme/ektrimisme keagamaan," papar putra polisi asal Jawa Barat itu.  Kepala BPIP Yudian mengapresiasi dukungan dari GM FKPPI. Dukungan tersebut memberikan support kepada BPIP, terutama untuk membumikan Pancasila, melalui pengokohan lembaga BPIP.  Yudian menambahkan, BPIP akan terbuka kepada semua pihak untuk bekerjasama dalam program pembinaan mental ideologi bangsa berdasarkan Pancasila.  “Sebagai organisasi kader, GM FKPPI memiliki program pembinaan berjenjang mulai tingkat cabang, daerah dan pusat, ini perlu ditindaklanjuti," kata Yudian.

GM FKPPI Dukung RUU BPIP Segera Dibahas di DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PKS-OK22.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Dr. H M Hidayat Nur Wahid, MA" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Dr. H M Hidayat Nur Wahid, MA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendapat banyak pertanyaan seputar nasib RUU HIP dan RUU BPIP. Pertanyaan itu disampaikan kepada HNW pada pertemuan yang dilakukan secara virtual dengan warga dan tokoh masyarakat, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 20/7.  Menurut HNW yang juga anggota DPR RI Dapil Jakarta II itu, pertanyaan tersebut disampaikan karena mereka menilai banyak memuat ketentuan yang kontroversial, sehingga menjadi perhatian Rakyat banyak. Seperti, sikap partai Islam di parlemen, terkait tidak masuknya TAP MPRS XXV/1966 yang melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) ke dalam pertimbangan RUU HIP. Serta, adanya wacana mengubah RUU HIP menjadi RUU BPIP.  Salah seorang warga, Dadang Sudarno mempertanyakan mengapa hanya FPKS yang mengusulkan agar TAP MPRS Larangan PKI itu untuk masuk ke RUU HIP. “Padahal di parlemen ada beberapa Partai Islam, dan bagaimana peluang ke depan?” tanya Dadang Sudarno.  Sementara itu, penanya lain, Nanang seorang aktivis Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dan tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) mempertanyakan RUU HIP yang ingin diganti menjadi RUU BPIP. “Mohon kami sebagai masyarakat dan Ormas mendapat penjelasan yang riil terkait akan berubahnya RUU HIP menjadi RUU BPIP,” ujarnya.  Menjawab pertanyaan, itu Hidayat Nur Wahid menjelaskan, sejak awal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) sudah mempertanyakan mengapa TAP MPRS XXV/1966 tidak dimasukkan ke dalam RUU HIP. Padahal, dibanding TAP-TAP yang lain, TAP MPRS XXV/1966, ini lebih diperlukan untuk membentengi agar ideologi Pancasila tidak dikudeta lagi oleh komunisme.  Hidayat menambahkan, agar sesuai dengan Pancasila yang final disahkan pada 18 Agustus 1945, maka Trisila dan Ekasila harus dihapus dari RUU HIP. Tapi mayoritas fraksi tidak mengindahkan kritik dan saran FPKS tersebut. Sehingga wajar bila FPKS secara formal memutuskan untuk tidak ikut menandatangani pengusulan RUU HIP ke rapat paripurna DPR.  Sebenarnya, kata Hidayat bukan hanya PKS yang menolak RUU HIP. Ada juga Partai Demokrat yang menolak RUU yang diusulkan PDI Perjuangan itu. Sementara PPP dan PAN juga mengusulkan agar TAP MPRS itu dimasukkan ke dalam RUU HIP.  “Namun, dalam dokumen resmi di DPR, yang menolak tanda tangan pengusulan RUU HIP ke rapat paripurna DPR faktanya memang hanyalah FPKS dan Fraksi Partai Demokrat,” kata Hidayat lagi.  Setelah demonstrasi besar-besaran ANAK (Aliansi Nasional Anti Komunis) NKRI di depan gedung DPRRI, menurut Hidayat posisi politik saat ini adalah, seluruh fraksi di DPR RI setuju agar mengakomodasi memasukkan TAP MPRS XXV/1966 ke dalam konsideran Mengingat dalam RUU HIP dan untuk menghapus Trisila dan Ekasila dari RUU HIP.  “Walaupun itu masih dalam pernyataan lisan/verbal, belum menjadi keputusan formal mayoritas fraksi,” ujarnya.  Penolakan terhadap RUU HIP kata Hidayat, bukan hanya menjadi isu dari Partai Islam. Tetapi juga concern dari Partai Nasionalis. Bukan hanya dari Ormas-Ormas Islam tapi juga Kristiani, Hindu, Budha bahkan Ormas non keAgamaan. Seperti, Pemuda Pancasila dan Legiun Veteran RI. Jadi, penolakan terhadap RUU HIP, menurut Hidayat bukan isu kebangkitan kanan, tapi kebangkitan nasional.  Pada kesempatan tersebut HNW juga mengapresiasi kepedulian dan kepekaan Publik terkait RUU HIP dan BPIP. Kepedulian dan kepakaan, itu menandakan bahwa Rakyat termasuk Pemuda dan Remaja Masjid, sudah menerima Pancasila yang final (18/8/1945) sebagai Dasar Negara, dan tidak rela bila Pancasila diutak-atik jadi Trisila maupun ekasila.  Para Pemuda dan Remaja Masjid juga tidak rela bila Pancasila dipahami dengan cara yang salah. Misalnya, Sila pertama hanya menjadi Ketuhanan, atau Ketuhanan berkebudayaan. Sila pertama tetap harus dipahami dengan baik, utuh dan benar sebagai KeTuhanan Yang Maha Esa, karena itu adalah hadiah dan pengorbanan serta kompromi Umat Islam untuk selamatkan kesatuan Indonesia Merdeka.  Meski begitu, Hidayat mengingatkan agar Umat tetap menempuh jalur demokrasi yang legal, damai dan tidak terprovokasi. Termasuk adanya dugaan manuver politik, penyerahan RUU BPIP dari Menkopolhukam kepada Ketua DPR. Serta munculnya opini, seolah-olah DPR RI telah sepakat dengan Pemerintah bahwa RUU HIP berubah menjadi RUU BPIP.  “Saya mempertanyakan hal itu. Karena Seandainya benar ada kesepakatan seperti itu, maka kesepakatan itu pasti diformalkan dan diputuskan dalam rapat tertinggi di DPR yaitu rapat paripurna. Tetapi ternyata dalam Rapat Paripurna kemarin tidak ada agenda dan keputusan untuk mengesahkan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah bahwa RUU HIP diganti menjadi RUU BPIP,” ungkapnya.  Dalam Rapat Paripurna, lanjut Hidayat, yang ada justru interupsi dari Anggota Badan Legislasi dari FPKS Bukhori Yusuf yang menyampaikan amanat Rakyat dan Umat agar DPRRI menghentikan pembahasan RUU HIP dan mencabutnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).  “Itu fakta riil yang ada. Jadi tidak benar, seolah-olah sudah ada kesepakatan DPR menerima RUU BPIP sebagai ganti RUU HIP. Apalagi bila bicara prosedur, yang dilakukan pemerintah kemarin itu tidak memenuhi syarat prosedur legal formal untuk pengajuan RUU baru sebagai inisiatif Pemerintah, seperti RUU BPIP itu,” ujarnya.

HNW Diserang Kerisauan Warga Soal RUU HIP dan RUU BPIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Surat-Presiden-Usulan-RUU-BPIP-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani menerima Surat Presiden (Surpres) tentang usulan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Se" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani menerima Surat Presiden (Surpres) tentang usulan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan menolak pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diusulkan DPR. Namun, sebagai gantinya pemerintah mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memperkuat badan yang terbentuk melalui Perppres Nomor 7/2018 dan diketuai oleh Megawati Soekarnoputri.  Menanggapi hal ini, Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS Anis Byarwati, mengatakan, RUU HIP dan RUU BPIP adalah dua produk hukum yang berbeda, baik dari sisi substansi maupun sisi statusnya.  "Dari sisi substansi, RUU HIP mengatur haluan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Sementara RUU BPIP berisi ketentuan yang mengatur kelembagaan Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang sekarang ini dasar hukumnya berupa Peraturan Presiden," ujar Anis kepada wartawan, Senin (20/7).  Dari sisi status, RUU HIP adalah salah satu dari RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020, yang telah selesai dibahas oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yaitu Badan Legislasi dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna. RUU ini telah dikirimkan kepada Presiden dan mendapat jawaban Surat Presiden (Surpres). Sementara RUU BPIP baru saja diserahkan oleh pihak Pemerintah, yang tindak lanjutnya masih harus dibahas dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna DPR RI.  "Selain itu, RUU HIP inisiatornya adalah DPR, sementara RUU BPIP inisiatornya adalah Pemerintah. Pemerintah dan DPR tidak bisa menukar kedua RUU tersebut begitu saja,” katanya.  Lebih jauh, Anis menjelaskan mekanisme pengusulan RUU baik dari pemerintah maupun dari DPR. Jika Pemerintah berinisiatif mengajukan RUU BPIP ke DPR, maka prosesnya harus sesuai dengan UU Nomor 12/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak bisa langsung mengusulkan draf RUU baru sebagai pengganti RUU inisiatif DPR.  “DPR dan Pemerintah harus menghormati ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada,” tegasnya.  Terkait sikap partainya, Anis menegaskan bahwa PKS akan terus mengawal RUU HIP sampai benar-benar dibatalkan dan didrop dari Prolegnas. Untuk itu PKS mendesak Pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat pencabutan RUU HIP pada sidang terdekat. Ia mengatakan masyarakat membutuhkan kepastian.  "Penolakan masyarakat terhadap RUU HIP yang sudah sangat meluas, baik dari kalangan Islam, nasionalis, purnawirawan, agamawan, maupun tokoh daerah menjadi dasar pertimbangan PKS untuk menolak pembahasan lanjutan RUU ini," pungkasnya.

PKS Geram, RUU HIP Tak Bisa Asal Main Tukar dengan RUU BPIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Profil-Jazuli-Juiwaini-eca1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mempertanyakan konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diajukan pemerintah kepada DPR.  Pasalnya, pimpinan DPR menyatakan, pihaknya bersama pemerintah akan membahas jika telah menerima masukan dari publik secara luas.  Jazuli mempertanyakan konsep RUU BPIP ini apa statusnya. Apakah RUU baru inisiatif pemerintah atau DIM dari RUU HIP yang secara luas ditolak publik. Lalu bagaimana status RUU HIP, apakah jalan terus atau dibatalkan?  "Kami menyimak pernyataan pers pimpinan dewan bersama para menteri yang hari ini datang ke DPR. Pertanyaan kami mungkin sama dengan pertanyaan publik bagaimana status RUU HIP setelah pemerintah masuk dengan konsep RUU BPIP? Apakah RUU BPIP ini RUU baru atau apa. Apalagi disertai permintaan agar publik tidak lagi mempermasalahkan RUU HIP, sebaliknya memberi masukan RUU BPIP," ujar Jazuli kepada wartawan, Jumat (17/7)..  Menurut Jazuli, Fraksi PKS hanya mendapat informasi bahwa pemerintah akan menyampaikan surat resmi tentang RUU HIP. Namun ternyata baru diketahui bahwa pemerintah mengajukan konsep RUU BPIP yang subtansinya berasal dari Perpres BPIP.  "Apa urgensinya RUU BPIP ini sehingga khusus diajakukan pemerintah?" tanya Jazuli.  Lebih lanjut Jazuli juga menuturkan, karena Fraksinya tidak terlibat dalam pembicaraan dengan wakil pemerintah yang hadir di DPR tadi, dirinya tidak mendapat informasi utuh soal hasil pertemuan tersebut. Termasuk mengetahui, soal apa konteks Pemerintah memasukkan konsep RUU BPIP dan sikap resmi pemerintah terhadap RUU HIP apakah lanjut atau tunda atau menarik diri.  "Tentu pimpinan DPR harus menginformasikan kepada fraksi-fraksi sebagai representasi lembaga DPR terkait konsep RUU BPIP yang diajukan Pemerintah," tegasnya.  Fraksi PKS sendiri, kata dia, tetap pada sikap untuk meminta pembatalan RUU HIP sebagaimana aspirasi ormas, tokoh, purnawirawan TNI/Polri akademisi, dan masyarakat luas. Seharusnya pimpinan dewan merespon penolakan luas itu secara arif dan bijaksana. Apalagi saat ini tidak ada urgensinya atas RUU tersebut karena prioritas negara menangani pandemi Covid-19.  "Fraksi PKS juga tidak ingin lembaga DPR terkesan mengelabuhi rakyat dengan mengubah judul RUU HIP. RUU HIP dinilai publik secara luas bermasalah secara filosofis, yuridis, dan sosilogis yang artinya salah paradigma sejak awal. Maka permintaan untuk didrop atau ditarik dari prolegnas sangat rasional dan tidak perlu ada penggantinya," ungkapnya.  Fraksi PKS, lanjut Anggota Komisi I DPR ini, berpendapat kalaupun ada usul baru RUU yang berbeda sama sekali dengan RUU HIP maka semestinya diproses dari awal sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu diusulkan melalui mekanisme prolegnas, dibahas bersama di Baleg DPR.  "Sehingga jelas paradigma naskah akademik dan RUU nya serta siapa pengusulnya," pungkas Jazilul.‎

Dianggap Janggal, PKS Pertanyakan Status RUU BPIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Surat-Presiden-Usulan-RUU-BPIP-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani menerima Surat Presiden (Surpres) tentang usulan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Se" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani menerima Surat Presiden (Surpres) tentang usulan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kompleks Parlemen, Se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) kepada DPR RI. Regulasi yang menjadi inisiatif pemerintah itu disampaikan langsung Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/7).  Mahfud berharap, RUU BPIP itu dalam pembahasannya nanti bisa mendapat masukan dari seluruh elemen masyarakat. “Kami membuka ruang bagi masyarakat yang ingin membahas dan mengkritisinya, ini dokumen terbuka, dan bisa dilihat masyarakat,” kata Mahfud.  Diketahui, Mahfud diutus Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan Surat Presiden (Surpres) tentang RUU BPIP kepada pimpinan DPR RI, bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menpan RB Tjahjo Kumolo.  Di DPR, utusan pemerintah diterima Ketua DPR RI Puan Maharani, bersama Wakil Ketua DPR lainnya, Aziz Syamsuddin, Rachmad Gobel, dan Sufmi Dasco Ahmad.  Mahfud membawa tiga dokumen untuk diserahkan pada pimpinan DPR. Satu dokumen surat resmi dari Presiden untuk Ketua DPR, serta dua lampiran terkait RUU BPIP. Dia menyampaikan bahwa daftar inventarisasi (DIM) RUU BPIP yang dibuat pemerintah sudah sesuai dengan respons masyarakat terkait ideologi Pancasila.  “Kami dalam RUU ini mengatakan, kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila, maka Tap MPRS harus jadi salah satu pijakan pentingnya. Setelah UUD 1945, menimbang butir 2 itu Tap MPRS Nomor XXV tahun 1966,” ujar Mahfud.  “Rumusan Pancasila, kita kembalikan pada yang dibacakan Bung Karno pada 18 Agustus 1945, yaitu Pancasila yang sekarang tertuang di dalam pembukaan dengan lima sila, dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan napas pemahaman,” sambungnya.  Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, konsep RUU BPIP yang disampaikan Pemerintah berisi substansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Karena, konsep RUU BPIP terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 Bab dan 60 pasal.  “Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang Tugas, Fungsi, Wewenang dan Struktur Kelembagaan BPIP. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi,” ujar Puan.  Termasuk soal Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Karena itu, setelah pertemuan dengan pemerintah, Puan mengatakan bahwa ada kesepakatan untuk tidak segera membahas RUU BPIP karena masukan, saran, dan kritik dari masyarakat usai mempelajari RUU tersebut.  “DPR bersama Pemerintah akan membahas konsep RUU BPIP tersebut apabila DPR dan Pemerintah sudah merasa mendapatkan masukan yang cukup dari seluruh elemen anak bangsa, sehingga hadirnya RUU BPIP ini menjadi kebutuhan hukum yang kokoh bagi upaya pembinaan ideologi bangsa melalui BPIP,” ujar Puan.

Tunggu Masukan Publik, Pemerintah dan DPR Terbuka Bahas RUU BPIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-Polhukam-Mafud-MD-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko Polhukam Mafud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mafud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendatangi pimpinan DPR. Ia sengaja datang untuk untuk menyampaikan surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU)  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).  "Saya membawa surat presiden berisi tiga dokumen, satu surat resmi presiden, lalu ada dua lampiran terkait dengan RUU BPIP," ujar Mahfud di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7).  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menambahkan, RUU BPIP ini berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). RUU BPIP adalah fungsi dari tugas dan fungsi kelembagaan BPIP yang posisi ketua Dewan Pengarahnya dijabat oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.  "Dalam RUU ini menyatakan pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila. Maka TAP MPRS Nomor 25/1966 itu harus jadi salah satu pijakan penting," katanya.  Sementara itu Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, RUU BPIP yang diajukan oleh pemerintah adalah baru yang berisikan tentang kelembagaan BPIP. Sehingga RUU BPIP ini memilki substansi yang berbeda dengan RUU HIP yang banyak menuai penolakan.  "RUU BPIP berisikan substansi yang telah ada di dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP," kata Puan.  Puan juga menambahkan, di RUU BPIP ini sudah terdapat TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Termasuk juga ajaran komunisme seperti marxisme dan leninisme.  "Sementara pasal-pasal kontroversial seperti pernafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada," ungkapnya.  Oleh sebab itu, Puan berharap, polemik RUU HIP harusnya sudah bisa diakhiri. Sehingga saatnya fokus kembali bersama-sama melawan pandemi virus Korona atau Covid-19 di tanah air.  "Sikap yang terjadi selama beberapa minggu ini terkait RUU HIP sudah dapat kita akhiri dengan kembali bergotong royong melawan pandemi Covid-19 dan dampaknya," tutur Puan.  Diketahui, Ketua DPR Puan Maharani menerima para menteri Presiden Jokowi terkait pemerintah mengajukan RUU BPIP tersebut. Mereka diantarannya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.  Kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Ngera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Mahfud Bawa Surat Jokowi Soal RUU BPIP untuk Puan

RUU BPIP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#RUU BPIP

Berita Terkini