<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/24/1819a31b-b3f5-4952-90ef-9aac7c38d559-2820901226.jpg" alt="Kapolresta Bandung Kombespol Aldi Subartono cek rutilahu yang akan dibangun di Kabupaten Bandung. (Istimewa) " width="100%">
<figcaption>Kapolresta Bandung Kombespol Aldi Subartono cek rutilahu yang akan dibangun di Kabupaten Bandung. (Istimewa) </figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polda Jawa Barat gulirkan program pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) di berbagai daerah se-Jawa Barat selama Ramadhan 2026. Program itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program sosial kemasyarakatan. Program tersebut dilaksanakan melalui jajaran kepolisian kewilayahan, termasuk Polresta Bandung, sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat kurang mampu. Kapolresta Bandung Kombespol Aldi Subartono melaksanakan pengecekan langsung rumah yang akan dibangun di Kampung Pasirsari Lebak, Desa Patrolsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Rumah tersebut merupakan milik Enda, 75, yang selama ini tinggal di hunian dengan kondisi memprihatinkan dan tidak layak huni. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, kelengkapan administrasi, serta ketepatan sasaran penerima bantuan. Kapolresta Bandung juga meninjau dua rumah warga lainnya yang sebelumnya telah selesai dibangun melalui program rutilahu. Yakni milik Enjang, 43; dan Imas Tuti, 39. &rdquo;Peninjauan lapangan ini bertujuan memastikan kualitas pembangunan serta melihat secara langsung dampak positif bantuan terhadap penerima manfaat,&rdquo; ujar Aldi Subartono. Menurut dia, sepanjang 2026, Polresta Bandung tercatat telah membangun tiga unit rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Hal itu sebagai wujud konsistensi dalam mendukung program kemanusiaan. Kapolresta Bandung menjelaskan, program rutilahu ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Kapolda Jawa Barat yang selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo. Selain itu, program itu juga mendukung kebijakan Kapolri dalam memperkuat peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Aldi Subartono menyatakan, secara keseluruhan terdapat 30 unit rutilahu yang ditargetkan dibangun di wilayah Jawa Barat selama Ramadan 2026. Untuk wilayah Kabupaten Bandung, proses pengecekan lapangan telah dilakukan dan pembangunan segera direalisasikan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya demi meningkatkan kualitas hidup keluarga. &rdquo;Program ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat kurang mampu sekaligus dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang dan semakin mempererat kedekatan Polri dengan masyarakat,&rdquo; tandas Aldi Subartono.

Polda Jawa Barat gulirkan program pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) di berbagai daerah se-Jawa Barat selama Ramadhan 2026

Kapolda Jabar Berikan Bantuan Rumah Layak Huni bagi Warga Kurang Mampu di Kabupaten Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/1GgXuylLbaudI6iNk0n0Hc3sxkG6LQzhdDt4VWaC-3135842611.jpg" alt="Ilustrasi rumah layak masih menjadi kebutuhan bagi mayoritas masyarakat Indonesia. (JPRM)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah layak masih menjadi kebutuhan bagi mayoritas masyarakat Indonesia. (JPRM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Bagi Ibu Sumarliyah, warga Bekasi, memiliki rumah yang kokoh dan nyaman dulu hanya angan-angan. Bersama almarhum suaminya, seorang pensiunan pegawai negeri, dia tinggal di rumah yang dari tahun ke tahun makin rapuh.&nbsp; Dindingnya lembap, atap bocor, dan ruang yang sempit menjadi saksi masa tuanya yang sederhana, bahkan nyaris tak layak huni. Ketika akhirnya bantuan datang dalam bentuk program renovasi rumah, bukan dari pemerintah, melainkan dari pihak swasta, dia tak bisa menahan air mata. &ldquo;Kami sangat bersyukur. Rumah kami jadi lebih layak dan nyaman,&rdquo; ucap Sumarliyah, pelan. Kisah Ibu Sumarliyah bukan satu-satunya. Di Indonesia, memiliki rumah yang layak masih menjadi mimpi panjang bagi jutaan warga, terutama mereka yang hidup dengan pendapatan terbatas.&nbsp; Ironisnya, di tengah jargon pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tempat tinggal yang aman dan sehat masih menjadi kemewahan bagi banyak orang. Laporan dari berbagai lembaga menyebutkan bahwa jutaan rumah di Indonesia masuk kategori tidak layak huni, atapnya rapuh, tanpa ventilasi, tanpa sanitasi, bahkan berdiri di tanah yang tidak aman.&nbsp; Dan realita pahitnya negara belum benar-benar hadir secara signifikan dalam menyelesaikan krisis ini. Pemerintah punya program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau skema subsidi KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun akses terhadap program ini tidak merata, prosesnya rumit, dan cakupannya jauh dari cukup.&nbsp; Di banyak wilayah, warga hanya bisa berharap kepada inisiatif komunitas, lembaga swasta, atau donasi pribadi bukan pada negara yang seharusnya menjamin hak dasar atas tempat tinggal. Sementara itu, kebutuhan rumah terus meningkat. Harga tanah melonjak, pembangunan properti lebih banyak menyasar segmen menengah atas, dan kawasan urban makin sulit dijangkau oleh warga kecil.&nbsp; Rumah bukan hanya makin mahal, tapi juga makin tidak adil. Kesenjangan antara mereka yang mampu dan yang tidak semakin terasa bahkan dalam urusan tempat tidur. Di tengah situasi seperti itu, bantuan renovasi rumah dari perusahaan seperti seperti yang diterima Sumarliyah menjadi oase kecil di padang kering.&nbsp; Tapi juga sekaligus menjadi pengingat keras bahwa ada kekosongan besar dalam sistem. Bahwa hak atas rumah layak, yang seharusnya dijamin negara, malah diserahkan ke tangan pihak lain, seolah nasib warganya tergantung pada siapa yang kebetulan peduli. Selama pemerintah masih lambat dan tidak serius menyelesaikan masalah ini secara struktural, selama rumah layak masih bergantung pada keberuntungan, maka selama itu pula krisis ini akan terus menjadi luka yang dibiarkan terbuka. Karena rumah bukan hadiah, rumah adalah hak. Dan hak seharusnya tidak perlu dimenangkan lewat undian bantuan atau belas kasih.

memiliki rumah yang layak masih menjadi mimpi panjang bagi jutaan warga, terutama mereka yang hidup dengan pendapatan terbatas

Bantuan Renovasi Rumah, Harapan di Tengah Krisis Hunian di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/1001830749-2430131172.jpg" alt="Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan. (Indra Setiawan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan. (Indra Setiawan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menegaskan terus mengawal realisasi program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang diberi nama Dandan Omah. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mengatakan, sejak awal tahun hingga 19 Juni 2025, setidaknya sudah lebih dari 617 rutilahu yang dibedah dari target hingga akhir tahun 2025 sebanyak 2.069 rumah. &rdquo;Adapun selama 2021 hingga 2024, sebanyak 7.500 rumah telah dibedah Pemkot Surabaya dengan berbagai skema. Mulai dukungan APBD, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),&rdquo; kata Eri Irawan seperti dilansir dari Antara di Surabaya. Dia mengatakan, DPRD Kota Surabaya terus memonitor program tersebut dari waktu ke waktu. Termasuk mendiskusikan dengan Pemkot Surabaya terkait kendala-kendala teknis di lapangan. &rdquo;Per 19 Juni ini sudah 617 rumah dituntaskan. Tentu data ini dinamis, bergerak, setiap hari bertambah. Insyaallah target 2.069 rumah tahun ini bisa tercapai dan menghadirkan kebahagiaan bagi ribuan warga Kota Pahlawan,&rdquo; ujar Eri Irawan. Eri mengatakan, sejak awal DPRD Surabaya mengawal agar anggaran perbaikan rutilahu tidak digeser di tengah tantangan situasi fiskal yang terbatas mengingat perbaikan rutilahu sangat dinantikan masyarakat. &rdquo;Ini bukan sekadar teknis perbaikan rumah, tapi komitmen kita bersama untuk memenuhi hak rakyat terhadap tempat tinggal yang layak. Juga sekaligus memastikan ada keberpihakan pembangunan, tidak ada satu pun rakyat yang ditinggal, no one left behind, di tengah pesatnya kemajuan kota,&rdquo; tutur Eri Irawan. Dia mengapresiasi komitmen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menyiapkan program perbaikan rutilahu dengan terobosan inovatif. Seperti pengerjaannya memberdayakan warga dengan konsep padat karya melalui kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR) di masing-masing kelurahan. &rdquo;Anggota KTPR adalah warga setempat. Sehingga, ini sekaligus bisa memberdayakan ekonomi warga di sekitar lokasi sasaran rutilahu,&rdquo; terang Eri Irawan. Selain itu, lanjut Eri Irawan, pembelian bahan bangunan yang harus melibatkan toko-toko kecil di sekitar lokasi rutilahu alias tidak boleh dipusatkan di satu toko bahan bangunan skala besar. &rdquo;Ini menimbulkan dampak pemerataan ekonomi. APBD pun dinikmati merata, bukan hanya para pelaku ekonomi besar, tapi juga kelompok pelaku usaha kecil-menengah,&rdquo; tandas Eri Irawan.

Komisi C DPRD Kota Surabaya menegaskan terus mengawal realisasi program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) atau Dandan Omah

Komisi C DPRD Surabaya Kawal Program Perbaikan Rutilahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/WhatsApp-Image-2023-08-25-at-112906-4003987869.jpg" alt="Pemkot Surabaya terus mengebut realisasi program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya terus mengebut realisasi program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya terus melanjutkan program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada 2024. Kuota yang disiapkan tahun ini sebanyak 1.500 unit dengan anggaran APBD Rp 68,7 miliar. &rdquo;Berdasar banyaknya kebutuhan, untuk tahun ini kita akan prioritaskan kepada keluarga miskin,&rdquo; kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Lilik Arijanto, Kamis (25/1). Menurut dia, sebanyak 1.500 unit itu akan menggunakan dana kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR) sebanyak 1.000 unit. Kemudian sisanya, 500 unit akan menggunakan dana satgas. &rdquo;Selain menggunakan dana APBD, kami juga menjalin kerja sama dengan beberapa pihak untuk non-APBD, mungkin nanti ada dari Baznas Surabaya, Bangga Surabaya Peduli, dan beberapa pihak lain. Namun, untuk jumlahnya kami masih koordinasikan lebih lanjut,&rdquo; tegas Lilik Arijanto. Setiap unit rumah yang dibedah atau diperbaiki itu dianggarkan Rp 35 juta dengan estimasi pengerjaan 20 hari. Lilik memastikan program Dandan Omah itu sudah dimulai awal tahun ini, karena memang pengusulan sudah dilakukan pihak kelurahan pada akhir tahun lalu. &rdquo;Nah, setelah ada pengusulan ini, lalu kita pilah yang kategori gamis, lalu kita kerjakan. Bahkan, di awal tahun ini kita sudah mulai garap sekitar 50 unit,&rdquo; tegas Lilik Arijanto. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, dalam rangka merealisasikan program Dandan Omah, Pemkot Surabaya mengedepankan kearifan lokal. Yakni guyub rukun dan gotong royong warga Kota Surabaya. Sebab, pengerjaan Dandan Omah itu dilakukan warga di sekitarnya, mulai dari kuli bangunan hingga tukang, termasuk pembelian alat atau bahan bangunan juga diambilkan dari toko bangunan di wilayah tersebut. &rdquo;Dengan cara ini, perekonomian akan berputar di wilayah tersebut, sehingga program ini juga bisa menggerakkan ekonomi, bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan di wilayah tersebut,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Menurut dia, gotong-royong dan guyub rukun warga menjadikan kekuatan Surabaya menjadi kota yang luar biasa. Selain itu, dengan kekuatan gotong-royong itu bisa membuat tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya terus menurun. &rdquo;Kalau kemiskinan ini sudah berkurang, pengangguran berkurang, ekonomi bergerak, secara otomatis bayi stunting juga bisa hilang, bayi gizi buruk bisa hilang,&rdquo; kata Eri. Wali Kota Eri mengakui, modernisasi zaman tak membuat gotong-royong masyarakat Surabaya luntur. Dengan gotong-royong dan sinergi kuat, menjadikan Surabaya kota yang luar biasa. &rdquo;Inilah hebatnya warga Surabaya, dengan zaman modernisasi, sebagai kota dunia, tapi guyub-rukun, gotong-royong tidak hilang. Top warga Surabaya. Matur nuwun (terima kasih), bangun terus bareng-bareng, sinergi kuat, Surabaya hebat,&rdquo; ucap Eri.

Pemkot Surabaya terus melanjutkan program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada 2024

Tahun ini, Wali Kota Surabaya Janji Ribuan Rumah Didandani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/17/WhatsApp-Image-2023-08-17-at-142134-3107951326.jpg" alt="Tembok rumah warga di Jalan Babadan, Kelurahan Gundi, Bubutan, ambrol." width="100%">
<figcaption>Tembok rumah warga di Jalan Babadan, Kelurahan Gundi, Bubutan, ambrol.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tatik bergegas keluar dari rumahnya, di Jalan Babadan, Kelurahan Gundi, Bubutan. Ketika itu, dia mendengar suara gedebuk yang kencang. Sebelum angkat kaki, dia sempat ngintip di sumber suara, ternyata tembok belakang rumahnya ambrol. Sejak 46 tahun lalu, Tatik sudah tinggal di rumah tersebut. Ada lima orang yang beraktivitas di dalam rumah. Tatik, suami Tatik, dua anaknya, dan satu cucu Tatik. &rdquo;Tiba-tiba suaranya bruk,&rdquo; kata Tatik saat ditemui di Jalan Babadan, Surabaya. Tatik mengungkapkan, rumahnya sudah mengantongi sertifikat hak milik (SHM). Sejak November 2022, tanda retak di rumahnya sudah mulai terlihat. &rdquo;Saya sudah mengajukan dua kali program bedah rumah atau rumah tidak layak huni ke Pemkot Surabaya, tapi belum disetujui,&rdquo; ucap Tatik. Ketua RT 5 Imam Busono mengatakan, warganya itu sudah dibantu untuk menguruskan program rumah tidak layak huni (rutilahu). Sayangnya, bertepuk sebelah tangan. &rdquo;Disampaikan, jika kondisi tanah rumah Tatik sudah tidak kuat. Rawan, jadi harus diperbaiki plengsengan dulu dari PU Bina Marga dan Pematusan,&rdquo; terang Imam.

Satu rumah warga di Jalan Babadan, Kelurahan Gundi, Bubutan, ambrol. Pemilik berharap mendapat bantuan program bedah rumah atau rutilahu

Detik-Detik Rumah Warga Surabaya Ambrol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/index11111.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi D Ajeng Wira Wati menyambangi korban kebakaran keluarga Hendri Joko, warga Nginden Kota 2 Nomor 70. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi D Ajeng Wira Wati menyambangi korban kebakaran keluarga Hendri Joko, warga Nginden Kota 2 Nomor 70. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Komisi D Ajeng Wira Wati menyambangi keluarga Hendri Joko, warga Nginden Kota 2 Nomor 70, beserta anggota keluarganya. Hendri masih belum dapat melupakan bagaimana kobaran api menari-nari di atap rumahnya pada Rabu (25/1). Ketika ada kobaran api, masyarakat sekitar bergegas memadamkannya dengan bantuan 5 alat apar. Dan, hal itu berhasil menghambat jalur kebakaran sambil menunggu truk damkar.  Ajeng Wira Wati didampingi Lurah Barata Jaya Enti mengunjungi keluarga Hendri pada Kamis (26/1) siang. Politikus Gerindra itu mengatakan, info penyebab kebakaran kemungkinan korsleting listrik. Namun, hingga kini, penyebabnya masih dicari tahu pasti.  ”Musibah kebakaran cepat teratasi dengan apar, beruntung tidak ada korban jiwa, tetapi perlu juga dibantu ditingkatkan sosialisasi mengenai penggunaan elektronik, hindari terlalu banyak paralel akibat permasalahan listrik yang sering kali turun dengan tiba-tiba,” terang Ajeng.  Ajeng meminta Pemkot Surabaya segera memberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Rumah Hendri dihuni dua kepala keluarga. Kediamannya juga ditempeli stiker keluarga miskin. ”Saya harap segera dapat bantuan Rutilahu atau dandan omah dari Pemkot Surabaya,” ujar Ajeng Wira Wati.  Selain itu, anggota Badan Pembentukan Perda tersebut juga meminta kepada Dinas pendidikan untuk melindungi anak-anak Hendri. Pemkot Surabaya harus memastikan kebutuhan hingga perlengkapan sekolah anak-anak tersebut aman. Ada lima anak yang tinggal di kediaman itu.  Setiap hari, Hendri bekerja sebagai cleaning service untuk memenuhi kebutuhan perut keluarga. Di rumah itu juga ada kepala keluarga lain, Nurvan. Nurvan bekerja sebagai tukang tambal ban.  ”Saya juga meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mendampingi adik dan siswa dari keluarga Pak Nurvan agar tidak ada keterlambatan belajar ataupun trauma akibat musibah kebakaran,” papar Ajeng.  Sebelumnya, BPBD Surabaya memberikan beberapa bantuan. Antara lain, sembako, sandang, perlengkapan sekolah, perlengkapan tidur, perlengkapan mandi, hingga permakanan tiga kali sehari selama 7 hari.

DPRD Surabaya Dorong Pemkot Segera Beri Rutilahu ke Korban Kebakaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_38301.jpg" alt="Rumah penerima program Rutilahu yang didukung Jemaat Victory Community Church Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Rumah penerima program Rutilahu yang didukung Jemaat Victory Community Church Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jemaat Victory Community Church Surabaya mendukung program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang digagas Pemerintah Kota Surabaya.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mengunjungi penerimaan manfaat, Selasa (27/12), mengapresiasi wujud keberagaman dan toleransi yang telah dicontohkan para jemaat Victory Community Church Surabaya tersebut.  ”Alhamdulillah di sebelah saya adalah Pendeta Herman beliau dari Gereja Victory. Syukur Alhamdulillah ketika pemkot menggiatkan untuk membangun untuk rumah tidak layak huni ternyata semua elemen di Surabaya bergerak, (contohnya) ada Baznas lalu ada Gereja Victory,” kata Wali Kota Eri.  Tidak hanya rumah tinggal atau hunian yang dilakukan perbaikan, Victory Community Church Surabaya juga membantu perbaikan rumah ibadah umat muslim di Kota Surabaya. Menurut Wali Kota Eri melalui toleransi beragama, berbagai program dan kebijakan Pemkot Surabaya bisa segera dirasakan masyarakat.  ”Saat melihat gerakan Pemkot Surabaya, beliau dengan seluruh jamaahnya mengumpulkan rezeki untuk ikut membantu membangun rumah tidak layak huni. Ini bukan rumah pertama yang dibangun, sudah berulang kali beliau membangun rumah, bahkan membantu tempat ibadah umat muslim, luar biasa. Inilah kekuatan toleransi, ini juga bukti bahwa Surabaya kota toleransi!” ujar Eri.  Dalam upaya mengentas kemiskinan, pengangguran, dan masalah apapun di Kota Surabaya, dia menegaskan, sudah saatnya Surabaya Bergerak melalui semua agama dan suku menjadi satu kekuatan besar. Yaitu, sesuai dengan pengamalan ideologi Pancasila dalam menjaga rasa kemanusiaan, kerukunan, serta guyub rukun.  Awal 2023, Wali Kota Eri berjanji untuk bertemu dan berkumpul bersama para pemuka agama dalam merumuskan upaya menyejahterakan seluruh masyarakat di Kota Pahlawan. Penyelesaian permasalahan tersebut akan merujuk pada data yang dimiliki Pemkot Surabaya.  ”Sebetulnya secara bertahap kita sudah bertemu dengan semua agama, tapi di Januari 2023 kita akan berkumpul lagi semuanya. Kita berikan data, mau diapakan ini? disitu yang membuat kita sadar betul. Sebab, ini belum pernah dilakukan dimanapun,” terang Eri.  Sementara itu, Pastor Senior Victory Community Church Surabaya Herman Santoso menyampaikan mendukung berbagai program Pemkot Surabaya. Hingga saat ini telah dilakukan perbaikan pada 1 musala dan akan menyasar rumah ibadah umat muslim yang lainnya.  ”Nanti ada lagi yang berikutnya. Untuk rumah (hunian) baru 7 dan tempat ibadah Kristen ada 31. Meskipun, usia gereja kita tahun depan baru 7 tahun, tetapi kita akan terus berkarya dan saling membantu memberkati kemajuan Kota Surabaya tercinta di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Eri,” kata Pastor Herman.  Penerima manfaat, Edi Sunarno, menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Surabaya yang telah bekerja sama dengan Victory Community Church Surabaya. Melalui perbaikan rumah tak layak huni tersebut, kini keluarganya tidak lagi mengalami banjir. Perbaikan tersebut meliputi lantai, dinding, plafon, beserta kerangkanya, hingga area kamar mandi.  ”Saya ucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya yang telah bekerja sama dengan Gereja Victory,” ucap Edi.

Gereja di Surabaya Bantu Pemkot Renovasi Rumah Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/BEDAH-RUMAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Surabaya bakal menghitung ulang kebutuhan anggaran serta jumlah penerima program dandan omah tahun depan. Hal itu disebabkan kenaikan harga material bangunan di pasaran akibat inflasi.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad menyampaikan, kenaikan harga material ikut mengerek anggaran perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).  Sebelum inflasi, pembenahan satu unit rumah membutuhkan dana Rp 35 juta. ”Dari perhitungan kami naik menjadi Rp 37 juta per rumah,” ucapnya.  Perubahan harga material itu membuat DPRKPP harus menghitung ulang kebutuhan anggaran dan kuota dandan omah. Pada perencanaan awal, sasaran bedah rumah mencapai 2.400 sampai 2.700 rumah. ”Jumlah penerimanya akan kami sesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” ucap Irvan.  Tahun ini, 900 hunian tak layak dibenahi lewat program dandan omah. Perbaikan 652 rumah sudah rampung. ”Sisanya sebanyak 248 unit sedang proses perbaikan. Kami targetkan sebelum Desember sudah selesai semua,” tutur Irvan.  Untuk menambah kuota penerima dandan omah, DPRKPP Surabaya menggandeng sejumlah pihak. Salah satunya perusahaan. Irvan mengatakan, perusahaan memiliki dana CSR. ”Dana CSR bisa digunakan untuk bedah rumah,” ucap mantan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya itu.  Kebutuhan tenaga bedah rumah juga disiapkan. DPRKPP sudah melatih 100 warga untuk menjadi tenaga pembangunan rutilahu. ”Kita kerja sama dengan ITS. Nanti warga diberdayakan membantu program dandan omah sesuai domisili mereka. Sekarang beberapa sudah jalan,” ungkapnya.

Harga Material Naik, Anggaran Program Bedah Rumah Membengkak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_2737.jpg" alt="Salah satu rumah yang didandani program Dandan Omah. Pemkot Surabaya for Jawa/Pos" width="100%">
<figcaption>Salah satu rumah yang didandani program Dandan Omah. Pemkot Surabaya for Jawa/Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya meninjau pengerjaan program Dandan Omah atau Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Jalan Sukolilo 1-B/34 RT 01 RW 02 dan di Jalan Kejawen Lor 2 No. 14 Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Kamis (13/10).  Tidak hanya melakukan perbaikan rumah, menurut wali kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga fokus dalam memperbaiki perekonomian warga.  ”Jadi ada beberapa rumah yang dibangun Pemkot Surabaya terkait Rutilahu, saya bersama Pak Camat dan Pak RW ingin melihat sampai sejauh mana proses pengerjaan dan kerusakannya karena apa,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.  Eri menjelaskan, melalui program Dandan Omah, tidak hanya melakukan perbaikan bangunan rumah. Melainkan, turut memperbaiki perekonomian warga. Seperti di Kampung Nelayan, Pemkot Surabaya telah mewadahi kebutuhan warga melalui bantuan diversifikasi untuk menopang kesejahteraan nelayan yang tidak bisa berlayar agar tetap mendapat penghasilan.  ”Kebetulan di Kampung Nelayan ini ada program Pemkot Surabaya. Karena itu saya berharap lurah dan camat punya berbagai inovasi. Bantuan per bulan Rp 2 juta itu bisa menjadi modal. Bisa untuk modal E-Peken atau bikin paving. Ini namanya program pdat karya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran,” terang Eri.  Dia mencontohkan kegiatan padat karya di kawasan Tambak Wedi Kota Surabaya. Hasilnya, para MBR bisa mendapatkan pendapatan mencapai Rp 6 juta per bulan.  ”Di Tambak Wedi uangnya dibelikan alat dan pendapatan warga di sana sekarang Rp 6 juta per bulan. Alatnya menjadi milik mereka, berarti ketika alat ini berfungsi akan menjadi sumber pendapatan mereka. Insya Allah saya yakin dengan Pak Camat dan Pak RW di sini, pada 2023 kampung ini bisa berubah,” papar Eri.  Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudradjad mengaku, pihaknya bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk memberikan pelatihan kepada para pekerja bangunan (tukang).  ”Tahun ini kami menargetkan ada 100 (orang) mengikuti pelatihan selama seminggu, kemudian mereka mendapat sertifikat dan dilibatkan dalam program Dandan Omah. Sebab, kami kekurangan tenaga teknis (tukang) yang berasal dari Surabaya. Ini akan di-tagging sebagai salah satu program padat karya Pemkot Surabaya,” ungkap Irvan.  Terpisah, penerima manfaat Dandan Omah di Jalan Kejawen Lor 2 No. 14 Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Lili Churriyah mengaku bersyukur dengan program Dandan Omah yang telah memperbaiki kerusakan rumahnya.

Perbaiki Rumah dan Pekerjaan Warga Jadi Fokus Program Dandan Omah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/DANDAN-OMAH-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Program dandan rumah atau pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) di sejumlah kelurahan Surabaya terus dikebut. Senin (12/9) pengerjaan tahap II di Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, menuntaskan tiga rumah tidak layak huni.  Ketua Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) Kelurahan Gebang Putih Ghazali mengatakan, pengerjaan rutilahu termin II tersebut bakal menuntaskan tiga rumah. Progres keseluruhan mencapai 75 persen. ’’Termin II ini kami mengajukan lima unit. Tiga unit dikerjakan di awal waktu,’’ katanya kemarin (12/9). Dia menambahkan, rutilahu untuk dua unit sisanya akan dikerjakan setelah tiga rumah tuntas.  Ghazali menuturkan, pengerjaan termin II tersebut dilakukan di RW 3 dan RW 2 Kelurahan Gebang Putih. Yang terbanyak di RW 3 dengan tiga rumah. Sedangkan di RW 2 terdapat dua rumah yang masuk program Dandan Omah Pemkot Surabaya. ’’Total ya, antara termin I dan II ini kami kerjakan 10 unit di program dandan omah. Lima unit di termin I sudah diserahterimakan dan sudah dihuni,’’ ungkapnya.  Jumlah tersebut belum sesuai dengan pengajuan awal sebanyak 23 unit. Mayoritas kendala program tersebut adalah kelengkapan syarat administrasi dan berkas kepemilikan rumah. ’’Kami juga mengerjakan empat rumah lagi untuk termin III. Semoga tidak ada kendala,’’ lanjutnya.  Progres lainnya juga terlihat di Kelurahan Wonorejo. Ketua KTPR Kelurahan Wonorejo Nur Hariyadi menyebutkan, ada dua unit rutilahu yang dituntaskan dalam program dandan omah termin II. ’’Termin sebelumnya tuntas tiga unit dan sudah diserahterimakan,’’ ujarnya.

Kelurahan Kebut Pengerjaan Rumah Tidak Layak Huni di Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rutilahu

Berita Terkini